Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terdapat 48 investor yang siap mendukung pengadaan susu sapi dalam program makan siang bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda mengatakan, 48 perusahaan tersebut telah komitmen untuk mengimpor sapi perah dan membudidayakannya di dalam negeri. Adapun, Kementan menargetkan impor sapi perah hingga 1 juta ekor dalam kurun waktu lima tahun ke depan hingga 2029.

"Untuk sapi perah sudah ada 48 perusahaan yang sudah tanda tangan di atas materai akan memasukkan [impor] sapi perah, tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku," ungkap Agung dalam diskusi publik, dikutip secara virtual, Jumat (30/8/2024).

Agung membeberkan, untuk budidaya sapi perah hingga 1 juta ekor dibutuhkan tambahan lahan hingga 500.000 hektare. Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengidentifikasi hingga 1 juta hektare lahan yang cocok untuk budidaya sapi perah dari target 1,5 juta hektare.

Lahan-lahan tersebut, kata dia, kebanyakan merupakan lahan milik pemerintah daerah, bank tanah, milik BUMN (PTPN) hingga Perhutani.

"Terakhir kami ke Sulawesi Tengah, namanya Lembah Napu di Kabupaten Poso, luas lahannya lebih dari 60.000 hektare, yang dimiliki oleh bank tanah 6.600 hektare itu sangat luar biasa dan tidak kalah dengan New Zealand dan Australia," bebernya.

Agung pun mengakui, intervensi dan stimulus pemerintah diperlukan untuk menarik lebih banyak minat investor masuk ke dalam ekosistem program makan bergizi gratis, baik untuk penyediaan susu maupun daging sapi. Dia menyebut, salah satu yang penting bagi investor adalah kepastian pasar dan keberlanjutan bisnis sektor peternakan di Indonesia.

Musababnya, Agung tidak menampik bahwa usaha di sektor peternakan memiliki risiko yang besar. Namun, dengan adanya stimulus dan upaya pemerintah memberikan kepastian berusaha di sektor peternakan, kata dia, menjadi hal krusial yang dinantikan para calon investor.

"Rata-rata mereka [calon investor] masih berat karena keberlanjutan di bisnis ini tidak mudah, risikonya sangat tinggi, keberlanjutan bisnisnya belum jelas," ucapnya.

Adapun, Agung mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 sebagai upaya memberikan regulasi yang mudah untuk pengadaan impor sapi dari sejumlah negara.

Selain itu, dia menyebut bahwa konsumsi daging dan susu di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Para pelaku usaha perlu diberi jaminan penyerapan pasar dengan harga di atas biaya produksi.

Di sisi lain, konsumen juga perlu diberikan jaminan keamanan pangan dengan dibentuknya standarisasi produk susu dan daging yang berkualitas.

"Kalau bisnis sapi potong dan sapi perah menguntungkan, pemerintah tidak perlu mengemis-ngemis kepada investor untuk melakukan investasi di bidang ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman, membeberkan bahwa pihaknya telah dimintai untuk mendukung program susu gratis di pemerintahan selanjutnya itu dengan melakukan impor sapi.

Musababnya, kata Adhi, produksi susu dalam negeri saat ini belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan program populis tersebut. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan susu di kalangan industri saat ini pun, sebanyak 80% juga masih dipasok dari luar negeri alias impor.

"Ya beberapa produsen anggota Gapmmi diminta untuk mendukung program pengadaan sapi," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya impor sapi perah tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada banyak faktor dan persiapan yang perlu dipertimbangkan.

Menurutnya, kecocokan iklim dan lingkungan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimpor sapi perah. Indonesia yang merupakan wilayah tropis cenderung menghasilkan susu lebih sedikit dibandingkan negara subtropis seperti Eropa atau sebagian wilayah Australia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) sepakat jika program makan siang gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, menyampaikan, adanya keterlibatan UMKM dalam program tersebut sangat membantu mengingat masing-masing daerah memiliki karakteristik termasuk soal makanan.

