Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung Bangladesh secara sah menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan di pemerintahan.

Kebijakan kuota itu sebelumnya memicu protes nasional oleh mahasiswa, dan telah menewaskan sedikitnya 139 orang dalam beberapa hari terakhir.

Berikut rincian protes dan sejarahnya.

Apa yang memicu protes

Dilansir dari reuters, demonstrasi dimulai bulan lalu setelah Pengadilan Tinggi menerapkan kembali sistem kuota untuk pekerjaan di pemerintahan, sehingga membatalkan keputusan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada tahun 2018 yang menghapuskannya.

Langkah tersebut, mencakup 30% pekerjaan diperuntukkan bagi anggota keluarga pejuang kemerdekaan pada perang kemerdekaan tahun 1971 dari Pakistan, mengikuti protes mahasiswa serupa.

Namun Mahkamah Agung menangguhkan perintah pengadilan tinggi tersebut setelah pemerintah mengajukan banding. Pada hari Minggu, mereka menolak perintah pengadilan yang lebih rendah dan memerintahkan agar 93% pekerjaan harus terbuka bagi kandidat yang pantas.

Pengadilan mencadangkan 5% pekerjaan untuk anggota keluarga pejuang kemerdekaan dan 2% untuk orang-orang dari kelompok terbelakang dan penyandang disabilitas.

Para mahasiswa meningkatkan protes mereka ketika Hasina menolak memenuhi tuntutan mereka, dengan alasan proses pengadilan.

Dia menyebut para pengunjuk rasa "razakar", sebuah istilah ofensif bagi mereka yang dituduh bekerja sama dengan tentara Pakistan pada tahun 1971 untuk mengkhianati negara.

Bagaimana sistem kuotanya

Diperkenalkan pada tahun 1972, sistem kuota Bangladesh telah mengalami beberapa perubahan sejak saat itu. Ketika peraturan ini dihapuskan pada tahun 2018, 56% pekerjaan pemerintah diblokir berdasarkan berbagai kuota.

Sebagian besar mencakup kelompok-kelompok seperti keluarga pejuang kemerdekaan, dimana perempuan dan mereka yang berasal dari daerah tertinggal masing-masing menerima sepersepuluh bagian, dengan 5% diberikan kepada masyarakat adat, dan 1% untuk penyandang disabilitas.

Para pelajar yang melakukan protes ingin semua kategori dihapuskan, kecuali dua kategori terakhir.

Protes tersebut berubah menjadi kekerasan pada minggu lalu setelah bentrokan antara ribuan demonstran anti-kuota dan anggota sayap mahasiswa dari partai Liga Awami pimpinan Hasina. Polisi menembakkan peluru karet dan melemparkan granat suara serta gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang juga memblokir rel kereta api dan jalan-jalan utama.

Apa yang dikhawatirkan mahasiswa

Para pengunjuk rasa dan kritikus mengatakan kuota 30% untuk keluarga pejuang kemerdekaan lebih menguntungkan pendukung Liga Awami, yang memimpin perjuangan kemerdekaan.

Para ahli juga mengaitkan kerusuhan ini dengan stagnannya pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta, sehingga menjadikan pekerjaan di sektor publik, yang disertai dengan kenaikan upah dan hak istimewa, menjadi sangat menarik.

Kuota ini mengurangi jumlah lapangan kerja pemerintah yang terbuka bagi semua orang, sehingga merugikan para calon pekerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tersebut berdasarkan prestasi.

Hal ini telah memicu kemarahan di kalangan pelajar yang bergulat dengan tingginya angka pengangguran kaum muda, karena hampir 32 juta kaum muda kehilangan pekerjaan atau pendidikan di tengah populasi 170 juta jiwa.

Perekonomian, yang pernah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, kini mengalami stagnasi, inflasi berkisar sekitar 10% dan cadangan dolar menyusut.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kuota pegawai negeri untuk keluarga veteran di Bangladesh berujung kerusuhan yang telah menewaskan 28 orang. Aksi belakangan adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali awal tahun ini.

Layanan internet dan seluler terputus di Bangladesh pada hari Jumat, setelah berhari-hari terjadi protes yang disertai kekerasan atas alokasi pekerjaan pemerintah. Laporan media lokal mengatakan sedikitnya 28 orang telah terbunuh pada pekan ini.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang menyediakan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan bagi keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Mereka berpendapat sistem tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan, dan mereka ingin sistem tersebut diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Protes tersebut, yang dimulai beberapa minggu lalu dan meningkat tajam pada hari Senin, adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilu bulan Januari yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama. Pemblokiran internet terjadi setelah kekerasan meningkat pada Kamis, ketika para pelajar berusaha untuk menerapkan “pemogokan total” terhadap negara tersebut.

