Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(ily/hns)

JAKARTA, investor.id – Serapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per akhir Oktober 2024 baru mencapai 61,67% atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 45,42 triliun. Realisasi penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari prognosa di akhir Oktober 2024 yang mencapai 71,68%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengatakan dari serapan anggaran tersebut berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi Rp 3,98 triliun (88,07%) dari pagu Rp 4,52 triliun, belanja barang terserap Rp 11,93 triliun (62,41%) dari pagu Rp 19,12 triliun dan terakhir belanja modal terealisasi Rp 12,1 triliun (55,55%) dari pagu Rp 21,79 triliun.

KEBOCORAN anggaran di negeri ini bukanlah isu baru. Persoalan laten pengelolaan anggaran negara itu terjadi hampir di seluruh tingkatan pemerintahan. Belakangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali membongkar modus yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencurangi anggaran. Modus itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Hasil pengawasan BPKP pada 2023 menunjukkan lebih dari separuh perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien. Angkanya sangat tinggi, mencapai total rata-rata 53,95%. Nilai total ketidakefisienan tersebut melebihi Rp141 triliun.

Ketidakefektifan pengelolaan anggaran inilah yang membuka celah kebocoran anggaran, yang menurut BPKP modusnya tidak berubah sejak puluhan tahun silam. Meskipun beragam sistem dibangun, modus pencurian uang negara lewat penganggaran ternyata masih bisa dilakukan.

Modus pertama yang dilakukan pemda ialah manipulasi perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini yang paling banyak ditemukan BPKP. Modus lainnya ialah suap dan gratifikasi, nepotisme, serta kroniisme dalam perizinan. Selain itu, ada modus yang memanfaatkan diskresi kebijakan. Modus ini kerap dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian, modus penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa pun masih dipakai para pelaku rasuah.

Modus berikutnya ialah pungutan liar dalam pemberian izin serta manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Ini juga masih marak dilakukan oknum-oknum yang gemar menggerogoti uang rakyat.

Buruknya pengelolaan anggaran daerah juga tecermin dari minimnya jumlah pemda yang melakukan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai. Hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi yang sudah melakukan itu. Sisanya yang 91% tidak masuk kategori memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

Data tersebut jelas menggambarkan buruknya sistem dalam tata kelola anggaran. Seakan para pengguna kuasa anggaran ini enggan untuk berbenah, atau memang sengaja tidak ingin berbenah karena menganggap celah itu sebagai ladang keuntungan mereka.

Persoalan laten kebocoran anggaran ini menjadi penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Padahal beragam sistem telah dibangun. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik bahkan telah diterapkan di hampir semua lembaga pemerintahan. Pun, sejumlah lembaga turut melakukan pendampingan dalam pembenahan tata kelola anggaran pemda, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga auditor.

Namun, nyatanya kebocoran tetap tidak bisa dihindarkan. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK ataupun kejaksaan ternyata justru dilakukan dengan mengakali sistem e-katalog dan e-procurement lewat cara persekongkolan. Para pelaku telah menyepakati harga dan sudah ada pemenangnya.

Sebagus apa pun sistem dibangun, tampaknya para pencuri anggaran tetap menemukan celah untuk mengakalinya. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen Presiden kedelapan RI tersebut untuk mengatasi kebocoran anggaran di berbagai level, yang ia ungkapkan saat pidato pelantikan, sangat ditunggu realisasinya.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya sepenuhnya untuk rakyat terus-terusan disodet oleh oknum-oknum culas demi memperkaya diri dan kelompoknya semata. Jangan ada lagi inefisiensi, celah penyimpangan, dan ruang patgulipat, karena sesungguhnya semua dana APBN harus terserap untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar, berharap ada tambahan anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) senilai Rp 100 triliun pada 2025.

Menurut Muhaimin, harapan itu sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin melakukan efisiensi anggaran negara dari berbagai kebocoran.

"Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan napas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita," ujar Muhaimin di acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (8/11/2024).

"Kita berharap ini (efisiensi) sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun. Amin," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu lantas menjelaskan bahwa salah satu prioritas program di era Presiden Prabowo adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah menargetkan bisa menekan angka kemiskinan sampai 0 persen pada 2029 mendatang.

Muhaimin menyebut target itu bisa dicapai jika semua pihak mendukung tersalurnya bansos secara tepat sasaran.

"Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan, khususnya kepada saya, untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri," tutur Muhaimin.

"Kita memiliki cara untuk memakmurkan masyarakat melalui, yang pertama tentu pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Yang kedua sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga adalah pembangunan manusia," tambah mantan Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sudah dianggarkan Rp 504,7 triliun

Adapun besaran anggaran bansos untuk 2025 sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebelum masa pemerintahannya berakhir.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan, postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senilai Rp 3.613,1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Di dalamnya, anggaran perlindungan sosial, atau yang sering dianggap sebagai "bansos," akan naik sekitar Rp 8 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 496 triliun.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disediakan anggaran bansos lebih dari Rp 500 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, anggaran pendidikan dialokasikan di level minimal sesuai perintah konstitusi, yakni 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 722,6 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Jokowi berujar, anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata dia.

Lalu, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara, lebih besar dari anggaran ketahanan pangan yang direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun, tetapi lebih kecil dari anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun.

Jokowi mengatakan, besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada 2025 bakal dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Di samping itu, pemerintah merancang anggaran transfer ke daerah senilai Rp 919,9 triliun untuk 2025.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun," ujar eks Wali Kota Solo itu.

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menyelamatkan uang negara. Ajakan itu tersebut harus dijalankan dengan cara-cara persuasif.

Akan tetapi, jika ada pihak yang tidak menjalankannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kepala negara akan mengambil tindakan tegas.

“Secara umum saja presiden menyampaikan bahwa ada laporan-laporan yang seharusnya bisa dilakukan penghematan efisiensi uang negara. Itu poin utamanya, dan meminta agar kita semua berhemat,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut dia, Prabowo juga terus menekankan pentingnya merealisasikan program-program kerja secara efektif dan efisien. Melalui upaya tersebut, potensi aset yang dimiliki pemerintah dapat lebih dihemat.

Dalam pengarahannya, kata Bima Arya, Prabowo mengajak semua pihak untuk berfokus pada kepentingan rakyat. Seluruh anggaran yang bersumber dari negara harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seluruh jajaran meliputi TNI-Polri dan pihak terkait didorong untuk solid dan bersatu dalam mengawal semua program agar sampai kepada masyarakat.

Di samping itu, presiden juga meminta agar acara-acara seremonial lebih diminimalkan. Sebaliknya, kegiatan substansial seperti penanganan stunting agar lebih dioptimalkan.

Presiden juga memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan. “Jadi presiden sampaikan bahwa kita semua dibiayai uang rakyat, jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran,” ujar Bima Arya.

(Ahmad Islamy Jamil)