“Menurut saya perlu ya karena masing-masing daerah, wilayah, tentu memiliki karakter yang berbeda,” kata Cahyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Senin (12/8/2024).

Selain itu, Cahyadi menyebut bahwa cara ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap UMKM utamanya yang bergerak di bidang food and beverage.

Di sisi lain, dia melihat potensi UMKM yang dapat digandeng dengan adanya program ini cukup besar mengingat 60% UMKM bergerak di sektor food and beverage. Tinggal bagaimana pemerintah ke depan menetapkan standarisasi dan mengembangkan kluster, tidak hanya olahan makanan tapi juga bahan baku.

“Kalau dari lokal, dari sisi harga bisa ditekan, pelibatan ekonomi, ekosistem bisa ditumbuhkan,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki sebelumnya mengusulkan agar UMKM dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

Menurutnya, program ini dapat memberikan dampak positif terhadap UMKM lantaran sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia bergerak di sektor food and beverage.

“Menurut saya banyak UMKM yang mayoritas di kuliner ya sehingga kalau misalnya dilibatkan dalam program makan gratis itu saya kira akan punya dampak ekonomi yang bagus untuk UMKM,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Namun, Teten menyerahkan kebijakan program makan bergizi gratis kepada pemerintahan yang akan datang.

Menurut catatan Bisnis (3/8/2024), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan mencakup sarapan.

Program makan bergizi gratis untuk 78 juta anak Indonesia telah dibahas dengan matang bersama pakar nutrisi.

“Program makanan gratis itu bukan program makan siang saja, tetapi terdiri dari sarapan dan makan siang,” kata Hashim dikutip dari YouTube Vox Point Indonesia, Sabtu (3/8/2024).

Selain menyasar anak usia sekolah, Hashim menyebut bahwa jutaan ibu hamil di Indonesia perlu diberikan nutrisi tambahan makanan gratis. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika ingin mengatasi masalah stunting secara berkelanjutan.

“Ini adalah program pemerintah yang nanti akan dikelola, diurus, dan dipimpin Prabowo dan Gibran. Delapan puluh dua juta jiwa [termasuk jutaan ibu hamil] akan diberikan makanan bergizi gratis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut ratusan perusahaan rintisan alias startup di Indonesia berpeluang terlibat program makan bergizi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut membutuhkan rantai pasokan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa ratusan startup tersebut menjadi kekuatan tersendiri untuk Indonesia dan perlu didukung. Terlebih, Hokky menyampaikan bahwa menurut catatan dari platform GitHub, terdapat 2,9 juta programmer pada 2023.

“Ini menarik, jadi bayangkan, ketika kita bicara soal hot issue makan bergizi gratis ke depan, ya, jadi ketika semua startup-startup itu dibuat petanya dimulai dari hulu sampai hilir, produksinya, downstreaming, sampai ke consumption itu ada startup yang bisa masuk dalam matriksnya, dari awal sampai akhir,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky menuturkan bahwa perlu adanya proses yang terlibat, mulai dari proses hulu atau bahan baku awal hingga hilir atau produk yang siap dipasarkan.

“Jadi mulai dari masalah supply, ikan, tanaman, sayuran, pertanian, itu terus sampai ke middle man sampai ke logistik ke supply chain, sampai ke makanan. Sampai dia [startup] dalam bentuk kemasannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Indonesia memiliki hampir 2.600 startup, membuat Indonesia mengisi posisi startup ke-6 secara global.

“Ada hampir 2.600 startup di Indonesia dan ini peringkat ke-6 secara global dan peringkat pertama di kawasan Asean,” ungkap Sandi dalam acara Artificial Intelligence Institute for Progress (AIIP) Launch Day di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia menuturkan bahwa sebanyak 13 startup masuk ke kategori klasifikasi unicorn dan sebanyak 2 startup masuk ke kategori decacorn. Menurutnya, dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 280 juta jiwa, maka sebanyak 80% berpotensi besar sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Sandi mengungkap bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai US$82 miliar atau sekitar Rp1.327 triliun (asumsi kurs Rp16.188 per dolar AS) pada 2023. Bahkan, pada 2025 diprediksi akan tembus US$109 miliar atau sekitar Rp1.764 triliun.

