Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memproyeksikan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada tahun 2024 akan mencapai Rp58,60 triliun, mengalami penurunan sebesar 20,06% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dijelaskan bahwa penurunan ini terutama disebabkan oleh rencana hapus buku senilai Rp16,24 triliun. Per Juni 2024, realisasi hapus buku telah mencapai Rp4,14 triliun.

Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso menyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan bisnis, pihaknya akan fokus pada pembiayaan bagi Usaha Menengah Berorientasi Ekspor (UMBE) dan korporasi. Langkah ini akan diwujudkan melalui akuisisi debitur baru dan optimalisasi baki debet yang sudah ada, serta kolaborasi dengan bank lain. Selain peningkatan portofolio pembiayaan, LPEI juga memperkuat lini bisnis asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi.

"Selain peningkatan portfolio pembiayaan, LPEI juga melakukan penguatan lini bisnis asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi," jelas Riyani kepada Bisnis, Selasa (3/9/3034).

Riyani menambahkan bahwa LPEI juga berperan penting dalam mengisi kesenjangan pasar (fill in the market gap) untuk ekspor ke negara-negara non-tradisional, seperti di Afrika dan Asia Timur. Dengan berbagai strategi, LPEI berhasil membantu para pelaku ekspor Indonesia menembus pasar di 134 negara. Sepanjang Januari hingga Juli 2024, LPEI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,5 triliun.

Selain itu, LPEI juga berfokus pada peningkatan kolaborasi dalam ekosistem ekspor, khususnya di sektor-sektor industri bernilai tambah, serta penguatan tata kelola yang baik dan profesional untuk mendukung ekspor nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Juni 2024, pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan LPEI turun 10,29% secara tahunan menjadi Rp70,15 triliun, dibandingkan dengan Rp78,21 triliun pada Juni 2023. Secara bulanan (month-to-month), pembiayaan LPEI juga turun 3,91% dari Rp73,01 triliun pada Mei 2024.

OJK juga mencatat bahwa aset LPEI pada Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 32% secara tahunan menjadi Rp51,09 triliun, dibandingkan dengan Rp76,22 triliun pada Juni 2023. Meskipun demikian, aset LPEI diproyeksikan tumbuh sebesar 12,2% secara tahunan hingga akhir tahun 2024.

Riyani menekankan bahwa LPEI sedang menjalani transformasi di berbagai aspek, termasuk dalam percepatan perbaikan kualitas aset. Penurunan aset bersih LPEI pada Juni 2024 sebagian besar disebabkan oleh pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Desember 2023

JAKARTA - Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) atau Indonesia Eximbank, dinilai oleh pengamat membuktikan kualitas pengawasan yang masih bermasalah. Lantaran itu perlunya diprioritaskan integrasi pengelolaan BUMN berada di satu pintu.

Terlebih paska LPEI membukukan kredit macet (non-performing loan) gross yang mencapai 43,5% atau Rp32,1 triliun dari pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) malah mengajukan penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun.

Hal itu terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu meminta kucuran modal untuk membiayai penugasan khusus ekspor (PKE) kepada LPEI untuk peningkatan dari kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE baru.

Pengamat Ekonomi UI, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementeriaan Teknis menunjukkan hal yang anomali. "Apalagi pembentukan BUMN di bawah Kementrian Keuangan seperti PT SMI atau PT PII dibuat pada saat sudah ada lembaga Kementrian BUMN. Apa ada alasan khusus seperti itu?" ujar Toto, Selasa (2/7/2024).

"Karena sejatinya Kemenkeu adalah pemegang saham BUMN , sementara KBUMN adalah kuasa pemegang saham BUMN, yang juga berarti sebagai pihak yang diberi mandat oleh UU mewakili Kemenkeu dalam kelola BUMN,? tambahnya.

Mengaca dari kasus kredit macet di PT LPEI, Toto menganggap hal itu tak ubahnya kasus-kasus fraud lainnya yang sempat menerpa di beberapa BUMN. ?Hal itu menunjukkan bahwa kualitas pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga dianggap kurang kompeten dalam bekerja," tambahnya.

Atas dasar itulah, Toto menekankan agar integrasi pengelolaan BUMN di bawah satu atap harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan.

"Ada banyak manfaat. Pertama, koordinasi untuk mendapatkan sinergi yang optimal agar dijalankan dengan lebih baik. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa dalam satu SOP sehingga penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola dengan baik," jelasnya.

Kembal ke kasus LPEI, menurut Riyani Tirtoso, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, memburuknya kualitas kredit di lembaga yang dipimpinnya terjadi sebelum 2018. "Penyebabnya sebagian besar pemberian kredit merupakan over financing," kata Riyani di Komisi XI DPR RI, Senin (1/7/2024) kemarin.

Menurut dia, selain pemberian kredit yang menyalahi kemampuan debitur, LPEI juga tidak memiliki infrastruktur maupun sistem yang memberi peringatan dini akan kualitas kredit debitur. Termasuk tidak adanya unit yang khusus menangani kredit macet.

Dia menjelaskan, atas kondisi ini kualitas kredit Indonesia Eximbank mengalami pemburukan. Rinciannya pada 2018 kredit yang diberikan mencapai Rp108,9 triliun, namun kredit macet alias NPL sebesar Rp14,9 triliun. Selanjutnya, pada 2019 meningkat menjadi NPL Rp22,9 triliun, sedangkan kredit yang diberikan Rp97,8 triliun.

Pada 2020, kondisinya makin sulit dengan kredit Rp90,4 triliun dan NPL Rp23,6 triliun. Periode 2021, nilai kredit tersisa Rp84 triliun serta NPL Rp17,7 triliun. Sedangkan pada 2022, kredit yang diberikan Rp83,4 triliun dan NPL mencapai Rp22,3 triliun. Puncaknya pada 2023, NPL Gross mencapai 43,5% dengan rincian kredit yang diberikan Rp73,8 triliun dengan NPL Rp32,1 triliun.