REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Penguatan itu perlu dilakukan secara terencana guna mengoptimalkan pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, langkah-langkah pengendalian yang diambil jangan hanya bersifat sementara, tetapi mesti bersifat permanen dan memiliki dampak jangka panjang. Langkah ini perlu melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Tolong bisa diupayakan secara terencana dan berupaya terus sehingga bisa upaya-upaya tersebut bersifat permanen," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi nasional pada bulan Juni 2024 sebesar 2,51 persen (yoy). Meskipun turun dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya, masih terdapat beberapa daerah yang tingkat inflasinya berada di atas angka inflasi nasional.

Tomsi mendorong daerah-daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional agar segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat inflasi di wilayah masing-masing.

“Kami ingatkan kembali bagi teman-teman kepala daerah yang masih di atas 2,51 persen agar memahami betul produk atau barang apa yang menjadikan inflasinya naik,” ujar Tomsi.

Tomsi juga mewanti-wanti para kepala daerah agar mengendalikan sejumlah harga komoditas yang berpotensi memengaruhi inflasi seperti bawang putih, minyak goreng, dan rokok kretek. Selain itu, ia pun meminta mereka untuk melakukan perhitungan dan antisipasi secara cermat, terutama dalam pengendalian harga beras. Sebab, harga beras dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan di akhir tahun.

"Kita berharap kalau ini tetap bisa kita kendalikan, tentunya pada bulan Agustus itu inflasi kita bisa lebih turun lagi," ujar Tomsi

Dalam kesempatan itu, Tomsi mengimbau pemda untuk membenahi persoalan pupuk, terutama menyangkut pendistribusian di lapangan. Ia meminta Pemda untuk segera melakukan langkah konkret seperti menyalurkan pupuk secara tepat waktu, memantau distribusi, dan melaporkan hasil kegiatan tersebut.

"Kami berharap keseriusannya, karena sekali lagi, ini menyangkut petani,” katanya.