REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Malaysia mengevakuasi 123 warganya dari Bangladesh menyusul demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah negara tersebut dalam penerapan sistem kuota penerimaan pegawai pemerintahan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan tertulis diterima di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan 123 dievakuasi dengan pesawat khusus Air Asia AK76 sekitar pukul 11.23 waktu setempat (pukul 12.23 WIB) dari Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka.

Mereka tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 2 pada pukul 4.56 waktu setempat (pukul 16.56 WIB).

Meski demikian, menurut keterangan itu, beberapa warga Malaysia memutuskan untuk tetap berada di Bangladesh. Mereka yang bertahan merupakan mahasiswa tahun akhir dan yang memang bekerja di sana.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam sebuah pernyataan mengatakan telah mewakili pemerintah menyambut kepulangan 123 warganya yang tiba dari Bangladesh di KLIA 2.

Dengan telah kembalinya ke tanah air, ia mengatakan misi yang diamanatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyelamatkan rakyat Malaysia telah dilaksanakan dengan baik.

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7/2024) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh pada Jumat (19/7/2024) memberlakukan jam malam nasional serta mengerahkan pasukan militer saat jumlah korban tewas di tengah aksi protes mahasiswa mencapai 75 orang. Pembatasan itu mulai berlaku pada Jumat tengah malam dan pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi.

Sebelumnya pada Jumat siang, setidaknya 30 orang tewas ketika demonstrasi antipemerintah bergolak di negara Asia Selatan tersebut, yang menambah jumlah korban tewas menjadi 75 orang dalam tiga hari terakhir, kata kepolisian kepada Anadolu di Dhaka.

Situasi di Bangladesh masih bergejolak saat pemerintah memutus komunikasi tanpa internet seluler atau broadband.

Menurut aturan resmi, pembatasan jam malam akan berakhir pada 0600GMT, Sabtu, untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga 0400GMT, Ahad (21/5/2024).

Selanjutnya, aturan tersebut akan diterapkan "sesuai kebutuhan".

Di tengah kerusuhan dalam negeri, Perdana Menteri Sheikh Hasina terpaksa membatalkan perjalanan resmi ke Spanyol pada Sabtu.

Sebagian besar korban tewas dilaporkan di Ibu Kota Dhaka, kata kepolisian kepada koresponden Anadolu di Dhaka, yang menjadi pusat demonstrasi.

Lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri. Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh kian memanas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh wilayah oleh pemerintah.

Akan tetapi, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus.

Sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu para pihak yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.

Pemerintah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung pada Ahad untuk mengurangi jumlah kuota menjadi 20 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Volker Turk meminta agar akuntabilitas dan dialog dilakukan di Bangladesh, sementara rangkaian protes yang disertai kekerasan dilaporkan telah menewaskan 75 orang.

“Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional,” kata Turk, dilaporkan Anadolu, Sabtu (20/7/2024).

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Bangladesh aman, di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di negara itu.

Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, Kedutaan Besar RI di Dhaka terus memantau dengan cermat situasi keamanan di Bangladesh selama demonstrasi tersebut.

“KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini, kondisi mereka tetap aman dan selamat,” kata Judha dalam pesan singkatnya, Jumat (19/7/2024).

Perwakilan RI di Bangladesh telah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI untuk terus waspada dan menjaga keselamatan diri, terutama karena demonstrasi tersebut berdampak pada akses transportasi umum dan komunikasi, serta telah mengakibatkan korban jiwa.

WNI juga diminta menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan otoritas setempat, dan segera menghubungi KBRI apabila menghadapi kegawatan.

Saat ini menurut data lapor diri KBRI Dhaka, WNI yang menetap di Bangladesh berjumlah 563 orang.

“Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI,” kata Judha. Kepolisian setempat sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa terhadap sistem kuota penerimaan PNS bertambah menjadi 39 orang, sebagian besar di Ibu Kota Dhaka.

Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis (18/7/2024) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian..