Lebih lanjut, Sandi menyebut bahwa potensi nilai ekonomi digital tersebut salah satunya bisa diraih melalui teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). “Karena ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung AI,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan bergizi gratis.

“Kan APBN [2025]-nya sedang disusun. Jadi nanti yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit, ya,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

Menkeu menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan. Dia memastikan dana Rp71 triliun APBN akan dialokasikan khusus untuk program tersebut.

Menurutnya, Jokowi meminta agar APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih, termasuk makan siang gratis salah satunya yang utama.

“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut ratusan perusahaan rintisan alias startup di Indonesia berpeluang terlibat program makan bergizi gratis Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut membutuhkan rantai pasokan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa ratusan startup tersebut menjadi kekuatan tersendiri untuk Indonesia dan perlu didukung. Terlebih, Hokky menyampaikan bahwa menurut catatan dari platform GitHub, terdapat 2,9 juta programmer pada 2023.

“Ini menarik, jadi bayangkan, ketika kita bicara soal hot issue makan bergizi gratis ke depan, ya, jadi ketika semua startup-startup itu dibuat petanya dimulai dari hulu sampai hilir, produksinya, downstreaming, sampai ke consumption itu ada startup yang bisa masuk dalam matriksnya, dari awal sampai akhir,” kata Hokky dalam acara Ngopi Bareng di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Hokky menuturkan bahwa perlu adanya proses yang terlibat, mulai dari proses hulu atau bahan baku awal hingga hilir atau produk yang siap dipasarkan.

“Jadi mulai dari masalah supply, ikan, tanaman, sayuran, pertanian, itu terus sampai ke middle man sampai ke logistik ke supply chain, sampai ke makanan. Sampai dia [startup] dalam bentuk kemasannya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan bahwa Indonesia memiliki hampir 2.600 startup, membuat Indonesia mengisi posisi startup ke-6 secara global.

“Ada hampir 2.600 startup di Indonesia dan ini peringkat ke-6 secara global dan peringkat pertama di kawasan Asean,” ungkap Sandi dalam acara Artificial Intelligence Institute for Progress (AIIP) Launch Day di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia menuturkan bahwa sebanyak 13 startup masuk ke kategori klasifikasi unicorn dan sebanyak 2 startup masuk ke kategori decacorn. Menurutnya, dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 280 juta jiwa, maka sebanyak 80% berpotensi besar sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Sandi mengungkap bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai US$82 miliar atau sekitar Rp1.327 triliun (asumsi kurs Rp16.188 per dolar AS) pada 2023. Bahkan, pada 2025 diprediksi akan tembus US$109 miliar atau sekitar Rp1.764 triliun.

Lebih lanjut, Sandi menyebut bahwa potensi nilai ekonomi digital tersebut salah satunya bisa diraih melalui teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). “Karena ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan harus didukung AI,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan bergizi gratis.

“Kan APBN [2025]-nya sedang disusun. Jadi nanti yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit, ya,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

Menkeu menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan masuk dalam anggaran pemerintah tahun depan. Dia memastikan dana Rp71 triliun APBN akan dialokasikan khusus untuk program tersebut.

Menurutnya, Jokowi meminta agar APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih, termasuk makan siang gratis salah satunya yang utama.

“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaranya Rp71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengusulkan agar program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dapat melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurutnya, program ini dapat berdampak positif terhadap UMKM mengingat pelaku UMKM Tanah Air sebagian besar bergerak di sektor kuliner.

“Menurut saya banyak UMKM yang mayoritas di kuliner ya sehingga kalau misalnya dilibatkan dalam program makan gratis itu saya kira akan punya dampak ekonomi yang bagus untuk UMKM,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Kendati begitu, Teten menyerahkan kebijakan program makan bergizi gratis kepada pemerintahan yang akan datang.

Menurut catatan Bisnis (3/8/2024), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis akan mencakup sarapan.

