Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengimbau ke seluruh kepala daerah agar membuat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dengan anggaran yang tepat.

Gibran optimistis jika kebijakan yang dibuat kepala daerah sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka target pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa segera tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

"Kuncinya itu adalah buat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dan juga anggaran yang tepat sasaran," tuturnya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Gibran juga mengingatkan agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan di setiap daerah. Pasalnya, program tersebut, kata Gibran merupakam program Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Jadi bapak dan ibu harus kerja keras semua," katanya.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis selama ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

"Bahkan sebelum saya dilantik, tiap orang nagih kapan makan siang gratis," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap arahan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming terkait pencegahan korupsi bisa dipatuhi dan diaplikasikan oleh seluruh kepala daerah.

Hal itu disampaikan KPK merespons pernyataan Gibran yang mengingatkan para kepala daerah mengimplementasikan program Monitoring Center for Prevention (MCP).

Adapun MCP merupakan program KPK yang berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam pencegahan korupsi di antaranya melalui pemantauan data, analisis risiko, maupun rekomendasi tata kelola guna menghindari korupsi.

“Dengan upaya pencegahan korupsi yang serius, akan menciptakan good governance sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Budi mengatakan, KPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong pelaksanaan program MCP dengan serius.

Komitmen itu, kata Budi, harus disertai dengan langkah nyata dan aplikatif sehingga perbaikan pencegahan korupsi tidak hanya di atas kertas.

KPK berharap, ke depan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses layanan dari kepala daerah dengan mudah, cepat, murah, bahkan gratis.

Pemerintah daerah juga bersikap transparan dan akuntabel.

“Tapi juga betul-betul diaplikasikan di lapangan,” tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, program MCP meliputi delapan wilayah intervensi yakni, perencanaan, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian, pengadaan barang dan jasa, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), optimalisasi pajak daerah, manajemen aparatur sipil negara (ASN, pelayanan publik, dan tata kelola barang milik daerah (BMD).

Pelaksanaan program MCP diukur secara berkala dan dilaporkan di laman Jaga.id.

“Dari MCP tersebut tergambar area-area mana saja yang masih butuh perbaikan ekstra, ataupun yang sudah baik atau masuk kategori terjaga,” tutur Budi.

Melansir Antara, Wapres Gibran memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dalam forum itu, Gibran mengingatkan kepala daerah serius melaksanakan MCP. Ia juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan agar korupsi dicegah dan celah kebocoran anggaran ditutup.

“Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK. Ini perlu diseriusi," kata Gibran, Kamis.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku telah berikan instruksi khusus kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sebelum melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris selama dua pekan.

Tak hanya kepada Gibran, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku juga memberikan arahan kepada Kabinet Merah Putih untuk menjalankan program Negara dengan baik.

“Saya memberi petunjuk dalam upaya kami minggu-minggu ini. Satu hingga dua bulan ke depan, agar siapkan benar-benar persiapkan. Kami harus mulai bekerja keras untuk 2025, untuk memenuhi program yang sudah kami canangkan,” ujarnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

Prabowo memerinci arahan yang dimaksud secara khusus dalam upaya besar untuk menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan, tidak adanya efisiensi dalam pengaturan program dan keuangan Negara.

“Bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dari pihak lain saya beri petunjuk ke semua pihak dan pemerintah, utamanya kabinet merah putih untuk bertindak dengan tegas tetapi arif,” imbuhnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan untuk meniadakan unsur politis dalam melaksanakan kampanye program-program atau membuat kebijakan pemerintah.

“Harus tegas harus berani tetapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih,” pungkas Prabowo.

Sekadar informasi, Prabowo bersama dengan delegasi terbatas akan melaksanakan kunjungan ke lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris selama dua pekan.

Mantan Menteri Pertahanan era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo itu menyebutkan bahwa pendaratan pertama akan dilakukannya di Negeri bambu untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping.

Dari China, Prabowo melanjutkan akan lepas landas menuju Washington D.C, Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden.

Selanjutnya, kunjungan internasional yang berikutinya adalah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru dan G20 di Brasil, hingga KTT G7.

Dan dari Brasil, Presiden Ke-8 RI itu akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri kerajaan Inggris. Sesudah itu dia akan mampir di beberapa Negara Timur Tengah dalam rangka perjalanan kembali ke Republik Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden RI saat Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan untuk menghadiri agenda internasional.