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Bangladesh dilanda kekerasan minggu ini setelah bentrokan tanpa henti antara pengunjuk rasa mahasiswa, pejabat keamanan dan aktivis mahasiswa propemerintah mengenai sistem kuota untuk pekerjaan di pemerintahan. Penyelenggara protes mengatakan mereka memberlakukan “pemogokan total” di seluruh Bangladesh pada Kamis, kecuali layanan-layanan penting. Hal ini terjadi setelah beberapa universitas besar di negara tersebut sepakat untuk tutup tanpa batas waktu hingga ketegangan mereda.

Unjuk rasa yang telah melibatkan puluhan ribu orang turun ke jalan, dimulai akhir bulan lalu tetapi ketegangan meningkat pada Senin ketika aktivis mahasiswa di Universitas Dhaka, yang terbesar di negara itu, bentrok dengan polisi dan pengunjuk rasa yang didukung oleh Liga Awami yang berkuasa. Setidaknya 100 orang terluka setelah kejadian tersebut.

Keesokan harinya, ketika kekerasan terus mengguncang kampus-kampus di Bangladesh, enam orang terbunuh. Bentrokan lebih lanjut juga dilaporkan terjadi pada Rabu dan Kamis dan pasukan paramiliter dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan kota-kota besar. Laporan media mengatakan sedikitnya 19 orang lagi tewas pada Kamis. Hingga Jumat, jumlah korban jiwa telah mencapai 28 orang.

Sebagai tanggapan, universitas-universitas besar mengatakan mereka akan tutup sampai situasi teratasi demi melindungi mahasiswa.

Mengapa mereka memprotes? Inti dari demonstrasi ini adalah sistem kuota yang mencadangkan hingga 30 persenpekerjaan di pemerintahan untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971. Para pengunjuk rasa ingin menghapuskan sistem ini, yang menurut mereka diskriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memimpin gerakan kemerdekaan. Mereka ingin sistem tersebut diganti dengan sistem yang berdasarkan prestasi.

Meskipun peluang kerja telah meningkat di beberapa sektor sektor swasta, banyak orang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena dianggap lebih stabil dan menguntungkan. Namun jumlah tersebut belum cukup – setiap tahunnya, sekitar 400.000 lulusan bersaing untuk mendapatkan sekitar 3.000 pekerjaan dalam ujian pegawai negeri. Di bawah sistem kuota, pekerjaan di pemerintahan juga diperuntukkan bagi perempuan, penyandang disabilitas dan anggota etnis minoritas, namun sebagian besar pelajar melakukan protes terhadap pekerjaan yang diperuntukkan bagi keluarga veteran.

Hasina membela sistem kuota, dengan mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka dalam perang tanpa memandang afiliasi politik mereka. Pemerintahannya juga menuduh partai oposisi utama, Partai Nasionalis Bangladesh dan partai sayap kanan Jamaat-e-Islami, memicu kekacauan. BNP telah mendukung seruan penutupan sekolah pada hari Kamis. Pada Rabu, pihak berwenang juga menggerebek markas besar BNP dan menangkap beberapa aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. Bentrokan terjadi beberapa bulan setelah Hasina mempertahankan kekuasaan dalam pemilu yang diboikot oleh partai-partai oposisi dan menyebabkan anggota oposisi dipenjara menjelang pemilu.

Ini bukan pertama kalinya terjadi keributan terkait masalah ini. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menghentikan kuota setelah protes massal mahasiswa. Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, sehingga memicu protes terbaru. Mahkamah Agung menangguhkan keputusan tersebut dan berjanji akan memutuskan masalah ini pada tanggal 7 Agustus.

Meskipun demikian, protes masih terus berlanjut. “Saya meminta semua orang menunggu dengan sabar hingga putusan dijatuhkan,” kata Hasina dalam pidato yang disiarkan televisi, Rabu malam. “Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa.”

Kerusuhan ini juga menyoroti keretakan dalam pemerintahan dan perekonomian Bangladesh setelah pandemi dan pergolakan global akibat perang di Ukraina dan Gaza, serta mencerminkan kurangnya lapangan kerja berkualitas bagi lulusan muda.

