Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memastikan bahwa semua anggotanya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya, tanpa adanya NPWP maka pengusaha sawit tidak akan bisa melakukan pembukaan rekening bank. Hanya saja, Eddy tidak menyebutkan seberapa banyak pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki tersebut.

"Kalau anggota Gapki semuanya punya NPWP karena tidak mungkin perusahaan bisa buka rekening bank tanpa punya NPWP," ujar Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Pada Juli 2024 lalu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

"Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat sistem digitalisasi. Hal ini diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, terutama dalam pengumpulan penerimaan perpajakan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa SAwit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang akan mengurus komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Merespon itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa perubahan yang kini mencakup komoditas kakao dan kelapa, tidak menimbulkan masalah bagi industri sawit, asalkan alokasi dana untuk sawit tidak terganggu.

Menurut Eddy, industri sawit saat ini memerlukan dukungan dana besar, terutama untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta insentif biodiesel yang semakin mendesak di tengah meningkatnya konsumsi minyak sawit domestik.

"Selama dana sawit tidak terganggu tidak ada masalah, karena saat ini sawit membutuhkan dana cukup besar untuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," ungkap Eddy kepada KONTAN, Kamis (24/10).

Menurutnya, selama pengelolaan dana sawit tidak terganggu, GAPKI tidak melihat adanya ancaman signifikan terhadap industri ini.

"Dengan produksi yg stagnan dan produktivitas yang turun, apalagi konsumsi minyak sawit nasional terus mengalami kenaikan, kebutuhan untuk biodisel juga terus meningkat sehingga membutuhkan dana untuk insentif biodiesel," imbuhnya.

Menanggapi potensi skema pungutan ekspor untuk komoditas kakao dan kelapa yang mungkin diterapkan BPDP, Eddy mencatat bahwa kedua komoditas ini mayoritas dimiliki oleh rakyat, dengan proporsi lebih dari 90%.

Meskipun demikian, ia belum memiliki kepastian apakah pungutan ekspor untuk kakao dan kelapa akan diperlakukan sama seperti sawit. Eddy mengakui bahwa hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam melihat dampak potensialnya terhadap kebijakan ekspor sawit.

Mengenai hubungan antara BPDP dan GAPKI, Eddy menyampaikan bahwa kolaborasi antara kedua pihak saat ini sudah berjalan dengan baik, terutama dalam mendukung keberlanjutan industri sawit.

Ia berharap kerjasama ini dapat dipertahankan, terutama dalam pengelolaan dana dari berbagai komoditas yang nantinya dapat meningkatkan daya saing industri perkebunan nasional, termasuk sawit, kakao, dan kelapa.

GAPKI menyatakan bahwa selama program-program prioritas untuk sawit, seperti PSR dan insentif biodiesel, tidak terganggu, penggunaan dana BPDP untuk komoditas lain seperti kakao, kopi, dan kelapa bukan menjadi masalah.

Eddy menekankan bahwa prioritas utama harus tetap pada sawit, mengingat pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian nasional dan kebutuhan mendesak akan dana untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Sebelumnya tranformasi BPDPKS menjadi BPDP tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 132 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Badan Pengelola Dana mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, melakukan pengelolaan dana, melakukan penyaluran penggunaan dana, melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dan melakukan pengawasan.

Adapun, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan Perkebunan, dan sarana dan prasarana perkebunan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana pemerintah untuk meningkatkan biodiesel 50 (B50) di tahun 2026.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengingatkan bahwa realisasi B50 akan mengorbankan banyak hal, mengingat kondisi sawit tanah air mengalami stagnasi produksi.

"Dengan B50 melihat kondisi yang stagnan ini maka (ekspor) akan turun 6 juta ton," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (23/10).

Dengan turunnya ekspor, tambah Eddy, upaya peningkatan produksi juga akan semakin terhambat.

Eddy mengingatkan bahwa pungutan ekspor yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi sumber pendanaan utama untuk banyak hal, termasuk pemermajaan sawit rakyat (PSR).

Di lain sisi, pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menunda upaya percepatan PSR, mengingat produksi minyak sawit mentah (CPO) hingga Agustus 2024 ini hanya mencapai 36,27 juta ton atau lebih rendah 4,86% (YoY) dari tahun 2023.

Di saat bersamaan konsumsi dalam negeri hingga Agustus 2024 terus meningkat mencapai 15,57 juta ton atau naik 1,94% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Eddy juga mengingatkan, berkurangnya ekspor secara langsung turut membuat menghambat realisasi program biodisel. Pasalnya, salah satu sumber pembiayaan untuk program tersebut berasal dari pungutan ekspor yang dihimpun oleh BPDP.

"Jadi akhirnya banyak yang dikorbankan, devisa berkurang, ekspor kurang, akan ada masalah untuk pembiayaan biodiesel, dana PSR juga tidak akan mencukupi," tuturnya.

Sebelumnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan program biodiesel 50 (B50) dapat mulai diimplementasikan pada tahun 2026.

Andi memastikan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia sebagai bahan dasar untuk B50 ini mencukupi.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini produksi sawit mentah salam negeri mencapai 46 juta ton. Sementara kebutuhan untuk program B50 hanya mencapai 5,3 juta ton.