“Program makanan gratis itu bukan program makan siang saja, tetapi terdiri dari sarapan dan makan siang,” katanya dikutip dari YouTube Vox Point Indonesia, Sabtu (3/8/2024).

Dia menyebut, program makan bergizi gratis untuk 78 juta anak Indonesia sudah dibahas dengan matang bersama pakar nutrisi.

Mengutip data pemerintah, Hashim menyebut bahwa belasan juta anak usia sekolah terpaksa mengawali hari dengan keadaan perut kosong.

Jumlah itu, kata dia, setara dengan 41% dari keseluruhan anak usia sekolah di Indonesia. Dia menduga, jumlah itu lebih besar di kalangan anak usia prasekolah.

Hashim menilai, polemik ini harus diatasi oleh pemerintahan selanjutnya.

Selain menyasar anak usia sekolah, menurutnya, jutaan ibu hamil di Indonesia juga perlu diberikan nutrisi tambahan berupa makanan gratis jika ingin mengatasi masalah stunting secara berkelanjutan.

“Ini adalah program pemerintah yang nanti akan dikelola, diurus, dan dipimpin Prabowo dan Gibran. Delapan puluh dua juta jiwa [termasuk jutaan ibu hamil] akan diberikan makanan bergizi gratis,” pungkasnya.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta program andalan pemerintahan yang baru, makan siang gratis dipikir ulang. Program makan siang gratis dinilai berpotensi buang-buang anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyebut dalam RAPBN 2025, anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun. Bahkan, tidak hanya masuk di RAPBN 2025, tapi menjadi kebijakan prioritas.

"Terkait dengan hal ini, JPPI mengimbau kepada pemerintah untuk berpikir ulang. Apa benar program makan siang gratis ini mendesak dan prioritas? Apalagi, jika program ini dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan dan problem yang dihadapi oleh peserta didik hari ini," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 7 Agustus 2024.
Ubaid menilai pelaksanaan program makan siang gratis sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara itu, tujuan utama program ini masih belum jelas.

Dia menuturkan bila untuk pencegahan gizi buruk alias stunting, jelas program ini salah alamat. Mestinya, peruntukannya untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun.

"Jadi, makan siang ini bukan anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah," ujar dia.

Apabila program ini untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah dinilai juga tak tepat guna. Dia menyebut pemenuhan gizi hanya cukup di sesi makan siang.

Dia mempertanyakan bila sarapan dan makan malam yang tidak terkontrol. Hal ini tentu menjadi usaha yang sia-sia.

“Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematikan sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan," ujar Ubaid.

Ubaid menuturkan berdasarkan data Bappanas, potensi kerugian negara akibat susut dan sisa makanan (food loss and waste) mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun per tahun. Angka ini setara dengan 4-5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Jika ini terjadi, maka anggaran makan siang gratis ini potensial akan terbuang sia-sia, tanpa guna,” tegas dia.

Ubaid menilai program ini juga tidak jelas untuk siapa penerima manfaatnya. Dia menyebut soal penyaluran bantuan semcam ini, pemerintah punya rekam jejak salah sasaran di banyak program, mulai dari Bansos, Kartu Pra-Kerja, hingga KIP untuk anak dari keluarga miskin.

Pemerintah diminta tidak hanya mengejar pencitraan karena terikat dengan janji-janji kampanye. Tetapi harus memikirkan dampak serta skala perioritas mendesak yang harus diatasi dalam rangka meningatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Gibran Tak Masalah Menu Makan Siang Gratis Pakai Nasi Jagung

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan penggunaan beras analog sagu untuk menjadi salah satu bahan makanan pokok pada program makan siang gratis yang diinisiasi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan beras analog sagu merupakan salah satu wujud diversifikasi produk untuk ketahanan pangan, bahkan juga mampu mendukung ketahanan energi.

"Pasti kita akan usulkan karena dia juga bisa mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras," kata Agus saat ditemui di Kantor Kemenperin, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan laporan dari Kelompok Riset Pengembangan Pati Agroindustri, Pati Sagu Pragel dapat digunakan sebagai bahan baku pengikat pada pembuatan bulir beras sagu analog yang diharapkan dapat mengurangi beras impor, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya pati sagu.

