TEMPO.CO, Jakarta - Masalah anggaran makan bergizi gratis per porsi menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini setelah tersiar kabarTim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mempertimbangkan memangkas anggaran dari rencana Rp 15 ribu per porsi menjadi Rp 9 ribu atau Rp 7.500 per porsi.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Dengan asumsi per porsi sebesar Rp 15 ribu dan diberikan selama 264 hari dalam setahun, jumlah siswa yang dapat terjangkau oleh program ini hanya 17,9 juta.

Adapun bila per porsi Rp 9 ribu, program yang digagas oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tersebut bisa dinikmati oleh 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau hampir 36 juta siswa jika per porsinya dihargai Rp 7.500.

Besaran anggaran per porsi makan bergizi gratis jauh lebih kecil dibanding dengan anggaran konsumsi rapat para pejabat. Kementerian Keuangan telah menetapkan standar biaya konsumsi untuk rapat bagi seluruh pejabat di Indonesia, termasuk para menteri dan pejabat di pemerintahan daerah.

Aturan mengenai standar biaya konsumsi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Peraturan ini mencakup besaran biaya maksimal atau estimasi yang akan diterima oleh PNS saat menjalankan tugasnya, termasuk saat menghadiri rapat.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa para pejabat setingkat menteri berhak mendapatkan jatah konsumsi dengan harga patokan paling tinggi mencapai Rp 159.000 per orang dalam sekali rapat.

Total biaya konsumsi per orang tersebut dibagi menjadi dua item. Pertama, biaya konsumsi makan berat dengan biaya maksimal Rp 110.000, dan kedua biaya makanan ringan atau snack dengan pagu paling mahal Rp 49.000.