KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya pada Jumat, (8/11/2024).

Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Pertemuan itu akan membahas sejumlah masalah penting, mulai dari ekonomi hingga geopolitik global.

Terkait kunjungan itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengungkapkan harapannya tentang masa depan politik luar negeri (polugri) Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, Indonesia memiliki harapan kuat tentang adopsi pendekatan yang lebih asertif dalam memajukan kepentingan nasional.

Prabowo juga dinilai memiliki pendekatan yang dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dan dunia.

Polugri yang lebih asertif sendiri bermakna pendekatan yang lebih tegas dan aktif dalam merespons isu-isu internasional. Utamanya, yang berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, dan posisi strategis Indonesia di panggung global.

“Dengan pengalaman dan pergaulan internasional yang dimiliki Pak Prabowo, saya berharap, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih asertif. Pendekatan ini paling tepat sebagai upaya pengintegrasian kepentingan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global sambil terus mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan stabilitas di kawasan,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Fahira menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat perang dagang dan konflik antarnegara, Indonesia perlu memastikan posisinya dalam rantai pasokan global tetap kuat dan menguntungkan ekonomi domestik.

Artinya, selain aspek keamanan, kepemimpinan Prabowo juga diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi ekonomi, termasuk dalam mengembangkan kerja sama ekonomi regional maupun global.

Adapun diplomasi ekonomi yang lebih proaktif juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat dalam membuka peluang-peluang baru bagi sektor swasta Indonesia untuk berkembang di pasar internasional.

Fahira meyakini, Indonesia akan semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu menjadi mediator dalam konflik internasional dengan mengusung isu-isu global, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan kedaulatan digital.

“Indonesia memiliki modal sejarah dalam percaturan politik dan hubungan internasional karena dikenal sebagai salah satu penggerak utama dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan Gerakan Non-Blok,” kata Fahira.

Ke depan, tambah Fahira, semoga polugri Indonesia juga dapat memaksimalkan potensi budaya dan pariwisata sebagai bagian dari kekuatan diplomatik.

Menurutnya, melalui promosi budaya yang intensif, Indonesia dapat meningkatkan citranya sebagai negara yang terbuka, ramah, dan kaya akan warisan budaya.

“Diplomasi kebudayaan yang kuat juga dapat mendukung pariwisata, mengangkat ekonomi kreatif, dan memperluas pengaruh Indonesia dalam ranah budaya global,” tutur Fahira.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

PP tersebut mengatur tentang penghapusan piutang macet bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Saya sangat mengapresiasi penghapusan piutang macet bagi UMKM oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (6/11/2024).

Anggota DPD dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta mengungkapkan, keberpihakan pemerintah melalui penghapusan piutang adalah langkah yang tepat.

Menurutnya, PP tersebut diperlukan untuk meningkatkan semangat para pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pasalnya, beban utang yang kerap menjerat UMKM, terutama akibat dampak pandemi dan bencana alam, sering kali menghambat keberlanjutan usaha mereka.

Fahira mengatakan, kebijakan itu merupakan terobosan yang tepat sebagai pijakan kuat menuju ketahanan ekonomi nasional.

Menurutnya, kebijakan itu akan berdampak positif pada berbagai aspek ekonomi, mulai dari stabilitas usaha hingga peningkatan daya saing pelaku UMKM.

“Dengan kebijakan ini, pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga mendapatkan kepercayaan bahwa pemerintah mendukung keberlanjutan usaha mereka,” ujarnya.

Pemerhati UMKM itu menambahkan, dengan adanya kebijakan penghapusan piutang itu, UMKM yang terdampak dapat merestrukturisasi bisnis mereka dan mempertahankan karyawan.

Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang terhimpit utang, tetapi juga merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan nyata kepada sektor-sektor vital dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Menurut senator Jakarta itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi fokus kebijakan itu adalah penopang pangan nasional.

Dengan adanya PP itu, para petani dan nelayan dapat lebih fokus meningkatkan produksi dan menjaga pasokan pangan.

Fahira menilai, hal itu akan berdampak pada ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjaga kestabilan harga produk pangan di dalam negeri.

