REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan belum ada kesimpulan terkait biaya untuk seporsi makanan dalam program makan bergizi gratis. Kesimpulan yang sudah dapat dipastikan baru sekadar alokasi anggaran untuk program itu pada 2025.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Namun, hingga saat ini biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan masih belum ditentukan.

"Yang jelas anggaran yang tersedia 2025, Rp 71 triliun. Kami akan optimalkan ini," kata dia di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Ihwal isu mengenai biaya Rp 7.500 untuk seporsi makanan gratis itu, Hasan mengatakan, hingga saat ini masih dirumuskan dengan tim pakar. Artinya, belum ada keputusan terkait harga satu porsi makan bergizi gratis.

Hasan menambahkan, pihaknya juga belum melakukan pembahasan terkait biaya satu porsi makan bergizi gratis. Termasuk, pembahasan dengan Heriyanto Irawan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan bergizi gratis.

"Saya ingin menyampaikan tidak ada pembahasan di Tim Sinkronisasi (dengan Heriyanto). Ini riset sedang jalan, belum ada satu pun yang bisa kami ambil kesimpulan, selain Rp 71 triliun," kata dia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami, tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Pasalnya, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis hingga hari ini, selain kepastian besaran anggaran Rp 71 triliun untuk menjalankan program itu pada 2025.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan. Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai proyek percontohan atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.

"Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macam ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti, harga setelah itu," kata Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program makan bergizi gratis yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan beberapa hari belakangan. Pasalnya, anggaran untuk satu porsi makanan gratis dalam program itu dirumorkan dipangkas menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya Rp 15 ribu.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi tegas membantah spekulasi yang kini beredar luas di masyarakat. Lantaran sampai sekarang, belum ada kesimpulan terkait besaran biaya yang dibutuhkan untuk seporsi makanan gratis. Meski anggaran yang sudah disepakati untuk menjalankan program itu pada 2025 sebesar Rp 71 triliun

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih langsung memberikan dua pesan kepada tim. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Karena itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kini tengah melakukan riset untuk menjalankan program makan gratis. Riset itu dilakukan sekaligus uji coba di lapangan.

Menurut Hasan, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan.

"Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar dia.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis dengan target siswa SD, SMP, SMA, dan ibu hamil, itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Menurut dia, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

Ia menambahkan, uji coba itu dilakukan dengan menyediakan makan bergizi gratis untuk minimal 3.000 siswa di satu satu unit layanan. Unit layanan itu nantinya akan tersebar di setiap provinsi seluruh Indonesia. Bahkan, di satu provinsi mungkin ada lebih dari satu unit layanan.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu. Sebab, pihaknya ingin menekan berbagai intevensi terhadap riset dan uji coba yang tengah dilakukan.

Ia mengeklaim, riset dan uji coba yang kini sedang dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. Mengingat, Prabowo hari ini belum dilantik sebagai presiden. Selain itu, pemerintah juga tidak menganggarkan untuk pelaksanaan riset dan uji coba makan gratis.

"Tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah dan belum ada mata anggarannya di pemerintah untuk tahun ini," kata Hasan tanpa menyebutkan sumber dana yang digunakan.

Ihwal besaran biaya seporsi makanan bergizi, menurut dia, hingga saat ini belum ada kesimpulan. Adapun angka Rp 15 ribu per porsi di awal spekulasi, itu didasarkan pada konsensus di dunia bahwa biaya untuk makanan sekolah atau school meal adalah sekitar USD 1 atau Rp 15 ribu.

"Jadi ini smeacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di Unicef, segala macem ini hanya konsensus dunia saja, tapi ini tantangan awal saja sebagai nilai rujukan awal di dunia. Di India jauh lebih murah," kata dia.

Untuk menentukan besaran harga makanan seporsi di Indonesia, tentu harus didasarkan pada soal ketersediaan pangan di berbagai wikayah. Selain itu, makanan juga harus memiliki ketercukupan gizi. "Nanti harga setelah itu," kata Hasan.

Program Diyakini Berjalan

Hasan menegaskan, program makan bergizi gratis bukan hanya program investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang. Lebih dari itu, makan bergizi gratis merupakan program unggulan Prabowo-Gibran.

"Ini sekaligus juga pertaruhan bagi Prabowo-Gibran. Jadi saya ingin menyampaikan enggak akan ada yang boleh dan bisa main-main soal ini," ujar dia.

