Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 sebanyak 651, dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Adapun per Mei 2023, sebanyak 196, dengan nilai outstanding Rp 683 miliar. Per April 2024, ada 167 entitas, dengan nilai outstanding pinjaman Rp 1,63 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan ada penyebab utama lender perseorangan luar negeri mengalami peningkatan dalam menyalurkan pendanaan di industri fintech lending Indonesia.

"Salah satunya karena fintech lending menawarkan kemudahan akses melalui aplikasi atau situs web," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Agusman menerangkan lender perseorangan luar negeri adalah pemberi dana perseorangan/individu berwarganegara asing yang melakukan pendanaan di fintech lending.

Dia bilang mereka menyalurkan pendanaan dengan mekanisme pengajuan permohonan pemberian pendanaan sebagaimana diatur dalam SEOJK 19/2023, di antaranya kelengkapan dokumen yang disesuaikan dengan kesediaan dokumen pada negara asalnya.

Data statistik OJK mencatat jumlah lender fintech P2P lending dari luar negeri secara total mengalami peningkatan. Adapun jumlah rekening pemberi pinjaman pada Mei 2024 sebanyak 739 entitas, dengan nilai outstanding Rp 11,42 triliun. Pada Mei 2023, terdapat sebanyak 255 entitas, dengan nilai outstanding Rp 10,57 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut ketertarikan lender luar negeri, khususnya perorangan terhadap industri fintech lending Indonesia didorong karena faktor kepercayaan yang semakin tinggi. Asosiasi memperkirakan jumlahnya akan terus bertambah di kemudian hari.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 menjadi 651 dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Tahun lalu, jumlahnya hanya mencapai 196 dengan nilai outstanding Rp 683 miliar.

Ketua Umum AFPI, Entjik Djafar mengatakan kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri fintech lending mulai meningkat, terutama untuk pembiayaan disektor produktif atau UMKM.

"Kabar tentang perubahan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan produktif menjadi Rp 10 miliar juga sangat memengaruhi minat positif para lender luar negeri," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Entjik juga menjelaskan yang dimaksud dengan lender perorangan luar negeri, yakni para pengusaha individu di luar negeri yang sudah terbiasa bermain di bidang investasi. Biasanya mereka bertujuan untuk memperoleh gain yang bagus atas funding yang diinvestasikan.

Mengenai mekanisme penyaluran pendanaan, Entjik menerangkan lender luar negeri awalnya membuka rekening di bank dalam negeri. Tentunya bank dalam negeri akan mengecek pemilik rekening tersebut sesuai peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

"Jika pengecekan tersebut clear, lender individu kemudian akan membuka Rekening Dana Lender (RDL) sebagai sarana penyaluran untuk Investasi mereka di fintechlending," tuturnya.

Melihat tren saat ini, Entjik menyampaikan AFPI memperkirakan lender perorangan luar negeri akan terus meningkat ke depannya. Hal itu seiring dengan masih besar dan luasnya pangsa pasar industri fintech lending Indonesia.

"Tentunya, nanti akan diikuti oleh peningkatan lender institusi dari luar negeri," katanya.

Sementara itu, Entjik turut angkat bicara terkait adanya potensi kejahatan keuangan, seperti money laundry, seiring dengan meningkatnya lender perorangan dari luar negeri. Dia menjelaskan pengetatan tentang money laundry sebenarnya sudah dilakukan fintech lending dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU PPT.

"Hal itu tentunya wajib dipatuhi kami," ujar Entjik.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut ketertarikan lender luar negeri, khususnya perorangan terhadap industri fintech lending Indonesia didorong karena faktor kepercayaan yang semakin tinggi. Asosiasi memperkirakan jumlahnya akan terus bertambah di kemudian hari.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 menjadi 651 dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Tahun lalu, jumlahnya hanya mencapai 196 dengan nilai outstanding Rp 683 miliar.

Ketua Umum AFPI, Entjik Djafar mengatakan kepercayaan lender dari luar negeri terhadap industri fintech lending mulai meningkat, terutama untuk pembiayaan disektor produktif atau UMKM.

