Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menyelenggarakan The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024. Rencananya acara tersebut berlangsung pada 12-13 November 2024 di The Kasablanka Hall Jakarta, Jakarta Selatan.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto menerangkan acara tersebut merupakan langkah untuk memperkuat industri fintech dan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

"Selain itu, bertujuan untuk berbagi informasi mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bidang fintech dan inovasi keuangan digital bersama dengan regulator dan praktisi industri baik di tingkat domestik maupun global," ucapnya dalam konferensi pers di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Dia menyebut kegiatan IFSE merupakan acara puncak dari pelaksanaan Bulan Fintech Nasional (BFN) selama satu bulan penuh yang dimulai 11 November 2024 atau bertepatan dengan momentum Hari Fintech Nasional hingga 12 Desember 2024.

Djoko menerangkan dalam kegiatan itu akan dibahas juga mengenai financial planning, literasi keuangan, keamanan digital, serta outlook industri fintech pada 2025. Dia menyebut tantangan industri fintech terkait teknologi juga akan dibahas dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa terdapat empat tantangan utama dalam mengembangkan potensi digital khususnya di bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

"Pertama, pertumbuhan ITSK Indonesia yang bergantung pada investasi di sektor fintech. Kedua, perlunya regulasi yang memadai. Ketiga, ketersediaan sumber daya yang kompeten, dan terakhir adalah terkait integrasi dan kolaborasi,” ungkap Djoko.

Selain itu, Djoko juga menekankan bahwa OJK terus berkomitmen mendukung penuh dalam penyelenggaraan Indonesia Fintech Summit 2024 sebagai langkah sinergi dan kolaborasi antara regulator, asosiasi industri, dan pemain industri untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang berdaya saing dan aman.

Djoko berharap bahwa IFSE dan BFN 2024 dapat menjadi wadah yang efektif untuk industri dapat terus melakukan inovasi bukan hanya dalam pengembangan produknya namun juga meningkatkan kolaborasi dengan berbagai sektor bisnis dalam memperkuat ekosistem keuangan digital.

Sekretaris Jenderal AFTECH Budi Gandasoebrata menilai The 6th IFSE dan BFN merupakan media untuk berdialog antara regulator dan industri, serta menjadi platform bagi para pelaku industri fintech untuk menampilkan inovasi produk.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menyambut baik penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024. Dia menilai acara itu sebagai kesempatan strategis untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan digital syariah di Indonesia.

“Dengan peringkat ketiga dalam Global Islamic Fintech Report 2023/2024 sebagai negara yang paling mendukung pertumbuhan fintech syariah, serta didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia berpotensi kuat untuk menjadi pusat ekonomi syariah berbasis fintech, yang dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyebut penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024 membawa misi penting yang dapat memberikan dampak penting bagi industri fintech lending dalam memperkenalkan industri sebagai solusi inklusif yang mampu menjawab kebutuhan pendanaan UMKM.

Tiar berharap dengan partisipasi AFPI dalam penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024, dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan UMKM tentang dampak positif penggunaan fintech lending dalam memberikan akses pembiayaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending Modalku menilai sektor pendanaan produktif masih memiliki prospek yang menjanjikan.

Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, hal itu sejalan dengan proyeksi peningkatan financing gap yang diperkirakan terus meningkat hingga mencapai Rp 2.400 triliun pada 2026, menurut riset yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama dengan EY Parthenon pada 2023.

"Hal itu menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk pertumbuhan dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang," kata Arthur kepada Kontan, Selasa (24/9).

Lebih lanjut, saat ini Modalku memilih untuk menerapkan strategi selektif dalam menyalurkan pendanaan ke sektor produktif. Hal itu dilakukan guna memastikan penyaluran pendanaan tepat sasaran.

Dia menyampaikan strategi selektif tersebut dilakukan dalam menyalurkan dana kepada UMKM yang bergerak di industri dengan potensi pertumbuhan yang positif.

"Kami tetap melakukan penilaian kredit yang komprehensif untuk memastikan portofolio pendanaan tetap sehat. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas portofolio dan memastikan penyaluran dana dilakukan secara bijaksana," ungkapnya.