"CPO kita produksinya 46 juta ton, sekarang dalam negeri (kebutuhan) kita pakai 20 juta ton. Kita ekspor 26 juta ton, kalau kita mengambil 5,3 juta ton, berarti nggak ada masalah kan," kata Amrian dalam konferensi pers di gedung Kementerian Pertanian, Selasa (22/10).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon susunan gemuk kabinet Prabowo Subianto yang baru saja dibentuk.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menilai semakin banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja di industri sawit.

Dia pun khawatir banyaknya K/L yang terlibat akan membuat semakin banyak kebijakan tumpang tindih yang kurang ramah dengan kegiatan berusaha.

"Kalau masih yang terlibat banyak itu akan lambat (peningkatan produktivitas)," urai Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/10).

Untuk itu, Eddy berharap kedepan masih ada Badan Khusus yang mengurus masalah sawit. Menurutnya badan ini menjadi solusi kaitanya dengan tumpang tindih kebijakan yang selama ini menjadi hambatan industri sawit.

Kedepan, pihaknya juga berharap melalui badan baru ini Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dikebut untuk mendongkrak produksi.

Dengan begitu, menurutnya ambisi Prabowo untuk swasembada energi dari bahan dasar sawit juga bisa dicapai.

"Kita masih berusaha memberikan masukan, walaupun susunan kabinet sudah di launching presiden tapi kita harap tetap ada badan khusus sawit," urai Eddy.

"Karena kondisi kita stagnan, produktifitas turun dan konsumsi terus naik termasuk untuk energi," tambah Eddy.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya adalah kabinet yang gemuk demi mengakomodasi banyak kelompok.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, 'huh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya negara kita besar, Bung!" ujar Prabowo dalam acara BNI Daily Investor di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo lantas mencontohkan bahwa negara Timor Leste punya 28 orang menteri, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta orang, lebih kecil dari Kabupaten Bogor.

Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintahan Timor Leste juga berbentuk koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok.

Prabowo mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 atau 24 orang menteri apabila negara itu menganut sistem otoriter yang terdiri dari satu partai.

"Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, ini Indonesia," ujar ketua umum Partai Gerindra itu.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggenjot biodiesel atau bahan bakar minyak campur sawit. Tak hanya B35, Prabowo disebut akan mengembangkan hingga B50 dan B60.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono melihat program tersebut menjadi peluang untuk mengoptimalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Eddy juga percaya pemerintah tidak akan gegabah menjalankan program biodiesel selama produksi sawit masih stagnan.

"Saya sangat yakin pemerintah tidak akan gegabah mengimplementasikan B50 selama produksi masih stagnan seperti," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pasalnya, program biodiesel bisa mengorbankan ekspor sawit Indonesia jika kurang perhitungan. Pada akhirnya jumlah devisa negara juga akan menurun.

"Yang akan dikorbankan, betul, pasti ekspor. Yang kedua, bagaimana nanti dengan ekspor, devisa ekspor. Yang ketiga adalah siapa yang akan membiayai B50 tersebut? Kalau ekspornya kurang, misalkan B35 saat ini kan pembiayaan dari pungutan ekspor," bebernya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka ekspor turun hingga 10 juta ton.

"Sekali lagi saya meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah selama produksi tidak mencukupi. Dengan B40 saja, kalau diimplementasikan ini, ekspor kita akan turun 2 juta ton. Kemudian kalau kita memaksakan B50, ekspor kita akan turun 6 juta ton dari rata-rata di 30 juta ton," bebernya.

Selain itu perlu diperhatikan juga potensi inflasi jika pasokan ekspor sawit Indonesia ke pasar global berkurang. Pada akhirnya, sebut Eddy, Indonesia juga lah yang akan terkena dampaknya.

"Ketiga, apabila supply kita berkurang ke dunia, pasti harga juga akan naik, harga minyak nabati dunia. Ujung-ujungnya apa, nanti akan berdampak juga pada inflasi juga bagi kita dengan mahalnya nanti segala produk dari sawit," ujar Eddy.

Adapun produksi CPO (Crude Palm Oil) bulan Agustus 2024 mencapai 3.986 ribu ton, naik 10,2% dibandingkan produksi bulan Juli sebesar 3.617 ribu ton, demikian juga dengan produksi PKO (Palm Kernel Oil) naik menjadi 391 ribu ton dari 344 ribu ton pada bulan Juli.

Sampai dengan bulan Agustus, produksi tahun 2024 adalah 34.522 ribu ton atau 4,86% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023 yaitu dari 36.287 ribu ton.Total konsumsi dalam negeri naik 30 ribu ton dari 2.030 ribu ton pada bulan Juli menjadi 2.060 ribu ton pada bulan Agustus 2024.

Untuk keperluan konsumsi pangan naik 88 ribu ton, dan untuk oleokimia turun 2 ribu ton sedangkan untuk biodiesel turun 56 ribu ton dari 1.035 ribu ton menjadi 979 ribu ton. Secara YoY sampai dengan bulan Agustus, konsumsi dalam negeri tahun 2024 mencapai 15.571 ribu ton atau 1,94% lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 15.274 ribu ton.