Adapun, beras analog instan ini dibuat dari bahan lokal seperti sagu dan beras merah sehingga dijamin aman, bahkan mempunyai manfaat kesehatan seperti indeks glikemik rendah.

Proses produksi beras sagu instan ini dilakukan dengan proses fisis tanpa menggunakan bahan kimia sehingga aman untuk dikonsumsi serta memudahkan proses penyajiannya.

Sebelumnya, pati sagu saat ini sebagian besar banyak dikenal sebagai bahan untuk membuat papeda. Namun saat ini sudah mulai tumbuh industri pengolahan sagu menjadi produk yang modern seperti mi instan dan beras analog.

"Yang juga akan kita usulkan, sekarang lagi disusun oleh agro, jadi sagu itu bukan hanya bisa mendukung ketahanan pangan, tapi dia juga bisa mendukung ketahanan energi," ujarnya.

Agus menerangkan pati sagu juga dapat mendukung pengembangan industri bioenergi dengan melakukan proses pemisahan kandungan. Hal ini juga dapat mendukung pemerintah untuk menuju transisi zero emission.

Produk tepung kaya pati disebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai substrat dalam industri fermentasi seperti MSG dan bioethanol yang air limbahnya lebih mudah ditangani daripada air limbah industrinya yang menggunakan bahan baku molases.

"Jadi sagu itu bisa menjadi bioetanol. Tadi sudah ada hitungannya tapi saya mau lebih detail. Kalau gasalah tadi tuh per 2,5 hektare dari sagu bisa menghasilkan 250 kiloliter bioetanol," tuturnya.

Dengan potensi lahan sagu sebesar 5,5 juta hektare, Agus meyakini dapat dioptimalkan untuk kepentingan pangan dan energi. Nilai keekonomian dari sagu itu juga dapat lebih meningkat lebih tinggi.

"Saya kira masuk akal dan prototipe-nya untuk menghasilkan bioetanol itu sudah ada. Jadi artinya pilotingnya sudah ada. Itu local wisdomnya kuat sekali karena nggak ada lagi kekuatan sagu di dunia seperti Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pagu indikatif 2025 Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun. Program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran disebut jadi biang keroknya.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy menyebut pagu indikatif Bapanas pada tahun depan sebesar Rp329,9 miliar atau turun 25,45% dibandingkan alokasi belanja 2024 sebesar Rp442,6 miliar. Menurut Edhy, adanya program makan siang dan susu gratis pemerintahan Prabowo - Gibran disinyalir telah menyebabkan turunnya anggaran Belanja 2025 terjadi hampir di seluruh Kementerian/Lembaga pemerintahan.

"Bukan hanya Badan Pangan saja yang turun tapi hampir seluruh Kementerian/lembaga tahun 2025 anggarannya turun. Mungkin persiapan untuk program bapak presiden yang baru kaitan dengan makan gratis," ujar Edhy saat membuka rapat koordinasi perencanaan program pembangunan ketahanan pangan 2025 di kawasan Senayan, Senin (29/7/2024).

Kendati anggaran yang turun di tahun depan, Bapanas masih punya harapan pada pagu indikatif untuk bantuan pangan 2025 yang telah diusulkan sekitar Rp20 triliun. Edhy pun membeberkan bahwa Bapanas bakal menerapkan mekanisme dekonsentrasi dalam penggunaan anggaran belanja 2025.

"Jadi tetap, pola anggaran ke depan melalui pola dekonsentrasi, nanti bapak, ibu kepala dinas provinsi agar memetakan kepada kabupaten/kota yang akan dilaksanakan sesuai dengan juknis [petunjuk teknis] sesuai yang sudah kita tetapkan bersama," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (25/6/2024), Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memastikan alokasi anggaran untuk program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp71 triliun pada 2025 tidak akan mempengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah ke depan.