Dalam jangka panjang, stabilitas itu akan memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan ekonomi nasional.

PP itu juga akan membantu sektor-sektor UMKM lain, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif.

Sebab, para pelaku UMKM akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit dari kesulitan finansial sekaligus mendorong mereka untuk lebih inovatif dan kompetitif.

PP itu tidak hanya membantu mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga menambah pemasukan bagi rumah tangga-rumah tangga kecil yang berperan besar dalam ekonomi lokal.

Fahira menilai, peningkatan kesejahteraan itu akan berkontribusi pada ketahanan sosial dan ekonomi serta mengurangi risiko kerentanan ekonomi di tingkat masyarakat.

“Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi kebijakan ini dan semoga implementasinya berjalan lancar,” katanya.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fahira Idris kembali melanjutkan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta donor darah secara berkala. Kegiatan tersebut digelar di 44 kecamatan di Jakarta.

Selain memastikan ketersediaan pasokan darah, kegiatan tersebut diinisiasi untuk menumbuhkan semangat kolaborasi dan solidaritas antarwarga dan para pemangku kepentingan di Jakarta.

Fahira mengatakan, setiap kegiatan bakti sosial memiliki semangat untuk menumbuhkan solidaritas dan kolaborasi yang sejatinya merupakan denyut nadi dari Jakarta.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi wadah bagi siapa saja untuk berkontribusi nyata bagi sesama, mempererat tali silaturahmi, dan menggalang semangat kebersamaan agar semakin kokoh.

“Semangat solidaritas dan kolaborasi di Jakarta harus terus kita rawat,” ujar Fahira dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (27/10/2024).

Fahira yang juga Ketua Umum Ormas Bang Japar menilai, kegiatan donor darah yang digelar secara konsisten bertujuan untuk memastikan stok darah di Jakarta selalu mencukupi. Sebagai kota dengan populasi padat, kebutuhan darah di Jakarta sangat tinggi.

Kegiatan donor darah rutin membantu menjamin pasokan darah yang cukup. Khususnya, bagi pasien yang memerlukan transfusi mendesak akibat kecelakaan, operasi, atau penyakit tertentu seperti anemia dan thalasemia. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan stok darah selalu tersedia dan siap digunakan.

Selain itu, senator Jakarta itu berharap, kegiatan bakti sosial dan donor darah secara rutin dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan masyarakat Jakarta.

“Komitmen untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara berkelanjutan juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun Jakarta yang lebih kuat dan tangguh,” tuturnya.

Selain di 44 kecamatan, Fahira Idris menggelar kegiatan baksos di tingkat kelurahan. Sebelumnya, Fahira juga menggelar baksos di di lima kota administrasi, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Jakarta Timur.

Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan menjadi adalah Kecamatan ke-15 kegiatan bakti sosial dan donor darah Fahira Idris digelar. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Camat Kemayoran Lama. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-7 Ormas Bang Japar.

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto melantik 109 menteri dan wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengusulkan lima rekomendasi untuk memastikan Kabinet Merah Putih beroperasi secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat langsung bagi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

“Pertama, kita perlu mengoptimalkan fungsi kementerian dan wakil menteri. Kedua, menerapkan manajemen kinerja yang ketat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/10/2024).

Ketiga, lanjut Fahira, memperkuat koordinasi antar-kementerian dan lembaga.

“Keempat, kita perlu fokus pada efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya. Kelima, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi,” tuturnya.

Fahira juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Menurutnya, optimalisasi fungsi kementerian dan wakil menteri memerlukan pembagian peran yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

“Wakil menteri seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung menteri, seperti mengawasi proyek prioritas atau fokus pada koordinasi antar-kementerian,” jelas Fahira.

Ia menambahkan bahwa penerapan manajemen kinerja yang ketat penting untuk memastikan efektivitas setiap menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga.

Oleh karena itu, sebut Fahira, pemantauan secara berkala melalui indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) yang jelas sangat diperlukan.

Ia juga mencatat bahwa peningkatan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih harus diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang solid.

