Isu makan bergizi gratis atau makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran yang dipangkas  terus mendapat sorotan publik.

Anggaran makan siang tersebut yang dari semula Rp15.000 per anak kabarnya kembali dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Sejumlah 'pembantu' Presiden Joko Widodo pun buka suara mengenai ramainya isu tersebut.

Pasalnya angka Rp7.500 ini terlalu kecil. Banyak yang takut makanan yang diberikan justru tidak memenuhi standar gizi untuk anak-anak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka Rp7.500 untuk makan siang gratis sudah sangat cukup. Bahkan menurutnya, angka tersebut termasuk besar di beberapa wilayah Indonesia.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7500 sudah sangat besar," kata Muhadjir.

Hal ini juga diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hingga saat ini sebenarnya teknis soal makan siang gratis masih dibahas. Termasuk soal angka Rp7.500 itu pun belum final.

Lagi pula menurut dia, angka tersebut sebenarnya cukup besar jika ditelusuri di berbagai daerah.

"Tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan," kata dia.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman juga angkat suara terkait hal ini. Program makanan siang gratis menurutnya bisa dipenuhi dengan pangan dalam negeri.

"Program bergizi itu komponennya sayur, kita tidak impor. Telur, kita swasembada, daging ayam kita swasembada, ikan kita melimpah," kata dia.

Menurutnya, semua juga sudah dipersiapkan. Bahkan Kementerian yang dia pimpin pun telah menyiapkan dan akan melakukan pengawasan terkait program tersebut.

Program makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming terus mendapat sorotan.

Teranyar yang menjadi sorotan adalah isu terkait program makan siang ini yang anggarannya dipangkas menjadi Rp7.500 per sekali makan.

Banyak yang menyebut angka Rp7.500 untuk makan bukanlah angka yang besar. Bahkan makanan yang kemungkinan disajikan pun dikhawatirkan tidak memenuhi standar.

Menteri koordinator Bidang Perekenomoan Airlagga Hartarto menanggapi isu pemangkasn anggaran makan siang gratis tersebut.

Menurut dia, teknis soal anggaran makan siang ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan yang lebih detail. Angka Rp7.500 itu juga belum final karena tiap daerah tentu akan berbeda.

"Tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan," kata Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia da Kebudayaan, Muhadjir Effendy justru mengatakan Rp7500 sebenarnya cukup. Bahkan untuk beberapa daerah di Indonesia angka tersebut sudah sangat besar.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7500 sudah sangat besar," kata dia.

Di sisi lain, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming justru membantah anggaran Rp7500 untuk makan siang gratis. Sebab menurut dia angka Rp15.000 yang sebelumnya ditetapkan justru sudah paling ideal.

"Kata siapa, ditunggu kepastiannya dulu semua. Jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," kata dia.

Hal sama juga diungkap oleh Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. Dia membantah soal anggaran makan siang gratis yang dipangkas menjadi Rp7500 per anak.

Menurut dia, isu tersebut kemungkinan muncul dari ekonom yang mengeluarkan pernyataan di awal. Bukan pernyatan resmi dari tim Prabowo-Gibran.

"Itu hanya pernyataan atau mungkin ide dari ekonom tersebut. Bukan statment resi dari tim," katanya.

Ia mengatakan, sebenarnya adalah kemungkinan harga di tiap daerah akan berbeda. Sebab semua juga tergantung pada keberagaman menu di tiap-tiap daerah.

"Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat, dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis baru disimpulkan sampai alokasi anggaran senilai Rp71 triliun pada 2025.

Oleh karena itu, Hasan dengan tegas membantah informasi lain terkait perkembangan program ini. Termasuk, soal alokasi anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 per orang saat kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Dia juga menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset dan uji coba atau pilot project terkait program makan bergizi gratis ini. Nantinya, hasil uji coba ini bakal menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan mulai dari harga hingga menu makanan untuk tiap anak.

Hasan juga memerinci saat ini riset program tersebut sudah mencapai uji coba yang dilakukan pada tingkat SD, SMP, SMA hingga ibu hamil. Bahkan, Hasan mengaku tingkat riset tersebut sudah mencapai level seluruh Indonesia.

"Saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project, uji coba, ini evidence by riset. Jadi riset yang dikerjakan sekaligus. Dari sana kita akan mendapatkan finding spending. Apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, apa yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," ujar Hasan di media center TKN Prabowo-Gibran, Jumat (19/7/2024).

Dia juga menekankan, program makan gratis ini bakal sejalan dengan dua pesan Prabowo, yaitu terkait dengan pemenuhan standar kecukupan gizi dan pengoptimalan penerima manfaat dari anggaran Rp71 triliun.

Secara terperinci, Hasan menyampaikan bahwa nantinya standar kecukupan gizi itu akan disandarkan atas keputusan ahli gizi yang telah ditunjuk oleh tim gugus tugas.

Selanjutnya, terkait harga sekali makan pada program ini bakal disesuaikan dengan nilai bahan baku di setiap daerah dan diracik dengan kebutuhan gizi satu porsi makanan per anak.

"Jadi semua proses riset, semua proses kajian dan pilot project akan bersandarkan pada dua arahan Prabowo Subianto. Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, tidak ada itu main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah telah merencanakan anggaran senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming atau pada 2025.

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku bahwa angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak. Pasalnya, implementasi program tersebut mesti dilakukan secara bertahap.

"Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu," ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).