"Kabar tentang perubahan aturan dari OJK untuk menaikan limit pembiayaan produktif menjadi Rp 10 miliar juga sangat memengaruhi minat positif para lender luar negeri," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Entjik juga menjelaskan yang dimaksud dengan lender perorangan luar negeri, yakni para pengusaha individu di luar negeri yang sudah terbiasa bermain di bidang investasi. Biasanya mereka bertujuan untuk memperoleh gain yang bagus atas funding yang diinvestasikan.

Mengenai mekanisme penyaluran pendanaan, Entjik menerangkan lender luar negeri awalnya membuka rekening di bank dalam negeri. Tentunya bank dalam negeri akan mengecek pemilik rekening tersebut sesuai peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

"Jika pengecekan tersebut clear, lender individu kemudian akan membuka Rekening Dana Lender (RDL) sebagai sarana penyaluran untuk Investasi mereka di fintechlending," tuturnya.

Melihat tren saat ini, Entjik menyampaikan AFPI memperkirakan lender perorangan luar negeri akan terus meningkat ke depannya. Hal itu seiring dengan masih besar dan luasnya pangsa pasar industri fintech lending Indonesia.

"Tentunya, nanti akan diikuti oleh peningkatan lender institusi dari luar negeri," katanya.

Sementara itu, Entjik turut angkat bicara terkait adanya potensi kejahatan keuangan, seperti money laundry, seiring dengan meningkatnya lender perorangan dari luar negeri. Dia menjelaskan pengetatan tentang money laundry sebenarnya sudah dilakukan fintech lending dengan merujuk aturan OJK dan PPATK dalam hal APU PPT.

"Hal itu tentunya wajib dipatuhi kami," ujar Entjik.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri fintech peer to peer (P2P) lending tampaknya makin menarik perhatian lender dari luar negeri. Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan hal itu salah satunya disebabkan pangsa pasar fintech lending yang masih besar di Indonesia.

"Selain itu, ada faktor bunga yang dikenakan ke borrower tinggi sehingga imbal hasil yang didapatkan juga menjanjikan," ujarnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Meskipun demikian, Heru menilai bunga yang dikenakan fintech lending semestinya tidak besar jika dibandingkan bunga perbankan konvensional. Menurutnya, bunga yang dikenakan fintech lending Indonesia begitu tinggi dibandingkan fintech lending di luar negeri.

"Sebut saja, di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, bunga di sana tergantung kesepakatan antara lender dan borrower, bahkan semacam dilelang. Borrower bisa memilih meminjam dari lender berdasar tenor, bunga, dan syarat peminjaman," tuturnya.

Heru menerangkan bunga yang dikenakan rata-rata fintech lending di luar negeri itu bergerak antara 6%-36% dalam setahun atau sama dengan bunga meminjam di bank. Namun, dia bilang fintech lending Indonesia sangat tinggi atau bisa mencapai 108% setahun.

"Tentu sudah tergolong rentenir. Selain itu, makin tinggi bunga, maka gagal bayar akan makin tinggi juga," ucapnya.

Atas dasar hal itu, Heru menyebut bisa saja lender luar negeri, termasuk perorangan, meminjam di negaranya sendiri, kemudian uang mereka dipinjamkan lagi ke peminjam di Indonesia lewat fintech lending. Menurutnya, hal itu saja sudah untung bagi para lender luar negeri.

Heru juga menyampaikan fintech lending harus tetap waspada dengan maraknya pendanaan dari lender luar negeri. Sebab, bukan tak mungkin uang tersebut bisa saja terindikasi money laundry.

"Jadi, fintech P2P lending harus waspada apabila dapat pendanaan besar dari luar negeri. Sebab, bisa saja itu money laundry," kata Heru.

