Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA.

Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup. Namun, Ubaid memiliki perhitungan lain.

Ia meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam RDPU di Komisi X DPR RI, ia menampilkan data BPS 2021.
Kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar Rp3,2 juta per tahun. Sementaraitu, pada jenjang SMP, setiap anak membutuhkan Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar Rp27 trilun per tahun.

"Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu Rp722 triliun," kata Ubaid dalam RDPU Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada 2023, pihaknya juga melakukan survei mandiri untuk mendapatkan rata biaya sekolah swasta di Indonesia. Setiap jenjang dari SD sampai SMA, kebutuhan biaya pendidikan sekolah swasta adalah Rp8 juta per tahun setiap anak.

"Jika kita kalikan dengan total siswa SD, SMP, SMA swasta, maka kebutuhannya Rp84 triliun per tahun. Kalau kita lihat postur anggaran kita sangat mungkin sekali," jelas Ubaid.

Menurutnya, anggaran pendidikan tidak cukup karena ada kebocoran. Sebab, aanggaran pendidikan juga mengalir ke 24 kementerian lainnya.

"Anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain Rp47 triliun," sebut Ubaid.

Baca juga: Banyak Sekolah Kristen Tutup karena Kekurangan Guru, PGI Minta Ini ke Mendikdasmen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai ada kejanggalan dalam kesimpulan Badan Pusat Statistik ihwal faktor penyumbang terbesar inflasi pada bulan lalu. BPS menyimpulkan biaya pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi di Agustus 2024.

“Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa pendidikan dasar yang semestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah, malah jadi penyumbang inflasi terbesar?” kata Ubaid melalui keterangan tertulis yang dikutip, Rabu, 4 September 2024.

Pada Agustus 2024, BPS mencatat tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya sekolah dasar sebesar 1,59 persen. Tren inflasi berikutnya terjadi pada biaya sekolah menengah pertama sebesar 0,78 persen, lalu biaya akademi atau perguruan tinggi 0,46 persen, serta biaya sekolah menengah atas 0,36 persen.

“Biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan akademi/perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini saat konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Senin lalu.

Ubaid menduga ada beberapa faktor yang membuat biaya pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi. Antara lain, keinginan politik pemerintah yang lemah dalam menangani masalah pendidikan. Sebab pemerintah tidak mempunyai peta jalan atau arah pendidikan di Indonesia hingga saat ini.

“Setiap presiden punya agenda baru. Beguti juga, Menteri Pendidikan baru punya program prioritas baru. Ini menyebabkan problem utama soal ketimpangan akses dan kesenjangan kualitas pendidikan menjadi masalah turun-temurun yang tak terselesaikan,” kata dia.

Ubaid mencontohkan, pemerintah terbukti tidak bisa mengelola dana pendidikan dengan baik, tahun lalu. Indikasinya, sebanyak Rp 111 triliun anggaran pendidikan tak terserap. Di samping itu, anggaran pendidikan pemerintah selama ini juga salah sasaran.

“Sebagian besar anggaran pendidikan disunat oleh belanja pegawai, belanja kementerian dan lembaga lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tahun depan, anggaran pendidikan juga kembali akan disunat oleh agenda makan bergizi gratis,” ujar Ubaid.

Ubaid juga menyoroti kebijakan komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Ia berujar, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil juga peran pemerintah. Sementara peran swasta semakin diperbesar di jenjang pendidikan tinggi.

“Karena biaya pendidikan dasar yang masih tinggi, maka masih ditemukan jutaan anak-anak tidak bisa sekolah. Hal ini berdampak pada keberlanjutan anak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Puncak kesenjangan dan ketimpangan semakin terlihat di jenjang pendidikan tinggi,” kata Ubaid.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta program andalan pemerintahan yang baru, makan siang gratis dipikir ulang. Program makan siang gratis dinilai berpotensi buang-buang anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut dalam RAPBN 2025, anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun. Bahkan, tidak hanya masuk di RAPBN 2025, tapi menjadi kebijakan prioritas.

"Terkait dengan hal ini, JPPI mengimbau kepada pemerintah untuk berpikir ulang. Apa benar program makan siang gratis ini mendesak dan prioritas? Apalagi, jika program ini dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan dan problem yang dihadapi oleh peserta didik hari ini," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.
Ubaid menilai pelaksanaan program makan siang gratis sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara itu, tujuan utama program ini masih belum jelas.

Dia menuturkan bila untuk pencegahan gizi buruk alias stunting, jelas program ini salah alamat. Mestinya, peruntukannya untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.

"Jadi, makan siang ini bukan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah," ujar dia.

Apabila program ini untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah dinilai juga tak tepat guna. Dia menyebut pemenuhan gizi hanya cukup di sesi makan siang.

