Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan lembaga baru Central Counterparty (CCP) pada Senin (30/9).

Peluncuran ini disertai delapan bank yang menjadi peserta dan penyetor modal awal dalam CCP yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank, dan Bank Permata.

Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan bahwa lembaga tersebut siap diimplementasikan hari ini.

"Tentu saja ini adalah suatu legacy dan merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa bersama kita bisa. Sejak global financial crisis, kita belum punya central counterparty derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) secara close out netting," ujar dia di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

"Hari ini insya Allah sebentar lagi beroperasi CCP SBNT. Pendirian dan pengembangan CCP SBNT ini sekali lagi akan menjadi legacy bagi kita. Mari kita hadiahkan ini kepada bangsa dan negara kita, bagi masyarakat dan terutama juga bagi industri sistem keuangan kita," imbuhnya.

Perry menjelaskan CCP adalah salah satu bentuk perwujudan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Financial Stability Board G20.

Dengan CCP, Perry mengungkapkan risiko transaksi pasar valas dan uang lewat over the counter (OTC) menjadi tersentralisasi.

Lantas apa itu CCP?

CCP adalah lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan novasi bagi transaksi anggotanya. CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka mitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap naik turunnya harga di pasar.

Lembaga ini merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang penting dan bersifat sistemik.

Peta jalan pengembangan CCP mencakup integrasi tahapan pengembangan produk, harga dan pelaku pasar serta infrastruktur, dan disinergikan dengan tahapan implementasi kerangka pengawasan, penguatan status serta rencana pemulihan dan resolusi yang krusial bagi penguatan CCP yang berstandar internasional.

CCP akan bertugas khusus untuk mengelola pasar uang dan pasar valuta asing di Indonesia. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat mengungkapkan tiga manfaat pembentukan CCP.

Pertama, transaksi pasar uang dan valas menjadi lebih efisien. Dengan begitu, volume transaksi dan likuiditas lebih besar, penentuan suku bunga dan nilai tukar lebih efektif, serta pelaku pasar utama lebih aktif.

"Tentunya nanti akan bermanfaat terhadap turunnya yield, dan kemudian nanti akan mendorong efektivitas pembiayaan bagi perekonomian," imbuh Donny dalam Taklimat Media di Jakarta, Selasa (24/9).

Kedua, pembentukan CCP bakal mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah, juga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, CCP memfasilitasi instrumen lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha, para investor, penerbitan SBN pemerintah, dunia usaha, maupun pembiayaan perekonomian nasional.

Secara umum, CCP memiliki kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS dan BUMN selaku otoritas pelaku pasar, kemudian pelaku pasar yakni delapan bank besar dan penyelenggara infrastruktur yang terdiri dari idClear, LSEG dan ETP.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menargetkan transaksi Repurchase Agreement (Repo) mencapai Rp30 triliun per hari pada 2030 dengan mulai beroperasinya Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA).

“Lima tahun berdasarkan strategic business plan, akan kita tingkatkan per day dari Rp14 triliun menjadi Rp30 triliun,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran CCP PUVA di Jakarta, Senin.

Perry menuturkan CCP PUVA

“Repo dalam 10 tahun terakhir rata-rata harian setelah kita bekerja sama dengan industri naik dari di bawah Rp1 triliun hanya beberapa ratus miliar per day, sekarang adalah Rp14 triliun per day,” ujarnya.

Selain itu, BI juga menargetkan ke depan transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) mengalami peningkatan menjadi Rp1 miliar per hari.

“DNDF sekarang per day baru Rp100 juta, dalam lima tahun ayo kita tingkatkan jadi Rp1 billion per day,” ujarnya.

CCP bertindak sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya. Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan OJK telah menerbitkan sejumlah peraturan yang relevan untuk memastikan kesiapan perbankan dan pelaku industri menghadapi implementasi transaksi melalui CCP.

Beberapa diantaranya Peraturan OJK (POJK) 27 Tahun 2002 tentang perubahan terhadap POJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Surat Edaran OJK 16/2023 tentang Perhitungan Permodalan Untuk Eksposur Bank Terhadap Lembaga Central Counterparty dan surat edaran OJK 17/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Tidak Dikliringkan Melalui Lembaga Central Counterparty.

