JAKARTA, investor.id – Jajaran menteri, wakil menteri dan kepala lembaga, badan setingkat menteri diminta segera melaporkan kekayaannya. Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto punya kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyampaian LHKPN wajib dilakukan oleh tiap penyelenggara negara. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 02 tahun 2020. 

Ditegaskan bahwa ada batas waktu paling lambat sejak pengangkatan pertama atau dilantik untuk menyampaikan LHKPN.

“Oleh karena itu, bagi menteri dan wakil menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN-nya sesuai jangka waktu tersebut,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (21/10/2024).

Disampaikan Budi, bagi menteri dan wakil menteri yang telah menyampaikan LHKPN pada 2024 dapat kembali melaporkan harta kekayaannya lagi pada 2025 mendatang. Adapun dia memastikan pihaknya terbuka untuk membantu para pejabat jika kesulitan dalam menyampaikan LHKPN.

“KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN jika dalam pengisiannya mengalami kendala,” ungkap Budi.

Adapun penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat melalui https://elhkpn.kpk.go.id.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News