Ia memastikan, pihaknya akan berupaya maksimal agar program makan bergizi gratis bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Apalagi, program itu tak lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut dia, makan bergizi gratis pada dasarnya bukan program yang baru di dunia. Banyak negara telah menerapkan program serupa. Bahkan, ada 90 negara yang tergabung dalam program school meal.

"Jadi ini program sudah dilaksanakan di berbagai negara dan terbukti sukses. Kalau neara lain bisa melakukan itu, kita bisa melakukan itu. Kita takkan main-main soal ini. Teman-teman bisa pantau lah ya," kata Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Program makan siang gratis yang dijanjikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, kini menjadi sorotan. Hal itu setelah munculnya isu pemangkasan anggaran untuk besaran harga per porsi makanannya.

Semula, anggaran untuk program makan siang gratis itu direncanakan Rp 15 ribu per porsi. Namun kini beredar kabar anggaran per porsi makanan bagi siswa itu dipotong menjadi Rp 7.500 per porsi.

Salah seorang pedagang warung makanan di Jalan MT Haryono Sindang, Kabupaten Indramayu, Ririn Selamet, menyebutkan, untuk harga makanan Rp 7.500 per porsi di warungnya, bisa mendapatkan nasi dan telur dadar. ‘’Tapi nasinya juga tidak satu porsi, agak kurang,’’ ujar Ririn kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Ririn menyebutkan, satu porsi nasi dijualnya seharga Rp 4.000 per porsi. Begitu pula telur dadar, juga dijual Rp 4.000 per porsi. Karena itu, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka nasinya akan berkurang sedikit dari porsi yang seharusnya. ‘’Ya itu, bisa dapat nasi dan telur dadar, tapi tidak pakai sayur,’’ kata Ririn.

Jikapun tidak menggunakan telur, lanjut Ririn, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka bisa dengan lauk tahu dan tempe. Dia menjual tahu dan tempe seharga Rp 1.000 per potong. ‘’Namun tetap tidak bisa pakai sayur,’’ tukas Ririn.

Seperti diketahui, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran Rp 7.500 tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu. "Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih. Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.

"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.

Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.

"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju menguatkan adanya rencana anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per siswa. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Program makan bergizi gratis diketahui merupakan program unggulan Prabowo-Gibran sekaligus janji politik selama masa kampanye Pilpres 2024.

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan, nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah. Sebab, kata Muhadjir, harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, besaran anggaran untuk makan bergizi gratis akan berbeda setiap daerah. Namun, ia tak membantah ada rencana anggaran untuk makan bergizi gratis jadi Rp 7.500 di daerah tertentu. “Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga mewanti-wanti media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15 ribu per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. "Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua menteri koordinator (menko) Kabinet Indonesia Maju menguatkan adanya rencana anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per siswa. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024). Program makan bergizi gratis diketahui merupakan program unggulan Prabowo-Gibran sekaligus janji politik selama masa kampanye Pilpres 2024.

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan, nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah. Sebab, kata Muhadjir, harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

"Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, besaran anggaran untuk makan bergizi gratis akan berbeda setiap daerah. Namun, ia tak membantah ada rencana anggaran untuk makan bergizi gratis jadi Rp 7.500 di daerah tertentu. “Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis sudah ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. Untuk teknis implementasinya, pemerintah akan membahas lebih lanjut.

“Pertama program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis yang menjadi programnya dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15 ribu per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. "Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Dengan besaran anggaran tersebut, pihaknya juga sudah melibatkan banyak ahli gizi. Meski demikian, pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp 7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis, dinilai cukup. Namun, pemerintah masih menggodok kebijakan terkait makan bergizi gratis ini.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

BACA JUGA:Akhirnya Buka Suara, Zainul Maarif Ceritakan Perbincangannya dengan Presiden Israel

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah, karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," katanya.

Muhadjir juga meminta program yang merupakan besutan pasangan Prabowo gibran ini agar dapat sejalan dengan program yang sudah ada, seperti program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita.

"Supaya berkesinambungan dengan program yang sudah ada. Kita ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makanan tambahan untuk balita. Nanti akan dilihat dari berbagai pihak," ujar Muhadjir.

Isu pemangkasan anggaran program....

Pada kesempatan lain, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis yang menjadi programnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program yang sebelumnya dinamakan program makan siang gratis di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia juga meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. "Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucapnya

Mengenai anggaran, ia menilai besaran Rp 15.000 per porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.