Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak sampai 5 persen atau hanya 4,95 persen pada kuartal III 2024. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I dan II yang masing-masing 5,11 persen dan 5,05 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III bila dibandingkan kuartal III-2023 atau yoy tumbuh sebesar 4,95 persen," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11).

Perekonomian yang melemah ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang ikut melambat. Tercermin dari konsumsi rumah tangga yang jadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal II sebesar 4,93 persen.

Menurut Amalia, konsumsi rumah tangga melemah disebabkan oleh faktor musiman. Pasalnya, di kuartal III tidak ada kegiatan besar seperti pada kuartal II ada lebaran dan kuartal IV ada perayaan Natal.

"Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan karena ada efek musiman karena pada kuartal II-2024, terjadi puncak konsumsi yang bertepatan dengan perayaan IdulFitri dan iduladha," pungkasnya.

Meskipun konsumsi rumah tangga melambat, tetapi Amalia melihat masih tumbuh relatif terjaga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada konsumsi untuk restoran dan hotel, yang tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) dan perjalanan wisatawan nusantara.

Selain itu, transportasi dan komunikasi tetap tumbuh tinggi, yang tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Faktor lain yang menopang perekonomian adalah investasi sebesar 5,15 persen, ekspor 9,09 persen, impor 11,47 persen dan konsumsi pemerintah 4,62 persen.

"Ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor nonmigas. Sementara, peningkatan Impor didorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong," pungkas Amalia.

Presiden Indonesia ke-2 Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto pernah membawa ekonomi Indonesia tumbuh di atas 8 persen selama memimpin pada 1967-1998.

Kekuasaan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Usai menggantikan Presiden Sukarno, sang Jenderal Besar Soeharto beberapa kali membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen.

Bank Dunia mencatat lima kali pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 8 persen atau lebih selama Soeharto menjabat. Bahkan, laju ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia tercipta di era Soeharto, yakni mencapai 10,9 persen pada 1968 lalu.

Indonesia kembali merasakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen lebih itu pada 1973 sebesar 8,1 persen, 1977 (8,3 persen), 1980 (10 persen), dan 1995 (8,2 persen). Sedangkan tahun-tahun lainnya di kisaran 6 persen hingga 7 persen, sebelum anjlok ke minus 13,1 persen saat Soeharto digulingkan pada 1998.

Paper Bank Dunia berjudul Indonesia 'Rapid Growth, Weak Institutions' mengatakan ekonomi Indonesia di era Orde Baru tumbuh rata-rata 7 persen. Namun, ini dibantu ledakan komoditas minyak alias oil boom pada 1970-an.

Misalnya, pada 1973-1974 saat Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) melakukan embargo minyak. Harganya melejit dan dimanfaatkan Indonesia yang kala itu masih merupakan salah satu pengekspor minyak terbesar.

"Pendapatan bersih Indonesia dari minyak melonjak, dari US$0,4 miliar pada 1973 menjadi US$2,6 miliar pada 1975," tulis makalah tersebut, dikutip Kamis (26/9).

Oil boom terjadi untuk kedua kalinya pada 1978-1979. Kali ini dipicu Revolusi Iran yang mengganggu produksi minyak mentah dunia, sehingga harganya kembali melesat.

Laba yang didapat Indonesia dari ekspor minyak mencapai US$4,4 miliar pada 1978.

"Oil boom pada 1970-an membuat pemerintah bisa berinvestasi besar dalam perbaikan dan perluasan infrastruktur, termasuk jalan, fasilitas transportasi dan komunikasi, grain storage, dan pabrik pupuk," jelasnya.

Sementara itu, Sejarawan Anne Booth menjelaskan mengapa Soeharto bisa tetap membawa perekonomian Indonesia subur meski tak ada lagi oil boom. Ia menerangkan faktor-faktor pendukung rezim Orde Baru dalam The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi melambat setelah 1980. Salah satu penyebab utamanya memang karena tak ada lagi ledakan harga minyak.

Namun, Soeharto disebut melakukan reformasi kebijakan. Salah satu yang ditempuh adalah menggenjot insentif bagi eksportir non-minyak, sehingga ekonomi Indonesia masih bisa terjaga.

"Pertumbuhan industri yang pesat pada akhir 1980-an yang sebagian besar berbasis pada sektor padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, juga menyebabkan peningkatan signifikan dalam lapangan kerja sektor manufaktur di Jawa. Juga menyebabkan diversifikasi pendapatan rumah tangga, bahkan di daerah pedesaan," jelasnya.

Target ekonomi 8 persen kembali disuarakan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ia yakin bisa mencapai target tersebut dalam satu periode kepemimpinannya.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Prabowo menegaskan target ini bukan mimpi belaka. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi keharusan untuk dicapai agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Untuk melakukannya, kita harus memanfaatkan mesin pertumbuhan baru, seperti ekonomi digital dan hijau," kata Thomas di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

"Mohon dimengerti 8 persen itu enggak tahun depan (2025). Itu 8 persen adalah target dari pemerintahan Pak Prabowo, kalau mau dilihat ya lima tahun (2024-2029)," tegasnya.

JP Morgan memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di level 5 persen sepanjang tahun ini. Proyeksi ini naik dibandingkan awal tahun yang hanya 4,8 persen.

Head of Research & Startegi JP Morgan Indonesia Henry Wibowo mengatakan pihaknya melihat perekonomian Indonesia lebih tangguh dari bacaan awal tahun, sehingga proyeksinya diubah jadi lebih tinggi.

"Jadi mungkin kalau awal tahun itu kalau enggak salah kita expect pertumbuhan PDB di 4,8 persen. Lalu kita revise up along the way menjadi 5 persen karena kita lihat ternyata ekonomi kita itu lebih resilient dibandingkan ekspektasi dari market di awal tahun," ujarnya dalam media briefing di Energy Building SCBD, Kamis (5/9).

Sementara, untuk tahun depan diperkirakan mampu tumbuh di atas 5 persen. Sejalan dengan proyeksi pemerintah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 5,2 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah ini naik dibandingkan outlook 2024 sebesar 5,1 persen.

"Kadang kalau kita lihat memang target pemerintah itu yang paling penting dulu dilihat sebenarnya adalah naik atau turun. Karena kalau naik kan lebih optimis, turun berarti ekonominya lebih cautious. Jadi kita melihat ya harusnya tahun ini dan tahun depan pertumbuhan di 5 persen atau di atas 5 persen itu masih bisa tercapai," jelasnya.

Adapun motor penggerak perekonomian masih akan bertopang pada konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah.

Namun, ia melihat belanja pemerintah akan sedikit tertahan karena terbatas pada anggaran. Pasalnya, limit defisit maksimal 3 persen sehingga belanja yang dilakukan harus hati-hati.

Oleh karenanya, apabila tahun depan ingin tumbuh lebih dari 5 persen, maka konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi harus lebih digenjot dari tahun ini.

"Jadi kita mau spending banyak bisa tapi ada limitnya tuh. Nah, menurut saya kalau kita mau tumbuh lebih dari 5 persen itu kita harus genjot yang lain. Either dari konsumsi atau investment," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak lepas dari bayang-bayang kondisi global, seperti perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun, ada banyak pula ancaman bahaya dari dalam negeri.

Misalnya, deflasi yang berlangsung terus menerus dan marak pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Selain itu, penurunan kinerja industri manufaktur yang selama ini berkontribusi cukup besar juga menambah tekanan ke perekonomian.

Berikut daftar ancaman bahaya bagi ekonomi Indonesia yang dirangkum CNNIndonesia.com:

Indonesia tercatat mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut sejak Mei-Juli 2024. Deflasi pada Mei sebesar -0,03 persen, pada Juni -0,08 persen dan meningkat pada Juli sebesar -0,18 persen.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkapkan deflasi tiga bulan berturut-turut ini berbahaya bagi perekonomian Indonesia karena menandakan lemahnya daya beli masyarakat.

"Yang sudah jelas ada di hadapan mata adalah penurunan pengeluaran konsumsi. Konsumen menunda pembelian untuk mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa depan karena keterbatasan pendapatannya dan banyak yang menganggur," jelasnya.

Penurunan daya beli tengah terjadi di Tanah Air. Ada beberapa faktor yang mendukung, pertama deflasi yang tercatat tiga bulan berturut-turut. Kedua, menurunnya kinerja industri manufaktur sehingga PMI Manufaktor masuk ke zona kontraksi.

Ketiga, terjadi banyak PHK akibat melemahnya permintaan sehingga produksi tertahan dan ekspor menurun.

Turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada penutupan banyak pabrik sehingga badai PHK menghantam pekerja dalam negeri. Bahkan, di paruh pertama tahun ini saja jumlahnya mencapai puluhan ribu.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK menimpa 32.064 tenaga kerja selama enam bulan pertama di 2024. Mayoritas memang terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29 persen.

PHK lainnya juga terpusat di Pulau Jawa. Ada di Banten dengan 6.135 orang kehilangan pekerjaan, 5.155 pekerja di Jawa Barat di-PHK, dan kasus di Jawa Tengah yang menimpa 4.275 karyawan.

Pemutusan hubungan kerja yang cukup banyak juga terjadi di luar Jawa. Misalnya, ada 1.812 orang di Sulawesi Tengah yang harus kehilangan pekerjaannya hingga Juni 2024.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang diolah oleh Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024), proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia pada 2023 cuma 17,44 persen. Jumlah ini anjlok dari proporsi pada 2019 yang mencapai 21,45 persen.

Penurunan jumlah kelas menengah ini berbanding terbalik dengan kelompok rentang. Dalam periode yang sama jumlah kelompok rentan malah meningkat. Tercatat jumlah masyarakat rentan naik dari 68,76 persen pada 2019 menjadi 72,75 persen pada 2023.

Penurunan jumlah kelas menengah ini juga tercermin dari meningkatnya kredit macet (non performing loan/NPL) kredit pemilikan rumah (KPR).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio NPL properti berada di level 2,4 persen pada Desember 2023. Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2,1 persen.

Tak hanya itu, level rasio NPL properti Desember 2023 itu juga lebih tinggi dibanding 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar 2,3 persen dan 2,2 persen.

Gejolak ekonomi yang dialami kelas menengah juga tercermin dari menurunnya penjualan mobil. Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales sepanjang semester I 2024 mencapai 408.012 unit.

Angka penjualan itu turun 19,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 506.427 unit pada 2023.

Alarm bahaya selanjutnya ke perekonomian adalah utang pemerintah pusat yang menggunung dan rasionya hampir mencapai 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan buku APBN KiTa edisi Juli 2024, utang pemerintah tercatat sebesar Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024. Angka ini naik Rp91,85 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.353,02 triliun.

Rasio utang hingga paruh pertama tahun ini itu tercatat sebesar 39,13 persen terhadap PDB. Dari porsinya, sebesar 87,85 persen atau Rp7.418,76 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 12,15 persen atau Rp1.026,11 triliun berasal dari pinjaman.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 sebesar 5,05 persen secara tahunan (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023, yang sebesar 5,17 Persen.

"Secara year on year (ekonomi) tumbuh sebesar 5,05 persen," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Senin (5/8).

Sementara, secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi RI tercatat 3,79 persen. Sedangkan, sepanjang semester I 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08 persen.

Bila dilihat ke belakang, pertumbuhan ekonomi kuartal I pada 2019 sebesar 5,06 persen. Lalu anjlok pada 2020 menjadi 2,97 persen imbas pandemi. Kemudian pada 2021 turun lebih dalam menjadi 0,69 persen.

Namun, pada kuartal I 2022, ekonomi Tanah Air mulai bangkit dengan tumbuh 5,02 persen dan pada 2023 naik tipis dengan pertumbuhan 5,04 persen. Kemudian, pada kuartal I 2024 pertumbuhan ekonomi RI mencapai 5,11 persen.

Sementara itu, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp5.536,5 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.231 triliun.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada kuartal II 2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar.

"Yaitu sebesar 0,79 persen dari 5,05 persen pada kuartal II 2024," kata Edy.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditumpang oleh lapangan usaha konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,67 persen, perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,63 persen, serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,5 persen.