Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bankir buka suara terkait dampak positif usai Bank Indonesia bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan perbankan membentuk dan mengembangkan Central Counterparty (CCP).

Adapun, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan peluncuran lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT diyakini dapat menggenjot nilai transaksi pasar uang dan valuta asing ke depannya.

CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Adapun, lembaga berperan sebagai pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) melaporkan dengan melihat perkembangan pasar uang dan valuta asing di masa depan, perseroan optimis hal tersebut akan berdampak positif bagi Danamon.

Treasury & Capital Market Head Bank Danamon Herman Savio mengatakan CCP tidak hanya mengakselerasi pendalaman pasar uang dan valuta asing, tetapi juga memitigasi risiko kredit yang sebelumnya bersifat bilateral antarbank.

“Sehingga prosesnya menjadi tersentralisasi dan memungkinkan Danamon untuk beroperasi dengan lebih aman,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, keberadaan CCP menciptakan ekosistem perbankan yang lebih stabil dan efisien di sektor pasar uang dan valuta asing.

Dengan demikian, transaksi di pasar uang dan valuta asing yang lebih aman dan efisien memungkinkan Danamon untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperluas jangkauan pasar, sehingga mampu meningkatkan volume transaksi kedepannya.

“Hal ini akan membuka peluang bagi Danamon untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam bentuk fee income dari layanan yang ditawarkan,” ungkap Herman.

Senada, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga melihat bahwa kehadiran CCP akan membawa dampak positif bagi perbankan, termasuk gagal bayar bisa diminimalisir.

“Jadi kan ada orang di tengah yang membantu antara penjual sama pembeli. Barang enggak akan di-delivery kalau uangnya gak ada. Sebaliknya juga, uang gak dikasih, barang juga gak akan [di-delivery],” ucap Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dengan demikian, dengan adanya lembaga tersebut membuat counterparty risk dapat terkontrol lantaran risiko kegagalan transaksi yang kecil.

“Soal risiko likuiditas, ya likuiditas itu enggak akan jalan kalau barangnya enggak ada,” ujarnya.

Hal ini juga menghindari terjadinya market bubble. “Orang beli-beli-beli, duitnya enggak ada atau sebaliknya orang jual-jual-jual, barangnya gak ada,” ucapnya.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pun pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas termasuk dalam pembentukan Central Counterparty (CCP).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan keterlibatan BCA di CCP PUVA merupakan wujud komitmen perseroan dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan di Indonesia, serta upaya pemenuhan amanat UU PPSK, Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, dan komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

“Kami optimistis kehadiran CCP dapat berdampak positif serta meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valuta asing,” katanya kepada Bisnis.

Kehadiran CCP, katanya, juga diharapkan dapat meningkatkan stabilitas, serta menekan risiko transaksi yang menggunakan mekanisme over the counter (OTC) termasuk Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis dalam hal ini sudah aa delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Alhasil, total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.

Hari ini secara resmi dan beroperasi central counterparty khusus derivatif suku bunga dan nilai tukar

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA), sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya, mulai beroperasi hari ini.

“Hari ini secara resmi dan beroperasi central counterparty khusus derivatif suku bunga dan nilai tukar secara close-out netting, dan untuk itu tentu saja ini adalah suatu legacy,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran CCP tersebut di Jakarta, Senin.

Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan transaksi di pasar.

“Kemampuan CCP SBNT secara bisnis delapan bank dan KPEI ini adalah bagaimana untuk mengukur risiko para anggotanya dan kemampuan metode model bisnis dan segala macam juga sudah dirumuskan,” ujarnya.

Perry menuturkan 80 persen kepemilikan CCP PUVA atau Central Counterparty derivatif suku bunga dan nilai tukar (CCP SBNT) dipunyai oleh delapan bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata, dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Sedangkan 20 persen penyertaan modal pada CCP SBNT dimiliki oleh BI. Selanjutnya, KPEI mendapat mandat untuk memperluas lingkup layanan dan jasanya sebagai CCP tersebut.

“Sebagai regulator kami komitmen 20 persen ini layaknya adalah menjadi support motivasi bagi industri yang akan terus berkembang. Kami tidak ada niatan untuk mencampuri untuk ikut serta dalam manajemen bisnisnya,” tuturnya.

Pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) di Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

Pembentukan CCP juga merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan yang dirumuskan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan pembentukan CCP di Indonesia merupakan salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif yang tidak hanya meningkatkan stabilitas sistem keuangan, menurunkan counterparty risk tetapi juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar over-the-counter (OTC) derivative.

“Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan serta meningkatkan efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif,” ujarnya.

Dengan beroperasinya CCP, lanjut Mahendra, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil dan kredibel di mata investor global.

Sebagai regulator, OJK senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 over-the-counter derivative market reform termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP tersebut.

“Pembentukan CCP di KPEI ini dilakukan atas konsorsium dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, utamanya Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, OJK, dan industri keuangan. Hal ini bertujuan memastikan kebermanfaatan CCP bagi pengembangan pasar uang dan valuta asing serta operasionalisasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) dengan sekaligus menempatkan posisi sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

Tujuannya adalah memitigasi risiko kegagalan transaksi antarpihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Central Counterparty (CCP) untuk menjalankan fungsi kliring dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing.

Lembaga baru tersebut akan difokuskan pada Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Pasalnya, transaksi Repo dalam 10 tahun terakhir masih di bawah Rp1 triliun per hari. Baru dengan underlying SBN dan SRBI nilainya menjadi Rp14 triliun per hari.

Dengan adanya CCP, Gubernur BI Perry Warjiyo optimistis transaksi Repo menjadi Rp30 triliun dalam 5 tahun kedepan.

"Repo 5 tahun berdasarkan strategic business plan dari 14 triliun menjadi 30 triliun, itu yang sudah kita susun bersama industri, dari per day Rp14 triliun, 2030 insya Allah Rp30 triliun per day," ujar Perry dalam Peluncuran Central Counterparty di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Perry mengungkapkan, tenor pasar repo yang ditawarkan tidak hanya 2 minggu. Namun mencapai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, serta 12 bulan.

"Sehingga pembentukan suku bunga dari pasar uang dari 2 minggu sampai dengan setahun itu pro market. Market akan kita develop," kata Perry.

Begitu pula transaksi DNDF yang tadinya USD100 juta diproyeksi menjadi USD1 miliar per hari hingga 2030 atau naik 900 persen.

Adapun transaksi DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

"Bagi industri transaksi volume semakin banyak, semakin efisien dengan pricing juga yang secara jelas. Bagi pemerintah karena likuiditas SBN di pasar uang semakin cepat, pembentukan suku bunga transaksinya akan turun," tutur Perry.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bercerita mengenai perjalanan beroperasinya Central Counterparty atau CCP dengan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT).

Menurut Perry, kualifikasi CCP berjalan sejak Jumat (27/9/220) lalu. Namun, jika legalitasnya belum diakui secara global, maka tidak jadi diluncurkan hari ini, Senin (30/9/2024).

Menurut Perry, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menjadi bagian dalam mengurus CCP bersama delapan bank dan KPEI sepanjang akhir pekan.

"Saya sudah ngomong sama Bu Destry dan Pak Doni. Saya tidak akan meresmikan kalau mulai Jumat malam dan (sampai) hari ini CCP SBNT ini belum qualify," tutur Perry dalam Peluncuran Central Counterparty di Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Alhamdulillah Bu Destry dan Pak Doni kerja over the weekend bersama delapan Bank dan KPEI, mempersiapkan semuanya. Apa yang paling penting dari ini? Satu, izin pendirian, penyetoran modal, semuanya sudah done," ujarnya menambahkan.

Secara lembaga bisnis, Perry membeberkan BI juga sudah memenuhi 22 prinsipal lembaga pasar keuangan internasional untuk melakukan kajian terhadap CCP, hingga lembaga itu kini diakui mereka.

"Dari 22 principle of financial market international semuanya sudah dipenuhi, dan hari ini kami juga sudah kirim kepada yurisdiksi internasional, para bank sentral, mitra-mitra kita, kita kirim, suratnya kami tandai Jumat malam pukul 12, done dikirim ya. Jadi sudah, sudah assessment principle of financial market international untuk CCP SBNT," kata Perry.

Kemudian, CCP SBNT ini akan fokus dengan dua produk terlebih dahulu, yaitu Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sehingga ke depan sejalan dengan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk bagaimana proyeksi Repo dari Rp14 triliun ke Rp30 triliun dan DNDF dari USD100 juta menjadi USD1 miliar per hari.

