Reporter: Nadya Zahira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan kembali menurunkan bunga pinjaman industri fintech peer to peer(P2P) lending pada tahun depan, di mana konsumtif menjadi 0,2%, sedangkan produktif masih 0,1%.

Adapun OJK telah menurunkan bunga pada tahun ini menjadi 0,3% untuk konsumtif dan 0,1% untuk produktif.

Namun, penurunan bunga ini disebut akan berdampak ke imbal hasil yang akan didapatkan oleh lender atau pemberi pinjaman untuk fintech lending.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai bahwa dengan adanya penurunan bunga tersebut maka akan berpengaruh dari sisi pendapatan lender, khususnya bagi individu.

“Jadi memang dari sisi lender, akan berkurang pendapatannya, karena ada penurunan bunga. Otomatis, imbal hasil lender pasti akan ikut turun. Penurunan tersebut memperlambat dari sisi supply dana. Pasalnya, dana yang di-supply merupakan dana lender," kata Nailul kepada KONTAN, Minggu (20/10).

Menurut dia, ketika ada masalah pada supplydana, kemungkinan besar dapat mempengaruhi tingkat penyaluran yang bisa saja menjadi menyusut. Sebab, pasarfintech lendingitu berbentuktwo-sided market.

“Terlebih, pasar fintech P2P lending berbentuk two-sided market, di mana, perubahan di sisiborrowerpasti mempengaruhi sisi lender. Ketika bunga sisi borrower turun, manfaat dari sisi lender juga pasti akan turun,” kata dia.

Nailul mengatakan, ketika lender berkurang minatnya untuk mendanai borrower, maka pasokan penyaluran akan berkurang juga. Hal inilah yang sangat berbahaya bagi kinerja keuangan industri fintech P2P lending.

“Dengan begitu, fintech P2P lending bisa berkurang penyalurannya, terutama dari sisi lender individu atau ritel yang semakin rendah porsinya,” kata dia.

Meskipun demikian, Nailul beranggapan bagi lender institusi perbankan, kemungkinan tidak menjadi masalah dengan adanya penurunan bunga tersebut. Sebab, mereka bisa memanfaatkan keuntungan nonmaterial, seperti data pengguna yang bisa di-approachmenjadi nasabah dan lain sebagainya.

"Jadi, masih ada untung yang lebihnya untuk lender institusi, khususnya perbankan," kata Nailul.

Di samping itu, ia menilai pada jangka pendek penurunan suku bunga tersebut akan merugikan industri fintech P2P lending, namun dalam jangka menengah dan panjang bisa jadi menguntungkan, karena ada equilibrium baru yang disebabkan oleh risiko yang turun.

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat perputaran uang dari judi online sejak 2017 sudah mencapai Rp517 triliun. Sedangkan sepanjang 2023 saja angkanya berada di posisi Rp327 triliun.

Data tersebut berdasarkan rilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di mana terdapat lebih dari 168 juta transaksi judi online dengan akumulasi dana mencapai Rp327 triliun pada 2023.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menyebut, nilai jumbo perputaran uang judi online sangat mengkhawatirkan lantaran berdampak buruk bagi digital trust dan perekonomian nasional.

?Sejak tahun 2017, akumulasi perputaran dana judi online mencapai Rp517 triliun. Angka ini sangat mengkhawatirkan mengingat dampaknya terhadap digital trust dan perekonomian kita,? ujar Pandu melalui keterangan pers, Kamis (12/9/2024).

Pihaknya menyadari adanya kekhawatiran terkait penggunaan pinjaman online (pinjol), terutama dari platform ilegal, untuk mendanai aktivitas judi online.

Menurut dia, pinjol yang tidak teregulasi atau ilegal sering kali menawarkan proses pinjaman yang sangat cepat dan mudah tanpa memeriksa kemampuan bayar peminjam, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh individu yang terlibat dalam penipuan judi online.

?AFTECH ingin menegaskan kembali bahwa menjaga integritas industri fintech dan pelindungan konsumen adalah prioritas utama kami. Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan layanan fintech untuk tujuan ilegal,? paparnya.

Pandu mencatat, judi online menjadi tantangan besar bagi industri fintech yang tengah mengalami pertumbuhan. Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan literasi keuangan.

Terutama mendukung kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak regulator lainnya termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penegak hukum untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan platform digital dan sistem pembayaran untuk judi online.

?Kolaborasi ini mencakup pelaporan aktivitas mencurigakan, serta pembaruan regulasi dan kebijakan yang relevan untuk menjaga ekosistem digital yang aman, dan tentu saja bertujuan untuk melindungi ekosistem fintech dari penyalahgunaan oleh pelaku penipuan judi online,? imbuhnya.

Lanjut Pandu mengatakan, pihaknya mendorong anggota melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran pendanaan kepada pengguna, seperti penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk melakukan analisis risiko secara lebih akurat dalam menilai kelayakan kredit calon peminjam.

?Solusi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dapat membantu platform pinjaman online dalam menganalisis perilaku peminjam dan mendeteksi adanya penyalahgunaan pinjaman untuk aktivitas ilegal seperti judi online,? ucapnya.

?Teknologi ini memungkinkan platform untuk memantau pola transaksi secara real-time, memberikan alarm terhadap aktivitas mencurigakan, dan membantu mencegah peminjaman oleh individu yang berisiko terlibat dalam perjudian,? pungkas Pandu.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan sejumlah upaya untuk mencapai target penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending kepada sektor produktif atau UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan target pendanaan fintech lending kepada sektor produktif dan UMKM sebesar 50% hingga 70% pada 2028.

Hal itu tertuang dalam roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023–2028.

Agusman menyampaikan salah satu upayanya adalah mendukung relaksasi batas maksimum pembiayaan melalui regulasi. Adapun OJK berencana untuk menaikkan batas maksimum pembiayaan produktif menjadi Rp 10 miliar dari Rp 2 miliar.

"Selain itu, melakukan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM dan optimalisasi program sinergi untuk mendorong pembiayaan ke luar Jawa," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Sebagai informasi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pinjaman fintech P2P lending ke sektor produktif terus menurun.

Adapun per Februari 2024, nilai penyaluran pinjaman ke sektor produktif per Februari 2024 mencapai Rp 9,09 triliun. Nilai itu memakan porsi sebesar 43,52% dari total penyaluran pinjaman fintech lending.

Penyaluran pinjaman ke sektor produktif tercatat menurun menjadi Rp 7,65 triliun per Maret 2024. Nilai itu hanya memakan porsi sebesar 33,61%. Penyaluran pinjaman terus menurun menjadi Rp 6,9 triliun per April 2024 atau memakan porsi sebesar 31,86%.

Terbaru, penyaluran pinjaman ke sektor produktif kembali menurun menjadi Rp 7,77 triliun pe Mei 2024. Nilai itu memakan porsi sebesar 30,61%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri fintech peer to peer (P2P) lending tampaknya makin menarik perhatian lender dari luar negeri. Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan hal itu salah satunya disebabkan pangsa pasar fintech lending yang masih besar di Indonesia.

"Selain itu, ada faktor bunga yang dikenakan ke borrower tinggi sehingga imbal hasil yang didapatkan juga menjanjikan," ujarnya kepada Kontan, Minggu (4/8).

Meskipun demikian, Heru menilai bunga yang dikenakan fintech lending semestinya tidak besar jika dibandingkan bunga perbankan konvensional. Menurutnya, bunga yang dikenakan fintech lending Indonesia begitu tinggi dibandingkan fintech lending di luar negeri.

"Sebut saja, di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, bunga di sana tergantung kesepakatan antara lender dan borrower, bahkan semacam dilelang. Borrower bisa memilih meminjam dari lender berdasar tenor, bunga, dan syarat peminjaman," tuturnya.

Heru menerangkan bunga yang dikenakan rata-rata fintech lending di luar negeri itu bergerak antara 6%-36% dalam setahun atau sama dengan bunga meminjam di bank. Namun, dia bilang fintech lending Indonesia sangat tinggi atau bisa mencapai 108% setahun.

"Tentu sudah tergolong rentenir. Selain itu, makin tinggi bunga, maka gagal bayar akan makin tinggi juga," ucapnya.

Atas dasar hal itu, Heru menyebut bisa saja lender luar negeri, termasuk perorangan, meminjam di negaranya sendiri, kemudian uang mereka dipinjamkan lagi ke peminjam di Indonesia lewat fintech lending. Menurutnya, hal itu saja sudah untung bagi para lender luar negeri.

Heru juga menyampaikan fintech lending harus tetap waspada dengan maraknya pendanaan dari lender luar negeri. Sebab, bukan tak mungkin uang tersebut bisa saja terindikasi money laundry.

"Jadi, fintech P2P lending harus waspada apabila dapat pendanaan besar dari luar negeri. Sebab, bisa saja itu money laundry," kata Heru.

Sebagai informasi, data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pemberi pinjaman (lender) fintech peer to peer (P2P) lending dari luar negeri berdasarkan entitas perorangan naik drastis per Mei 2024 sebanyak 651, dengan nilai outstanding Rp 1,88 triliun. Adapun per Mei 2023, sebanyak 196, dengan nilai outstanding Rp 683 miliar. Per April 2024, ada 167 entitas, dengan nilai outstanding pinjaman Rp 1,63 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata, menekankan peran krusial kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam merevolusi industri pembayaran digital. Dia mengatakan salah satu kontribusi signifikan AI dalam pembayaran digital adalah untuk menekan angka penipuan.