Ketiga regulasi OJK tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan Over-the-counter (OTC) derivatives market reforms termasuk implementasi transaksi melalui CCP.

“Ketentuan terkait persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui lembaga CCP ini sangat penting dalam memastikan bahwa transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP tetap dikelola dengan risiko yang terukur,” ujar Mahendra.

Dengan adanya kewajiban margin, risiko gagal bayar atau default pada transaksi bilateral dapat diminimalisasi sehingga dapat menjaga stabilitas pasar.

Selain itu, OJK juga berharap bahwa implementasi persyaratan margin tersebut akan semakin mendorong lebih banyak transaksi yang dikliringkan melalui CCP sebagai insentif dari sisi agunan yang akan diperoleh bank apabila mengkliringkan transaksi derivatif di CCP.

Sementara ketentuan mengenai persyaratan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP memberikan intensif bagi bank yang mengkliringkan transaksinya melalui CCP dengan bobot risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi yang tidak dikliringkan melalui CCP.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Hari ini secara resmi dan beroperasi central counterparty khusus derivatif suku bunga dan nilai tukar

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengatakan Central Counterparty untuk Pasar Uang dan Valuta Asing (CCP PUVA), sebagai lembaga yang menjalankan kliring dan pembaruan utang (novasi) bagi transaksi anggotanya, mulai beroperasi hari ini.

“Hari ini secara resmi dan beroperasi central counterparty khusus derivatif suku bunga dan nilai tukar secara close-out netting, dan untuk itu tentu saja ini adalah suatu legacy,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara peluncuran CCP tersebut di Jakarta, Senin.

Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap pergerakan harga di pasar sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan transaksi di pasar.

“Kemampuan CCP SBNT secara bisnis delapan bank dan KPEI ini adalah bagaimana untuk mengukur risiko para anggotanya dan kemampuan metode model bisnis dan segala macam juga sudah dirumuskan,” ujarnya.

Perry menuturkan 80 persen kepemilikan CCP PUVA atau Central Counterparty derivatif suku bunga dan nilai tukar (CCP SBNT) dipunyai oleh delapan bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata, dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Sedangkan 20 persen penyertaan modal pada CCP SBNT dimiliki oleh BI. Selanjutnya, KPEI mendapat mandat untuk memperluas lingkup layanan dan jasanya sebagai CCP tersebut.

“Sebagai regulator kami komitmen 20 persen ini layaknya adalah menjadi support motivasi bagi industri yang akan terus berkembang. Kami tidak ada niatan untuk mencampuri untuk ikut serta dalam manajemen bisnisnya,” tuturnya.

Pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) di Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20 OTC Derivatives Market Reform.

Pembentukan CCP juga merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan yang dirumuskan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan pembentukan CCP di Indonesia merupakan salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif yang tidak hanya meningkatkan stabilitas sistem keuangan, menurunkan counterparty risk tetapi juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar over-the-counter (OTC) derivative.

“Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan serta meningkatkan efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif,” ujarnya.

Dengan beroperasinya CCP, lanjut Mahendra, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil dan kredibel di mata investor global.

Sebagai regulator, OJK senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 over-the-counter derivative market reform termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP tersebut.

“Pembentukan CCP di KPEI ini dilakukan atas konsorsium dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, utamanya Bank Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, OJK, dan industri keuangan. Hal ini bertujuan memastikan kebermanfaatan CCP bagi pengembangan pasar uang dan valuta asing serta operasionalisasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, CCP merupakan infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) dengan sekaligus menempatkan posisi sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

Tujuannya adalah memitigasi risiko kegagalan transaksi antarpihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap dampak positif dari terbentuknya lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT.

Mahendra menjelaskan, pembentukan CCP merupakan bagian pengembangan pasar uang dan valuta asing. Hal tersebut sesuai dengan amanat dan mandat yang tercantum dalam UU No. 4/2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK).

