REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan belum ada kesimpulan terkait biaya untuk seporsi makanan dalam program makan bergizi gratis. Kesimpulan yang sudah dapat dipastikan baru sekadar alokasi anggaran untuk program itu pada 2025.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Namun, hingga saat ini biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan masih belum ditentukan.

"Yang jelas anggaran yang tersedia 2025, Rp 71 triliun. Kami akan optimalkan ini," kata dia di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Ihwal isu mengenai biaya Rp 7.500 untuk seporsi makanan gratis itu, Hasan mengatakan, hingga saat ini masih dirumuskan dengan tim pakar. Artinya, belum ada keputusan terkait harga satu porsi makan bergizi gratis.

Hasan menambahkan, pihaknya juga belum melakukan pembahasan terkait biaya satu porsi makan bergizi gratis. Termasuk, pembahasan dengan Heriyanto Irawan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan bergizi gratis.

"Saya ingin menyampaikan tidak ada pembahasan di Tim Sinkronisasi (dengan Heriyanto). Ini riset sedang jalan, belum ada satu pun yang bisa kami ambil kesimpulan, selain Rp 71 triliun," kata dia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami, tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Pasalnya, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis hingga hari ini, selain kepastian besaran anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan program itu pada 2025.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan. Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai proyek percontohan atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.

"Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macam ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti, harga setelah itu," kata Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah rumor yang mengatakan alokasi Rp 7.500 per anak untuk program makan bergizi gratis. Gibran menjelaskan saat ini tim masih mengkaji dan menguji coba pelaksanaan program itu dengan biaya Rp 15 ribu per orang.

"Selama ini uji cobanya Rp15 ribu. Tunggu saja kepastiannya ya," kata Gibran.

Sebelumnya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran juga membantah kabar yang menyebut anggaran makan bergizi gratis Rp 7.500,00 dan menegaskan itu sebatas rumor. Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, menjelaskan bahwa Tim Sinkronisasi tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai alokasi anggaran untuk makan siang gratis.

Hasan Nasbi menduga kabar itu muncul dari pernyataan seorang ekonom yang di hadapan publik pernah mengklaim diajak berdiskusi mengenai program prioritas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut, bukan statemen resmi dari tim," kata Hasan.

Saat ini, kata dia, tim bersama para pakar masih menggodok menu-menu bergizi untuk program tersebut. "Jadi, ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi," kata dia.

Terkait dengan biaya yang dialokasikan, Hasan menyebut pihaknya juga masih menerima masukan dari berbagai pakar. Usulan-usulan itu pun masih didalami dan dikaji. "Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan sebab yang menjadi tolok ukur adalah ketercukupan gizi," kata dia.

Hasan juga menyebut tim saat ini juga mempertimbangkan keberagaman sumber pangan di berbagai daerah sehingga kemungkinan menu-menu makan siang bergizi gratis berbeda tergantung pada daerahnya. Ia menegaskan bahwa ketercukupan gizi yang menjadi acuan utama tim dalam menyusun menu-menu itu juga mempertimbangkan ketersediaan bahan pangan di daerah sasaran.

"Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga, tentu juga akan berbeda-beda nilainya," kata Hasan.