“Forum koordinasi antar-kementerian dapat berfungsi sebagai sarana penyelarasan kebijakan dan penyelesaian masalah lintas sektor, sehingga mencegah konflik atau tumpang tindih kebijakan,” ucap Fahira.

Ia menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang ketat untuk mengatasi kekhawatiran terkait efisiensi anggaran akibat jumlah kementerian yang meningkat.

Menurut Fahira, alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan manfaat yang terukur.

“Sumber daya manusia (SDM) di setiap kementerian dan lembaga juga harus dikelola secara optimal untuk mencapai efisiensi yang lebih baik,” imbuhnya.

Terakhir, Fahira menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

Penggunaan sistem digital dalam administrasi pemerintahan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan transparansi.

“Jadi, kunci utama agar Kabinet Merah Putih lebih efektif adalah memastikan pembagian tugas yang jelas, pemantauan kinerja yang ketat, koordinasi antar-lembaga yang efektif, pengelolaan anggaran yang efisien, dan mengedepankan sistem digital dalam administrasi pemerintahan,” jelas Fahira.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan bahwa ada tujuh dampak besar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah bagi demokrasi lokal.

Pertama, diversifikasi kepemimpinan lokal. Menurutnya, ambang batas pencalonan yang lebih rendah akan semakin mengundang banyak calon dari berbagai latar belakang.

“Ini memungkinkan terjadinya diversifikasi kepemimpinan lokal, di mana lebih banyak calon dengan perspektif dan pengalaman berbeda dapat berkompetisi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).

Diversifikasi tersebut, lanjut dia, berpotensi menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok masyarakat.

Fahira menyebutkan dampak kedua adalah peningkatan kualitas pemimpin daerah.

Ia menilai, penurunan ambang batas akan memperbesar peluang bagi lebih banyak kandidat untuk bertanding dalam pemilihan kepala daerah.

“Dengan lebih banyak calon yang bersaing, masing-masing kandidat akan terdorong untuk memperjelas dan memperbaiki visi, misi, serta program kerja mereka,” imbuhnya.

Hal tersebut, lanjut Fahira, diharapkan akan meningkatkan kualitas pemimpin daerah yang terpilih, karena pemilih memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih calon yang benar-benar kompeten dan memiliki solusi konkret untuk masalah daerah.

Dampak dari putusan MK yang ketiga, yaitu pemberdayaan partai politik kecil dan calon independen.

“Dengan penurunan ambang batas, partai kecil dan calon independen memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Ini dapat mengurangi dominasi partai besar dan mendorong keberagaman dalam proses demokrasi, memperkaya kompetisi politik dengan lebih banyak perspektif,” jelas Fahira.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dampak keempat dari putusan MK adalah peningkatan partisipasi politik.

Dengan lebih banyak calon yang berkompetisi, menurutnya, masyarakat lokal akan merasa lebih terlibat dalam proses pemilihan.

“Rakyat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi karena mereka merasa suara mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka,” imbuh Fahira.

Partisipasi politik yang lebih tinggi, lanjut dia, merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat dan dinamis

Selain peningkatan partisipasi, penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah juga menjadi salah satu dampak besar dari putusan MK.

“Kepala daerah yang terpilih dari pemilihan dengan banyak kandidat akan merasa lebih bertanggung jawab kepada konstituen mereka,” jelas Fahira.

Untuk mempertahankan dukungan, lanjut dia, mereka harus menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, dampak keenam dari putusan MK, yakni penguatan demokrasi deliberatif.

Menurut Fahira, penurunan ambang batas akan mendorong lebih banyak kandidat untuk menawarkan berbagai visi dan program.

“Hal ini berpotensi meningkatkan dialog dan debat politik di masyarakat. Demokrasi deliberatif yang lebih kuat dapat memperkaya proses pengambilan keputusan dan memfasilitasi dialog yang lebih produktif antara calon dan pemilih,” imbuhnya.

Adapun dampak terakhir dari putusan MK adalah peningkatan legitimasi pemerintah daerah (pemda).