Dia memaparkan, pembentukan CCP di Indonesia adalah salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif. Menurut Mahendra, hal ini tidak hanya akanm eningkatkan stabilitas sistem keuangan dan menurunkan counterparty risk, melainkan juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar derivatif yang ditransaksikan di luar bursa atau over-the-counter derivative.

Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan serta meningkatkan efisiensi dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif.

"Dengan beroperasinya CCP, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil, dan kredibel di mata investor global," jelas Mahendra dalam acara Peluncuran CCP di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Dia melanjutkan, kehadiran CCP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku pasar, khususnya sektor perbankan yang akan menjadi anggota CCP. Pembentukan CCP adalah langkah besar yang diharapkan membawa manfaat luas bagi industri jasa keuangan Indonesia.

Mahendra mengatakan, dengan peranan penting mengurangi risiko pihak lawan dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, CCP akan meningkatkan percayaan dan partisipasi pasar, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.

Adapun, sebagai regulator, Mahendra mengatakan OJK selalu memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 over-the-counter derivative market reform, termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP.

Salah satu bentuk dukungan OJK dalam pembentukan lembaga ini adalah dalam proses penyertaan modal yang dilakukan oleh 8 bank di Indonesia terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang akan berperan sebangai lembaga CCP tersebut dan penyertaan modal oleh Bank Indonesia (BI) sendiri.

"Hal ini juga menegaskan komitmen pengembangan implementasi CCP di Indonesia. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia memiliki fondasi yang kokoh menghadapi tantangan ke depan," kata Mahendra.

Bank Indonesia atau BI resmi meluncurkan Central Counterparty atau CCP untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar pada Senin (30/9) di Jakarta. Gubernur BI Perry Warjiyo yakin CCP bisa membuat volume transaksi pasar uang dan valuta asing (valas) di Indonesia melonjak.

Perry menjelaskan, saat ini transaksi domestic non delivery forward atau DNDF baru mencapai US$ 100 juta per hari. DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

“Dalam lima tahun dengan CCP, kita tingkatkan (DNDF) menjadi US$ 1 miliar per hari," kata Perry dalam acara peluncuran CCP di Jakarta, pada Senin (30/9).

Perry juga memastikan CPP dapat meningkatkan transaksi repurchase agreement atau repo yang saat ini berkisar Rp 14 triliun. Repo merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Perry berharap skema CPP bisa meningkatkan transaksi repo menjadi Rp 30 triliun dalam lima tahun ke depan. “Ini sejalan dengan blue print kita untuk repo dari Rp 14 triliun ke Rp 30 triliun," ujar Perry.

Menurut Perry, potensi kenaikan transaksi DNDF dan repo karena skema CCP bisa membuat berbagai risiko transaksi lebih kecil jika dibandingkan dengan skema over the counter yang dilakukan industri keuangan dan ini akan mendongkrak aktivitas transaksinya.

"Karena CPP akan tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar party-nya bisa kita minimalkan. Ini menjadi risiko kredit yang sangat tinggi," katanya.

Pada dasarnya, CPP dibuat untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valas. Untuk itu, program CPP melibatkan regulator, perbankan, dan industri keuangan.

Apa Fungsi CCP?

Delapan bank yang berpartisipasi dalam layanan pengembangan CCP yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menyebut tugas perbankan tersebut untuk menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing atau PUVA.

Dengan fungsi tersebut, CCP juga menjadi penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. “Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak atau yang disebut dengan counterparty risk, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar,” kata Donny dalma Taklimat Media di Gedung BI, Selasa (24/9).

Nantinya, CCP akan memberikan dampak terhadap transaksi pasar uang dan pasar valas menjadi lebih efisien. CCP juga akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar.

CCP juga memfasilitasi instrumen lindung nilai bagi perbankan, dunia usaha, investor, maupun pembiayaan perekonomian nasional. “Yang utama adalah transaksi lindung nilai untuk pasar keuangan kita, baik itu lindung nilai investasi asing atau portofolio,” ujar Donny.

Bank Indonesia atau BI resmi meluncurkan Central Counterparty atau CCP untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar pada Senin (30/9) di Jakarta. Gubernur BI Perry Warjiyo yakin CCP bisa membuat volume transaksi pasar uang dan valuta asing (valas) di Indonesia melonjak.

