Jakarta:Mesir baru-baru ini berhasil menjadi negara bebas malaria setelah melalui berbagai upaya intensif dan terkoordinasi selama bertahun-tahun.

Sertifikasi ini diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan Oktober 2024 setelah Mesir berhasil membuktikan bahwa tidak ada transmisi malaria lokal selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Berikut adalah perjalanan panjang Mesir menuju status bebas malaria.

Upaya dan Tantangan di Awal

Gambar: Bendera Mesir. (Gianluigi Guercia/AFP)

Perjalanan Mesir untuk membasmi malaria dimulai sejak lama, bahkan jejak penyakit ini ditemukan pada mumi kuno Mesir, termasuk Tutankhamun.
Pada 1920-an, upaya awal pengendalian malaria dilakukan dengan mengurangi kontak manusia-nyamuk, salah satunya dengan melarang penanaman padi dan tanaman pertanian lainnya di dekat pemukiman.

Pada tahun 1930, malaria pun dijadikan sebagai penyakit wajib lapor, diikuti dengan pembukaan stasiun pengendalian malaria pertama di negara ini.

Pada masa Perang Dunia II, kasus malaria sempat meningkat drastis hingga mencapai lebih dari 3 juta kasus. Penyebaran nyamuk Anopheles arabiensis yang semakin luas, ditambah gangguan suplai medis dan layanan akibat perang, menjadi tantangan besar bagi Mesir.

Namun, berdasarkan WHO, dengan pendirian 16 divisi pengobatan dan perekrutan lebih dari 4.000 tenaga kesehatan, Mesir berhasil mengendalikan wabah tersebut.

Kolaborasi dan Kemenangan

Gambar: Konstruksi Bendungan Aswan, 1965. (AFP/ADER EP)

Konstruksi Bendungan Aswan yang selesai pada 1969 juga sempat memunculkan risiko malaria baru. Pembangunan bendungan tersebut menciptakan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Mesir, dengan dukungan dari Sudan, meluncurkan langkah-langkah ketat untuk mengendalikan vektor malaria, termasuk surveilans kesehatan dan tindakan cepat dalam merespons wabah.

Pada 2014, Mesir berhasil menahan wabah kecil di Provinsi Aswan melalui identifikasi kasus secara dini, pengobatan cepat, serta pengendalian vektor dan edukasi masyarakat.

Pengobatan dan diagnosis malaria diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk Mesir, termasuk bagi mereka yang berada di perbatasan.

Kemitraan lintas batas yang kuat dengan negara-negara tetangga, seperti Sudan, juga memainkan peran penting dalam mencegah kembalinya transmisi malaria di Mesir.

Pengakuan WHO

Pencapaian ini bukan hanya kemenangan bagi kesehatan publik Mesir, tetapi juga menjadi tanda harapan bagi seluruh dunia, khususnya negara-negara endemik malaria lainnya.

WHO akhirnya memberikan sertifikasi negara bebas malaria kepada Mesir setelah terbukti bahwa transmisi malaria oleh nyamuk Anopheles telah terputus selama setidaknya tiga tahun berturut-turut.

Hal ini menjadi bukti bahwa dengan visi, dedikasi, dan persatuan, tantangan besar seperti malaria bisa diatasi.

"Dengan keberhasilan ini, Mesir membuktikan bahwa dengan visi, dedikasi, dan persatuan, kita bisa mengatasi tantangan terbesar sekalipun," ujar Dr. Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, 20 Oktober 2024 di laman resmi WHO.

Baca Juga:
Masyarakat Diminta Mulai Waspada Lagi Penyakit Malaria


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Bisnis.com, PEKANBARU– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Kesehatan terus melakukan upaya signifikan dalam menangani Kasus Luar Biasa (KLB) malaria yang melanda Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Rahmi Indrasuri mengatakan hingga saat ini, sebanyak 1.490 warga telah diperiksa untuk mendeteksi dan menangani penyebaran penyakit ini.

"Dari jumlah warga yang telah diperiksa tersebut, ditemukan 139 kasus positif malaria yang terdiri dari 130 kepala keluarga terdampak," ungkapnya, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebutkan pihaknya terus memantau dan melakukan tindakan pencegahan serta pengobatan secara intensif. Pemeriksaan 1.490 warga ini merupakan bagian dari komitmen pemda untuk mendeteksi secara dini dan mencegah penyebaran malaria lebih luas.

Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pengobatan yang tepat bagi masyarakat yang terdampak.

Untuk mendukung penanggulangan KLB ini, Tim Satgas juga telah mengirimkan berbagai logistik penting. Pengiriman mencakup 500 kelambu malaria, 214 kelambu biasa, 51 paket sembako, 800 botol anti nyamuk, 3 kotak insektisida, dan 7 kotak larvasida.

Langkah ini diambil guna mencegah penularan lebih lanjut dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berada di kawasan terdampak.

Penjabat (Pj) Bupati Inhil Erisman Yahya menyampaikan pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan maksimal.

"Kami tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan," ungkapnya.

Erisman juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menangani KLB malaria ini. Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit, untuk melindungi masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau secara resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk penyakit malaria di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, menyusul lonjakan signifikan kasus malaria di wilayah tersebut.

Penjabat (Pj) Bupati Inhil Erisman Yahya mengatakan saat ini, tercatat 42 kasus malaria dengan mayoritas terjadi di Desa Kuala Selat. Dia menginstruksikan Dinas Kesehatan bersama TNI dan Polri untuk segera melakukan langkah-langkah identifikasi dan pemutusan rantai penyebaran penyakit.

“Kami instruksikan dinas terkait, bersama Kodim 0314/Inhil dan Polres Inhil, untuk segera melakukan identifikasi dan memutus rantai penyebaran malaria,” ujarnya Kamis (3/10/2024).

Selain penanganan medis, Erisman menegaskan perlunya pengobatan yang serius bagi warga yang terjangkit, serta memastikan akurasi data kasus positif malaria.

Rapat gabungan yang digelar sehari sebelumnya, pada Rabu (2/10/2024), dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kodim 0314/Inhil, Polres Inhil, Kajari Inhil, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan pejabat terkait. Semua pihak sepakat untuk mendukung langkah cepat Pemkab Inhil dalam menangani KLB ini.

Pj Bupati juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah. "Hanya dengan kerja sama yang kuat kita bisa menekan penyebaran malaria," ungkapnya.

Langkah cepat yang dilakukan Pemkab Inhil ini diharapkan dapat menekan penyebaran malaria dan mengatasi KLB yang saat ini tengah berlangsung di Desa Kuala Selat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel bakal meningkatkan upah atau gaji petugas Juru pemantau jentik atau Jumantik jika terpilih di Pilkada 2024.

Rano mengatakan pihaknya akan mensejahterakan seluruh kalangan masyarakat khususnya, anak-anak, lansia, hingga kelompok ibu dari desa atau dasa wisma.

"Artinya saya perlu bantuan semuanya, bagaimana supaya sekolah anak kita bener, kartu jakarta pintar sampai lansia orang tua terus [jalan], jumantik gajinya dinaikin, dasa wisma gajinya dinaikin," ujar Rano di Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Dia juga berkelakar terkait nasib Jumantik sebagai garis depan pembasmi nyamuk di Jakarta malah memiliki upah yang sesuai dengan resiko pekerjaannya.

"Iye gue tau, masa ngitungin nyamuk gajinya Rp500 ribu? orang mah tidur nyenyak die kena malaria," pungkasnya.

Dilansir jakarta.go.id, Jumantik merupakan seseorang yang melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemberantasan jentik nyamuk, khususnya Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

Adapun, jumantik dibagi menjadi beberapa jenis mulai dari jumantik rumah; jumantik lingkungan hingga supervisor jumantik. Jenis-jenis itu dibagi tugasnya dari wilayahnya masing-masing.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9).

Setibanya di Istana Merdeka, SBY langsung disambut oleh presiden Jokowi. SBY tampak mengenakan pakaian batik berwarna coklat.

Dalam pertemuan tersebut SBY juga menyampaikan kabar bahwa dirinya telah menerima amanah sebagai Penasihat Khusus Aliansi Sedunia Untuk Membasmi Malaria.

Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Sabtu (21/9). Ia melaporkan bahwa dirinya telah menerima penugasan sebagai Penasihat Khusus Aliansi Sedunia untuk Membasmi Malaria untuk kawasan Asia Pasifik.

"Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi," kata SBY seperti dikutip dari Antara.

Ia menyampaikan bahwa kunjungannya untuk melapor kepada Presiden Jokowi mengenai peran barunya itu adalah, bagian dari etika politik. "Apalagi saya mantan Presiden, wajib untuk menyampaikan kepada Presiden yang sedang mengemban tugas," katanya.

SBY menekankan, pentingnya mengatasi masalah malaria yang masih mengancam, khususnya di Indonesia, dengan daerah yang paling terdampak antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Timur. Jika tak diatasi, ia khawatir malaria bisa separah pandemi Covid-19.

Ia menyampaikan komitmennya untuk menurunkan angka penyakit malaria di Indonesia dan akan berangkat ke New York untuk menghadiri pertemuan penting terkait isu ini selama sekitar satu pekan.

SBY juga berniat untuk menemui presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan hal serupa sehubungan dengan agenda summit Aliansi Sedunia Untuk Membasmi Malaria di Indonesia pada tahun depan. "Karena tahun depan akan ada summit di Indonesia, tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya," katanya.

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Pada pertemuan itu SBY memberi tahu Jokowi mengenai tugas barunya.

SBY menyebut, kini dirinya diberi amanah menjadi penasihat khusus aliansi sedunia untuk membasmi malaria.

“Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik, wakil Asia Pasifik ada dan Afrika ada, dan seluruh dunia ada global council yang ada di New York dan saya melapor pada Pak Jokowi,” kata SBY usai pertemuan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9).

“Karena siapa pun yang mendapatkan peran di dunia internasional apalagi saya mantan presiden, maka wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas,” sambungnya.

SBY mengungkapkan, menerima amanah tersebut karena dirinya merasa punya kewajiban untuk mengenyahkan malaria.

Lebih lanjut, berkaca pada COVID-19 lalu, SBY tak ingin ada virus yang belum bisa diatasi malah merajalela. Bahkan, di Indonesia dia mengatakan, masih ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan terkait malaria.

“Indonesia sendiri, utamanya Papua sedikit Nusa Tenggara Timur (NTT), sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur,” ungkapnya.

“Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita. Dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik,” jelas SBY.

JAKARTA, iNews.id - Penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan malaria mewabah di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nias Selatan sejak Januari hingga Juli 2024 tercatat delapan pasien meninggal dunia.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan data BPBD Nias Selatan, penyakit ini mewabah di tujuh kecamatan yakni Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Simauk, Tanah Masa dan Hibala.

"Dalam kurun waktu selama tujuh bulan di tahun ini, kurang lebih sudah ada 562 orang warga terjangkit. Dari jumlah itu 8 orang meninggal dunia, 554 warga lainnya telah dirawat dan dinyatakan sembuh dari wabah malaria tersebut," ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya sebagai bentuk upaya penanganan darurat, Pemkab Nias Selatan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan DBD dengan Nomor 100.3.3.2/639/2024 selama 14 hari hingga tanggal 23 Agustus 2024.

Bupati Nias Selatan juga telah membentuk Sistem Komando Penanganan Darurat Kejadian Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah yang ditetapkan melalui surat bernomor 100.3.3.2/646/2024 pada tanggal 9 Agustus 2024.

Atas keputusan tersebut, unsur forkopimda se-Kabupaten Nias Selatan rutin melaksanakan upaya penilaian dan kaji cepat di lokasi-lokasi yang menjadi zona merah wabah dua penyakit tersebut.

BPBD Nias Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi.

Di samping itu, Dinkes juga telah menerbitkan status kejadian luar biasa dan melaksanakan penanganan pasien melalui pusat-pusat pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah kecamatan bersama muspida tak henti menggencarkan gotong-royong pembersihan lingkungan sebagai bentuk mitigasi dan antisipatif.

Saat ini, wabah penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa yang ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan anopheles itu masih mengintai sebagian besar masyarakat Nias Selatan.

Kasus wabah yang masuk dalam kategori bencana non-alam ini sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007. Sebagai negara tropis, Indonesia menyumbangkan kasus malaria terbanyak kedua di Asia, setelah India. Indonesia mencatat estimasi 811.636 kasus positif pada 2021 sebagaimana data Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Editor: Donald Karouw