Bisnis.com, BOGOR — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya sudah ditagih masyarakat soal Program Makan Bergizi Gratis, bahkan sebelum dia dilantik sebagai RI 2. Dia menyebutkan ini salah satu program yang sangat ditunggu masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gibran saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

“Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih, ‘Kapan [Program] Makan Siang Gratis mas, kapan makan siang gratis mas?” ujarnya di hadapan para pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, putra sulung Jokowi ini meminta kerja sama dari semua pihak yang hadir dalam acara, agar bisa turut menyukseskan program andalan Prabowo dengan dirinya, yaitu Program Makan Bergizi Gratis.

Gibran juga menyampaikan bahwa Prabowo selalu menyebut Program Makan Bergizi Gratis ini sangat strategis karena semua pihak seperti petani, ibu-ibu PKK dan rumah tangga ikut terlibat.

“Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” katanya.

Lebih lanjut, eks Wali Kota Solo tersebut juga mengatakan telah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis di sekolah di berbagai daerah, terakhir uji coba ini dilakukan di Palangkaraya.

“Saya kira tanggapan dari orang tua murid, murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloti project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

Dadan mengatakan setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

“Sehingga Insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak ada kejutan dalam susunan kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

Presiden Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang bakal menjadi kader Golkar, tidak masuk dalam susunan pengurus yang diumumkan Bahlil pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

“Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur. Termasuk, Mas Wapres (Gibran),” kata Bahlil, Kamis.

Pasalnya isu Jokowi akan merapat ke Golkar sudah lama beredar. Kala itu, Jokowi diisukan akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Isu ini santer muncul di awal 2024 dan kembali menguat di tengah-tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Golkar, pertengahan Agustus lalu.

Akan tetapi, dalam struktur dewan Partai Golkar, Bahlil membacakan bahwa posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar diisi Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar diisi Aburizal Bakrie.

Bahlil mengaku mendengar rumor Jokowi dan Gibran akan bergabung Golkar tersebut justru dari awak media yang menanyakan kepadanya.

Di sisi lain, ia mengaku senang jika ke depannya Presiden ke-7 RI dan putra sulungnya itu mau bergabung ke Partai Golkar.

“Tapi, kalau doa teman-teman terus, ya wallahu a’lam,” ujarnya.

Banyak aspirasi

Lebih lanjut, Bahlil mengeklaim banyak kadernya yang memberi aspirasi agar Presiden Joko Widodo bergabung menjadi kader partai berlambang pohon beringin itu.

Menteri ESDM itu mengatakan bahwa Jokowi merupakan tokoh bangsa. Akan tetapi, menurutnya, tidak semua aspirasi bisa diterima, termasuk menjadikan Jokowi kader Partai Golkar.

"Pak Presiden ini kan Bapak Presiden yang ketujuh ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima," ucap Bahlil.

Dia menekankan bahwa Golkar adalah partai terbuka yang menerima siapa pun yang ingin menjadi bergabung masuk partainya.

Partai Golkar, kata Bahlil, sangat terbuka dan tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras. Oleh karenanya, siapa pun bisa bergabung asalkan sudah memenuhi syarat.

"Jadi siapa saja karena Golkar ini kan inklusif. Tidak mengenal suku. Tidak mengenal agama. Tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah berusaha dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar," ujar Bahlil.

Bahlil juga mencontohkan dirinya yang merupakan keturunan suku Papua, tetapi kini bisa memimpin Partai Golkar.

Menurut dia, dirinya sendiri adalah bukti inklusivitas dan nasionalisme Partai Golkar. Dia juga mengajak banyak orang bergabung partainya.

“Coba bayangkan partai mana di republik ini yang ketumnya dari Papua, baru Golkar kan. Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Sudah ada ketum kami dari Aceh, Jawa, Sulawesi dan sekarang Papua,” kata Bahlil.

“Jadi, silahkan saja masuk Golkar, semakin banyak semakin bagus,” ujar Bahlil melanjutkan.

Sinyal Jokowi nyaman di Golkar

Sebelumnya, Jokowi sudah kerap kali melempar kode bahwa ia punya hubungan yang baik dengan Partai Golkar.