Perry menjelaskan, saat ini transaksi domestic non delivery forward atau DNDF baru mencapai US$ 100 juta per hari. DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.

“Dalam lima tahun dengan CCP, kita tingkatkan (DNDF) menjadi US$ 1 miliar per hari," kata Perry dalam acara peluncuran CCP di Jakarta, pada Senin (30/9).

Perry juga memastikan CPP dapat meningkatkan transaksi repurchase agreement atau repo yang saat ini berkisar Rp 14 triliun. Repo merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Perry berharap skema CPP bisa meningkatkan transaksi repo menjadi Rp 30 triliun dalam lima tahun ke depan. “Ini sejalan dengan blue print kita untuk repo dari Rp 14 triliun ke Rp 30 triliun," ujar Perry.

Menurut Perry, potensi kenaikan transaksi DNDF dan repo karena skema CCP bisa membuat berbagai risiko transaksi lebih kecil jika dibandingkan dengan skema over the counter yang dilakukan industri keuangan dan ini akan mendongkrak aktivitas transaksinya.

"Karena CPP akan tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar party-nya bisa kita minimalkan. Ini menjadi risiko kredit yang sangat tinggi," katanya.

Pada dasarnya, CPP dibuat untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang dan valas. Untuk itu, program CPP melibatkan regulator, perbankan, dan industri keuangan.

Apa Fungsi CCP?

Delapan bank yang berpartisipasi dalam layanan pengembangan CCP yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menyebut tugas perbankan tersebut untuk menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing atau PUVA.

Dengan fungsi tersebut, CCP juga menjadi penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. “Hal ini bertujuan untuk memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak atau yang disebut dengan counterparty risk, risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar,” kata Donny dalma Taklimat Media di Gedung BI, Selasa (24/9).

Nantinya, CCP akan memberikan dampak terhadap transaksi pasar uang dan pasar valas menjadi lebih efisien. CCP juga akan mendukung efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar.

CCP juga memfasilitasi instrumen lindung nilai bagi perbankan, dunia usaha, investor, maupun pembiayaan perekonomian nasional. “Yang utama adalah transaksi lindung nilai untuk pasar keuangan kita, baik itu lindung nilai investasi asing atau portofolio,” ujar Donny.

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bercerita mengenai perjalanan beroperasinya Central Counterparty atau CCP dengan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT).

Menurut Perry, kualifikasi CCP berjalan sejak Jumat (27/9/220) lalu. Namun, jika legalitasnya belum diakui secara global, maka tidak jadi diluncurkan hari ini, Senin (30/9/2024).

Menurut Perry, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dan Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menjadi bagian dalam mengurus CCP bersama delapan bank dan KPEI sepanjang akhir pekan.

"Saya sudah ngomong sama Bu Destry dan Pak Doni. Saya tidak akan meresmikan kalau mulai Jumat malam dan (sampai) hari ini CCP SBNT ini belum qualify," tutur Perry dalam Peluncuran Central Counterparty di Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Alhamdulillah Bu Destry dan Pak Doni kerja over the weekend bersama delapan Bank dan KPEI, mempersiapkan semuanya. Apa yang paling penting dari ini? Satu, izin pendirian, penyetoran modal, semuanya sudah done," ujarnya menambahkan.

Secara lembaga bisnis, Perry membeberkan BI juga sudah memenuhi 22 prinsipal lembaga pasar keuangan internasional untuk melakukan kajian terhadap CCP, hingga lembaga itu kini diakui mereka.

"Dari 22 principle of financial market international semuanya sudah dipenuhi, dan hari ini kami juga sudah kirim kepada yurisdiksi internasional, para bank sentral, mitra-mitra kita, kita kirim, suratnya kami tandai Jumat malam pukul 12, done dikirim ya. Jadi sudah, sudah assessment principle of financial market international untuk CCP SBNT," kata Perry.

Kemudian, CCP SBNT ini akan fokus dengan dua produk terlebih dahulu, yaitu Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Sehingga ke depan sejalan dengan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk bagaimana proyeksi Repo dari Rp14 triliun ke Rp30 triliun dan DNDF dari USD100 juta menjadi USD1 miliar per hari.

