Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta program andalan pemerintahan yang baru, makan siang gratis dipikir ulang. Program makan siang gratis dinilai berpotensi buang-buang anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut dalam RAPBN 2025, anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun. Bahkan, tidak hanya masuk di RAPBN 2025, tapi menjadi kebijakan prioritas.

"Terkait dengan hal ini, JPPI mengimbau kepada pemerintah untuk berpikir ulang. Apa benar program makan siang gratis ini mendesak dan prioritas? Apalagi, jika program ini dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan dan problem yang dihadapi oleh peserta didik hari ini," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.
Ubaid menilai pelaksanaan program makan siang gratis sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara itu, tujuan utama program ini masih belum jelas.

Dia menuturkan bila untuk pencegahan gizi buruk alias stunting, jelas program ini salah alamat. Mestinya, peruntukannya untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.

"Jadi, makan siang ini bukan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah," ujar dia.

Apabila program ini untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah dinilai juga tak tepat guna. Dia menyebut pemenuhan gizi hanya cukup di sesi makan siang.

Dia mempertanyakan bila sarapan dan makan malam yang tidak terkontrol. Hal ini tentu menjadi usaha yang sia-sia.

“Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematikan sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan," ujar Ubaid.

Ubaid menuturkan berdasarkan data Bappanas, potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Jika ini terjadi, maka anggaran makan siang gratis ini potensial akan terbuang sia-sia, tanpa guna,” tegas dia.

Ubaid menilai program ini juga tidak jelas untuk siapa penerima manfaatnya. Dia menyebut soal penyaluran bantuan semcam ini, pemerintah punya rekam jejak salah sasaran di banyak program, mulai dari Bansos, Kartu Pra-Kerja, hingga KIP untuk anak dari keluarga miskin.

Pemerintah diminta tidak hanya mengejar pencitraan karena terikat dengan janji-janji kampanye. Tetapi harus memikirkan dampak serta skala perioritas mendesak yang harus diatasi dalam rangka meningatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Gibran Tak Masalah Menu Makan Siang Gratis Pakai Nasi Jagung

(REN)