Sinyal kemeseraan Jokowi dengan Partai Golkar juga semakin terpampang ketika Jokowi mengenakan kemeja kuning, warna kebesaran Golkar, saat menghadiri penutupan Munas XI Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 21 Agustus 2024.

Bahkan, dalam pidatonya di Munas XI Jokowi mengaku merasa nyaman berada di dekat pohon beringin.

"Kalau di bawah pohon beringin betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, dekat pohon beringin membuat kita lebih teduh," ujar Jokowi ketika itu.

Mantan gubernur DKI Jakarta menyebut dirinya senang karena Golkar merupakan partai yang terbuka untuk siapa saja.

Jokowi lantas berseloroh, jika diibaratkan perusahaan bisnis, maka Golkar bisa disebut perusahaan Tbk atau terbuka.

Keterbukaan itu juga tampak dari para ketua umum Partai Golkar yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

"Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget, dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis itu yang menurut saya membuat Golkar lebih teduh dari yang lain," ujar Jokowi.

Namun, meksi sinyal-sinyal sudah sering diberikan, Jokowi rupanya belum juga resmi bergabung ke Partai Golkar.

Teka-teki mengenai partai politik mana yang akan menjadi kendaraan politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden pun belum terjawab.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah 2025 dapat dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pembekalan terhadap Kepala Daerah dapat dilakukan seperti jajaran Kabinet Merah Putih pada tempo lalu.

Hal ini dia sampaikan saat menutup agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja [Rakornas Kepala Daerah] ke Akmil, Akmil Magelang,” ucapnya dalam forum itu.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu menyebut apabila Kabinet Merah Putih menjalani Retreat selama tiga hari sejak Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10), maka pemimpin daerah dapat melakukannya hingga 5 hari.

“Kami kemarin tiga hari, tetapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari. Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas,” pungkas Gibran.

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan, tidak ada visi lain yang bisa dijalankan oleh pejabat pemerintah selain visi Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan ini disampaikan Gibran dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024.

“Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo!” kata Gibran dalam acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan ini, eks Wali Kota Solo itu juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah kepada para penyelenggara pemerintahan.

“Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu.

“Bapak-Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerja sama tim,” tegasnya.

Gibran meminta seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kompak bekerja sama untuk kepentingan rakyat.

“Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral! Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak-Ibu, saya garis bawahi,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas kebijakan hilirisasi Indonesia saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir mengatakan, dalam pertemuan itu, Gibran menekankan pentingnya hilirisasi yang sangat bermanfaat bagi roda ekonomi Indonesia.

“Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan hilirisasi Indonesia,” kata Arrmanatha, Rabu.

Arrmanatha menyebutkan, Gibran juga menyampaikan dampak kebijakan hilirisasi Indonesia terhadap Singapura sehingga ia meminta dukungan Singapura terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia.

“Bapak Wakil Presiden juga menekankan apabila Indonesia berhasil dan apabila ini meningkatkan kemakmuran ekonomi Indonesia, ini juga akan berdampak kepada kawasan dan juga Singapura. Itu yang utamanya yang diangkat oleh Wakil Presiden,” kata Arrmanatha.

Namun demikian, pembicaraan antara Gibran dan PM Wong disebut dilakukan dengan situasi yang santai. Bahkan, Gibran sempat bercerita tentang masa-masa tinggal di Singapura.

“Bapak Wapres tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau (Gibran) pernah tinggal di sana,” kata Arrmanatha Natsir.

Wamenlu menambahkan, cerita soal masa-masa tinggal di Singapura menjadi bahasan awal antara Gibran dan PM Wong.

“Ini mengawali pembahasan, beliau juga cerita pada saat beliau di sana,” ucap Arrmanatha Natsir.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

Proyek LRT Jakarta Fase 1B genap satu tahun dikerjakan. Sejauh ini, Jakpro telah berhasil menyambungkan jalur stasiun dari Velodrome hingga ke Rawamangun.

Di balik cepatnya pengerjaan proyek yang menelan anggaran Rp 5,5 triliun ini, ada target besar yang diincar untuk mengerek penumpang lebih banyak lagi. Dengan jalur fase 1A yang baru 5,7 km saja, saat ini jumlah penumpang yang diangkut masih sangat kecil, berkisar di angka 3.500 sampai 4.000 penumpang per hari.

"Traffic yang diharapkan itu bisa mencapai sekitar 80.000 penumpang per hari." kata Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir.