Laporan mengenai jumlah korban jiwa meningkat, dan para pengunjuk rasa menyerang kantor pusat Bangladesh Television yang dikelola pemerintah, menerobos gerbang utama dan membakar kendaraan serta ruang tunggu, kata seorang produser berita dan reporter kepada The Associated Press melalui telepon. Mereka berbicara dengan syarat anonimitas karena takut akan pembalasan.

“Saya melarikan diri dengan melompati tembok tetapi beberapa rekan saya terjebak di dalam. Para penyerang memasuki gedung dan membakar perabotan,” kata produser melalui telepon. Ia mengatakan stasiun tersebut terus mengudara, meskipun beberapa warga Dhaka mengatakan mereka tidak menerima sinyal dari stasiun penyiaran tersebut.

Setidaknya 22 orang meninggal pada Kamis, sebuah stasiun TV lokal melaporkan, menyusul enam kematian pada awal pekan ini. Pihak berwenang tidak dapat dihubungi untuk segera mengkonfirmasi jumlah korban tewas.

Pada Jumat pagi, layanan internet dan data seluler tampaknya mati di ibu kota, Dhaka, dan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp tidak dapat diakses. Pengunjuk rasa mahasiswa mengatakan mereka juga akan memperluas seruan mereka untuk memberlakukan penutupan pada hari Jumat, dan mendesak masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengadakan shalat jenazah bagi mereka yang terbunuh.

Partai Hasina menuduh partai-partai oposisi memicu kekerasan, menyerbu markas besar oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan menangkap aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. BNP diperkirakan akan mengadakan demonstrasi di seluruh negeri untuk mendukung aktivis mahasiswa yang memprotes sistem kuota. Pemerintahan

Hasina sebelumnya telah menghentikan kuota pekerjaan menyusul protes massal mahasiswa pada tahun 2018. Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota tersebut setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, sehingga memicu demonstrasi terbaru. Mahkamah Agung telah menangguhkan keputusan tersebut sambil menunggu sidang banding, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membahas masalah ini pada Ahad.

Ratusan mahasiswa Bangladesh melakukan demo sejak beberapa minggu terakhir. Protes itu dilakukan untuk menolak sistem kuota untuk pekerja pemerintah atau PNS di negara itu.

Protes telah dilakukan sejak awal Juli. Mereka menentang sistem kuota yang mengharuskan 30% pekerjaan pemerintah bergaji tinggi diperuntukkan bagi anak-anak keturunan pahlawan negeri tersebut.

Anak-anak pahlawan yang dimaksud adalah yang orang tuanya ikut berjuang dalam perang pembebasan melawan Pakistan pada 1971. Pahlawan itulah yang memperjuangkan kemerdekaan Bangladesh.

Sistem tersebut telah ditolak juga sejak 2018. Namun terbaru bulan lalu hasil putusan pengadilan tinggi membatalkan penolakan akan peraturan tersebut.

Hal itu lah yang membuat mahasiswa naik tikam. Demo semakin memanas sejak pengumuman keputusan pengadilan.

Kemudian ditambah lagi adanya bentrok diduga antara pemuda dari partai berkuasa Liga Awami dengan mahasiswa yang menolak akan peraturan terbaru tersebut.

Di ibu kota Dhaka saja, sedikitnya 234 orang terluka. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka, mengatakan ratusan mahasiswa itu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Sebanyak 234 mahasiswa mendapat perawatan di rumah sakit kami menyusul bentrokan mahasiswa pada Senin," Brigjen Jenderal sekaligus Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka, Asaduzzaman, dikutip dari Arab News, Rabu (17/7/2024).

Protes meningkat pada hari Minggu, setelah Perdana Menteri Bangladesh Hasina melemahkan para demonstran dengan mengatakan bahwa siapa lagi yang akan membantu keturunan pahlawan negara. Namun ada kata-kata yang membuat mahasiswa semakin panas.

"Jika cucu pejuang kemerdekaan tidak menerima manfaat, siapa yang akan mendapatkannya? Cucu para razakar?" ujar dia.

Kata "razakar," sebuah istilah yang sangat ofensif di Bangladesh. Kata itu diartikan bagi seseorang yang tidak berpihak pada pemerintah atau bekerja sama dengan militer Pakistan selama perang tahun 1971.

Mahasiswa dari 35 universitas negara itu telah turun ke jalan untuk melakukan protes keras. Bentrok antara pemuda pro pemerintah dengan pendemo makin memanas hingga menyebabkan lebih dari 400 orang terluka di Dhaka.

Koordinator kelompok Siswa Melawan Diskriminasi, Mohammad Nahid Islam, mengatakan para mahasiswa bukan menolak sistem, tetapi mereka membela keadilan. Jadi mereka menuntut agar sistem untuk pekerja pemerintah bisa diseleksi dari prestasi bukan mengutamakan keturunan dari pejuang 1971.

"Kami menuntut reformasi dengan memberikan sejumlah kuota bagi masyarakat kurang mampu. Kami menuntut perekrutan pekerjaan berdasarkan prestasi," tegas dia.