Fahira mengungkapkan bahwa dukungan yang lebih luas dan partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilihan kepala daerah akan memberikan mandat yang lebih jelas kepada kepala daerah.

“Mandat ini akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan membantu dalam implementasi program-program yang telah dijanjikan, meningkatkan stabilitas politik di daerah,” jelasnya.

Apabila dimanfaatkan secara optimal, lanjut Fahira, semua dampak tersebut dapat memperkuat demokrasi di Indonesia secara nasional.

Penurunan ambang batas pencalonan tidak hanya membuka peluang bagi lebih banyak partai dan calon, tetapi juga mendorong kemajuan dalam kualitas kepemimpinan dan partisipasi politik.

Ini adalah langkah positif menuju demokrasi lokal yang lebih kuat dan efektif, dan penting untuk memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa manfaat yang diharapkan.

Sebelumnya, Fahira juga mengungkapkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan berpotensi membawa perubahan signifikan dalam lanskap demokrasi lokal di Indonesia.

Perubahan tersebut, utamanya terlihat dari penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah menjadi rentang 6,5 persen hingga 10 persen, tergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah.

KOMPAS.com - Setelah mendapat penolakan keras dan meluas, akhirnya aturan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan MK, terdapat perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah, dari semula 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah, menjadi rentang 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan, hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di tingkat lokal.

"Perubahan ini tidak hanya memberikan ruang lebih besar bagi partai politik, tetapi juga memberikan lebih banyak alternatif pilihan calon kepala daerah (cakada) bagi rakyat di daerah," ucapnya melalui siaran pers, Jumat (23/8/2024).

Dia menilai, salah satu dampak positif utama dari putusan ini adalah meningkatnya partisipasi politik. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai-partai kecil termasuk calon independen akan memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan diri sebagai cakada.

Aturan ini, sebut dia, menjadikan lebih banyak cakada yang dapat ditawarkan kepada pemilih, sehingga efektif meningkatkan partisipasi pemilih karena merasa preferensi politik dan ideologi mereka diwakili.

“Saya yakin Pilkada 2024 ini jauh lebih berkualitas dari gelaran pilkada sebelumnya. Putusan MK ini adalah sebuah terobosan yang sudah lama dinantikan karena memungkinkan pemilih di berbagai daerah," ucapnya.

Pasalnya, dia menuturkan, akan ada cakada yang lebih beragam, baik dari segi ideologi, latar belakang, maupun visi kepemimpinan yang lebih mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Makin banyak cakada, akan semakin baik bagi demokrasi kita,” ujar Fahira.

Ia melanjutkan, kebaikan lain yang sangat mungkin dihasilkan dari Putusan MK ini adalah semakin banyaknya pemimpin-pemimpin baru yang berasal dari berbagai latar belakang.

"Sehingga mengurangi dominasi oligarki dan memperkaya demokrasi di tingkat lokal. Ambang batas pencalonan yang lebih rendah juga mendorong munculnya lebih banyak kandidat dalam pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, kompetisi yang lebih ketat dapat memacu para cakada untuk menawarkan program-program yang lebih inovatif dan solutif bagi permasalahan daerah.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memilih calon yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi daerahnya," sebutnya.

Fahira menilai bahwa putusan MK tersebut menjadi langkah penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal.

"Dengan memberikan peluang lebih besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif, putusan MK ini bukan hanya memperkaya proses politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal," ujarnya.

"Demokrasi yang sehat di tingkat lokal adalah kunci bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan efektif di seluruh daerah di Indonesia,” sambung Fahira.

Sebagai informasi, saat ini disebutkan bahwa tahapan pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2023 menggunakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Pilkada.

Sementara, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan, syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pasangan calon di pilkada mendaftarkan diri, bukan saat pelantikan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung (MA).

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris menanggapi polemik penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah oleh pemerintah.

Menurutnya, penyediaan alat kontrasepsi seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

Salah satunya adalah untuk mendukung kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja yang hanya diberikan kepada remaja usia sekolah yang sudah menikah.

Fahira mengatakan, hal itu bertujuan menunda kehamilan remaja yang menikah dini agar siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak.

Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

Adapun penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja terdapat di Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Kesehatan.

Fahira mengusulkan, Pasal 103 ayat 4 huruf e PP tersebut mengatur soal pelayanan kesehatan reproduksi yang salah satunya meliputi penyediaan alat kontrasepsi sebaiknya diberikan keterangan atau penegasan hanya untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah.

“Pemberian penjelasan 'hanya untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah' ini penting agar terdapat kesatuan penafsiran dan pemahaman saat diimplementasikan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/8/2024).

Fahira menilai, terbitnya PP itu untuk memenuhi kebutuhan hukum atas diundangkannya UU UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain memberikan kepastian hukum, kata dia, hadirnya PP tersebut juga akan menjadi panduan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan secara komprehensif.

Fahira mengatakan, dengan terbitnya PP itu, terdapat pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan upaya kesehatan kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi hingga mengatur soal pelayanan kesehatan tradisional, dan berbagai upaya kesehatan lainnya.

Selain itu, diatur pula rincian mengenai pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, sistem informasi kesehatan, penyelenggaraan teknologi kesehatan, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah, pendanaan kesehatan, partisipasi masyarakat dan pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan.

“Misalnya saja, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. PP ini mengamanatkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi,” kata dia.

Aktivis perempuan dan perlindungan anak itu mengatakan, informasi dan edukasinya antara lain misalnya mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

“Bisa juga mengenai bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dan keberanian untuk melindungi diri serta berani menolak hubungan seksual,” jelas Fahira.

Untuk diketahui, penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja sempat menuai polemik.

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberi penjelasan terkait Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan.

Budi mengatakan, amanat penyediaan alat kontrasepsi dalam PP itu disediakan bukan untuk kalangan pelajar secara umum, melainkan untuk remaja usia sekolah yang sudah menikah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Prancis melarang atlet muslimah mereka mengenakan hijab saat bertanding di Olimpiade Paris 2024. Kebijakan ini langsung memunculkan kontroversi bahkan kecaman dari berbagai pihak. Selain dinilai mencederai semangat olimpiade, larangan ini dinilai melanggar hak asasi manusia.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, walau aturan yang melarang mengenakan hijab saat bertanding ini hanya berlaku untuk atlet yang berasal dari Prancis yang saat ini menjadi tuan rumah olimpiade, tetapi hal ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kebijakan otoritas olahraga Prancis untuk atlet muslimahnya sangat mencederai semangat Olimpiade itu sendiri. Bukan hanya diskriminatif, pelarangan ini juga melanggar hak asasi manusia.

Menurutnya, negara-negara peserta olimpiade harusnya mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk mencabut larangan berhijab bagi atlet muslim tuan rumah (Prancis) saat berlaga di Olimpiade Paris 2024. Desakan ini penting sebagai bentuk rasa solidaritas kepada atlet muslimah Prancis. Selain itu juga karena IOC sendiri justru memperbolehkan atlet berhijab di Olimpiade Paris 2024.

“Desakan ini juga bentuk aksi nyata menegakkan semangat Olimpiade yang salah satunya adalah mempromosikan persatuan di tengah keragaman budaya, ras, dan bangsa. Olimpiade adalah momen di mana dunia bersatu untuk merayakan prestasi atlet dari berbagai latar belakang. Larangan bagi atlet muslimah Perancis mengenakan hijab saat bertanding telah mencederai semangat itu,” ujar Fahira Idris di Jakarta (1/8/2024).

Larangan ini, sambung Fahira Idris, setidaknya mencederai empat semangat utama olimpiade yaitu kesetaraan dan inklusi, menghormati keragaman budaya, persatuan di tengah keragaman dan penghargaan terhadap hak individu.

Larangan bagi atlet muslimah Perancis mengenakan hijab saat bertanding bertentangan dengan tujuan olimpiade yaitu mempromosikan kesetaraan dan inklusi tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang budaya. Larangan ini juga dinilai tidak menghormati keragaman dan mengabaikan kebutuhan serta keyakinan agama para atlet muslimah Perancis. Ini karena, hijab adalah bagian penting dari identitas atlet Muslimah Prancis.