Sebagai informasi, data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 sebanyak 651, dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Adapun per Mei 2023, sebanyak 196, dengan nilai outstanding Rp 683 miliar. Per April 2024, ada 167 entitas, dengan nilai outstanding pinjaman Rp 1,63 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri fintech peer to peer (P2P) lending tampaknya makin menarik perhatian lender dari luar negeri.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 sebanyak 651 dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Tahun lalu, pada periode yang sama hanya mencapai 196 dengan nilai outstanding Rp 683 miliar.

Sementara, jika dibandingkan kinerja bulan sebelumnya, per April 2024, ada 167 entitas, dengan nilai outstanding pinjaman Rp 1,63 triliun.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai salah satu faktor penyebab tertariknya lender luar negeri karena memang fintech P2P lending Indonesia menawarkan bunga investasi lebih besar dibandingkan fintech P2P lending di luar negeri.

"Jika dibandingkan dengan beberapa fintech P2P lending di Eropa dan Amerika Serikat, biasanya memberikan imbal manfaat di kisaran 12%-17% per tahun. Namun, fintech P2P lending Indonesia bisa menawarkan imbal hasil lebih dari 20%," ujarnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Nailul menambahkan jika melihat aturan bunga maksimal 0,3% per hari yang dikenakan ke borrower, tentu hitungannya per 90 hari bisa mencapai lebih dari 27%. Dia bilang kemungkinan imbal hasil bagi lender bisa setengahnya untuk 90 hari.

"Jadi, bisa karena bunga manfaat yang lebih tinggi. Cukup besar dalam hal return investasi. Bahkan, fintech P2P lending yang ilegal, bunga investasinya bisa mencapai 10% per bulan," ungkapnya.

Nailul juga mengatakan faktor isu juga bisa memengaruhi minat lender luar negeri untuk menyalurkan pendanaan di fintech P2P lending Indonesia. Dia mencontohkan pada periode 2022-2023, memang lender luar negeri cukup sepi karena saat itu isu negatif fintech P2P lending sangat kencang.

"Namun, ketika isu fintech lending yang negatif itu mereda, lender luar negeri akan balik lagi berinvestasi," kata Nailul.

Dalam menggaet lender luar negeri, Nailul mengatakan biasanya fintech lending akan mencari sendiri lender dari luar negeri yang berminat untuk mendanai lewat platform mereka. Selain itu, fintech lending akan mencari lender luar negeri yang sudah paham dengan iklim teknologi di Indonesia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran menyatakan tak memiliki pemberi pinjaman (lender) baik perorangan maupun institusi dari luar negeri saat ini.

CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menyebut tak adanya lender dari luar negeri karena bunga mereka ekspektasinya tinggi.

"Ditambah, mereka perlu hedging cost untuk currency mereka. Jadi, enggak masuk di Akseleran. Saat ini, kami juga fokusnya hanya lender lokal," ujarnya kepada Kontan, Senin (29/7).

Ivan menerangkan saat ini hanya ada lender individu warga negara asing yang bekerja atau berdomisili di Indonesia saja. Dia menyebut jumlahnya hanya beberapa orang saja.

"Kecil sekali, bahkan porsinya tak sampai 0,1%," katanya.

Ivan juga mengatakan trennya saat ini institusi yang lebih dominan menjadi pemberi dana di platform Akseleran ketimbang perorangan.

Meskipun demikian, Ivan menyampaikan pihaknya terus membuka kesempatan bagi lender retail atau perorangan untuk menjadi lender di platform Akseleran. Sebab, Akseleran punya visi membuat inklusi keuangan, bukan hanya di sisi borrower, melainkan dari di sisi lender juga.

Oleh karena itu, dia bilang pihaknya akan terus fokus menjaga kualitas pinjaman dengan baik dengan tingkat TKB90 sebesar 99% lebih. Dengan demikian, bisa meningkatkan kepercayaan bagi para lender.

Sebagai informasi, data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 sebanyak 651, dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun.

Adapun per Mei 2023, sebanyak 196, dengan nilai outstanding Rp 683 miliar. Per April 2024, ada 167 entitas, dengan nilai outstanding pinjaman Rp 1,63 triliun.