"AI bisa membantu menurunkan tingkat fraud, (kemudian) bagaimana AI bisa mendeteksi perilaku-perilaku yang mungkin berkaitan dengan penipuan terhadap masyarakat," kata Budi dalam diskusi Casual Talk: Digital Payment Infinity pada Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI KKI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2024.

Budi menjelaskan, melalui algoritma canggih, AI mampu mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan memberikan peringatan dini. Selain itu, AI juga memperkaya layanan pelanggan dengan kehadiran chatbot yang mampu menjawab pertanyaan pengguna secara real-time dan akurat. "Inovasinya (AI) luas dan update," katanya.

Budi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara perbankan dan fintech dalam mendorong adopsi pembayaran digital, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Budi menjelaskan dengan adanya sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), UMKM dapat dengan mudah menerima pembayaran secara digital tanpa perlu repot membawa uang tunai ke bank.

Budi juga mengatakan pelaku UMKM tak perlu khawatir soal biaya transaksi yang ditimbulkan dari pembayaran digital. "Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan di mana untuk UMKM yang mikro dan kecil itu biaya transaksinya nol," katanya.

Budi mengajak pelaku UMKM mulai membiasakan pembayaran digital untuk menunjang kegiatan ekonomi. Selain itu, pembayaran digital yang telah ditingkatkan dengan AI bisa mencegah pelaku usaha dari dampak negatif kegiatan transaksi. "Jadi yang dilihat adalah ini jauh lebih penguntungan dan lebih gampang, dan kosnya menjadi lebih rendah buat mereka," kata Budi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh 19 warga negara terkait praktik pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) lending. Kasasi dengan nomor perkara 1206 K/PDT/2024 ini merupakan kelanjutan dari gugatan yang diajukan sejak 2021.

Dalam gugatan tersebut, para penggugat menuntut Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat peraturan serta memperkuat pengawasan guna menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik putusan MA ini.

Direktur Eksekutif AFPI Yasmine Meylia Sembiring mengatakan putusan tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan perlindungan konsumen. "Selain itu, guna memperkuat tata kelola industri fintech lending," ujarnya kepada Kontan, Kamis (25/7).

Yasmine menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat fintech lending. Ia juga menegaskan bahwa AFPI akan terus mendorong penyempurnaan peraturan dan penegakan praktik bisnis sesuai Good Corporate Governance (GCG).

AFPI mengimbau seluruh penyelenggara fintech lending untuk mengutamakan perlindungan konsumen sesuai dengan POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, AFPI terus bersinergi dengan OJK dan lembaga terkait lainnya untuk memerangi pinjaman online ilegal.

Yasmine juga berharap integrasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat membantu penyelenggara fintech lending dalam melakukan penilaian kredit yang lebih akurat, mengelola risiko kredit, dan meningkatkan kualitas layanan.

Dengan putusan MA ini, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2022 dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 7 Juni 2023 yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dibatalkan.

MA menghukum pemerintah untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, serta mengembangkan sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri fintech peer to peer (P2P) lending mencatatkan peningkatan laba yang signifikan per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa laba industri fintech lending mencapai Rp 277,02 miliar pada Mei 2024, meningkat hampir 59,45% dari Rp 173,73 miliar pada April 2024.

"Penurunan laba yang dialami pada awal tahun berbalik dengan peningkatan penyaluran pendanaan bulanan," ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Pada awal tahun, industri fintech P2P lending mengalami kerugian yang cukup besar.

Pada Januari 2024, kerugian mencapai Rp 135,57 miliar, berkurang menjadi Rp 97,53 miliar pada Februari, dan menurun lagi menjadi Rp 27,30 miliar pada Maret. Keadaan mulai membaik pada April 2024, dengan industri mencatatkan laba sebesar Rp 173,73 miliar.

Salah satu pemain utama di industri ini, PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran, menargetkan laba sebesar Rp 18-Rp 20 miliar sepanjang tahun 2024.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, optimistis dapat mencapai target tersebut dengan menurunkan biaya operasional hampir 40% dibandingkan tahun lalu dan meningkatkan pendapatan.

"Penyaluran pinjaman kami per Juni tercatat sekitar Rp 1,45 triliun, naik sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kami menargetkan penyaluran pinjaman mencapai Rp 3,4 triliun tahun ini," jelas Ivan pada Kamis (18/7).

Sementara itu, Modalku, salah satu platform fintech P2P lending lainnya, fokus mencapai profitabilitas dengan pendapatan yang stabil selama semester pertama 2024.