“Pelarangan hijab bagi atlet muslimah Prancis saat bertanding adalah kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang tidak sesuai dengan semangat olimpiade yang menyatukan orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang dalam semangat persaudaraan dan kompetisi yang sehat. Larangan ini juga tidak menghormati hak individu terutama hak untuk memilih bagaimana seseorang berpakaian sesuai dengan keyakinan pribadi,” pungkas Fahira Idris.

KOMPAS.com — Langkah Pemerintah Prancis yang melarang atlet muslimah mereka mengenakan hijab saat bertanding di Olimpiade Paris 2024 memunculkan kontroversi, bahkan kecaman dari berbagai pihak.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Fahira Idris, hal tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan, walaupun larangan mengenakan hijab saat bertanding hanya berlaku untuk atlet Prancis.

“Kebijakan otoritas olahraga Prancis untuk atlet muslimahnya sangat mencederai semangat Olimpiade. Bukan hanya diskriminatif, pelarangan itu juga melanggar hak asasi manusia,” katanya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/7/2024).

Fahira mengatakan, negara-negara peserta olimpiade seharusnya mendesak Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk mencabut larangan berhijab bagi atlet muslim tuan rumah (Prancis) saat berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Desakan itu penting sebagai bentuk rasa solidaritas kepada atlet muslimah Prancis. Apalagi, IOC memperbolehkan atlet yang bertanding di Olimpiade Paris 2024 untuk mengenakan hijab.

“Desakan ini juga bentuk aksi nyata menegakkan semangat Olimpiade. Salah satunya, mempromosikan persatuan di tengah keragaman budaya, ras, dan bangsa,” ujarnya.

Fahira menjelaskan, olimpiade adalah momen masyarakat dunia bersatu untuk merayakan prestasi atlet dari berbagai latar belakang.

“Larangan bagi atlet muslimah Perancis mengenakan hijab saat bertanding telah mencederai semangat tersebut,” ujar Fahira.

Larangan itu, setidaknya mencederai empat semangat utama olimpiade, yaitu kesetaraan dan inklusi, menghormati keragaman budaya, persatuan di tengah keragaman, dan penghargaan terhadap hak individu.

Fahira melanjutkan, aturan Pemerintah Prancis tersebut pun bertentangan dengan semangat mempromosikan kesetaraan dan inklusi tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang budaya.

Fahira juga menilai, larangan itu tidak menghormati keragaman serta mengabaikan kebutuhan dan keyakinan agama para atlet muslimah Perancis. Sebab, hijab adalah bagian penting dari identitas atlet Muslimah Prancis.

Tak hanya itu, imbuhnya, larangan pemerintah Prancis tersebut juga tidak menghormati hak individu, terutama hak untuk berpakaian sesuai dengan keyakinan pribadi.

“Pelarangan hijab bagi atlet muslimah Prancis saat bertanding adalah kebijakan eksklusif dan diskriminatif. Larangan itutidak sesuai dengan semangat olimpiade yang menyatukan orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang dalam semangat persaudaraan dan kompetisi yang sehat,” ungkap Fahira.

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ memperhatikan hak guru honorer yang terkena kebijakan cleansing (pembersihan).

“Saya meminta Pemprov DKJ segera mengimplementasikan solusi persoalan guru honorer yang terkena kebijakan penataan ini,” ungkapnya dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Dia berharap, Pemprov DKJ menyelesaikan masalah tersebut dengan mengedepankan hak-hak para guru dengan alasan apa pun, termasuk jika pengangkatannya tidak sesuai aturan.

Adapun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menemukan kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud).

Fahira mengatakan, upaya penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKJ tidak bisa serta merta menghilangkan hak-hak para guru secara mendadak.

Dia meminta Pemprov DKJ segera memformulasikan dan mengimplementasikan solusi, salah satunya memastikan guru honorer yang terkena kebijakan penataan masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

“Selain memastikan para guru honorer ini masuk dalam dapodik, solusi lain misalnya rencana rekrutmen pegawai kontrak kerja individu,” katanya.

