JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016, Thomas Lembong.

"Informasi ini tentu akan kami segera cek dan tindaklanjuti terkait dengan kepatuhan-kepatuhan tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (1/11/2024).

Budi juga mengatakan, KPK siap membantu Kejaksaan Agung untuk memberikan data pendukung berupa LHKPN untuk menelusuri aset milik Thomas Lembong.

"Jika memang dibutuhkan informasi ataupun data dari LHKPN untuk mendukung proses hukum tersebut, tentu KPK sangat terbuka untuk memberikan dukungan," ujar dia.

Thomas Lembong melaporkan LHKPN terakhir pada 30 April 2020, saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam data LHPKN tersebut, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 101,4 miliar. Namun, ia tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan, serta alat transportasi dalam LHKPN tersebut.

Kemudian ia tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 94,5 miliar, suray berharga sebesar Rp 2 miliar, kas dan setara kas tercatat Rp 4,7 miliar, harta lainnya Rp 101,5 miliar.

Lalu ia memiliki hutang sebesar Rp 86,8 juta. Dengan demikian, harta kekayaannya Rp 101,4 miliar.

Seperti diketahui, Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI kini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.

Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Kejaksaan Agung untuk memberikan data pendukung berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk menelusuri aset milik Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016, Thomas Lembong.

"Jika memang dibutuhkan informasi ataupun data dari LHKPN untuk mendukung proses hukum tersebut, tentu KPK sangat terbuka untuk memberikan dukungan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, terkait LHKPN Tom Lembong yang tidak mencantumkan aset tanah, rumah, dan kendaraan, Tim LHKPN akan melakukan pengecekan kembali hal tersebut.

"Informasi ini tentu akan kami segera cek dan tindak lanjuti terkait dengan kepatuhan-kepatuhan tersebut," ujarnya.

Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.

Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih. Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Siap Bantu Kejaksaan Agung Telusuri Aset Tom Lembong dari LHKPN", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/18563391/kpk-siap-bantu-kejaksaan-agung-telusuri-aset-tom-lembong-dari-lhkpn.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Menteri dan Wakil Menteri yang baru bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih.

Tim Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan dari 109 Menteri dan Wakil Menteri (Wamen), terdapat 48 Menteri dan Wamen yang baru menjabat. Kemudian, 61 Menteri dan Wamen lainnya adalah petahana.

“Untuk wajib lapor [baru untuk kabinet sekarang] kami cek, namun data ini masih terus berkembang, sejauh sampai dengan hari Senin kemarin ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” jelas Budi di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024).

Hingga sejauh ini, dari 48 menteri/wamen tersebut belum melaporkan LHKPN-nya. Namun, sebanyak 4 orang telah berkomunikasi dengan KPK.

“Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya sudah ada 4 dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN,” terangnya.

Kemudian, untuk 61 menteri/wamen yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN tidak perlu melaporkan LHKPN mereka kembali.

“Jadi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN dan sudah melaporkannya di tahun 2024 atau pelaporan periodik tahun 2023 tahun ini tidak perlu melaporkan lagi. Jadi laporan harta kekayaannya secara periodik nanti silahkan disampaikan atau dilaporkan pada 2025,” pungkasnya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersangka dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menyita perhatian. Hal tersebut karena tidak terdapat rumah dan kendaraan dalam laporan itu.

Seperti dilihat detikcom, Rabu (30/10/2024), total harta yang dilaporkan mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM terakhir yakni 31 Desember 2019 sebesar Rp 101.486.990.994.

Dalam laporan tersebut tidak terdapat jumlah dan nilai untuk tanah dan bangunan yang dimiliki Tom Lembong. Selain itu, tidak terdapat juga jumlah dan nilai untuk alat transportasi dan mesin alias kendaraan yang dimiliki Tom.

Sementara, Tom Lembong melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp 180.990.000, surat berharga Rp 94.527.382.000, kas dan setara kas Rp 2.099.016.322, dan harta lainnya Rp 4.766.498.000. Tom Lembong memiliki utang Rp 86.895.328. Secara keseluruhan, total harta kekayaan Tom Lembong Rp 101.486.990.994.

Hal serupa juga terdapat pada LHKPN Tom Lembong pada tahun sebelumnya atau 2018. Tom Lembong melaporkan, total harta kekayaannya sebesar Rp 102.239.444.555.

Dalam laporan tersebut tidak terdapat jumlah dan nilai untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi dan mesin. Tom Lembong melaporkan, harta bergerak lainnya Rp 180.990.000, surat berharga Rp 96.964.850.000, kas dan setara kas Rp 2.065.738.102, harta lainnya Rp 3.402.498.000 dan utang Rp 374.631.547. Jadi, total harta Tom Lembong Rp 102.239.444.555.

Pada 2017, total harta kekayaan Tom Lembong tercatat Rp 103.186.694.172. Sama, untuk tanah dan bangunan, serta alat transportasi tidak tercatat dalam LHKPN tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih wajib untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“LHKPN wajib,” ujarnya singkat kepada wartawan.

Bahkan, dia melanjutkan bahwa terdapat tenggat waktu agar setiap personil dapat menyelesaikan dan melaporkan harta kekayaannya.

“Ada. Secepatnya akan kami minta semua menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai pejabat tinggi negara,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, dalam LHKPN sekitar 34 menteri telah tercatat dan diketahui kekayaannya. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang memiliki kekayaan Rp2,67 triliun hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dengan kekayaan Rp2,31 triliun.

Kendati demikian, setidaknya 10 menteri di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan LHKPN mulai dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Investasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mencokok eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar terkait kasus vonis bebas Ronald Tannur. Kejagung juga menduga Zarof menerima gratifikasi sejumlah perkara di MA selama 12 tahun dalam kurun 2012-2024.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan di kediaman Zarof dan menemukan uang tunai hampir Rp 1 triliun.

Zarof terakhir melaporkan hartanya pada 2022 sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Harta yang dilaporkan: Rp 51 miliar, dengan Rp 45 miliar di antaranya adalah tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Bogor, Bandung.

Uang kas Zarof yang dilaporkan: Rp 4,4 miliar. Ini jauh lebih sedikit dibanding duit Rp 1 triliun temuan Kejagung.

Menanggapi pengungkapan kasus ini, ICW menyebut hal ini menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar praktik mafia peradilan di lingkungan MA.

"Iya harusnya ini menjadi momentum bagi Kejaksaan untuk membongkar secara terang-benderang adanya dugaan praktik mafia peradilan di MA," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dihubungi, Sabtu (26/10).

Ronald Tannur merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur yang didakwa membunuh pacarnya, Dini Sera Afrianti.

Di PN Surabaya, Ronal divonis bebas. Ternyata para hakim pembebas Ronald itu diduga dibayar—terdapat uang Rp 20 miliar yang ditemukan penyidik Kejagung.

Ada tiga Hakim yang diduga menerima suap dari Lisa -- Lisa Rachmat-- pengacara Ronald Tannur yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya adalah Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur pada Juli 2024.

Diduga, Lisa menjanjikan fee sebesar Rp 5 miliar untuk hakim kasasi. Kemudian Rp 1 miliar kepada Zarof --mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar-- sebagai uang jasa pengurusan perkara.

Ketiga Hakim sudah dijerat sebagai tersangka dan ditahan. Pihak pemberi suap, Lisa Rachmat, juga kemudian dijerat sebagai tersangka. Keempatnya ditangkap pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Di tingkat kasasi, meski ada percobaan pemberian suap, namun vonisnya Tannur dinyatakan bersalah. Dia dihukum 5 tahun penjara atas meninggalnya sang kekasih, Dini Sera. Vonis kasasi diketok 22 Oktober 2024.

Ketua Majelis Kasasi ini adalah Hakim Agung Soesilo dengan Anggota Hakim Agung Sutarjo dan Ainal Mardhiah.

Menurut Abdul Qohar, uang belum sempat diberikan Zarof Ricar kepada 3 Hakim Agung tersebut. "Belum. Namanya saja pemufakatan jahat. Kalau sudah penyerahan namanya delik selesai," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang dan pengusaha Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Seperti yang diketahui, Raffi telah menjadi pendukung Presiden Prabowo sejak masa kampanye berlangsung.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi.

