REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, angkat bicara soal kabar larangan jilbab pada pasukan Paskibraka di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak dan keberatan.

"Terkait dengan isu pelarangan penggunaan Jilbab bagi anggota Paskibra yang akan bertugas pada HUT RI di IKN nanti, saya ikut prihatin dan sudah berkomunikasi dengan para pihak, menyatakan berkeberatan dengan hal tersebut," ujar Dahnil lewat kicauan di X, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, pada hari ini di sesi gladi bersih, InsyaaAllah, yang menggunakan Jilbab tetap mengenakan Jilbab. "Mohon tidak ada lagi upaya-upaya provokasi yang mengganggu kehidupan toleransi beragama kita. Menafsirkan Pancasila dengan melakukan penyeragaman, adalah kemunduran penerapan nilai-nilai Pancasila."

Seorang warganet sempat bertanya mengapa sampai dilarang?

Dahnil menjawab, "Tanya ke BPIP, Mas. Sy juga ndak paham dengan tafsir mrk."

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra menyayangkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang masih bungkam soal kejadian dilepasnya jilbab bagi Paskibraka. Kejadian baru terjadi di masa BPIP memegang kendali atas Paskibraka.

Irwan menyampaikan pihak PPI Pusat sudah mencoba berkomunikasi dengan BPIP. Tapi upaya PPI belum direspon.

"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu karena kita kontak juga di BPIP belum ada yang memberikan statement," kata Irwan dalam konferensi pers pada Rabu (14/8/2024).

Irwan menyebut masih terus menggali informasi resmi mengenai hal ini. Ia belum mengetahui alasan pelepasan jilbab itu secara pasti.

"Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya. Jadi kita belum mendapatkan itu," ujar Irwan.

Irwan menegaskan pelepasan jilbab terhadap muslimah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi BPIP seharusnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila.

"Saya kira semua sepakat ya bahwa ini satu hal yang tidak dibenarkan pemaksaan kehendak, pemaksaan keyakinan bahkan melanggar nilai nilai Pancasila yang sebenarnya ini menjadi domainnya BPIP sendiri, sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa itu harusnya betul-betul diterapkan," ujar Irwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Prancis melarang atlet muslimah mereka mengenakan hijab saat bertanding di Olimpiade Paris 2024. Kebijakan ini langsung memunculkan kontroversi bahkan kecaman dari berbagai pihak. Selain dinilai mencederai semangat olimpiade, larangan ini dinilai melanggar hak asasi manusia.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, walau aturan yang melarang mengenakan hijab saat bertanding ini hanya berlaku untuk atlet yang berasal dari Prancis yang saat ini menjadi tuan rumah olimpiade, tetapi hal ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kebijakan otoritas olahraga Prancis untuk atlet muslimahnya sangat mencederai semangat Olimpiade itu sendiri. Bukan hanya diskriminatif, pelarangan ini juga melanggar hak asasi manusia.

Menurutnya, negara-negara peserta olimpiade harusnya mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk mencabut larangan berhijab bagi atlet muslim tuan rumah (Prancis) saat berlaga di Olimpiade Paris 2024. Desakan ini penting sebagai bentuk rasa solidaritas kepada atlet muslimah Prancis. Selain itu juga karena IOC sendiri justru memperbolehkan atlet berhijab di Olimpiade Paris 2024.

“Desakan ini juga bentuk aksi nyata menegakkan semangat Olimpiade yang salah satunya adalah mempromosikan persatuan di tengah keragaman budaya, ras, dan bangsa. Olimpiade adalah momen di mana dunia bersatu untuk merayakan prestasi atlet dari berbagai latar belakang. Larangan bagi atlet muslimah Perancis mengenakan hijab saat bertanding telah mencederai semangat itu,” ujar Fahira Idris di Jakarta (1/8/2024).

Larangan ini, sambung Fahira Idris, setidaknya mencederai empat semangat utama olimpiade yaitu kesetaraan dan inklusi, menghormati keragaman budaya, persatuan di tengah keragaman dan penghargaan terhadap hak individu.

Larangan bagi atlet muslimah Perancis mengenakan hijab saat bertanding bertentangan dengan tujuan olimpiade yaitu mempromosikan kesetaraan dan inklusi tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang budaya. Larangan ini juga dinilai tidak menghormati keragaman dan mengabaikan kebutuhan serta keyakinan agama para atlet muslimah Perancis. Ini karena, hijab adalah bagian penting dari identitas atlet Muslimah Prancis.

“Pelarangan hijab bagi atlet muslimah Prancis saat bertanding adalah kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang tidak sesuai dengan semangat olimpiade yang menyatukan orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang dalam semangat persaudaraan dan kompetisi yang sehat. Larangan ini juga tidak menghormati hak individu terutama hak untuk memilih bagaimana seseorang berpakaian sesuai dengan keyakinan pribadi,” pungkas Fahira Idris.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Sprinter Prancis, Sounkamba Sylla, mengaku dilarang mengikuti upacara pembukaan Olimpiade Paris pada Jumat (26/7/2024) karena mengenakan jilbab. Komite Olimpiade Prancis mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengannya untuk menemukan solusi yang sesuai dengan persyaratan sekuler tim untuk para atlet.