Fahira berharap, solusi tersebut dikawal dengan sungguh-sungguh untuk menjangkau semua guru honorer yang terdampak kebijakan penataan posisi guru.

“Saya juga berharap penggunaan istilah ‘cleansing’ atau 'pembersihan' tidak lagi digunakan untuk menggambarkan kebijakan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, senator Jakarta itu mengatakan, apa yang terjadi di Jakarta menjadi gambaran persoalan guru honorer di Indonesia.

Persoalan guru honorer bukan sekadar soal kebijakan penataan dan pemberhentian, tetapi juga terkait pendapatan, status pekerjaan, dan ketidakmerataan distribusi guru di berbagai daerah.

Meskipun guru honorer memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru aparatur sipil negara (ASN), pendapatan mereka jauh lebih rendah dan tidak stabil.

Oleh karena itu, persoalan guru honorer menjadi salah satu persoalan mendesak yang diharapkan segera ditemukan solusinya oleh pemerintah.

Fahira mencontohkan, terkait penggajian, pemerintah diharapkan menetapkan kebijakan gaji minimum untuk guru honorer yang setara dengan upah minimum regional (UMR) sebagai langkah awal untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tujuan khusus untuk memperbaiki gaji guru honorer.

Menurutnya, kesejahteraan guru honorer bisa diupayakan dengan menyediakan asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan tunjangan pensiun bagi guru honorer melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kebijakan menyediakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi guru honorer untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi membuka peluang karier yang lebih baik, juga menjadi solusi konkret persoalan guru honorer,” jelas Fahira.

KOMPAS.com - Ketua Umum organisasi kemasyarakatan (ormas) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris mengatakan, garis perjuangan ormas tersebut adalah menyebarkan sebanyak mungkin maslahat bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung.

Menurutnya, perjuangan itu terinspirasi dari rekam jejak, ide, gagasan, dan tindakan Anies Baswedan, terutama sejak berkampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 hingga memimpin Jakarta selama lima tahun.

Dia mengatakan itu di sela-sela Apel Akbar Ormas Bang Japar dan Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

“Itulah kenapa pada kesempatan apel akbar ini, Bang Japar secara resmi mendukung dan akan berjuang memenangkan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029,” ujarnya dalam siaran pers.

Fahira juga mengatakan, Bang Japar akan terus konsisten hadir mengambil peran dan turun tangan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi warga dan kota Jakarta.

Dia mencontohkan, pada pandemi beberapa tahun lalu, Bang Japar berperan mencegah dan menanggulangi Covid-19 serta berupaya membantu warga yang terdampak pandemi.

Bang Japar juga akan terus menggelar berbagai inisiatif kemanusian, terutama donasi darah, yang saat ini sudah sampai pada tingkat kecamatan untuk memastikan ketersediaan stok darah di Jakarta.

Oleh karenanya, di usia yang ke tujuh tahun, Bang Japar terus melakukan penguatan gerak laju organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Upaya itu dilakukan agar Bang Japar semakin mumpuni menyebarkan manfaat bagi umat dan siap menghadapi berbagai tantangan kedepan.

Fahira mengungkapkan, Bang Japar terus melakukan penguatan gerak laju organisasi dengan tagline “Satu Visi, Satu Misi, Satu Komando Bersama Fahira Idris”.

Tagline itu bermakna semakin mengukuhkan Bang Japar sebagai ormas yang garis perjuangannya menebar kemaslahatan dan melakukan pemberdayaan serta advokasi kepada masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan budaya serta perlindungan dan bantuan hukum gratis.

“Ormas Bang Japar bertekad meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai kegiatan pokok yang selama ini menjadi denyut aktivitas organisasi,” ujarnya.

Fahira mencontohkan, pihaknya memberikan pendampingan hukum gratis, advokasi kesehatan, layanan ambulance gratis, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pemberian pendampingan dan stimulan yang telah ada dalam 12 angkatan.

“Bang Japar juga berkomitmen tinggi untuk menjadi yang terdepan dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Betawi,” jelasnya

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta terpilih itu menambahkan, Bang Japar tengah meluaskan programnya dengan menyasar generasi muda terutama melalui pendekatan olahraga sekaligus memajukan pariwisata.