Raffi Ahmad Wajib Setor LHKPN

Selayaknya pejabat negara lainnya, Raffi Ahmad kini memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dilansir dari laman resmi elhkpn, LHKPN bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya. Sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses di situs resmi KPK.

Kekayaan yang dihitung bukan hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga kewajiban dan hak finansial lain yang dimiliki. Aset-aset tersebut bisa atas nama pribadi pejabat, pasangan, atau anak tanggungan. Harta yang dilaporkan mencakup yang diperoleh sebelum dan selama masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, terdapat beberapa momen khusus di mana pejabat negara wajib melaporkan hartanya. Petama saat ia pertama kali menjabat. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatannya atau pensiun. Lalu jika ia diangkat kembali setelah masa jabatannya. Terakhir adalah selama masih menjabat.

Dalam pelaporannya, pejabat negara wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat berharga, polis asuransi, atau rekening bank. Semua dokumen ini bisa dikirim melalui platform e-LHKPN secara daring atau lewat pos.

Setelah diterima oleh KPK, data LHKPN akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dengan profil pejabat yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang dan pengusaha Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Seperti yang diketahui, Raffi telah menjadi pendukung Presiden Prabowo sejak masa kampanye berlangsung.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi.

Raffi Ahmad Wajib Setor LHKPN

Selayaknya pejabat negara lainnya, Raffi Ahmad kini memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dilansir dari laman resmi elhkpn, LHKPN bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya. Sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses di situs resmi KPK.

Kekayaan yang dihitung bukan hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga kewajiban dan hak finansial lain yang dimiliki. Aset-aset tersebut bisa atas nama pribadi pejabat, pasangan, atau anak tanggungan. Harta yang dilaporkan mencakup yang diperoleh sebelum dan selama masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, terdapat beberapa momen khusus di mana pejabat negara wajib melaporkan hartanya. Petama saat ia pertama kali menjabat. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatannya atau pensiun. Lalu jika ia diangkat kembali setelah masa jabatannya. Terakhir adalah selama masih menjabat.

Dalam pelaporannya, pejabat negara wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat berharga, polis asuransi, atau rekening bank. Semua dokumen ini bisa dikirim melalui platform e-LHKPN secara daring atau lewat pos.

Setelah diterima oleh KPK, data LHKPN akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dengan profil pejabat yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik penasihat khusus, utusan khusus, hingga staf khusus Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). KPK pun mengimbau sejumlah pejabat yang dilantik itu untuk turut melaporkan harta kekayaannya atau LHKPN.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, pejabat yang dilantik tersebut memiliki fungsi strategis berdasarkan Perpres Nomor 137 tahun 2024.

Bahkan, dalam aturan itu disebut bahwa hak keuangan penasihat dan utusan khusus Presiden setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri. Kemudian, untuk staf khusus Presiden, setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau setara eselon I.a.

"Sehingga, jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (24/10).

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara. Salah satunya, dengan patuh melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

"Kepatuhan LHKPN tentu kita pandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance," kata dia.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Budi juga menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan untuk setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN-nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.

Ia juga meminta para menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih untuk segera melaporkan LHKPN sesuai jangka waktu tersebut.

"Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN-nya sesuai jangka waktu tersebut," ucap Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10) kemarin.

"Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025," jelas dia.

Menurut Budi, KPK terbuka untuk membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN bila terkendala dalam pengisiannya. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online melalui https://elhkpn.kpk.go.id.

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden untuk wajib melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban ini merujuk pada dasar pembentukan Penasihat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024.

Jabatan ini memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan.

KPK menyatakan, Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.

Sementara itu, Staf Khusus setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I.

"Sehingga jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, pada Kamis (24/10).

Budi menambahkan bahwa kepatuhan terhadap LHKPN dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10), berikut rinciannya:

Penasihat Khusus Presiden

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

6. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji

7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan

Utusan khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "KPK Ingatkan Penasihat, Utusan dan Staf Khusus Presiden Lapor LHKPN "

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/12325971/kpk-ingatkan-penasihat-utusan-dan-staf-khusus-presiden-lapor-lhkpn?page=all#page3.