Arthur Adisusanto, Country Head Modalku Indonesia, mengungkapkan bahwa Modalku telah menyalurkan lebih dari Rp 61 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

"Tahun ini kami berharap mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dan lebih baik dibanding tahun lalu, sambil menjaga kualitas portofolio pendanaan," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Modalku juga akan memprioritaskan beberapa industri UMKM seperti perdagangan besar dan eceran, manufaktur dan daur ulang, serta supplier alat kesehatan, akomodasi dan layanan makanan, dan industri hiburan.

Mereka terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menyediakan solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM, serta mengevaluasi peluang ekspansi cabang untuk distribusi pendanaan yang lebih merata.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) angkat bicara terkait pemberitaan yang menyebut adanya indikasi penggunaan akun e-wallet serta inovasi sistem pembayaran lainnya untuk digunakan judi online.

Mengenai hal itu, Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, AFTECH bersama anggota, khususnya pada klaster sistem pembayaran, berkomitmen untuk terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaan guna mengantisipasi adanya aktivitas judi online.

Pandu menyampaikan salah satu upayanya, yaitu penerapan teknologi Fraud Detection System (FDS) sebagai infrastruktur di perusahaan dompet digital.

"Teknologi itu menjadi upaya dalam mendeteksi akun-akun dengan pola transaksi keuangan mencurigakan, termasuk judi online," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (2/7).

Sesuai dengan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Bank Indonesia, Pandu menyebut pelaku industri juga secara aktif terus memonitor dan menutup akun akun dompet digital yang terindikasi perjudian online.

Sementara itu, Pandu menerangkan sebagai penyedia jasa pembayaran digital, model bisnis tersebut melakukan serangkaian prosedur dalam menjalankan kerja sama dengan pihak pengguna.

"Salah satunya, yakni proses asesmen berupa Know Your Business (KYB) sesuai standar prosedur operasional KYB yang ditetapkan untuk mengetahui identitas dan kegiatan usaha pengguna, pihak ketiga, maupun penyelenggara lain yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran," ucapnya.

Pandu menerangkan KYB dilakukan oleh penyelenggara pada saat awal kerja sama dengan pengguna, pihak ketiga, maupun penyelenggara lain, dan wajib menjadi prasyarat dalam pemberian layanan jasa pembayaran, termasuk melalui proses verifikasi tatap muka dan video call.

Pandu juga menyampaikan AFTECH akan terus memastikan berada di garis depan dalam mendukung pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan aman, termasuk dalam memerangi judi online.

Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 triliun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik judi online pada kenyataannya masih marak terjadi di Indonesia. Mengenai hal itu, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) turut angkat bicara terkait fenomena tersebut.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, AFTECH mendukung penuh seluruh inisiasi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas aktivitas ilegal tersebut.

Dia bilang AFTECH secara tegas menyatakan melawan seluruh praktik dan aktivitas yang berkaitan dengan judi online, termasuk keterlibatan di dalam ekosistem keuangan digital.

"Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku industri fintech di Indonesia, AFTECH terus berkomitmen mendorong perkembangan industri yang aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan serta bertanggung jawab. Khususnya, mendorong pelaku industri untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi praktik judi online," ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (2/7).

Pandu mengatakan AFTECH bersama anggota menerapkan sejumlah upaya untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

Dalam hal adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan layanan fintech terkait aktivitas dan transaksi judi online, Pandu menerangkan AFTECH terus secara konsisten mendorong dan memperkuat implementasi tata kelola bagi seluruh perusahaan fintech. Ditambah memperkuat kepatuhan terhadap Kode Etik yang telah diterbitkan oleh asosiasi.

"Selain itu, memperkuat kepatuhan dari peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," tuturnya.

Dalam menjalankan operasional perusahaan, Pandu mengatakan AFTECH terus memberikan imbauan kepada seluruh anggota agar memperbaiki dan memperkuat kondisi industri melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance,Risk Management, and Compliance/GRC), yang tujuan akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dengan meliputi aspek strategi bisnis, business continuity plan, pelindungan konsumen, manajemen risiko, perlindungan data, pengelolaan fraud serta anti pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme (APU dan PPT).

Pandu menambahkan AFTECH terus mendorong anggotanya untuk secara konsisten melakukan peningkatan edukasi dan literasi terkait penggunaan produk dan layanan fintech yang tepat guna.

"Sejatinya, inovasi digital pada sektor keuangan memberikan dampak yang positif dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu menjadi upaya bersama untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman dari produk dan layanan fintech lending untuk tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk bertransaksi judi online," ucap Pandu.

Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 triliun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.