REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yapata Al Jawami Bandung, Prof Deding Ishak menyampaikan bahwa sependapat dan memperkuat pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis yang menyatakan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan kebijakan yang tidak bijak, tidak adil, dan tidak beradab.

"Menurut saya pernyataan BPIP itu tidak Pancasilais dan inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan nilai Pancasila, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ayat 2 Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945," kata Prof Deding kepada Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Prof Deding mengatakan, negara menjamin setiap penduduk untuk melaksanakan agama sesuai agama dan keyakinannya. Menggunakan jilbab itu dalam rangka mengamalkan ajaran agama dan ini dijamin oleh konstitusi. Tapi kenapa malah dinegasikan.

Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Majelis Ulama Indonesia (HAM MUI) ini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mengevaluasi Kepala BPIP yang selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial. Menurutnya Kepala BPIP selalu keluarkan pernyataan kontra produktif dan berbahaya serta menimbulkan kegaduhan.

"Ini merugikan citra pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin yang ingin soft landing Khusnul Khotimah di hadapan Allah dan juga tentunya memberikan warisan yang baik sehingga dikenang bangsa ini," ujar Prof Deding.

Menurutnya, banyak yang telah dkerjakan oleh pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dan bernilai baik dalam rangka kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Tapi aneh masih ada oknum pejabat di bawah presiden yang membuat statement dan kebijakan yang justru bertentangan dan secara tidak sadar melawan visi kebijakan program pemerintah Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin.

"BPIP telah melanggar aturan BPIP sendiri yaitu Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Bab VII Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka," jelas Prof Deding.

Prof Deding menyampaikan kelengkapan dan atribut Paskibraka sebagai berikut. Pertama, setangan leher merah putih. Kedua, sarung tangan warna putih. Ketiga, kaos kaki warna putih. Keempat, ciput warna hitam (untuk putri berhijab). Kelima, sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah. Keenam, tanda kecakapan/ kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

Prof Deding menegaskan, peraturan BPIP tersebut di sunat oleh Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Tampang Paskibraka.

"Bahwa pada poin empat ditegaskan pakaian ciput bagi yang berjilbab dihilangkan sehingga poin kelengkapan dan atribut Paskibraka hanya lima poin," ujarnya.

Prof Deding mengungkapkan, sungguh Naif sekali argumen Kepala BPIP dalam pernyataan kepala BPIP yang menyebutkan pelepasan jilbab hanya pada saat mengibarkan bendera. Pernyataan Kepala BPIP tersebut sangat menyakitkan karena telah bermain-main dengan ajaran agama.

Selain itu, pernyataan tersebut juga merupakan bentuk pemaksaan untuk penyeragaman. Bertentangan dengan frase kebebasan beragama. Aturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya berupa UU dan UUD serta Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

"Saya heran di akhir jabatan Jokowi ini banyak yang aneh-eneh, patut diduga ada kekuatan di luar pemerintah. Ada faktor eksternal yang terus mendesakkan kepentingannya, ini sangat berbahaya karena akan meruntuhkan kredibilitas pemerintahan Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," jelasnya.

Prof Deding mengatakan, adik-adik Paskibraka yang bertanda tangan persetujuan tidak memakai jilbab berarti tidak boleh ikut mengibarkan bendera kalau masih menggunakan pakaian atribut keagamaan. Ini diskriminasi sebuah tindakan yang bertentangan dengan HAM dan Pancasila.

"Padahal, sila pertama Pancasila itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya seluruh warga bangsa berhak dan dijamin negara untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinan," ujarnya.

Prof Deding menegaskan, hal itu sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang menegaskan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28 E.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan. Tetapi dalam dua acara tersebut, kata Yudian, Paskibraka putra maupun putri harus mengikuti aturan.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendakwah kondang sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Miftah Maulana Habiburrahman atau yang biasa dipanggil Gus Miftah menanggapi soal aturan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang melarang anggota Paskibraka mengenakan jilbab.

