Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman mengungkapkan bahwa program Kredit Kukar Idaman (KKI) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp13,51 miliar kepada 1.293 debitur hingga 30 September 2024.

Program yang merupakan bagian dari Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) ini, diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Para penerima manfaat berasal dari sektor pertanian, perikanan, pengolahan, serta perdagangan dan jasa,” ujar Parjiman dalam keterangan resmi, Selasa (22/10/2024).

Tidak hanya di Kukar, program serupa juga dijalankan di Kota Samarinda dengan nama Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah). Program ini telah menyalurkan Rp11,27 miliar kepada 536 debitur pelaku usaha produktif hingga periode yang sama. Sehingga, total penyaluran dua kredit ini mencapai Rp24,78 miliar.

Selain itu, TPAKD Kota Samarinda pada tahun sebelumnya telah meluncurkan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Budaya Pampang untuk meningkatkan akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat melalui rangkaian kegiatan inkubasi pada 26 Juni 2023.

Parjiman menyebutkan pihaknya turut mendorong TPAKD Kutai Kartanegara untuk mengimplementasikan EKI sebagai salah satu program kerja tahun ini. “Progres saat ini mencakup kunjungan pemetaan potensi desa bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sekitar,” sebutnya.

Selain itu, dia menyebutkan Desa Pela telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi EKI TPAKD Kutai Kartanegara berkat potensi pariwisatanya yang menjanjikan. "Keindahan alam dan kebudayaan unik Desa Pela, seperti wisata sungai dan ekowisata, memiliki daya tarik yang luar biasa untuk menarik wisatawan," ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan OJK bersama TPAKD Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan penetapan dan inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Wisata Kelurahan Teritip Agro Wisata Pringgondani dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di wilayah perdesaan.

“Kegiatan ini melibatkan sinergi dengan PT BPD Kaltimkaltara dan Dinas Koperasi, yang memberikan penyuluhan kepada lebih dari 70 pelaku UMKM di kelurahan tersebut,” terang Parjiman.

Tidak ketinggalan, OJK juga menggalakkan inklusi keuangan syariah melalui program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Hidayatullah.

Dia menuturkan kegiatan ini mencakup edukasi keuangan syariah dan pasar modal syariah, serta pembukaan 100 rekening santri. "Langkah ini diharapkan dapat menciptakan perilaku dan kebiasaan pengelolaan keuangan yang bijaksana bagi santri," pungkasnya.

TEMPO.CO, Tangerang - Sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan menjadi wilayah IKN. Banyak langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi mitra strategis IKN.

Salah satu langkah yang dilakukan Kukar ialah memverifikasi lahan-lahan potensial dari seluruh kecamatan. Dari hasil verifikasi ini, ditetapkan sebanyak 13 kawasan sebagai kawasan pertanian terpadu, lima di antaranya mencakup lebih dari 1.000 hektare lahan.

Wilayah-wilayah ini tersebar di enam kecamatan, termasuk Tenggarong dan Muara Kaman, yang menjadi pusat kegiatan pertanian dengan luas total mencapai 7.628 hektare.

"Bapak Bupati (Edi Damansyah) selalu menekankan, setiap penetapan kawasan harus berbasis data," kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar Muhamad Rifani, Kamis, 5 September 2024.

Dalam perjalanannya, Kukar akan membangun kawasan pertanian terpadu sebagai persiapan menjadi mitra strategis IKN. Salah satu pilar dari program itu adalah pembangunan embung, penampung air skala kecil yang menjadi kunci dalam menjaga kestabilan suplai air bagi lahan pertanian. Saat musim kemarau melanda, embung ini berfungsi sebagai penyelamat, memastikan air tetap tersedia bagi lahan-lahan pertanian.

Hingga 2023, sebanyak 40 embung telah dibangun, masing-masing mampu mengairi hingga 10 hektare lahan. Pada 2024, jumlah embung direncanakan mencapai 63 unit, melampaui target awal 60 embung.

"Embung ini adalah tumpuan petani saat cuaca tidak menentu, memastikan mereka tetap bisa menanam dan memanen tanpa harus khawatir kekurangan air," kata Rifani.

Selain embung, pemerintah juga berfokus pada pembangunan jalan usaha tani, infrastruktur vital yang menghubungkan lahan pertanian dengan jalur distribusi utama. Jalan usaha tani tidak hanya memudahkan para petani dalam mengangkut hasil panen mereka, tetapi juga memotong biaya distribusi yang kerap menjadi beban besar dalam rantai pasok pangan.

Sepanjang 112,58 kilometer jalan usaha tani telah dibangun hingga 2023, dan pada 2024, tambahan 53,92 kilometer diproyeksikan akan selesai, jauh melampaui target awal yang ditetapkan hingga 2026.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah memastikan tiap proses untuk menjadi mitra strategis IKN Nusantara, akan melibatkan masyarakat lokal. Program pembangunan jalan usaha tani, misalnya, terlaksana berkat kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI melalui program Karya Bhakti.

"Kerja sama ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kami dalam mewujudkan infrastruktur pertanian yang mendukung produktivitas," ujar Edi.

Ia menilai jalan-jalan yang kini terbentang di kawasan pertanian terpadu ini telah memudahkan ribuan petani untuk mengangkut hasil bumi mereka ke pasar, menggerakkan roda ekonomi pertanian Kukar dengan lebih cepat.