Arthur melihat saat ini ada sejumlah industri yang berpotensi diberikan pendanaan. Industri tersebut, yakni perdagangan besar & eceran, industri kesehatan, aquaculture & agribusiness, akomodasi, layanan makanan, hiburan, hingga sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP/LPSE).

Hingga saat ini, Arthur menerangkan Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Laba industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat terus naik secara bulanan menjadi sebesar Rp 383,68 miliar per Juli 2024. Namun, secara tahunan masih menurun 9,54%, dibandingkan per Juli 2023 yang sebesar Rp 424,14 miliar.

Mengenai menurunnya laba secara tahunan, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut ada sejumlah penyebab kondisi tersebut terjadi.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala mengatakan salah satu penyebabnya karena adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil dan kenaikan biaya hidup yang menekan daya beli masyarakat.

"Dengan demikian, mendorong fintech lending untuk makin selektif dalam menyalurkan pinjaman, dengan melakukan penilaian kredit yang lebih ketat dan menerapkan sistem scoring yang lebih baik. Hal itu guna menjaga kualitas aset, yang bisa saja berdampak pada tingkat laba," ucapnya kepada Kontan, Senin (23/9).

Tiar juga turut angkat bicara terkait penurunan bunga lagi pada awal tahun depan, yakni untuk konsumtif menjadi 0,2% dan produktif masih 0,1%.

Dia mengatakan penyelenggara fintech lending didorong untuk melakukan penyesuaian bisnis model dan strategi pricing untuk mengantisipasi penurunan bunga tersebut.

"Selain bunga, faktor-faktor seperti inovasi produk, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas layanan juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tiar menerangkan bisnis fintech lending masih memiliki prospek ke depannya. Sebab, masih ada kelompok masyarakat unbanked dan underserved yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Dia bilang fintech lending hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kami juga terus berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui advokasi, kami mendorong terciptanya standar industri yang baik untuk memastikan kualitas layanan dan perlindungan konsumen," kata Tiar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis penyaluran pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif atau UMKM terus meningkat.

Kepala Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah optimistis pada tahun depan porsinya bisa mencapai 40% dari total penyaluran pembiayaan industri.

"Optimistis, termasuk juga kontribusi ke luar Jawa makin besar," ungkapnya saat ditemui di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (17/9).

Kuseryansyah menekankan, penyaluran pembiayaan ke luar Jawa tentunya akan meningkat apabila akses dan infrastruktur digital bisa lebih baik lagi. Sebab, fintech lending mengandalkan infrastruktur digital dalam menyalurkan pembiayaan.

Selain hal itu, Kuseryansyah bilang literasi ke luar Jawa juga menjadi hal yang penting dilakukan. Oleh karena itu, dia menyebut saat ini AFPI masih fokus meningkatkan literasi masyarakat, termasuk di luar Jawa, dengan menggencarkan kegiatan-kegiatan edukasi.

Sebelumnya, OJK menyampaikan target fase pertama pembiayaan dari fintech lending untuk sektor UMKM adalah 30% hingga 40%. OJK juga menargetkan pada 2028 pendanaan fintech P2P lending bisa berada di kisaran 50%-70%.

Berdasarkan data statistik OJK, porsi penyaluran pembiayaan fintech lending ke sektor produktif per Juli 2024 sudah mencapai 34,22%.

Adapun nilai penyalurannya mencapai Rp 9,38 triliun. Porsi penyaluran per Juli 2024 tercatat meningkat, jika dibandingkan capaian per Juni 2024 yang sebesar 32,34%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech lending sekitar 29.000 pengaduan periode Januari 2024 hingga Juli 2024. Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan pengaduan tersebut tentunya perlu dilakukan verifikasi terkait masalah yang diadukan valid atau tidak.

Sebab, Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut saat ini ada fenomena buruk yang terjadi, yakni adanya kelompok gagal bayar yang dilakukan beberapa borrower.