Bagaimana strategi untuk mencapai target penumpang yang setinggi itu? Lalu apa pula pesan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang sempat berkunjung ke lokasi proyek LRT Jakarta beberapa waktu lalu?

Dengarkan wawancara eksklusif detikcom bersama Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir dalam program Big Cheese. Tonton selengkapnya di sini!

JAKARTA, KOMPAS.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menguji coba salah satu program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Di Jakarta, uji coba MBG ini berlangsung di 12 sekolah yang turut didampingi Penjabat (Pj.) Gubernur Teguh Setyabudi.

Adapun uji coba MBG di Jakarta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Teguh menilai, kolaborasi dan komitmen tersebut akan menjadi bentuk dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjalankan MBG di wilayahnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta terhadap rencana Program Strategis Nasional (PSN) dan Pemerintah Pusat. Sejauh ini. Pemprov DKI Jakarta telah mendistribusikan 10.448 paket MBG kepada peserta didik dengan berbagai menu makanan sehat,” kata Teguh seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Senin (21/10/2024).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melanjutkan uji coba MBG dan memonitor kualitas makanan, untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dengan menu yang variatif serta memiliki kandungan kalori yang dibutuhkan.

“Sambutannya positif. Insya Allah kami akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah dilakukan ke depannya, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Teguh.

Keberhasilan uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta berkat andil beberapa BUMD, seperti PT Bank DKI, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakpro, dan PT LRT Jakarta (Jakarta Propertindo Group).

Selain itu, bersinergi pula Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta untuk mengawasi menu makanan. Pemprov DKI Jakarta pun bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk ketersediaan menu, di samping Bank Sampah 68 Kebagusan untuk membantu pengelolaan sampah dari paper box yang digunakan sebagai kemasan.

“Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kegiatan MBG. Harapannya, semoga semakin banyak pihak yang bekerja sama untuk menyukseskan program ini. Ke depannya, kami akan terus kembangkan dan saya berharap DKI Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas Teguh.

Uji coba MBG di Jakarta dibagikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kualitas makanan juga diperhatikan secara khusus agar siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan kalorinya.

Monitoring dan dan evaluasi penting

DOK. Pemprov DKI Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendampingi Wapres Gubran Rakabuming Raka saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta.

Uji coba pemberian MBG di sekolah-sekolah Jakarta turut mendapat perhatian dari pengamat kesehatan dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Menurutnya, program MBG di Jakarta harus memiliki anggaran yang jelas dan berkelanjutan. Salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pemprov DKI Jakarta harus menjalin kerja sama dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau donor dari (badan) internasional juga, untuk membantu menutupi kekurangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tutur Dicky, seperti diberitakan dari Kompas.id, Selasa (22/10/2024).

Ia menambahkan, saat menjalankan pemberian MBG, Pemprov DKI Jakarta sangat mungkin menghadapi kendala. Salah satunya pembiayaan yang tidak mencukupi. Ia khawatir, kendala itu akan berimbas pada pengurangan atau pembatasan jumlah anak atau penerima MBG.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih mendalam, sehingga konkret untuk diwujudkan. Jangan sampai kendala ini memengaruhi kualitas makanan yang disediakan atau bahkan membatasi jumlah anak yang mendapatkan makanan,” papar Dicky.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta berkomitmen bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi kekurangan gizi pada anak-anak. Dengan demikian, pemberian MBG harus benar-benar dipersiapkan dengan matang.

Dicky memperkirakan pula, jika dilakukan tanpa sistem pemantauan atau monitoring dan evaluasi yang baik, Pemprov DKI Jakarta akan sulit mengetahui apakah MBG berhasil mencapai tujuannya atau tidak, yaitu dalam mengurangi kekurangan gizi.

Apalagi, lanjutnya, MBG bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, serta mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

“Evaluasi dan monitoring sangat penting untuk mengetahui jika masih perlu ada perbaikan. Solusinya, harus ada sistem pemantauan terus-menerus untuk menilai dampak program terhadap status gizi anak-anak. Data yang dikumpulkan secara bertahap dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan program,” beber Dicky. (Rindu Pradipta Hestya)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka.

Pertama adalah kerangka tujuan nasional yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," ungkap Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," jelasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," kata Sunarso.

Maka dari itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk kosmetik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," tutup Sunarso.