Tidak hanya terbatas pada embung dan jalan, pembangunan irigasi tersier juga menjadi agenda prioritas. Dengan irigasi yang terintegrasi, air dapat dialirkan secara efisien ke petak-petak sawah, memastikan lahan selalu produktif sepanjang tahun.

Hingga 2023, panjang irigasi tersier yang telah dibangun mencapai 29.574 meter, dan akan bertambah lagi sepanjang 7.738 meter pada 2024. Infrastruktur ini menjadi jantung dari produktivitas pertanian, menjamin lahan-lahan di Kukar tetap dapat diolah secara maksimal bahkan di musim kering.

Edi mengklaim sektor pertanian yang terintegrasi ini telah menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dan memastikan bahwa Kukar tidak hanya menjadi penopang pangan untuk Kalimantan Timur, tetapi juga siap menjawab kebutuhan IKN yang akan berkembang sebagai pusat pemerintahan baru. "Kami mempersiapkan Kukar untuk menjadi mitra strategis bagi IKN, memastikan bahwa kebutuhan pangan untuk ibu kota baru ini dapat dipenuhi dari sini."

KUKAR, iNews.id - DPD PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi mengeluarkan rekomendasi kepada Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) untuk Pilkada 2024. Penyerahan rekomendasi secara simbolis dilakukan di Kantor DPD PDIP Kaltim, Sabtu (24/8/2024). 

Keputusan ini diumumkan di tengah polemik terkait kelayakan Edi Damansyah untuk mencalonkan diri kembali. Pengumuman ini mengikuti keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 pada 1 Juli 2024, yang secara resmi memastikan bahwa Edi Damansyah dan Rendi Solihin memenuhi syarat untuk kembali maju dalam Pilkada 2024. 

Selain itu, keputusan tersebut menegaskan posisi Edi Damansyah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kukar periode 2021-2024.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Kukar, M Suria Irfani menjelaskan, PKPU tersebut memperjelas status masa jabatan Edi Damansyah yang mulai dihitung sejak pelantikan pada 14 Februari 2019. 

“Dengan keluarnya PKPU ini, kami pastikan bahwa Edi Damansyah baru menjalani satu periode masa jabatan, sehingga beliau dan Rendi Solihin berhak mencalonkan diri kembali," ujar Suria Irfani.

Menurutnya, dasar hukum keputusan ini juga didukung oleh berbagai peraturan lainnya, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 67/PUU-XV/2020 yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah dihitung sejak pelantikan. 

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/3530/OTDA bertanggal 14 Mei 2024 juga mempertegas bahwa masa jabatan Edi Damansyah sebagai Bupati definitif dihitung sejak pelantikan pada 14 Februari 2019. 

Sebelumnya, Edi sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati selama 10 bulan 3 hari. Dengan demikian, masa jabatan penuh Edi sebagai Bupati Kukar baru berlangsung selama satu periode, memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2024.

Setelah selesai memberikan rekomendasi secar resmi di sekretariat DPD PDIP yang terletak di Jalan Aw Syahranie, Muhammad Samsun, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk ketentuan dalam PKPU yang ada. 

"Kami sudah mempertimbangkan semua aspek secara matang dan setelah melihat PKPU yang ada, kami berpendapat bahwa Pak Edi Damansyah dan Rendi Solihin tetap layak untuk diusung sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar. Namun, kami juga terbuka terhadap diskusi jika ada pandangan atau dasar hukum lain yang berbeda," kata Samsun.

Sementa itu, Calon Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menambahkan bahwa komunikasi dengan partai-partai lain terus dilakukan untuk memperkuat dukungan dalam pencalonan mereka. 

Kami masih dalam tahap komunikasi dengan partai-partai lain, dan berharap semakin banyak kandidat yang maju dalam Pilkada ini. Semakin banyak kandidat, semakin baik demokrasi di Kutai Kartanegara,” jelas Rendi.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mendapat gratifikasi dalam bisnis pertambangan batubara. KPK menemukan informasi bahwa Rita Widyasari menerima sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batubara.

“RW (Rita Widyasari) selaku Bupati Kukar waktu itu mendapat gratifikasi dari sejumlah perusahaan dari hasil eksplorasi bentuknya metrik ton ya batubara. Itu ada nilainya antara 3,3 dolar AS sampai yang terakhir itu adalah 5 dolar AS per metrik ton,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan dikutip pada Senin (8/7/2024).

Asep menyebut perusahaan batubara dapat menghasilkan jutaan metrik ton lewat hasil eksplorasi batubara. Tapi, Asep masih ogah mendetailkan perkara ini. Termasuk jumlah gratifikasi yang diterima Rita. Pasalnya, proses penyidikan masih berjalan.

"Nah, bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya," ujar Asep.

KPK menduga Rita sudah menyamarkan penerimaan gratifikasi itu. Dengan begitu, KPK menggunakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara itu.

KPK tengah memburu aset Rita yang diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan saksi. Tercatat, KPK memeriksa pengusaha asal Kalimantan Timur bernama Said Amin pada 27 Juni 2024. Dari Said Amin, KPK menelusuri sumber dana pembelian ratusan mobil yang sudah disita sebelumnya.

Sebelumnya, Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Keduanya diduga membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut guna membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Di meja hijau, Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Rita kini menjalani hukuman di Lapas Perempuan Pondok Bambu guna menjalani vonis pidana 10 tahun penjara.

Lewat putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), Rita juga dihukum membayar denda sebesar Rp600 juta subsider enam bulan kurungan dengan hak politik dicabut selama lima tahun, terhitung mulai dari yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok.