JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah resmi diteken. Adapun PP yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto ini mengatur penghapusan kredit macet UMKM dan telah ditandatangani pada 5 November 2024.

Berikut persyaratan kebijakan penghapusan utang tersebut, mulai dari nominal hingga jenis nasabah. Sementara itu penetapan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui penghapusan piutang macet di lembaga keuangan milik negara.

Dalam PP 47 Tahun 2024 Pasal 12 disebutkan, penghapusan kredit macet bisa dilakukan untuk dua jenis kredit sebagai berikut.

Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan/atau
piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Untuk piutang dana bergulir, yang umumnya merupakan modal kerja bagi UMKM, nilai pokok yang dihapus maksimal mencapai Rp300 juta per penanggung utang.

Sementara, penghapusan piutang kredit bisa dilakukan untuk nilai maksimal Rp500 juta dengan rincian sebagai berikut; dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp300 juta per Penanggung Utang perorangan; atau dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp500 juta per Penanggung Utang badan usaha.

Selain itu, peraturan ini memberikan ketentuan bahwa penghapusan piutang dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni penghapusbukuan dan penghapustagihan, yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank milik negara, serta penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak untuk piutang negara kepada UMKM.

Pada Pasal 4, dijelaskan tentang penghapusbukuan piutang macet hanya bisa dilakukan setelah lembaga keuangan BUMN melakukan berbagai upaya perbaikan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM.

Selain itu, upaya penagihan harus dilakukan secara optimal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, namun jika masih tetap tidak tertagih, maka piutang tersebut dapat dihapus dari pembukuan.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk Anda yang saat ini sedang mengajukan KUR BRI atau BTN, simak cara berikut untuk cek status pengajuan KUR BRI dan BTN Anda secara mudah.

BRI memiliki program pinjaman yang disebut dengan KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Terdapat 3 jenis KUR BRI, yaitu KUR Mikro Bank BRI, KUR Kecil Bank BRI, dan KUR TKI Bank BRI.

Untuk petani, peternak, pekebun, nelayan dan UMKM, KUR jenis Mikro dan KUR Kecil seringkali menjadi pilihan.

Sementara KUR TKI biasanya dipilih oleh Tenaga Kerja Indonesia untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond hingga Rp25 juta.

Sementara itu, BTN juga memiliki program KUR yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kemampuan UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa kelebihan yang diberikan KUR BTN adalah pembiayaan sampai dengan Rp500.000.000, jangka waktu hingga 5 tahun dan suku bunga mulai dari 6%.

Jika saat ini Anda sedang mengajukan pinjaman di BRI dan BTN, Anda bisa mengecek statusnya dengan cara berikut ini.

Cara Cek Status Pengajuan Pinjaman KUR BRI secara Mudah

• Kunjungi link https://pinjaman.bri.co.id/pengajuan/form/tracking
• Masukkan nomor referensi calon debitur.
• Nantinya, status pinjaman KUR BRI Anda akan tertera di layar.

Cara Cek Status Pinjaman KUR BTN secara mudah

Anda bisa cek status pengajuan pinjaman BTN lewat Customer Service di Kantor Cabang BTN Syariah terdekat atau dapat menghubungi BTN Call 150286 / 1500 286.

Itulah cara mengecek status pengajuan pinjaman KUR BRI dan BTN secara mudah. Semoga informasi ini bermanfaat.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara cek sisa kredit KUR Bank Mandiri secara mudah. Dengan langkah ini, ada bisa mengetahui berapa sisa kredit Anda di KUR Mandiri Anda.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Dengan demikian, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pemilik UMKM yang memiliki utang di Bank Himbara ada kemungkinan dihapus alias dilunasi oleh Prabowo Subianto.

Salah satu Bank Himbara yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki pinjaman KUR yang dikhususkan untuk petani, pekebun, nelayan, peternak dan pemilik UMKM.

KUR Bank Mandiri adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa tujuan KUR Mandiri yakni meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian hingga saat ini, belum diketahui apakah KUR Bank Mandiri termasuk yang akan dihapus oleh Prabowo atau tidak.

Namun buat Anda yang punya KUR Mandiri dan ingin cek sisa utang Anda, dengan cara menghubungi Call Center Mandiri di nomor 14000.

Setelah itu, Anda akan ditanya tentang keperluan Anda dan tanyakan bahwa Anda ingin tahu sisa utang KUR Bank Mandiri Anda, atau Anda bisa mengunjungi link https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara cek sisa kredit KUR Bank Mandiri secara mudah. Dengan langkah ini, ada bisa mengetahui berapa sisa kredit Anda di KUR Mandiri Anda.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Dengan demikian, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pemilik UMKM yang memiliki utang di Bank Himbara ada kemungkinan dihapus alias dilunasi oleh Prabowo Subianto.

Salah satu Bank Himbara yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki pinjaman KUR yang dikhususkan untuk petani, pekebun, nelayan, peternak dan pemilik UMKM.

KUR Bank Mandiri adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa tujuan KUR Mandiri yakni meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian hingga saat ini, belum diketahui apakah KUR Bank Mandiri termasuk yang akan dihapus oleh Prabowo atau tidak.

Namun buat Anda yang punya KUR Mandiri dan ingin cek sisa utang Anda, dengan cara menghubungi Call Center Mandiri di nomor 14000.

Setelah itu, Anda akan ditanya tentang keperluan Anda dan tanyakan bahwa Anda ingin tahu sisa utang KUR Bank Mandiri Anda, atau Anda bisa mengunjungi link https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar utang KUR BRI Anda bisa dihapus atau dilunasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Meski demikian, tidak semua utang petani, pekebun, peternak dan UMKM akan dihapus oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman seperti dilansir dari Antaranews.

Maman mengatakan jika kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa petang.

"Diberikan sebuah penghapusan utang-piutang, yang di mana kalau tadi ditanyakan, banknya dimana, yang notabene adalah bank BUMN kita, Himbara," katanya.

Penghapusan piutang macet tersebut, kata Maman, juga berlaku nominal pinjaman maksimal, yakni Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.

Ketentuan berikutnya, kata Maman, penghapusan piutang macet diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.

Selain itu, nasabah penerima kebijakan tersebut harus berkategori tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

"Ini juga para pelaku UMKM yang bergerak di sektor perikanan dan pertanian, yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo serta sudah diproses penghapusan bukunya di bank Himbara kita," ujarnya.

Secara singkat, inilah syarat utang peternak, petani, pekebun dan UMKM yang akan dihapus Prabowo

• Berutang di BANK Himbara (Mandiri, BRI, BNI dan BTN).
• Nominal utang antara Rp500 juta untuk kategori usaha dan Rp300 juta untuk kategori perorangan.
• Hanya untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang terkena beberapa permasalahan, misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan pandemi COVID-19.
• Hanya untuk nasabah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar piutang dalam rentang waktu kurang lebih 10 tahun.

Itulah syarat agar utang di KUR BRI Anda dihapus dan dilunasi oleh Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda yang saat ini memiliki kredit macet di KUR BRI dan BTN, coba cek apakah kredit Anda sudah dihapus Prabowo atau belum.

Sebagaimana diketahui, Prabowo baru saja meneken PP yang membuat sejumlah petani, pekebun, peternak, nelayan dan pemilik UMKM bisa bernapas lega.

Bagaimana tidak, Prabowo telah resmi meneken PP untuk menghapus sejumlah piutang petani dan UMKM. Namun, tidak semua petani dan UMKM yang berutang akan dihapus.

Menurut Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman kebijakan hanya akan menghapus piutang pelaku UMKM dan berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Bank Himbara yang dimaksud adalah Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Nah, buat Anda yang ingim cek sisa utang di bank Himbara, berikut adalah caranya.

Nah buat Anda yang saat ini memiliki kredit di KUR BRI atau BTN, coba cek apakah utang Anda sudah dihapus Prabowo atau belum.

Cek utang KUR BRI dan BTN sudah dihapus Prabowo atau belum

• Cara cek sisa utang di BRI lewat ATM
• Kunjungi mesin ATM BRI terdekat.
• Masukkan kartu ATM dan PIN.
• Klik menu "Pembayaran"
• Pilih opsi Kartu Kredit.
• Pilih bank BRI.
• Masukkan nomor kartu kredit atau nomor CIF kontrak pinjaman.
• Selesai. Akan muncul sisa angsuran pinjaman BRI pada layar ATM.

Cara cek sisa utang di BTN lewat Call Center

Anda bisa cek sisa utang di BTN lewat Customer Service di Kantor Cabang BTN Syariah terdekat atau dapat menghubungi BTN Call 150286 / 1500 286.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara mengecek apakah KUR Bank Mandiri Anda dilunasi Prabowo atau tidak. Caranya mudah, sebab Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Dengan demikian, petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pemilik UMKM yang memiliki utang di Bank Himbara ada kemungkinan dihapus alias dilunasi oleh Prabowo Subianto.

Salah satu Bank Himbara yakni Bank Mandiri. Bank Mandiri juga memiliki pinjaman KUR yang dikhususkan untuk petani, pekebun, nelayan, peternak dan pemilik UMKM.

KUR Bank Mandiri adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu/perseorangan skala UMKM yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Beberapa tujuan KUR Mandiri yakni meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Nah buat Anda kreditur KUR Bank Mandiri yang ingin cek apakah utang Anda dilunasi Prabowo atau tidak, berikut adalah caranya.

Cara cek sisa utang di Bank Mandiri lewat ATM

• Masukkan Kartu: Tempatkan kartu ATM Mandiri Anda di mesin.
• Masukkan PIN: Untuk memastikan keamanan, masukkan nomor PIN Anda.
• Pilih Menu Utama: Dari menu utama, pilih “Info Rekening”.
• Masukkan Nomor Kontrak: Ketik nomor kontrak MUF Anda.
• Pilih “Cek Angsuran”: Setelah memasukkan nomor kontrak, pilih opsi “cek angsuran mandiri utama finance” atau yang biasa disingkat “cek angsuran MUF”.
• Lihat Rincian: Muncul rincian tagihan pada laman aplikasi ATM yang menunjukkan detail tentang sisa angsuran, angsuran setiap bulannya, dan tagihan lainnya.

Jakarta -

Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

(azn/row)

Jakarta -Kimberly Ryder secara mendadak menyebarkan pesan melalui sosial media (Sosmed) Instagramnya soal utang. Kimberly meminta siapa saja yang pernah meminjamkannya uang ataupun sejenisnya, agar tidak ragu untuk menagih.

“Teman-teman, kalau aku masih punya utang yang belum kubayar, pinjaman barang yang belum kukembalikan, dan janji yang belum ditunaikan. Tolong segera ingatkan dan tagih kepadaku,” tulis Kimberly di cerita Instagramnya @kimbrlyryder, Sabtu, 9 November 2024.

Dalam unggahan tersebut Kimberly menulis, meski uang atau barang yang diberikan kecil, dia tetap ingin untuk diingatkan kembali. Kimberly takut karena peristiwanya telah lama, dia tidak mengingatnya lagi.

“Meski itu kecil dan sudah terlampau lama. Barangkali ada yang luput dari ingatanku,” sambungnya.

Baca Juga: Edward Akbar Ngotot Minta Rujuk, Ibu Kimberly Ryder: Tutup Mulut Lo!

Kimberly punya kekhawatiran dalam dirinya bahwa karena semua itu, dirinya dijauhkan dari keberkahan. Dia meminta agar siapapun itu dapat menguhunginya langsung melalui pesan Whatsapp atau Instagram.

“Kalau kalian ingin mengikhlaskannya sebagai bentuk hadiah, tolong sampaikan kepadaku juga. Setidaknya aku bisa membalasnya dengan doa-doa baik,” tutur Kimberly.

Sebagai informasi saat ini Kimberly sedang diterpa dengan masalah keluarganya. Kimberly menggugat cerai suaminya pada 12 Juli 2024 lalu, gugatan ini dilayangkan karena adanya dugaan kekerasan yang dialami Kimberly.

Meski telah digugat cerai oleh sang Istri, sang suami Edward Akbar kedapatan beberapa kali mengunggah di sosial medianya keinginan untuk rujuk. Hal ini tidak ditanggapi Kimberly dan terus melanjutkan proses perceraian.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penarikan utang baru ini setara 67,6% dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp 648,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 394,9 triliun. Ini mencapai 59,3% terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp 43,2 triliun atau 235,3% terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp 16,90 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Di sisi lain, pembiayaan non utang tercatat sebesar Rp 53,2 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini juga lebih tinggi jika dibandingkan pembiayaan non utang tahun lalu yang sebesar Rp 31,3 triliun. Dengan begitu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 383 triliun.

Thomas menekankan, pentingnya menjaga efisiensi biaya utang atau cost of fund, serta memastikan risiko pembiayaan tetap terjaga dalam batas yang aman. Langkah-langkah ini, menurutnya, akan terus dilakukan untuk memastikan pemenuhan target pembiayaan negara tanpa menganggu stabilitas fiskal.

"Tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali," kata Thomas.

Asal tahu saja, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp 309,2 triliun atau setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)