Dia mempertanyakan bila sarapan dan makan malam yang tidak terkontrol. Hal ini tentu menjadi usaha yang sia-sia.

“Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematikan sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan," ujar Ubaid.

Ubaid menuturkan berdasarkan data Bappanas, potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Jika ini terjadi, maka anggaran makan siang gratis ini potensial akan terbuang sia-sia, tanpa guna,” tegas dia.

Ubaid menilai program ini juga tidak jelas untuk siapa penerima manfaatnya. Dia menyebut soal penyaluran bantuan semcam ini, pemerintah punya rekam jejak salah sasaran di banyak program, mulai dari Bansos, Kartu Pra-Kerja, hingga KIP untuk anak dari keluarga miskin.

Pemerintah diminta tidak hanya mengejar pencitraan karena terikat dengan janji-janji kampanye. Tetapi harus memikirkan dampak serta skala perioritas mendesak yang harus diatasi dalam rangka meningatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Gibran Tak Masalah Menu Makan Siang Gratis Pakai Nasi Jagung

(REN)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai fenomena joki tugas kuliah dan joki skripsi menunjukkan dunia pendidikan di Tanah Air sudah kian mengkhawatirkan. Pernyataan ini merespons fenomena joki tugas kuliah dan joki skripsi yang viral di media sosial.

"Dunia pendidikan kita sudah jungkir balik. Itu jelas tindakan terlarang kok malah diwajarkan," kata Ubaid kepada Medcom.id, Rabu, 31 Juli 2024.

Sebelumnya, warganet di media sosial X (dulu Twitter) tengah ramai membahas soal joki untuk tugas kuliah hingga skripsi yang kian menjamur. Belakangan, diketahui ada jasa khusus yang bahkan sampai berbentuk perusahaan untuk menyediakan jasa joki.

Pembahasan ini bermula melalui akun X @abigailimuriaa. Pengguna dengan nama Abigail mengungkapkan keresahaanya terkait pengguna dan penyedia jasa joki skripsi yang kian marak dan membuka praktik secara terang-terangan.

"Ini banyak banget yang pakai, tapi dinormalisasi sampai orang tuh enggak tahu kenapa joki itu salah," cuit Abigail dikutip Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut Ubaid, fenomena ini muncul karena kian banyak masyarakat yang menempuh pendidikan hanya untuk mendapat gelar akademis. "Ya karena orang kuliah hanya ingin mendapat gelar dan sertifikat, bukan untuk belajar," kata Ubaid menyesalkan.

Menjadi bagian paling jenaka, kata Ubai, fenomena ini terjadi di hampir seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari sekolah dasar sampai guru besar. "Ini bagian dari lucunya pendidikan di negeri ini, banyak yang kejar gelar dan sertifikat. Ini terjadi di level SD sampe Guru Besar," kata Ubaid.

Hal ini terlihat jelas, sebab beberapa waktu belakangan ini dunia pendidikan tinggi juga dihebohkan dengan maraknya isu guru besar abal-abal. "Kemarin belum kelar kasus guru besar jadi-jadian, kini ramai joki skripsi. Joki profesor saja banyak, apalagi joki skripsi," sesal Ubaid.

Kondisi inilah, kata Ubaid yang menyebabkan kualitas pendiidkan di Indonesia sulit maju, "Yang katak gini-gini kalau kita ingin pendidikan berkualitas ya harus diberangus, bukan malah diwajarkan dan dilestarikan," tegasnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun, kata Ubaid, harus bersikap tegas dalam memberantas perjokian di dunia pendidikan ini. "Mendikbid harus bersikap tegas dalam memberantasan perjokian ini, juga memberikan sanksi bagi yang terlibat dan investigasi mendalam untuk membabat semua pohak yang terlibat, karena mereka enggak mungkin sendirian," ujar Ubaid.

Masih dalam utas yang diunggah Abigail, fenomena ini membuat pesimis kemajuan sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, apalah artinya fasilitas pendidikan baik, kesejahteraan guru terpenuhi, tapi peserta didiknya melakukan kecurangan menggunakan joki saat belajar dan mengerjakan tugas.

Menurut dia, pemberi jasa joki maupun pengguna jasa joki melakukan pelanggaran. Namun, ia lebih menekankan agar pengguna jasa joki lebih sadar sebagai pelanggeng kecurangan.

Baca juga: Joki Skripsi Penyakit Lama, Bukan Karena Budaya Akademik yang Luntur

Baca juga: Joki Skripsi Dinormalisasi Sampai Ada Startup Penyedia Jasanya

(CEU)

Jakarta: Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini dimeriahkan dan disambut senyum anak-anak Indonesia yang berhasil lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sembari mereka bergembira ria di hari pertama masuk sekolah. Namun, di balik keceriaan mereka, pecah tangis juga dialami oleh teman-teman sebayanya yang lain.