"Dan insya Allah ini hadiah kita, legasi kita bersama BI, OJK, industri perbankan, KPEI untuk mari bersama memberikan legasi bagi negara kita," ujar Perry.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Peluncuran lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT diyakini dapat menggenjot nilai transaksi pasar uang dan valuta asing ke depannya.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menuturkan kenaikan nilai transaksi tersebut seiring dengan berkurangnya risiko transaksi dengan CCP ketimbang melalui skema over the counter yang dilakukan pelaku industri keuangan selama ini.

"Karena sistemnya tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar pelakunya bisa kita minimalkan," kata Perry dalam acara Peluncuran CCP di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Seiring dengan hal tersebut, Perry optimistis nilai transaksi akan mengalami kenaikan. Secara terperinci, dia menyebut nilai transaksi domestic non delivery forward (DNDF) dapat mencapai US$1 miliar per hari hingga 2030 mendatang dari catatan saat ini sekitar US$100 juta per hari.

Sementara itu, transaksi repurchase agreement (repo) ditargetkan dapat mencapai Rp30 triliun dalam lima tahun ke depan berbanding dengan pencapaian saat ini sekitar Rp14 triliun. Adapun, repurchase agreement merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Sementara itu, DNDF adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Perry melanjutkan, terbentuknya CCP merupakan bukti bahwa Indonesia mampu melakukan pendalaman pasar uang dan valas derivatif dalam negeri. Dia menuturkan, sejak krisis keuangan global, Indonesia tidak memiliki CCP untuk transaksi suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT yang bersifat close out netting.

"Pendirian dan pengembangan CCP SBNT ini menjadi legacy (warisan) kita dalam upaya pendalaman pasar keuangan negara," jelas Perry.

Dalam pembentukan CCP, Perry mengatakan BI telah menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta 8 bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam CCP ini.

Perry menuturkan, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry.

Adapun, CCP adalah Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) bersifat sistemik yang menjalankan fungsi kliring dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

CCP merupakan pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan.

Selain itu, CCP melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Selanjutnya, CCP melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting). Hal ini akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar.

Perry menambahkan, pembentukan CCP merupakan amanat UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta amanat Financial Stability Board G20 kepada para anggotanya.

Dalam pembentukan CCP, Perry mengatakan BI telah menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta 8 bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam CCP ini.

Perry menuturkan, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 8 perbankan secara resmi luncurkan lembaga baru yaitu Central Counterparty (CCP) pada hari ini (30/9).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, CCP menjadi satu legasi yang menunjukkan bahwa bersama kita bisa melakukan pendalaman pasar uang dan valas derivatif dalam negeri. Selain itu CCP juga bagian dari implementasi strategi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang dirumuskan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK).

“Bagi BI, ini sekaligus perwujudan blue print pendalaman dan penguatan pasar uang,” jelas Perry dalam acara peluncuran CCP, Senin (30/9).

Dengan adanya CCP, Perry menjelaskan, risiko transaksi pasar valas dan uang yang Over the Counter (OTC) menjadi tersentralisasi. Tersentralisasinya dengan close out netting, maka risiko antar pihak dapat semakin ditekan.

Perry menambahkan, pembentukan CCP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta amanat Financial Stability Board G20 kepada para anggotanya.

Ia menyebutkan, empat manfaat kehadiran CCP di Indonesia bagi Indonesia. Pertama, meningkatkan volume transaksi pasar uang dan pasar valas. Kedua, menekan risiko kredit.

Ketiga, pembentukan harga atau suku bunga yang lebih tinggi. Keempat, CCP dapat menekan biaya utang pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, OJK mendukung penuh penyertaan modal yang dilakukan oleh delapan bank di Indonesia terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai CCP.

OJK juga telah melakukan koordinasi implementasi CCP dengan BI, BEI dan KPEI untuk memastikan sinkronisasi dengan aturan internasional.

“Untuk memperkuat CCP kami juga siapkan mengenai aturan perubahan POJK mengenai kewajiban permodalan bank umum serta menerbitkan beberapa surat edaran,” ungkapnya.

Mahendra berharap keberadaan CPP akan memberikan dampak positif. Hal itu khususnya bagi pelaku pasar seperti perbankan, dan CCP juga mendukung stabilitas pasar keuangan.