Gus Miftah mengatakan, jilbab itu adalah bentuk amal sholih, walaupun yang berjilbab belum tentu sholehah. Gus Miftah menghormati dan mencintai orang yang berusaha menampilkan penampilan terbaik di hadapan Tuhannya.

"Saya membenci orang yang membenci semua bentuk kesholehan dan kebaikan. Katanya Pancasilais kok nggak paham Pancasila? Jangan ya dek ya," kata Gus Miftah saat diminta tanggapannya soal isu ini kepada Republika pada Kamis (15/8/2024).

Dia menambahkan, agama banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Aturan Allah itu indah, solutif dan menyenangkan. Sedangkan aturan BPIP, menurut dia, menyedihkan dan membagongkan.

"Aturanmu ruwet, menyedihkan dan membagongkan. Maju terus Paskibraka. Jilbabmu prestasimu!!," ujar Gus Miftah.

Seperti diketahui, larangan penggunaan jilbab dalam tubuh Paskibraka yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini menjadi polemik. Aturan ini pun mendapat banyak kritikan dari ulama dan berbagai tokoh nasional.

Bantahan Kepala BPIP

Lihat halaman berikutnya >>>

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membantah ada paksaan terhadap anggota Paskibraka putri 2024 untuk tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan yang ada.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, kabar pencopotan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara mendapat sorotan berbagai pihak. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Presiden GEMA Keadilan Dr Indra Kusumah menilai, pertistiwa tersebut sebagai tragedi dalam proses kebangsaan. “Itu merupakan tragedi dalam proses kebangsaan kita. Pencopotan jilbab Paskibraka putri sejatinya adalah pelecehan terhadap Pancasila yang jelas-jelas sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa!” ujar Indra dalam keterangan resminya, Rabu (14/8/2024).

Respons Istana

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat pengibaran bendera kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait aturan yang memicu polemik di masyarakat tersebut.

Heru mengaku, sudah berkoordinasi dengan BPIP tentang masalah pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka putri. Menurut dia, mereka yang mengenakan penutup aurat tetap diperbolehkan menggunakan jilbab, sebagaimana penggunaan pakaian mereka ketika melakukan pendaftaran sebagai anggota Paskibraka.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sebanyak 55 organisasi masyarakat (ormas) Islam bertemu di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk membicarakan polemik larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Semua ormas Islam yang hadir sepakat meminta presiden untuk memberhentikan Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, minta (presiden) segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis kepada Republika.co.id di Kantor MUI Pusat, Kamis (15/8/2024)

Kiai Cholil mengatakan, ormas-ormas Islam meminta dan mendesak kepada presiden agar kinerja para pejabat BPIP dievaluasi. Kepala BPIP dan pejabat BPIP yang terlibat dalam penyalahgunaan aturan soal pemakaian hijab oleh Paskibraka dievaluasi.

Menurutnya, apa yang dilakukan Kepala BPIP adalah kesalahan fatal. Bagaimana bisa keputusan kepala BPIP bertentangan dengan peraturan BPIP sendiri dan tentu pasti bertentangan dengan peraturan presiden (perpres).

Ia menambahkan, keputusan kepala BPIP juga bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi serta Pancasila. "Maka minta kepala BPIP dan yang terlibat di dalamnya, yang bertanggung jawab, untuk diberhentikan dan diganti dengan orang yang mengerti Pancasila dan mengerti konstitusi," ujar Kiai Cholil.

Kiai Cholil menyampaikan bahwa apa yang telah disepakati bersama ormas-ormas Islam, di antaranya meminta kepala BPIP yang sekarang diberhentikan dan diganti, akan dikirim kepada presiden. Kesepakatan bersama ormas-ormas Islam juga akan dikirim kepada stakeholder agar diketahui.

"Sehingga adik-adik kita, anak-anak kita bisa melaksanakan upacara itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan bisa merayakan 17 Agustus dengan riang gembira, tidak ada distorsi dari hak asasi manusia," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam aturan kelengkapan dan atribut Paskibraka ada enam. Pertama, setangan leher merah putih. Kedua, sarung tangan warna putih. Ketiga, kaos kaki warna putih.

Keempat, ciput warna hitam (untuk putri berhijab). Kelima, sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah. Keenam, tanda kecakapan/ kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka). Namun, poin keempat dihilangkan oleh BPIP.

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta tidak ada larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2024.

"Menolak tegas kebijakan yang melarang penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri pada saat pengukuhan dan pelaksanaan tugas pada 17 Agustus 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kamis (15/8/2024).

Kebijakan tersebut, menurut Rohidin juga mencakup perwakilan Paskibraka dari Provinsi Bengkulu yang juga menggunakan jilbab. "Ini diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta semangat kebhinekaan Indonesia," kata dia.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah mengirimkan surat resmi menyatakan keprihatinan dan peninjauan ulang kembali atas kebijakan tersebut kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Gubernur Rohidin larangan penggunaan jilbab tidak hanya melanggar hak asasi individu, tetapi juga mencederai prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya.

"Larangan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan justru merusak keragaman yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai bangsa. Kebijakan tersebut adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat kami terima," kata Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus menjaga dan melindungi hak-hak warganya, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia berharap agar kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman dapat diterapkan pada upacara-upacara kenegaraan mendatang.

Penolakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan kebijakan yang lebih adil dan tidak diskriminatif, serta mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan yang merupakan inti dari jati diri bangsa Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh pihak agar menghormati keyakinan setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, ketika ditanya mengenai polemik sejumlah anggota Paskibraka yang diduga melepas jilbab saat pengukuhan.

Di kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Paskibraka putri akan tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu," kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan meskipun untuk keperluan standar seragam Paskibraka. Hal itu disampaikan Menpora Dito merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang melepas jilbab.

"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," katanya.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjawab polemik terkait 18 anggota Paskibraka putri 2024 yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Yudian menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan yang ada.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Dalam form pernyataan disebutkan di poin 10 huruf a tentang Tata Pakaian Paskibraka bahwa "Paskibraka Putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih."

Kemudian di poin 10 huruf b tentang Sikap Tampang Paskibraka, disebutkan bahwa "Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang.

Pada unggahan foto saat prosesi pengukuhan menjadi Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo di IKN, Selasa (13/8/2024), tampak tidak ada satupun anggota Paskibraka yang mengenakan jilbab. Padahal, berdasarkan jejak digital yang didapatkan Republika, ada 18 anggota paskibraka yang mengenakan jilbab.

Yudian mengatakan, BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab terhadap mereka. Namun, semua anggota Paskibraka, baik putra maupun putri, wajib mengikuti aturan yang ada pada saat acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih. Menurutnya, di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Yudian mengatakan, sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

“Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” ujar Yudian.

Pada saat pendaftaran, kata Yudian, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat No.1 tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kalangan pegiat hukum mengecam kebijakan dugaan pelarangan penggunaan hijab ataupun jilbab bagi Paskibraka putri 2024. Bantuan Hukum Pengacara Jalanan menilai, kebijakan larangan penutup aurat bagi perempuan anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang beragama Islam tersebut, merupakan bentuk diskriminasi institusi negara terhadap warga negaranya yang beragama. Bahkan dinilai sebagai bentuk dari kebencian terhadap keyakinan umat Islam atau islamofobia.