Nasib memilukan ini dialami oleh anak-anak korban PPDB dan mereka harus mengubur mimpi untuk bisa sekolah. “Sistem PPDB yang belum berkeadilan bagi semua, dan juga proses yang diwarnai dengan banyak kecurangan, membuahkan kekecewaaan dan melukai hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, di Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Menurut Ubaid, di negeri ini, sekolah saja masih menjadi barang mewah. "Padahal, sekolah adalah barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali,” kata Ubaid.
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, terjadilah rebutan bangku sekolah yang tidak berkeadilan yang memicu kecurangan terjadi merata di semua daerah. Berdasarkan pemantauan JPPI, modus-modus kecurangan saat PPDB sangat banyak sekali ragamnya.

Jika disederhanakan, ada 10 jenis kecurangan terbanyak yang terjadi di PPDB 2024. Dari data JPPI, lima kecurangan terbesar yang terjadi di tahun ini adalah cuci rapor (19 persen), sertifikat palsu (16 persen), jual beli kursi (15 persen), permainan kuota bangku yang tersedia (11 persen), dan manipulasi KK (10 persen).

Cuci rapor dan pemalsusan sertifikat ini, modus lama yang tambah marak di tahun ini. Kasus ini khusus terjadi di jalur prestasi. Sedangkan Manipulasi KK, hanya terjadi di jalur zonasi. Sementara kasus jual beli kursi yang diwarnai dengan suap dan juga permainan kuota bangku, ini bisa terjadi di semua jalur (prestasi, zonasi, dan afirmasi).

Berbagai kecurangan ini melukai harapan anak-anak untuk bisa lanjut bersekolah. “Memang, sebagian anak-anak yang tidak lulus PPDB ini, ada yang berhasil melanjutkan pendidikan di sekolah swasta hingga lulus tuntas. Tapi, pada sisi lain, ternyata masih ada jutaan anak Indonesia yang harus gigit jari dan menelan pil pahit karena tidak bisa sekolah,” papar Ubaid.

Anak-anak yang tidak sekolah akibat gagal PPDB ini ada dua model. Pertama, anak yang tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi, atau diistilahkan “lulus tidak melanjutkan”. Misalnya mereka lulus SD, tapi kemudian tidak lanjut ke jenjang SMP. Data tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan jumlahnya mencapai 1.267.630 anak.

Kedua, mereka lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kemudian putus sekolah tidak sampai lulus (drop out). Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek 2023/2024, mereka ini jumlahnya mencapai 1.153.668 anak.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Momentum Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Papua

(CEU)

Jakarta: Keberadaan alokasi untuk Dana Desa dalam Anggaran untuk fungsi pendidikan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dinilai tak pada tempatnya. Hal ini turut disoroti sejumlah pengamat pendidikan, salah satunya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

"Alokasi yang ngawur ini. Penggunaan anggaran pendidikan yang salah sasaran," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia menilai, tidak ada urgensinya dana desa mengambil dari anggaran pendidikan. "Jangan ngarang-ngarang lah. Justru mestinya dana desa yang ada di Kemendes itu bisa digunakan untuk program pendidikan di desa, untuk support life long learning. Bukan malah sebaliknya, dana pendidikan yang 20 persen di APBN itu diambil," tegasnya.
Menurut Ubaid, hal-hal seperti inilah yang membuat pendidikan nasional terus terbelit masalah. Sebab anggaran sebesar 20 persen dari APBN tidak pernah sungguh-sungguh digunakan untuk membiayai urusan pendidikan.

"Ini yang menyebabkan kita masih terus terbelit persoalan pendidikan, baik akses maupun kualitas," tegas Ubaid.

Untuk itu, kata Ubaid, tidak hanya Pemerintah, namun juga para legislator di DPR harus ikut bertanggung jawab atas ketidak tepatan penggunaan anggaran pendidikan ini.

Selain pemerintah, DPR juga harus bertanggung jawab soal ketidak tepatan penggunaan anggaran pendidikan ini. Sebab sudah bertahun-tahun lamanya, anggaran untuk fungsi pendidikan yang cukup besar ini justru bocor di mana-mana.

"Anggaran pendidikan kita cukup besar, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sayangnya bocor di mana-mana, dan banyak diselewengkan. Korbannya adalah anak-anak Indonesia dan generasi penerus bangsa, di mana mereka banyak yang sekolah saja masih susah harus bayar ini itu, kuliah juga enggak bisa karena sangat mahal," sesal Ubaid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2023 kembali terulang pada 2024.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, berbagai persoalan itu meliputi dugaan kecurangan, pemberian gratifikasi, jual beli kursi sekolah, sistem eror, hingga pemalsuan sertifikat prestasi.

