Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap dampak positif dari terbentuknya lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT.

Mahendra menjelaskan, pembentukan CCP merupakan bagian pengembangan pasar uang dan valuta asing. Hal tersebut sesuai dengan amanat dan mandat yang tercantum dalam UU No. 4/2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK).

Dia memaparkan, pembentukan CCP di Indonesia adalah salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif. Menurut Mahendra, hal ini tidak hanya akanm eningkatkan stabilitas sistem keuangan dan menurunkan counterparty risk, melainkan juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar derivatif yang ditransaksikan di luar bursa atau over-the-counter derivative.

Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan serta meningkatkan efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif.

"Dengan beroperasinya CCP, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil, dan kredibel di mata investor global," jelas Mahendra dalam acara Peluncuran CCP di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Dia melanjutkan, kehadiran CCP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku pasar, khususnya sektor perbankan yang akan menjadi anggota CCP. Pembentukan CCP adalah langkah besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi industri jasa keuangan Indonesia.

Mahendra mengatakan, dengan peranan penting mengurangi risiko pihak lawan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, CCP akan meningkatkan percayaan dan partisipasi pasar, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Adapun, sebagai regulator, Mahendra mengatakan OJK selalu memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 over-the-counter derivative market reform, termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP.

Salah satu bentuk dukungan OJK dalam pembentukan lembaga ini adalah dalam proses penyertaan modal yang dilakukan oleh 8 bank di Indonesia terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang akan berperan sebangai lembaga CCP tersebut dan penyertaan modal oleh Bank Indonesia (BI) sendiri.

"Hal ini juga menegaskan komitmen pengembangan implementasi CCP di Indonesia. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia memiliki fondasi yang kokoh menghadapi tantangan ke depan," kata Mahendra.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan Central Counterparty (CCP) pada akhir September 2024.

Lembaga tersebut akan menggaet investor asing untuk masuk ke pasar keuangan domestik dengan memfasilitasi lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha hingga pembiayaan.

"CCP didorong untuk risiko derivatif, tentu dengan hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik, pembiayaan melalui SBN untuk perekonomian juga akan positif," kata Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat dalam Taklimat Media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

CCP terbentuk atas kolaborasi BI, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan delapan bank besar di Indonesia yang terdiri atas Mandiri, BRI, Maybank, BNI, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga.

CCP akan menjadi infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, dengan sekaligus sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

Adapun CCP dibentuk juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Menurut Donny, kehadiran CCP akan mempermudah transaksi di pasar uang karena tidak perlu menyediakan likuiditas yang besar.

Pihak-pihak terkait bisa melakukan transaksi yang lebih sering dengan volume yang lebih besar. Pendalaman pasar ini diyakini akan menciptakan efisiensi dan efektivitas.

“Hal tersebut, akan bermanfaat pada turunnya yield dan mendorong efektivitas pembiayaan bagi perekonomian. Dengan berfungsinya CCP, maka efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah akan berdampak positif,” tutur dia.

Instrumen hedging sendiri juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Ini memberikan confidence bagi pelaku pasar asing, terutama offshore investor. Ini memastikan bahwa transaksi yang dilalui mereka di sini memiliki kepastian hukum, yaitu dengan adanya netting jurisdiction ini,” kata Donny.

(DESI ANGRIANI)