"Mereka yang mengajak masyarakat untuk tidak membayar kewajibannya, bahkan diajarkan cara menyiasati untuk tidak membayar pinjaman melalui media sosial," ujarnya kepada Kontan, Kamis (15/8).

Entjik menerangkan salah satu ajakannya adalah melakukan pengaduan ke OJK agar penagihan berhenti, padahal sebenarnya ada iktikad buruk dari peminjam tersebut untuk tidak membayar kewajibannya.

Menurutnya, hal itu yang merusak mental bangsa Indonesia. Dia bilang masyarakat harus paham dan sadar bahwa jika sudah meminjam wajib membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu, Entjik menyebut literasi menjadi hal penting dilakukan saat ini agar masyarakat paham akan kewajiban mereka dalam mengembalikan pinjaman.

Sebagai informasi, Pada Januari 2024 hingga Juli 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut aduan tertinggi perilaku petugas penagihan berasal dari fintech sekitar 29.000 pengaduan, pembiayaan sekitar 5.000 pengaduan, dan perbankan sekitar 4.000 pengaduan.

Dia bilang OJK akan terus melakukan upaya penegakan disiplin atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan petugas penagihan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap PUJK yang masih diadukan konsumen terkait pelanggaran petugas penagihan dan OJK juga sudah memberikan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Adapun terdapat tambahan 5 pelapor SLIK, termasuk fintech peer to peer (P2P) lending.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik penerbitan POJK Nomor 11 Tahun 2024.

"Kami sangat mengapresiasi atas POJK baru tentang SLIK. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan SLIK yang selama ini dilaporkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain," ujar Ketua Umum AFPI Entjik Djafar kepada Kontan, Jumat (9/8).

Entjik melihat dengan masuknya fintech lending sebagai pelapor SLIK, tentunya memperkaya big data pada Credit Biro Data. Dengan demikian, analisis kredit untuk LJK makin lengkap yang akan berpengaruh pada turunnya kredit bermasalah.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK tersebut dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur pasar keuangan. Aman menyebut penyusunan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif.

Selain fintech lending, penambahan pelapor SLIK dalam POJK tersebut, yakni perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Penjaminan Syariah.

Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK diundangkan per 31 Juli 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lendingdiwajibkan memenuhi ketentuan ekuitas atau permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku 4 Juli 2024. Setelah itu, fintech lending harus memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar pada tahun depan.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan kewajiban peningkatan permodalan bertujuan agar perusahaan fintech P2P lending makin kuat.

"Dengan meningkatnya modal, menandakan keseriusan dari pemilik perusahaan tersebut dalam menjalankan usaha di bidang industri fintech lending," ujar Ketua Umum AFPI Entjik Djafar kepada Kontan, Selasa (6/8).

Menurut Entjik, aturan modal yang setiap tahunnya wajib ditingkatkan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi fintech lending. Dia menilai perusahaan harus bisa menerapkan pengelolaan secara prudent dan hati-hati agar bisa meraih keuntungan yang dapat menambah modal atau ekuitas.

"Selain itu, juga untuk memperoleh strategic shareholder," ungkapnya.

Mengenai adanya 28 penyelenggara dari 98 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar, Entjik menerangkan sebenarnya AFPI telah mengimbau agar para anggota menyadari adanya kewajiban modal minimum jauh hari sebelum aturan tersebut jatuh tempo.

"Namun, karena kami tidak memegang data perusahaan mana yang belum memenuhi kewajiban modal tersebut, maka kami hanya memberikan imbauan saja kepada seluruh anggota," tuturnya.

Sebagai informasi, ketentuan permodalan minimum fintech lending diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut ketertarikan lender luar negeri, khususnya perorangan terhadap industri fintech lending Indonesia didorong karena faktor kepercayaan yang semakin tinggi. Asosiasi memperkirakan jumlahnya akan terus bertambah di kemudian hari.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 menjadi 651 dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Tahun lalu, jumlahnya hanya mencapai 196 dengan nilai outstanding Rp 683 miliar.

Ketua Umum AFPI, Entjik Djafar mengatakan kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri fintech lending mulai meningkat, terutama untuk pembiayaan disektor produktif atau UMKM.

"Kabar tentang perubahan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan produktif menjadi Rp 10 miliar juga sangat memengaruhi minat positif para lender luar negeri," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Entjik juga menjelaskan yang dimaksud dengan lender perorangan luar negeri, yakni para pengusaha individu di luar negeri yang sudah terbiasa bermain di bidang investasi. Biasanya mereka bertujuan untuk memperoleh gain yang bagus atas funding yang diinvestasikan.

Mengenai mekanisme penyaluran pendanaan, Entjik menerangkan lender luar negeri awalnya membuka rekening di bank dalam negeri. Tentunya bank dalam negeri akan mengecek pemilik rekening tersebut sesuai peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

"Jika pengecekan tersebut clear, lender individu kemudian akan membuka Rekening Dana Lender (RDL) sebagai sarana penyaluran untuk Investasi mereka di fintechlending," tuturnya.

Melihat tren saat ini, Entjik menyampaikan AFPI memperkirakan lender perorangan luar negeri akan terus meningkat ke depannya. Hal itu seiring dengan masih besar dan luasnya pangsa pasar industri fintech lending Indonesia.

"Tentunya, nanti akan diikuti oleh peningkatan lender institusi dari luar negeri," katanya.

Sementara itu, Entjik turut angkat bicara terkait adanya potensi kejahatan keuangan, seperti money laundry, seiring dengan meningkatnya lender perorangan dari luar negeri. Dia menjelaskan pengetatan tentang money laundry sebenarnya sudah dilakukan fintech lending dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU PPT.

"Hal itu tentunya wajib dipatuhi kami," ujar Entjik.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut ketertarikan lender luar negeri, khususnya perorangan terhadap industri fintech lending Indonesia didorong karena faktor kepercayaan yang semakin tinggi. Asosiasi memperkirakan jumlahnya akan terus bertambah di kemudian hari.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 menjadi 651 dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Tahun lalu, jumlahnya hanya mencapai 196 dengan nilai outstanding Rp 683 miliar.

Ketua Umum AFPI, Entjik Djafar mengatakan kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri fintech lending mulai meningkat, terutama untuk pembiayaan disektor produktif atau UMKM.

"Kabar tentang perubahan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan produktif menjadi Rp 10 miliar juga sangat memengaruhi minat positif para lender luar negeri," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Entjik juga menjelaskan yang dimaksud dengan lender perorangan luar negeri, yakni para pengusaha individu di luar negeri yang sudah terbiasa bermain di bidang investasi. Biasanya mereka bertujuan untuk memperoleh gain yang bagus atas funding yang diinvestasikan.

Mengenai mekanisme penyaluran pendanaan, Entjik menerangkan lender luar negeri awalnya membuka rekening di bank dalam negeri. Tentunya bank dalam negeri akan mengecek pemilik rekening tersebut sesuai peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

"Jika pengecekan tersebut clear, lender individu kemudian akan membuka Rekening Dana Lender (RDL) sebagai sarana penyaluran untuk Investasi mereka di fintechlending," tuturnya.

Melihat tren saat ini, Entjik menyampaikan AFPI memperkirakan lender perorangan luar negeri akan terus meningkat ke depannya. Hal itu seiring dengan masih besar dan luasnya pangsa pasar industri fintech lending Indonesia.

"Tentunya, nanti akan diikuti oleh peningkatan lender institusi dari luar negeri," katanya.

Sementara itu, Entjik turut angkat bicara terkait adanya potensi kejahatan keuangan, seperti money laundry, seiring dengan meningkatnya lender perorangan dari luar negeri. Dia menjelaskan pengetatan tentang money laundry sebenarnya sudah dilakukan fintech lending dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU PPT.

"Hal itu tentunya wajib dipatuhi kami," ujar Entjik.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh 19 warga negara terkait praktik pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending. Kasasi dengan nomor perkara 1206 K/PDT/2024 ini merupakan kelanjutan dari gugatan yang diajukan sejak 2021.