"Kejadiannya sama dengan tahun-tahun lalu karena sistemnya enggak ada perubahan, karena enggak ada perubahan sistem masih diskriminatif tidak berkeadilan maka kecurangan itu terulang lagi," kata Ubaid saat ditemui awak media di Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2024).

Menurut Ubaid, perbedaan pelaksanaan PPDB tahun ini dibanding sebelumnya hanyalah pada protes orangtua murid yang lebih banyak.

Tidak hanya di Jakarta, protes pada kecurangan PPDB juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan banyak wilayah lain di Indonesia.

Ubaid mengkritik mekanisme PPDB yang tidak adil dan membuat anak-anak berebut kursi sekolah hingga akhirnya tidak mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan.

Bahkan, terdapat orangtua murid berpandangan mereka harus melakukan kecurangan. Sebab, tanpa itu anak mereka tidak bisa mendapatkan haknya.

"(Kata orangtua murid) 'Pak, di PPDB ini kita kalau enggak curang, dicurangi', jadi sedemikian maslahnya di lapangan itu PPDB ini," tutur Ubaid.

Ubaid mendorong pemerintah agar menghapus sistem kompetisi berebut kursi dalam PPDB.

Menurut dia, pemerintah mestinya menerapkan sistem yang membuat semua siswa lolos PPDB. Perbedaannya hanya terketak pada sekolah swasta dan negeri.

Kemudian, baik sekolah swasta maupun negeri sama-sama dibiayai pemerintah. Sebab, hal itu dijamin Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Kita ingin ke depan enggak perlu lagi ada perubahan teknis PPDB yang harus diubah adalah sistemnya ya, jadi bukan teknis PPDB bukan implementasi di lapangan," ujar dia.

Persoalan PPDB ini juga menjadi sorotan Ombudsman RI. Lembaga itu menemukan permasalahan pelaksanaan PPDB di 10 provinsi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan, permaslaahan dalam PPDB antara lain meliputi manipulasi dokumen, kesalahan prosedur, hingga diskriminasi terhadap siswa.

"Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya 'Apakah tidak ada temuan semua provinsi?' Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya," kata Indraza dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024), seperti dikutip Antara.

Jakarta: Biaya sekolah di Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu faktor yang sangat membebani ekonomi masyarakat. Penyebab utama siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah, didominasi oleh faktor ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terdapat 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, sebagian besar (67,0 persen) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7 persen) harus mencari nafkah. (Susenas, 2021).

Kenyataan problem “sekolah berbiaya” ini juga tercermin dalam hasil penelitian Arus Survei Indonsia (ASI, 2023), bahwa tiga persoalan paling pokok yang dihadapi warga Indonesia saat ini adalah harga kebutuhan pokok mahal (23,4 persen), biaya pendidikan mahal (20,1 persen), dan susah mencari lapangan kerja (18,6 persen).
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji mengatakan, hal senada juga tercermin dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan pemantauan dan pengaduan masyarakat, dari Januari 2022-Juni 2024, terhimpun 1.479 kasus pendidikan yang berkaitan dengan beban biaya ekonomi keluarga.

Kasus tertinggi adalah ijazah ditahan sekolah karena belum melunasi tunggakan (41 persen). Penahanan ijazah ini tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tapi juga banyak ditermukan di sekolah negeri.

Selanjutnya, disusul kasus putus sekolah karena tak punya biaya (27 persen), orang tua siswa terjerat pinjol untuk tutupi biaya sekolah (18 persen), tidak boleh ikut ujian karena belum bayar tagihan sekolah (9 persen), dan juga ditemukan kasus anak-anak yang jadi korban perundungan dan intimidasi di sekolah karena tak bayar pungutan (5 persen).

“Kami menyesalkan ini semua masih terjadi di sekolah. Mestinya kan sekolah itu bebas biaya, kenapa jadinya masih berbiaya dan mahal pula. Di sekolah negeri ada banyak pungutan liar. Sementara di sekolah swasta, tagihan bulanannya terus menteror orang tua murid,” tandas Ubaid Matraji.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja) menggelar jalan santai untuk meningkatkan kesadaran, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam advokasi pendidikan yang berkeadilan. Kampanye ini juga mendorong pemerintah agar memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan akses sekolah bebas biaya bagi semua.

Sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. “Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” kata Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Baca juga: Kampanye 'Sekolah Bebas Biaya' Ingatkan Pemerintah Soal Amanah Konstitusi

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini Untuk Apa?

(CEU)