Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola sawit, sehingga sehingga lebih sederhana. Pada akhirnya, berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas kebun dan produksi sawit secara nasional yang terukur.

Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan harapan utama pelaku usaha adalah tata kelola dan industri sawit dari hulu hingga hilir."Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian," katanya kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik.

Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.