“Anggaran sebesar Rp71 triliun sebenarnya itu menjadi harapan Banggar, jujur saja. Karena apa? karena isu yang berkembang semakin dahsyat, seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, itu menurut hemat saya. Saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” katanya, Selasa (25/6/2024).

Said menyampaikan bahwa anggaran untuk program makanan bergizi gratis tersebut sudah masuk dalam belanja pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP), juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF), di maba pemerintahan mendatang memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran sesuai dengan visi dan misi yang presiden terpilih (Prabowo Subianto).

Menurutnya, anggaran sebesar Rp71 triliun masih masuk akal dan tidak akan mengganggu pengelolaan fiskal, meski pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang besar untuk pos perlindungan sosial.

“Persoalannya tinggal kementerian mana, apakah Kementerian Sosial, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” jelas Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik salah satu warteg di Kemayoran, Fasiha (61) mengaku tidak bisa menjual paket nasi dengan lauk serta sayur harga Rp 7.500.

Harga paling murah, Fashia menjual paket nasi dengan lauk seharga Rp 10.000. Beberapa lauk yang diberikan yakni tempe orek, tahu dan mi.

"Pokoknya, saya paketin ada orek tempe, ada tahu, ada mi (sama nasi) itu Rp 10.000," ujar Fasiha saat ditemui di wartegnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Bahkan, satu bungkus nasi polos di warteg Fasiha dijual dengan harga Rp 5.000. Bahkan, Fasiha kadang-kadang menjualnya lebih mahal sedikit dengan melihat siapa pembelinya.

Meski harganya beda tipis, porsi nasi yang diberikan tetap sama. Namun, pelanggan yang cuma memesan setengah porsi nasi tetap ditarik Rp 5.000.

"Kalau tamu hotel kasih Rp 6.000. Kalau orang proyek Rp 5.000," jelas

Sementara itu, warteg lain yang berada di wilayah Jakarta Pusat juga tak bisa menyediakan paket nasi dengan lauk lengkap seharga Rp. 7.500.

Warteg milik Resa (30) di Gambir, meski masih menyediakan paket nasi seharga Rp 7.000, namun pilihan ditawarkan itu sangat terbatas. Paket nasi hanya berisi sayur.

Sedangkan nasi dengan telur dan satu macam sayur masih dihargai Rp 12.000. Sementara paket nasi nasi dengan telur, satu macam sayur, dan orek tempe seharga Rp 13.000.

"Nasi telur sudah (seharga) Rp 10.000," ujar Resa.

Sebelumnya, ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan berujar bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

"Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that," ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

"Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000," ungkap Heriyanto.

"Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat," sambung dia.

(Reporter : Shela Octavia | Editor : Fabian Januarius Kuwado)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kubu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membantah bahwa program makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak.

Isu tersebut awalnya dimunculkan oleh seorang ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan. Ia mengaku pernah dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Prabowo.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

"Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000," ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

"Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat," sambung dia.

Tak pernah diskusi dengan Heriyanto

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi membantah pernah membahas soal program makan bergizi gratis dengan Heriyanto Irawan.

Hasan mengatakan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum pernah membahas pemangkasan program makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak seperti diungkapkan Heriyanto.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi," ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Menurut Hasan, fokus utama dari Prabowo dan Gibran adalah memberikan menu makanan yang sesuai standar kecukupan gizi.

Dia lantas memastikan bahwa pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak, hanyalah isu belaka.

"Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim," kata Hasan.

Pilot project makan gratis dirancang

Lebih lanjut, ia menyampaikan saat ini sedang dilakukan pilot project atau studi pendahuluan program makan bergizi gratis.

Pelaksanaan pilot project juga tak hanya dilakukan di satu daerah saja. Selain itu, pilot project tersebut akan direplikasi lagi setiap tiga bulan.

"Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," ucap Hasan lagi.

Namun, Hasan belum bisa menjawab secara pasti kapan program makan bergizi gratis dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasan Nasbi mengatakan, pemerintahan sekarang masih dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara Prabowo masih dalam transisi.