"Dan insya Allah ini hadiah kita, legasi kita bersama BI, OJK, industri perbankan, KPEI untuk mari bersama memberikan legasi bagi negara kita," ujar Perry.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Peluncuran lembaga Central Counterparty (CCP) untuk derivatif suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT diyakini dapat menggenjot nilai transaksi pasar uang dan valuta asing ke depannya.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menuturkan kenaikan nilai transaksi tersebut seiring dengan berkurangnya risiko transaksi dengan CCP ketimbang melalui skema over the counter yang dilakukan pelaku industri keuangan selama ini.

"Karena sistemnya tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar pelakunya bisa kita minimalkan," kata Perry dalam acara Peluncuran CCP di Gedung Bank Indonesia, Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Seiring dengan hal tersebut, Perry optimistis nilai transaksi akan mengalami kenaikan. Secara terperinci, dia menyebut nilai transaksi domestic non delivery forward (DNDF) dapat mencapai US$1 miliar per hari hingga 2030 mendatang dari catatan saat ini sekitar US$100 juta per hari.

Sementara itu, transaksi repurchase agreement (repo) ditargetkan dapat mencapai Rp30 triliun dalam lima tahun ke depan berbanding dengan pencapaian saat ini sekitar Rp14 triliun. Adapun, repurchase agreement merupakan transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Sementara itu, DNDF adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari dua hari kerja setelah tanggal transaksi.

Perry melanjutkan, terbentuknya CCP merupakan bukti bahwa Indonesia mampu melakukan pendalaman pasar uang dan valas derivatif dalam negeri. Dia menuturkan, sejak krisis keuangan global, Indonesia tidak memiliki CCP untuk transaksi suku bunga dan nilai tukar atau CCP SBNT yang bersifat close out netting.

"Pendirian dan pengembangan CCP SBNT ini menjadi legacy (warisan) kita dalam upaya pendalaman pasar keuangan negara," jelas Perry.

Dalam pembentukan CCP, Perry mengatakan BI telah menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta 8 bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam CCP ini.

Perry menuturkan, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry.

Adapun, CCP adalah Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) bersifat sistemik yang menjalankan fungsi kliring dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

CCP merupakan pihak di tengah (central) yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual, sehingga menurunkan risiko kredit pihak lawan.

Selain itu, CCP melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota), menerapkan pengelolaan jaminan yang aman untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya.

Selanjutnya, CCP melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral netting). Hal ini akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar.

Perry menambahkan, pembentukan CCP merupakan amanat UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta amanat Financial Stability Board G20 kepada para anggotanya.

Dalam pembentukan CCP, Perry mengatakan BI telah menggandeng PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta 8 bank yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata dalam CCP ini.

Perry menuturkan, sebanyak 80% kepemilikan CCP akan dipegang oleh KPEI dan 8 bank tersebut, sementara 20% sisanya dimiliki BI selaku regulator. Meski demikian, Perry menegaskan bank Sentral tidak akan turut terlibat dalam pengaturan manajemen bisnis CCP tersebut.

"(Kepemilikan) 20% ini laiknya seperti support dari kami agar industri ini bisa berkembang ke depannya. Kami tidak Ada niatan untuk mencampuri atau ikut serta dalam proses bisnisnya," jelas Perry.

Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan lembaga baru Central Counterparty (CCP) pada hari ini, Senin (30/9).

Peluncuran ini disertai delapan bank yang menjadi peserta dan penyetor modal awal dalam CCP yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maybank, dan Bank Permata.

Peluncuran CCP dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran petinggi perbankan Tanah Air.

Perry memastikan bahwa lembaga tersebut siap diimplementasikan hari ini.

"Tentu saja ini adalah suatu legacy dan merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa bersama kita bisa. Sejak global financial crisis, kita belum punya central counterparty derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) secara close out netting," ujar dia di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta Pusat.