“Alasan dibalik partisipasi yang begitu besar adalah karena banyak pelajar yang mengalami pengalaman pahit karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan mereka,” tulis Anu Muhammad, mantan profesor dan analis ekonomi, di surat kabar Daily Star yang berbasis di Dhaka. “Selain itu, korupsi yang merajalela dan ketidakberesan dalam ujian perekrutan dan proses seleksi pemerintah telah menimbulkan rasa frustrasi dan kemarahan yang sangat besar.”

“Perekonomian negara menunjukkan pertumbuhan, tetapi lapangan kerja tidak tercipta,” tulisnya. Hasnat Abdullah, seorang koordinator protes, mengatakan para siswa ingin kembali ke kelas tetapi akan melakukannya setelah tuntutan mereka dipenuhi.

Pada Kamis sore, Menteri Hukum Bangladesh Anisul Huq mengatakan bahwa Perdana Menteri Sheikh Hasina memintanya untuk duduk bersama para pengunjuk rasa untuk berdialog, dan dia siap untuk duduk pada hari Kamis jika para pengunjuk rasa bersedia

REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA – Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kuota pegawai negeri untuk keluarga veteran di Bangladesh berujung kerusuhan yang telah menewaskan 28 orang. Aksi belakangan adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali awal tahun ini.

Layanan internet dan seluler terputus di Bangladesh pada hari Jumat, setelah berhari-hari terjadi protes yang disertai kekerasan atas alokasi pekerjaan pemerintah. Laporan media lokal mengatakan sedikitnya 28 orang telah terbunuh pada pekan ini.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang menyediakan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan bagi keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Mereka berpendapat sistem tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan, dan mereka ingin sistem tersebut diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Protes tersebut, yang dimulai beberapa minggu lalu dan meningkat tajam pada hari Senin, adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilu bulan Januari yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama. Pemblokiran internet terjadi setelah kekerasan meningkat pada Kamis, ketika para pelajar berusaha untuk menerapkan “pemogokan total” terhadap negara tersebut.

Laporan mengenai jumlah korban jiwa meningkat, dan para pengunjuk rasa menyerang kantor pusat Bangladesh Television yang dikelola pemerintah, menerobos gerbang utama dan membakar kendaraan serta ruang tunggu, kata seorang produser berita dan reporter kepada The Associated Press melalui telepon. Mereka berbicara dengan syarat anonimitas karena takut akan pembalasan.

“Saya melarikan diri dengan melompati tembok tetapi beberapa rekan saya terjebak di dalam. Para penyerang memasuki gedung dan membakar perabotan,” kata produser melalui telepon. Ia mengatakan stasiun tersebut terus mengudara, meskipun beberapa warga Dhaka mengatakan mereka tidak menerima sinyal dari stasiun penyiaran tersebut.

Setidaknya 22 orang meninggal pada Kamis, sebuah stasiun TV lokal melaporkan, menyusul enam kematian pada awal pekan ini. Pihak berwenang tidak dapat dihubungi untuk segera mengkonfirmasi jumlah korban tewas.

Pada Jumat pagi, layanan internet dan data seluler tampaknya mati di ibu kota, Dhaka, dan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp tidak dapat diakses. Pengunjuk rasa mahasiswa mengatakan mereka juga akan memperluas seruan mereka untuk memberlakukan penutupan pada hari Jumat, dan mendesak masjid-masjid di seluruh negeri untuk mengadakan shalat jenazah bagi mereka yang terbunuh.

Partai Hasina menuduh partai-partai oposisi memicu kekerasan, menyerbu markas besar oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan menangkap aktivis dari sayap mahasiswa partai tersebut. BNP diperkirakan akan mengadakan demonstrasi di seluruh negeri untuk mendukung aktivis mahasiswa yang memprotes sistem kuota. Pemerintahan

Hasina sebelumnya telah menghentikan kuota pekerjaan menyusul protes massal mahasiswa pada tahun 2018. Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan kuota tersebut setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, sehingga memicu demonstrasi terbaru. Mahkamah Agung telah menangguhkan keputusan tersebut sambil menunggu sidang banding, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan membahas masalah ini pada Ahad.