"Lebih baik nanti kita tanyakan setelah Pak Prabowo dilantik ya," ungkap dia

Rp 15.000 per anak sudah ideal

Gibran Rakabuming Raka sendiri pernah membantah soal isu tersebut. Ia menyebut belum ada kepastian terkait anggaran makan bergizi gratis.

Anak sulung Presiden RI Joko Widodo ini juga mengatakan anggaran Rp 15.000 per anak untuk makan bergizi gratis sudah ideal.

"(Dari awal anggarannya Rp 15.000) betul. Sudah ideal segitu, dan sudah diujicobakan di beberapa tempat. Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024) lalu.

Selain itu, Gibran menyampaikan, uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 15.000 per anak yang dijalankan selama ini berjalan lancar.

Dengan begitu, menurut dia, belum ada kepastian terkait pengurangan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500.

"Belum ada kepastian untuk pengurangan itu. Selama ini uji cobanya Rp 15.000. Tunggu aja kepastiannya ya," jelas Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernah membahas soal program makan bergizi gratis dengan ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan,

“Enggak ada, dari tim sinkronisasi enggak ada (bahasan dengan Heriyanto),” kata Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi usai konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024) petang.

Hasan mengatakan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran belum pernah membahas pemangkasan program makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak seperti diungkapkan Heriyanto.

“Saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan itu sama sekali di tim dan tim sinkronisasi,” ujar Hasan.

Hasan juga memastikan bahwa pemangkasan anggaran makanan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak, hanyalah isu.

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim,” kata Hasan, dikutip dari siaran pers, Jumat.

Hasan mengatakan, fokus utama dari Prabowo dan Gibran adalah memberikan menu makanan yang sesuai standar kecukupan gizi.

“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” ujar Hasan.

Hasan menyebut, besaran angka makan bergizi gratis masih dikaji oleh dewan pakar Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini, belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kami adalah ketercukupan gizi,” kata Hasan.

Hasan juga mengatakan, besaran angka makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah berpotensi berbeda di setiap wilayah.

Hal ini karena disesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.

“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” ucap Hasan.

Adapun Heriyanto Irawan mengaku bahwa dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi presiden terpilih Prabowo Subianto.

Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food baru-baru ini mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk pelaksanaanprogram cadangan pangan pemerintah (CPP) di 2025.

Lantas, apakah ID Food perlu kembali mengajukan PMN pada tahun depan seiring adanya program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan siang gratis?

Merespons hal tersebut, VP Sekretaris Perusahaan ID Food, Yosdian Adi Pramono, menyampaikan bahwa usulan injeksi senilai Rp1,6 triliun cukup untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah di 2025, termasuk makan siang gratis.

“Kalau hitungan kami cukup, kan rolling dananya, berputar karena kita selain untuk industri pabrikannya sendiri, kita menggandeng peternak, nelayan, petani tebu,” kata Yosdian saat ditemui usai menghadiri Pelepasan Jelajah BUMN di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana diketahui, ID Food telah mengajukan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun untuk pembiayaan pelaksanaan program CPP. Holding BUMN Pangan itu mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengelola CPP 10 komoditas yaitu daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung dan daging kerbau.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (10/7/2024) Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, sempat mengakui bahwa usulan injeksi tersebut juga didasari oleh kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi dengan beban bunga pinjaman ID Food pada 2023 yang mencapai Rp626 miliar per tahun.

Apalagi, laba (gross profit margin/GPM) Perseroan tercatat menurun selama periode 2019-2022 hingga minur 11%.

Meski di 2023 ID Food berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp234 miliar, total utang bank dan medium-term note (MTN) tercatat mencapai sekitar Rp8,01 triliun.

Selain itu, Sis Apik menyebut bahwa produksi sejumlah komoditas pangan seperti beras, day old chicken (DOC), dan lainnya belum mencapai target. Adanya kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja menjadi salah satu penyebab produksi sejumlah komoditas pangan tak mencapai target.

“Kami berharap dalam forum ini bisa dapat PMN tunai untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun,” ujar Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).