Dalam beberapa kesempatan, Bang Japar berkolaborasi dengan Pertina DKI Jakarta menggelar Kejuaraan Tinju Amatir Piala Bang Japar di Kota Tua.

Kegiatan itu merupakan ikhtiar Bang Japar mendukung pengembangan sport tourism, mempromosikan Kota Tua sebagai heritage tourism, menyalurkan minat generasi muda, dan upaya penanggulangan masalah tawuran.

KOMPAS.com- Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Deklarasi kepada Anies ini dilakukan Ormas Bang Jabar saat menggelar apel akbar di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Dukungan kepada Anies Baswedan merupakan bentuk konsistensi Bang Japar untuk hadir, mengambil peran, serta turun tangan terhadap berbagai tantangan yang dihadapi warga dan kota Jakarta.

Ketua Umum Ormas Bang JaparFahira Idris mengatakan, lahirnya ormas yang dipimpinnya ini tidak lepas dari sosok Anies Baswedan.

Garis perjuangan Ormas Bang Japar yakni menyebar sebanyak mungkin maslahat bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung yang terinspirasi dari rekam jejak, ide, gagasan, dan tindakan Anies Baswedan. Terutama, saat berkampanye untuk Pilkada Jakarta 2017 hingga memimpin Jakarta selama lima tahun.

“Lahir dan tumbuhnya Bang Japar tidak lepas dari sosok Anies Baswedan. Bang Japar dan Pak Anies sama-sama mengidam-idamkan Jakarta yang tidak hanya menjadi kota maju, tetapi juga bahagia warganya. Sebuah kota yang dibangun dengan dialog, partisipatif, dan kolaboratif dengan warganya,” ujar Fahira dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/7/2024).

Fahira melanjutkan, Bang Japar juga mendambakan kepemimpinan yang hadir untuk membela warga terpinggirkan atau dipinggirkan, serta menghadirkan kedamaian dan keadilan.

“Oleh karena itu, pada Apel Akbar ini, Ormas Bang Japar secara resmi mendukung penuh Anies Baswedan sebagai Cagub pada Pilkada Jakarta 2024,” kata Fahira.

Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Penasehat Ormas Bang Japar, Aldwin Rahadian, mengatakan, Bang Japar akan berjuang sungguh-sungguh dan siap memenangkan Anies Baswedan untuk kembali memimpin Jakarta.

Ormas Bang Japar, menurut Aldwin, mempunyai pengalaman panjang berjuang dalam berbagai pemilihan umum (pemilu), baik pemilihan presiden (pilpres), legislatif, maupun pilkada.

Terbaru, pada Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2024, dengan pendekatan rekam jejak, ide dan gagasan, Ormas Bang Japar mampu menjadi motor pemenangan Fahira Idris pada Pemilu DPD RI di DKI Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, Fahira berhasil mereguk 745.841 suara atau menempati posisi pertama. Perolehan suara ini melampaui perolehan suara partai-partai politik di Jakarta pada Pemilu 2024, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Ormas Bang Japar mendukung penuh dan siap memenangkan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024. Kolaborasi dengan simpul-simpul masyarakat akan segera kami bangun untuk menyatukan barisan menuju Jakarta yang maju kotanya, bahagia warga,” terang Aldwin.

Selain itu, imbuhnya, Bang Japar juga mendorong serta berkomunikasi dengan partai-partai politik untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029.

Sebagai informasi, selain menjadi forum resmi mendukung Anies Baswedan, Apel Akbar Ormas Bang Japar juga digelar untuk penguatan gerak laju organisasi dengan tagline “Satu Visi, Satu Misi, Satu Komando Bersama Fahira Idris”.

Tagline tersebut mengandung makna dan semangat untuk semakin mengukuhkan Bang Japar sebagai ormas yang garis perjuangannya menebar kemaslahatan dan melakukan pemberdayaan.

Bang Japar juga getol melakukan aksi advokasi kepada masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan budaya, serta perlindungan dan bantuan hukum gratis.