"Hari ini insya Allah sebentar lagi beroperasi CCP SBNT. Pendirian dan pengembangan CCP SBNT ini sekali lagi akan menjadi legacy bagi kita. Mari kita hadiahkan ini kepada bangsa dan negara kita, bagi masyarakat dan terutama juga bagi industri sistem keuangan kita," imbuhnya.

Perry menjelaskan CCP adalah salah satu bentuk perwujudan dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Financial Stability Board G20.

Dengan CCP, Perry mengungkapkan risiko transaksi pasar valas dan uang lewat over the counter (OTC) menjadi tersentralisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Mahendra mengatakan pembentukan CCP di Indonesia adalah salah satu elemen kunci dalam reformasi pasar derivatif yang tak hanya meningkatkan stabilitas sistem keuangan, menurunkan counterparty risk, namun juga membawa transparansi dan efisiensi lebih besar dalam pasar OTC derivatif.

"Keberadaan CCP akan memberikan manfaat bagi industri jasa keuangan di Indonesia, terutama dalam memitigasi risiko kredit pihak lawan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses clearing dan penyelesaian transaksi derivatif," ujar dia.

Mahendra menuturkan dengan beroperasinya CCP, pasar derivatif di Indonesia akan menjadi lebih teratur, stabil, dan kredibel di mata investor global.

Sebagai regulator, ia mengatakan OJK akan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi agenda G20 OTC derivative market reform, termasuk dalam proses pembentukan dan persiapan operasionalisasi CCP tersebut.

Menurut dia, OJK telah melakukan koordinasi implementasi CCP dengan BI, BEI, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk memastikan sinkronisasi dengan aturan baku di internasional.

OJK juga menyiapkan mengenai aturan perubahan POJK tentang kewajiban permodalan bank umum serta menerbitkan beberapa surat edaran seperti persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan dan perhitungan permodalan eksposur bank terhadap CCP.

CCP adalah lembaga yang menjalankan fungsi kliring dan novasi bagi transaksi anggotanya. CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka mitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap naik turunnya harga di pasar.

Lembaga ini merupakan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) yang penting dan bersifat sistemik.

Peta jalan pengembangan CCP mencakup integrasi tahapan pengembangan produk, harga dan pelaku pasar serta infrastruktur, dan disinergikan dengan tahapan implementasi kerangka pengawasan, penguatan status serta rencana pemulihan dan resolusi yang krusial bagi penguatan CCP yang berstandar internasional.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak delapan bank melakukan penyertaan modal untuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) pada 25-26 September 2024. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendukung inisiatif pengembangan Central Counterparty (CCP).

Beberapa bank telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait hal ini pada Jumat (27/9/2024), yang salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI yang menerangkan bahwa penyertaan modal kepada KPEI dilakukan sebanyak 2.500 lembar saham.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartono menjelaskan, keterlibatan BNI dalam CPP merupakan dukungan terhadap inisiatif transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter (CCP-SBNT). Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan pasar Valuta Asing.

“Maka Perseroan telah melakukan penyertaan modal sebanyak 2.500 lembar saham kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaku pelaksana fungsi CCP-SBNT di Indonesia,” ungkap Okki dalam pengumumannya, pada Jumat (27/9/2024).

Selain BNI, Okki bilang bahwa aksi penyertaan modal ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia bersama 7 bank umum lain. Penyertaan modal tersebut telah efektif pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan putusan dari Kemenkumham.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menghadirkan Central Counterparty (CCP) untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangan domestik. Pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium bersifat terbuka dan sesuai dengan best practices global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

CCP akan memfasilitasi lindung nilai (hedging), karena transaksi lindung nilai yang sangat dibutuhkan dalam pasar keuangan domestik. Khususnya dalam bentuk hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik.

CCP akan menjadi infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, sekaligus sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Ini juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Adapun produk yang akan dikliringkan oleh CCP adalah Domestic Non Deliverable Forward (DNDF). Sementara itu, delapan bank umum yang akan terlibat adalah Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. CCP rencananya akan diluncurkan Bank Indonesia pada Senin, 30 September 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan Central Counterparty (CCP) pada akhir September 2024.

Lembaga tersebut akan menggaet investor asing untuk masuk ke pasar keuangan domestik dengan memfasilitasi lindung nilai (hedging) bagi perbankan dan dunia usaha hingga pembiayaan.