Sylla, anggota tim estafet 400 meter putri dan campuran Prancis yang berusia 26 tahun, mengungkapkan rasa frustrasinya di Instagram pada Ahad lalu.

“Anda terpilih untuk Olimpiade, yang diselenggarakan di negara Anda, tetapi Anda tidak dapat berpartisipasi dalam upacara pembukaan karena Anda mengenakan jilbab,” tulisnya.

Prancis memberlakukan prinsip ketat “laïcité”, yang secara bebas diterjemahkan sebagai “sekularisme”. Pada Rabu (24/7/2024), Presiden Komite Olimpiade Prancis David Lappartient mengatakan, para atlet Olimpiade Prancis terikat oleh prinsip-prinsip sekuler yang berlaku untuk pekerja sektor publik di Prancis. Aturan ini memisahkan negara dan rumah ibadah, yang mencakup larangan jilbab.

“Hal ini mungkin terkadang tidak dapat dimengerti di negara-negara lain di dunia, tetapi ini adalah bagian dari DNA kami di Prancis,” katanya.

Lappartient mengatakan diskusi sedang berlangsung dengan Sylla untuk menemukan solusi yang sesuai dengan persyaratan sekuler tim Olimpiade Prancis. Pada saat yang sama, kata Lappartient, juga menghormati “keinginan sah atlet agar keyakinannya dihormati.”

“Saya tidak ragu bahwa solusi dapat ditemukan,” katanya. “Kami berharap semua orang bisa ikut serta dalam upacara pembukaan.”

Postingan Sylla telah mendorong dukungan dari sesama atlet, termasuk anggota tim Olimpiade Prancis, yang menyuarakan kemarahan mereka. Pelompat galah Marie-Julie Bonnin berkomentar “Saya tidak bisa mempercayainya” di postingan Sylla, dan rekan setimnya, Muhammad Abdallah Kounta, menambahkan “kebebasan, kesetaraan, persaudaraan yang mereka katakan. Tolong bagikan ini. Ini tidak normal.”

Sylla mengenakan jilbab dan baju yang tertutup saat tidak berlatih atau berlomba. Ia mengenakan celana panjang dan baju lengan pendek dengan penutup kepala saat berlatih di lintasan.

Ia telah berkompetisi dengan jilbab hitam di beberapa ajang sebelumnya, termasuk Kejuaraan Dunia pada 2022 dan 2023, serta World Relays pada Mei 2024. Pada Kejuaraan Dunia 2023 di Budapest, Sylla mengenakan celana pendek mendekati lutut dan baju tanpa lengan. Namun, ia menutupi sebagian lengannya dengan arm sleeve. Sylla juga tetap menutup rapat rambutnya.

Pada upacara pembukaan Jumat, delegasi Prancis akan mengenakan seragam yang dibuat khusus dari merek mewah Prancis, Berluti, yang dimiliki oleh grup LVMH.

Menteri Olahraga Prancis...

Menteri Olahraga Prancis Amélie Oudéa-Castéra mengatakan LVMH terlibat dalam upaya untuk “menciptakan solusi agar semua orang merasa nyaman.”

Jilbab Sylla pertama kali muncul sebagai masalah sebelum Kejuaraan Eropa di Roma awal tahun ini. Solusinya adalah topi biru yang dimasukkan ke dalam seragam tim yang menurut Oudéa-Castéra “menghormati prinsip-prinsip kami.” Topi tersebut memiliki potongan kain yang dijahit yang dikenakan Sylla untuk menutupi rambutnya. Belum jelas apakah Sylla akan mengenakan penutup rambut serupa untuk bertanding di Paris.

“Kami ingin mengikuti logika yang sama. Itulah mengapa kami terus berdiskusi dengan LVMH dan Berluti. Saya percaya diri,” kata Oudéa-Castéra.

Amnesty International, sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh hak asasi manusia, mengkritik keras larangan penggunaan jilbab oleh para atlet Muslimah Prancis di Olimpiade Paris.

Padahal Komite Olimpiade Internasional (IOC) sudah sejak 1996 mengangkat larangan menggunakan jilbab bagi atlet yang berpartisipasi di Olimpiade.

Atlet berjilbab telah meraih medali di cabang olahraga anggar, angkat besi, dan taekwondo di Olimpiade sejak larangan tersebut dicabut. Ini menunjukkan keberhasilan perubahan IOC dalam memperluas aksesibilitas perempuan ke olahraga. Pasal 59 Piagam Olimpiade mengatur berbagai sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya.