Bisnis.com, PADANG PANJANG - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, melakukan berbagai upaya menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pj Wako Sonny Budaya Putra mengatakan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Padang Panjang dari 2019 sampai 2024 berfluktuasi. Artinya terjadi peningkatan angka kemiskinan pada 2023 dari 5,24% menjadi 5,31%.

"Jadi data BPS itu, memiliki presentase angka kemiskinan ekstrem 2023, 1,07% atau sebanyak 610 jiwa," katanya, Jumat (1/11/2024).

Dia menyatakan persoalan tersebut perlu sinergitas lintas OPD untuk bersama-sama memberikan perhatian serius dalam percepatan aksi tindak lanjut penanganan angka kemiskinan di Kota Padang Panjang.

Menurutnya hal tersebut harus menjadi titik perhatian serius bagi, agar bisa memfokuskan program kegiatan pada pengentasan kemiskinan dan stunting di Padang Panjang.

Sonny menjelaskan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan miskin.

"Melalui pemberian bantuan pendidikan gratis, kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas kelompok miskin. Semoga bisa lebih baik lagi kondisi masyarakat hendaknya," harap dia.

Sonny menyampaikan untuk mengambil langkah kebijakan juga harus mengacu pada tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan ekstrem. Meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dia akuinya bahwa pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, dan dalam menangani persoalan krusial seperti ini perlu dukungan berbagai pihak, sehingga target penurunan angka kemiskinan yang diinginkan dapat tercapai.

Sonny juga meminta untuk segera dilakukan rapat lengkap lintas OPD, camat, lurah, BUMN, BUMD dan pihak terkait lainnya guna membahas langkah-langkah dan aksi yang akan dilakukan guna mempercepat penurunan angka kemiskinan ini.

Plt Kepala Bappeda, Argus Saadah menyebutkan adapun kondisi atau faktor yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan pada 2024 ini yaitu terjadinya bencana alam, yang meliputi erupsi Gunung Marapi mulai dari Desember 2023 serta banjir bandang pada April dan Mei 2024.

Dia menilai bencana alam yang terjadi ini mengakibatkan rusaknya infrastruktur serta kawasan lumbung pangan, permukiman dan mata pencaharian masyarakat.

"Jadi memang harus ada langkah-langkah strategis yang kita lakukan dalam menyikapi situasi dan kondisi ini sehingga perekonomian masyarakat juga dapat segera membaik,” ujarnya.