Anggota LBH Street Lawyer Irvan Ardiansyah menegaskan, kebijakan dugaan pelarangan penggunaan hijab oleh institusi resmi, bukan cuma pembangkangan terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pun pembangkangan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

“Bahwa pelarangan pemakaian hijab ataupun jilbab tersebut sebagai bukti adanya pihak-pihak yang dengan terang-terangan melanggar konstitusi, Pancasila, dan hak asasi manusia, anti-Bhineka Tunggal Ika, yang menyamaratakan dan memaksakan suatu aturan dengan sikap tidak peduli dengan agama, dan keyakinan yang dianut oleh seseorang,” begitu kata Irvan dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Irvan menegaskan, dugaan pelarangan hijab bagi para Paskibraka putri tersebut, sangat menyakitkan terjadi di negara Indonesia, yang mayoritas dari populasinya adalah Muslim. Kata dia, bahkan komunitas internasional, baru-baru ini pun mengecam Prancis sebagai negara yang liberal, tuan rumah gelaran Olimpiade 2024, yang sempat melarang penggunaan hijab atau jilba, bagi para atlet-atlet perempuan Islam peserta pesta olahraga terakbar di dunia tersebut.

“Ini mirip seperti yang dipraktikkan oleh Prancis yang islamophobic, yang melarang atlet-atlet mamakai hijab yang berlaga di Olimpiade 2024,” begitu kata Irvan.

Karena itu, kata Irvan, Bantauan Hukum Pengacara Jalanan mendesak komunitas Islam nasional untuk sama-sama mengingatkan pemerintah atas pelarangan pengenaan hijab atau jilbab bagi Paskibraka putri itu. Dan mendesak pemerintah, agar menegur dan memerintahkan otoritas yang mengurusi Paskibraka tersebut untuk mencabut pelarangan penggunaan hijab atau jilbab tersebut.

“Karena pelarangan ini adalah bentuk dari islamofobia dan sangat diskriminatif yang selama ini juga ditentang di internasional. Hal ini harus dilawan bersama-sama, karena pelarangan ini akan menjadi kebiasaan yang sangat buruk, dan sangat menyakitkan bagi perasaan umat Islam,” begitu kata Irvan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Perempuan ICMI) mengecam aturan terbaru yang meminta petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Muslimah untuk mencopot jilbabnya saat bertugas. Ia meminta agar aturan tersebut segera ditinjau ulang oleh pemerintah karena sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila.

"Setelah sekian lama Perempuan ICMI berjuang agar Polwan dan Tentara Muslimah boleh menggunakan jilbab saat bertugas, sekarang kok malah kemunduran jadinya kalau Paskibraka Muslimah harus copot jilbab saat bertugas," tegas Ketum Perempuan ICMI, Welya Safitri dalam keterangan tertulisnya epada media pada Rabu (14/8/2024).

Welya mengaku sangat prihatin dengan dugaan bahwa aturan itu dikeluarkan oleh Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang seharusnya mengakomodir hak-hak berjilbab Muslimah yang ingin mengibarkan bendera pusaka.

"Tidak usah panjang lebar bicara nilai Pancasila, jika aturan seperti ini saja jelas melanggar Sila Pertama tentang Ketuhanan dan melanggar nilai keberadaban dengan melanggar hak asasi Paskibraka muslimah yang ingin tetap berjilbab," terang Welya.

Selain itu menurutnya, dalam Pasal 29 ayat 1 sangat jelas mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, kemudian di ayat 2 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dirinya juga menjelaskan, Perempuan ICMI akan sangat konsen untuk mengawal agar kebijakan tak berdasar tersebut harus segera dihentikan dan semua anak bangsa mendapatkan haknya dalam Paskibraka termasuk menggunakan jilbab bagi muslimah.

"Yang jelas akan terus kita pantau, jika aturan diskriminatif ini tidak segera diatasi kami akan tempuh jalur yang lebih serius lagi," pungkas Welya.

Perempuan ICMI adalah organisasi Badan Otonom ICMI yang pernah sukses menginisiasi Hari Jilbab Nasional, karena itu Welya merasa sangat berkepentingan membela hak-hak Muslimah untuk berjilbab sebagai apapun posisi dan profesinya dalam beraktifitas.

Dalam pemberitaan di berbagai media massa nasional, diinformasikan bahwa Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dimana semua Paskibraka yang perempuan tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab.

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak. Saat ini, penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra menyayangkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang masih bungkam soal kejadian dilepasnya jilbab bagi Paskibraka. Kejadian baru terjadi di masa BPIP memegang kendali atas Paskibraka.

Irwan menyampaikan pihak PPI Pusat sudah mencoba berkomunikasi dengan BPIP. Tapi upaya PPI belum direspons.

"Sampai dengan saat ini kita belum bisa mendapatkan informasi itu karena kita kontak juga di BPIP belum ada yang memberikan statement," kata Irwan dalam konferensi pers pada Rabu (14/8/2024).

Irwan menyebut masih terus menggali informasi resmi mengenai hal ini. Ia belum mengetahui alasan pelepasan jilbab itu secara pasti.

"Teman-teman pamong atau pembina juga sampai sekarang belum berikan klarifikasinya. Jadi kita belum mendapatkan itu," ujar Irwan.

Irwan menegaskan pelepasan jilbab terhadap muslimah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi BPIP seharusnya menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila.

"Saya kira semua sepakat ya bahwa ini satu hal yang tidak dibenarkan pemaksaan kehendak, pemaksaan keyakinan bahkan melanggar nilai nilai Pancasila yang sebenarnya ini menjadi domainnya BPIP sendiri, sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa itu harusnya betul-betul diterapkan," ujar Irwan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan dugaan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, tak mengenakan jilbab. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Isu pelarangan jilbab di tengah Muslimah pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 diduga menyeret Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Belum ada pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D soal isu tersebut. Meski demikian, dalam laman resmi bpip.go.id, Yudian memberi sambutan saatPemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/7).

Dia menyampaikan berbagai pesan kepada 76 Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 salah satunya adalah untuk mengiktuti proses pendidikan dan pelatihan secara maksimal. Dia menegaskan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.

“Adik-adik yang mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat ini adalah yang mewakili daerah di mana adik-adik berasal, dari seluruh penjuru Tanah Air”, ujar dia.

Ia berharap dalam proses diklat ini dapat dimanfaatkan, karena banyak sekali ilmu bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Adik-adik belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan gotong royong dengan semua rekan yang ada di sini. Adik-adik sekalian akan belajar secara nyata tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, belajar bagaimana bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas merawat dan menjaga konsensus ber-Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga NKRI, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika”, paparnya.

Dia mengatakan, Paskibraka yang terpilih dari perwakilan 38 Provinsi ini merupakan calon pemimpin Bangsa yang memiliki karakter Pancasila juga sebagai penerus perjuangan para pemimpin saat ini dan para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kesmepatan yang sama Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M mengatakan tujuan dari Program Paskibraka ini tidak lain adalah untuk mengarusutamakan Pancasila bagi putra-putri terbaik bangsa, menguatkan jiwa kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan untuk menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air, menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme serta nasionalisme bagi para calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Rima juga menegaskan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini dipastikan akan bertugas mengibarkan Bendera Merah Putih di IKN pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79.“Iya, kemarin kami sudah melakukan survei lapangan dan hunian juga untuk adik-adik dan semuanya sudah siap”, tegasnya.

Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 juli sampai dengan 10 agustus di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat kemudian selanjutnya akan berangkat ke IKN.

Materi yang akan di berikan selama di pemusatan pendidikan dan pelatihan yaitu, Pendekatan Pembelajaran Pemusatan Diklat ini, terdiri atas pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan.Dalam kesempatan tersebut juga hadir Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP.

Tudingan dari Purna Paskibraka Indonesia..

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra menduga,pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini dilakukan oleh BPIP."Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab. Hal tersebut tampak saat para anggota paskibraka berfoto di depan ibu kota negara (IKN) dimana tak ada satu pun anggotanya mengenakan jilbab. Padahal, profil mereka sebelumnya mengenakan jilbab.

Dia menjelaskan, sudah sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.Dia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujar dia, Rabu (14/8/2024).

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.