"CCP didorong untuk risiko derivatif, tentu dengan hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik, pembiayaan melalui SBN untuk perekonomian juga akan positif," kata Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat dalam Taklimat Media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

CCP terbentuk atas kolaborasi BI, Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan delapan bank besar di Indonesia yang terdiri atas Mandiri, BRI, Maybank, BNI, BCA, Danamon, Permata Bank, dan CIMB Niaga.

CCP akan menjadi infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, dengan sekaligus sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi.

Adapun CCP dibentuk juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Menurut Donny, kehadiran CCP akan mempermudah transaksi di pasar uang karena tidak perlu menyediakan likuiditas yang besar.

Pihak-pihak terkait bisa melakukan transaksi yang lebih sering dengan volume yang lebih besar. Pendalaman pasar ini diyakini akan menciptakan efisiensi dan efektivitas.

“Hal tersebut, akan bermanfaat pada turunnya yield dan mendorong efektivitas pembiayaan bagi perekonomian. Dengan berfungsinya CCP, maka efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah akan berdampak positif,” tutur dia.

Instrumen hedging sendiri juga sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Ini memberikan confidence bagi pelaku pasar asing, terutama offshore investor. Ini memastikan bahwa transaksi yang dilalui mereka di sini memiliki kepastian hukum, yaitu dengan adanya netting jurisdiction ini,” kata Donny.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan lembaga baru dalam infrastruktur pasar keuangan, yakni central counterparty (CCP) pada 30 September 2024 mendatang. CCP juga sebagai mandat dari G20 over the counter (OTC) Derivatives Market Reforms.

CCP pun pada dasarnya terlah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter.

Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat menjelaskan pada dasarnya CCP bertugas menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

Dalam hal ini, CCP juga sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antrapihak (counterparty risk), risiko likuiditas, dan risiko karena volatilitas harga pasar.

Donny menyampaikan saat ini baru delapan bank yang menjadi anggota sekaligus pemilik CCP, sehingga belum dapat mewajibkan seluruh bank untuk melakukan transaksi derivatif melalui CCP.

"Apakah ini mandatory? Kami belum bepikir ke sana, tetapi ini bisa di-mandatory-kan. Belum semua [bank] masuk. Kalau belum masuk semua, susah juga kami me-mandatory-kan,” ungkapnya usai Taklimat Media, Selasa (24/9/2024).

Tercatat terdapat delapan bank yang menjadi pemilik dengan setoran modal masing-masing senilai Rp20 miliar, yakni Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. Sehingga total dari perbankan menyumbang Rp160 miliar terhadap modal awal CCP yang ditentukan minimal Rp400 miliar.

Meski belum mewajibkan, dalam peta jalan atau roadmap pengembangan CCP ke depannya berencana untuk memperluas partisipan baik dari bank dan nonbank.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong partisipan dengan memberikan regulatory insentive merupa pengurangan capital charge untuk pemenuhan modal minimum.

Bila sebelumnya bank yang melakukan transaksi derivatif dikenakan capital charge sebesar 50%, dengan bergabungnya dalam infrastruktur CCP, capital charge menjadi hanya 2%.

"Jadi namanya regulatory insentive, karena CCP memberikan mitigasi risiko kredit, counterparty risk, risiko likuditas, dan risiko pasar. Itu dianggap dalam pemenuhan modal minimum itu kalau risio sudah dimitigasi, pencadangan modal sudah enggak diperlukan,” tuturnya.

Meski demikian, saat ini baru transaktif DNDF yang dapat dilakukan melalui CCP. Ke depan, BI akan memperluas jenis transaksi seperti Repo, Interest Rate Swap (IRS) dan Overnight Index Swap (OIS).

Untuk diketahui, pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium yang bersifat terbuka dan sesuai dengan best practice global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

Di mana modal dari Bank Indonesia senilai Rp40 miliar, perbankan Rp160 miliar, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) senilai Rp208,16 miliar. Alhasil, modal awal yang terkumpul senilai Rp408,16 miliar dari total kebutuhan modal awal Rp400 miliar.