CCP merupakan lembaga infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak, risiko likuiditas dan risiko karena volatilitas harga pasar.

BI bersama bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta 8 bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata menyepakati pengembangan CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pembentukan CCP telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan Central Counterparty (CCP) pada akhir September 2024.

Lembaga tersebut akan menggaet investor asing untuk masuk ke pasar keuangan domestik dengan memfasilitasi lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha hingga pembiayaan.

"CCP didorong untuk risiko derivatif, tentu dengan hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik, pembiayaan melalui SBN untuk perekonomian juga akan positif," kata Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat dalam Taklimat Media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

CCP terbentuk atas kolaborasi BI, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan delapan bank besar di Indonesia yang terdiri atas Mandiri, BRI, Maybank, BNI, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga.

CCP akan menjadi infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, dengan sekaligus sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

Adapun CCP dibentuk juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Menurut Donny, kehadiran CCP akan mempermudah transaksi di pasar uang karena tidak perlu menyediakan likuiditas yang besar.

Pihak-pihak terkait bisa melakukan transaksi yang lebih sering dengan volume yang lebih besar. Pendalaman pasar ini diyakini akan menciptakan efisiensi dan efektivitas.

“Hal tersebut, akan bermanfaat pada turunnya yield dan mendorong efektivitas pembiayaan bagi perekonomian. Dengan berfungsinya CCP, maka efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah akan berdampak positif,” tutur dia.

Instrumen hedging sendiri juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Ini memberikan confidence bagi pelaku pasar asing, terutama offshore investor. Ini memastikan bahwa transaksi yang dilalui mereka di sini memiliki kepastian hukum, yaitu dengan adanya netting jurisdiction ini,” kata Donny.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan lembaga baru dalam infrastruktur pasar keuangan, yakni central counterparty (CCP) pada 30 September 2024 mendatang. CCP juga sebagai mandat dari G20 over the counter (OTC) Derivatives Market Reforms.

CCP pun pada dasarnya terlah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menjelaskan pada dasarnya CCP bertugas menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

Dalam hal ini, CCP juga sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antrapihak (counterparty risk), risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar.

Donny menyampaikan saat ini baru delapan bank yang menjadi anggota sekaligus pemilik CCP, sehingga belum dapat mewajibkan seluruh bank untuk melakukan transaksi derivatif melalui CCP.

"Apakah ini mandatory? Kami belum bepikir ke sana, tetapi ini bisa di-mandatory-kan. Belum semua [bank] masuk. Kalau belum masuk semua, susah juga kami me-mandatory-kan,” ungkapnya usai Taklimat Media, Selasa (24/9/2024).

Tercatat terdapat delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Sehingga total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.

Meski belum mewajibkan, dalam peta jalan atau roadmap pengembangan CCP ke depannya berencana untuk memperluas partisipan baik dari bank dan nonbank.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong partisipan dengan memberikan regulatory insentive merupa pengurangan capital charge untuk pemenuhan modal minimum.

Bila sebelumnya bank yang melakukan transaksi derivatif dikenakan capital charge sebesar 50%, dengan bergabungnya dalam infrastruktur CCP, capital charge menjadi hanya 2%.

"Jadi namanya regulatory insentive, karena CCP memberikan mitigasi risiko kredit, counterparty risk, risiko likuditas, dan risiko pasar. Itu dianggap dalam pemenuhan modal minimum itu kalau risio sudah dimitigasi, pencadangan modal sudah enggak diperlukan,” tuturnya.

Meski demikian, saat ini baru transaktif DNDF yang dapat dilakukan melalui CCP. Ke depan, BI akan memperluas jenis transaksi seperti Repo, Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

Untuk diketahui, pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium yang bersifat terbuka dan sesuai dengan best practice global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

Di mana modal dari Bank Indonesia senilai Rp40 miliar, perbankan Rp160 miliar, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) senilai Rp208,16 miliar. Alhasil, modal awal yang terkumpul senilai Rp408,16 miliar dari total kebutuhan modal awal Rp400 miliar.

Lembaga Central Counterparty (CCP) rencananya akan diluncurkan pada akhir bulan ini. CCP sendiri merupakan sebuah lembaga infrastruktur pasar keuangan yang dibentuk oleh Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan delapan bank nasional.

Modal yang dikeluarkan Bank Indonesia hingga kedelapan bank nasional untuk pembentukan lembaga tersebut mencapai Rp 408,16 miliar. Rinciannya, untuk BI mengeluarkan modal Rp 40 miliar, BEI menjadi terbesar Rp 208,16 miliar, sementara 8 bank masing-masing Rp 20 miliar.

"Jadi dari 8 (bank nasional) jadi Rp 160 miliar, (setoran modal) sekali saja," kata Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Delapan bank yang ikut membangun lembaga tersebut di antaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, Maybank, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga.

Donny menyebut, dengan lembaga itu diyakini dapat menarik investor asing ke Indonesia. Donny menjelaskan CPP akan didorong untuk mengembangkan hedging atau lindung nilai dari risiko kerugian investasi.

"Misalnya offshore yang di luar, di luar negeri itu kan tidak liquid. Tapi karena pilihan terbatas investor asing itu hedging di sana. Tetapi kalau di kita nanti hedging, hedging itu sudah, derivatif itu sudah berkembang dan liquid. Ini juga nanti akan meningkatkan mereka untuk berinvestasi di Indonesia," kata dia dalam Taklimat Media di Bank Indonesia.

Dalam paparan Donny, CCP merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Ada sejumlah manfaat jika dibentuk CCP, pertama transaksi pasar uang dan pasar valas lebih efisien sehingga volume transaksi dan likuiditas lebih besar, penentuan suku bunga dan nilai tukar lebih efektif, serta pelaku posar utemo lebih aktif.

Kedua, mendukung efektivitas kebijakan meneter dan stabilitas nilai tukar Rupiah, juga mendukung terjaganyo stabilitas sistem keuangan

Ketiga, CCP memfasilitasi instrumen lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha, para investor, penerbitan SBN Pemerintah, dunio usaha, maupun pembiayaan perekonomian nasional.

Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan lembaga bernama Central Counterparty (CCP) pada 30 September 2024. Lembaga itu terbentuk atas kolaborasi BI, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan delapan bank.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat mengatakan CCP diyakini dapat menarik investor asing ke Indonesia. Donny menjelaskan CPP akan didorong untuk mengembangkan hedging atau lindung nilai dari risiko kerugian investasi.

"Misalnya offshore yang di luar, di luar negeri itu kan tidak liquid. Tapi karena pilihan terbatas investor asing itu hedging di sana. Tetapi kalau di kita nanti hedging, hedging itu sudah, derivatif itu sudah berkembang dan liquid. Ini juga nanti akan meningkatkan mereka untuk berinvestasi di Indonesia," kata dia dalam Taklimat Media di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Dengan begitu, lembaga tersebut akan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Dia meyakini dengan CCP investor asing bisa semakin melirik Indonesia.

"Tarik investor asing untuk investasi di Indonesia karena dengan investasi di Indonesia, kalau mereka mengalami risiko, mereka bisa lakukan hedging. Mereka bisa lakukan lindungi nilai di Indonesia dengan pasar yang, pasar lindungi nilai," tuturnya.

Perlindungan itu nantinya juga dalam kepastian hukum yang disebut sudah tertuang dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dalam waktu dekat kita akan menjadi netting jurisdiction. Nah ini menjadi memberikan confidence bagi pelaku pasar asing terutama offshore investor. Ini memastikan bahwa transaksi yang dilalui mereka disini memiliki kepastian hukum yaitu dengan adanya netting jurisdiction ini," pungkasnya.

Dalam catatan detikcom, CCP merupakan lembaga infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi derivatif SBNT dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak, risiko likuiditas dan risiko karana volatilitas harga pasar. Pembentukan CCP SBNT diatur melalui peraturan BI Nomor 21/11/PBI/2019.

Untuk pertama kali, transaksi derivatif suku bunga akan dimulai untuk transaksi repurchase agreement/repo dengan underlying SBN dan transaksi derivatif nilai tukar untuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah mengatakan akan meluncurkan Central Counterparty (CCP) pada 30 September 2024.

