Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech lending sekitar 29.000 pengaduan periode Januari 2024 hingga Juli 2024. Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan pengaduan tersebut tentunya perlu dilakukan verifikasi terkait masalah yang diadukan valid atau tidak.

Sebab, Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut saat ini ada fenomena buruk yang terjadi, yakni adanya kelompok gagal bayar yang dilakukan beberapa borrower.

"Mereka yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar kewajibannya, bahkan diajarkan cara menyiasati untuk tidak membayar pinjaman melalui media sosial," ujarnya kepada Kontan, Kamis (15/8).

Entjik menerangkan salah satu ajakannya adalah melakukan pengaduan ke OJK agar penagihan berhenti, padahal sebenarnya ada iktikad buruk dari peminjam tersebut untuk tidak membayar kewajibannya.

Menurutnya, hal itu yang merusak mental bangsa Indonesia. Dia bilang masyarakat harus paham dan sadar bahwa jika sudah meminjam wajib membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu, Entjik menyebut literasi menjadi hal penting dilakukan saat ini agar masyarakat paham akan kewajiban mereka dalam mengembalikan pinjaman.

Sebagai informasi, Pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech sekitar 29.000 pengaduan, pembiayaan sekitar 5.000 pengaduan, dan perbankan sekitar 4.000 pengaduan.

Dia bilang OJK akan terus melakukan upaya penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap PUJK yang masih diadukan konsumen terkait pelanggaran petugas penagihan dan OJK juga sudah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 218.300 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 17.003 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 17.003 pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 756 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (6/8).

Sementara itu, Friderica menyampaikan sampai 31 Juni 2024, OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 10.104 pengaduan.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 9.596 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 508," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas illegal sebanyak 9.889. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 8.271, disusul investasi ilegal sebanyak 1.367.