Dalam gugatan tersebut, para penggugat menuntut Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat peraturan serta memperkuat pengawasan guna menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik putusan MA ini.

Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring mengatakan putusan tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan perlindungan konsumen. "Selain itu, guna memperkuat tata kelola industri fintech lending," ujarnya kepada Kontan, Kamis (25/7).

Yasmine menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat fintech lending. Ia juga menegaskan bahwa AFPI akan terus mendorong penyempurnaan peraturan dan penegakan praktik bisnis sesuai Good Corporate Governance (GCG).

AFPI mengimbau seluruh penyelenggara fintech lending untuk mengutamakan perlindungan konsumen sesuai dengan POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, AFPI terus bersinergi dengan OJK dan lembaga terkait lainnya untuk memerangi pinjaman online ilegal.

Yasmine juga berharap integrasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat membantu penyelenggara fintech lending dalam melakukan penilaian kredit yang lebih akurat, mengelola risiko kredit, dan meningkatkan kualitas layanan.

Dengan putusan MA ini, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2022 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 7 Juni 2023 yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dibatalkan.

MA menghukum pemerintah untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, serta mengembangkan sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending saat ini sedang dalam proses penyelarasan.

Dalam RPOJK LPBBTI tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menerangkan akan terdapat penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif.

"Penyesuaian dari sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menjadi sebesar Rp 10 miliar," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan bahwa ticket size pinjaman ritel atau konsumtif di sektor produktif fintech lending memang relatif lebih kecil untuk UMKM, hal ini disebabkan oleh ragam segmen yang dijangkau sektor produktif itu sendiri.

Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyambut baik rencana OJK untuk menaikkan batas maksimum pendanaan produktif ini, AFPI yakin hal ini akan mendukung peningkatan akses pendanaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

"Serta mendorong pertumbuhan industri fintech lending khususnya dalam penyaluran pinjaman ke sektor produktif, membuat fintech lending berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujar Tiar kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7).

Tiar bilang, peningkatan batas maksimum pendanaan ini tentu harus diimbangi dengan penguatan mitigasi risiko bagi platform fintech lending. Edukasi dan literasi keuangan bagi borrower juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penggunaan pendanaan secara bertanggung jawab dan produktif.

"Kami menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peluang dan risiko dengan memperkuat mitigasi risiko dan edukasi literasi keuangan," tuturnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tak memungkiri ada risiko dalam menyalurkan pinjaman ke sektor produktif (UMKM). Mengenai hal itu, Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring menyampaikan risiko itu bisa diminimalisir dengan sejumlah upaya.

Untuk meminimalisir risiko pembiayaan produktif, Yasmine menyebut fintech lending perlu melakukan penilaian kredit yang cermat dengan menggunakan berbagai sumber data dan metodologi penilaian kredit yang tepat untuk menilai kelayakan kredit UMKM.

"Salah satunya, yakni dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pembinaan UMKM, lembaga keuangan lainnya, dan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam pembiayaan UMKM," ujarnya kepada Kontan, Selasa (16/7).

Yasmine menerangkan hal itu juga sejalan dengan upaya aktif mengedukasi dan memberikan literasi keuangan kepada UMKM agar mereka memahami konsep keuangan dan pengelolaan risiko dengan baik.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui pengembalian izin usaha penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech P2P lending PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala). Artinya, kedua fintech yang bergerak di sektor produktif itu tak bisa beroperasi.

Berhentinya 2 fintech lending tersebut memberikan sinyal bahwa sektor produktif, termasuk pembiayaan ke UMKM, masih berisiko tinggi. Sejumlah fintech lending sektor produktif juga tercatat mengalami gagal bayar. Sebut saja, Investree, iGrow, hingga Tanifund.

Terkait hal itu, Yasmine menilai pada dasarnya fintech lending melayani segmen unbanked dan underserved, tanpa jaminan (unsecured loan).

"Dengan demikian, hal itu memiliki karakteristik risiko tersendiri bagi fintech lending sebagai penyedia layanan pendanaan," kata Yasmine.