Perry menyebutkan, CCP bakal digunakan untuk mengembangkan transaksi domestic non deliverable forward (DNDF) dan repurchase agreement (repo). Menurut Perry hal tersebut dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Pertama ini akan kita kembangkan untuk repo sama DNDF untuk kami jalankan dulu untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Simak juga Video: SDM RI Masih Rendah untuk Gaet Investor, Ini Strategi Pemerintah

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan keuntungan adanya infrastruktur baru berupa Central Cunterparty (CCP) dalam sistem transaksi antar bank dapat semakin membantu stabilisasi nilai tukar rupiah.

Josua menyebutkan pengembangan CCP bermanfaat untuk mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valas. Hal ini guna mendukung transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penurunan segmentasi pasar dan peningkatan efisiensi pasar.

“Oleh sebab itu, dengan pendalaman pasar uang dan pasar valas, maka diharapkan akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Josua menjelaskan pengembangan CCP merupakan upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas, di mana CCP merupakan pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya.

Nantinya, CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan (counterparty risk).

Dengan kata lain, CCP melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Di sisi lain, CCP juga melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting).

“Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar. Dan terakhir, CCP ditujukan untuk mendukung transparansi pada aktivitas pasar,” jelasnya.

Untuk diketahui, CCP yang fokus pada suku bunga dan nilai tukar (SBNT) merupakan mandat G20 Pittsburgh Summit 2009. Indonesia merupakan salah satu negara G20 yang belum mengimplementasikannya.

Melalui lembaga ini, transaksi derivatif suku bunga akan dimulai untuk transaksi repurchase agreement/repo dengan underlying SBN dan transaksi derivatif nilai tukar untuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan saat ini BI bersama industri terkait sedang merampungkan finalisasi terkait detail rencana bisnis kelembagaan CCP.

Perry juga menyebutkan bahwa peluncuran ini akan dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami rencanakan peluncuran CCP pada tanggal 30 September 2024,” ungkap Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (12/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan keberadaan Central Counterparty (CCP) yang merupakan lembaga penjaminan atas transaksi pelaku pasar, dalam hal ini perbankan, dapat memitigasi risiko gagal bayar atau default bank.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan CCP berlaku atas transaksi derivatif. Saat ini, transaksi derivatif nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berlaku di Indonesia adalah Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Bukan hanya itu, CCP juga akan melakukan penjaminan transaksi terkait repurchase agreement/repo.

“DNDF karena terkait dolar terhadap rupiah. Tentu ini buat bank-bank yang melakukan transaksi, sangat butuh ada suatu lembaga yang bisa menjamin transaksi mereka,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Bank Indonesia, Kamis (12/9/2024).

Destry menjelaskan, saat ini transaksi yang terjadi dilakukan secara bilateral, dari bank A langsung ke bank B.

Nantinya, CCP akan melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Selain itu, CCP melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting).

Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar.

“Saat ini, market kita masih segmentasi, satu bank dengan bank lain belum tentu mau melakukan transaksi karena ada counterparty risk, ini yang akan ditangani di CCP, termasuk untuk Repo,” jelas Destry.

Destry menganalogikan, misalnya dirinya melakukan transaksi dengan A dan pada waktu bersamaan juga melakukan transaksi dengan B, C, dan D. Saat ini, transaksi yang dilakukan tidak terlihat bahwa Destry telah melakukan transaksi dengan banyak pihak dan kemudian membuat dirinya gagal bayar.

“Dengan adanya CCP, langsung ketahuan, misal saya mau transksi ke Bu Puteri [Anggota Komisi XI] itu langsung ada info sudah penuh, nggak bsia karena udah transaki ke sana dan kesini. Ini memitigasi risiko, jadi default risk akan sangat sangat jarang terjadi,” tutur Destry.

Pihaknya pun telah melakukan benchmarking atau penolokukuran dengan CCP di sejumlah negara, seperti Jepang dan Inggris.

“Negara-negara lain yang kita lakukan benchmark mengatakan, ketika berpptensi terjadi default, infrastruktur ini akan memberikan warning,” ujarnya.

Adapun, CCP merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan novasi bagi transaksi anggotanya.

CCP menempatkan dirinya diantara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka mitigasi risiko kredit lawan transaksinya (counterparty risk), risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap naik turunnya harga di pasar.

Ke depan, pengembangan CCP akan bermanfaat untuk mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valas guna mendukung transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui penurunan segmentasi pasar dan peningkatan efisiensi pasar.