Konsumsi untuk pangan mencapai 6.665 ribu ton atau 4,51% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 6.980 ribu ton, oleokimia 1.484 atau lebih rendah 1,85% dari tahun sebelumnya sebesar 1.512 ribu ton, sedangkan biodiesel mencapai 7.421 ribu ton lebih tinggi 639 ribu ton (9,42%) lebih tinggi dari lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 6.782 ribu ton.

Total ekspor mengalami kenaikan dari 2.241 ribu ton pada Juli menjadi 2.384 ribu ton pada bulan Agustus atau naik sebesar 6,35%. Kenaikan terjadi pada produk olahan CPO yang naik sebesar 79 ribu ton menjadi 1.668 ribu ton pada bulan Agustus, diikuti CPO yang naik dengan 48 ribu ton menjadi 222 ribu ton, dan oleokimia yang naik 41 ribu ton menjadi 440 ribu.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA,investor.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menjelaskan soal tudingan pengusaha sawit yang belum bayar pajak dengan nilai mencengangkan. Ketua Gapki Eddy Martono mengatakan, pihaknya mendengarkan berbagai masukan dari pemerintah termasuk soal pengusaha sawit nakal yang merugikan keuangan negara hingga Rp 300 triliun.

Eddy berharap, Gapki segera bisa menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memaparkan potensi strategis, tantangan, termasuk tudingan dugaan kebocoran keuangan di industri kepala sawit.

Menurut Eddy, pada kesempatan itu Gapki akan menjelaskan duduk persoalan yang memunculkan isu tersebut. Ia mengatakan dengan kontribusinya yang besar di Indonesia sebagai salah satu industri strategis, industri sawit ikut memajukan ekonomi negeri ini.

“Bukan hanya persoalan ini saja, kami juga akan menjelaskan kepada presiden (terpilih Prabowo Subianto) secara keseluruhan tantangan yang dihadapi industri sawit, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Eddy Martono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan, isu ini sebenarnya merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan sebelum Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja diterbitkan. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat penanganan tata kelola industri kelapa sawit, khususnya yang berada di kawasan hutan.

Dalam UU Cipta Kerja Pasal 110A disebutkan, perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tapi memiliki perizinan berusaha dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun.

Ada pula Pasal 110B berisi ketentuan perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha tetap dapat melanjutkan kegiatannya, asalkan membayar denda administratif.

“Sebenarnya untuk persyaratan yang dikategorikan masuk di Pasal 110 A dan sudah mendapatkan surat tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar,” ungkap Eddy.

Namun, dirinya tak mengetahui apakah perusahaan yang berbentuk koperasi sudah menyelesaikan ketentuan seperti yang tertuang pada Pasal 110A.

Terkait ketentuan Pasal 110B, jelas Eddy, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari KLHK.

“Mungkin ini yang dianggap tidak tertib, padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit. Karena perusahaan apabila dianggap ada indikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan harus lapor kalau tidak terkena sanksi,” sambungnya.

Eddy menambahkan, luas lahan sawit yang masuk dalam katagori Pasal 110A mencapai kurang lebih 700 ribu hektare (Ha). Sementara yang masuk katagori Pasal 110B belum diketahui luasnya, karena memang belum ada surat dari KLHK.

Gapki juga belum mengetahui estimasinya, karena memang belum ada tagihan yang terkait dengan ketentuan Pasal 110B. “Penetapan dari KLHK perihal lahan sawit yang masuk katagori 110B dan tagihan denda adminstrasinya akan memperjelas semuanya,” jelas Eddy.

Perlu Verifikasi

Isu pengusaha sawit ngemplang pajak berhembus setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, mengatakan ada dugaan kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 300 triliun.

Kebocoran tersebut disebabkan karena ada pengusaha-pengusaha sawit yang membuka perkebunan sawit dan belum membayar pajak. Hal ini disampaikan Hashim pada acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, pemerintah baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu potensi pajak yang akan dikejar pemerintah adalah pajak dari para pengusaha sawit tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meragukan besarnya pajak yang tidak dibayarkan oleh para pengusaha kelapa sawit hingga mencapai Rp 300 triliun.

Ia menilai, data tersebut harus diverifikasi ulang baik kepada Ditjen Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Tata Kelola Industri Sawit, KLHK, serta para pelaku usaha.

Verifikasi dilakukan terutama menyangkut dari mana sumber kebocoran tersebut apakah memang tidak membayar pajak, atau laporannya yang tidak akurat. Jika ada pelanggaran regulasi, bisa disebutkan aturan mana yang dilanggar dan sebagainya.

“Saya meragukan angkanya sebesar itu, Rp 300 triliun itu besar banget. Bahkan hasil dari tax amnesty seluruh perusahaan di Indonesia saja, jauh lebih kecil dari itu,” ujar Tauhid Ahmad. Tauhid berharap informasi itu harus diverifikasi secara akurat karena menyangkut status lahan sawit.

“Ini bukan hanya menyangkut perusahaan besar (tetapi) ada lahan sawit yang juga dimiliki oleh petani. Lahan sawit siapa yang tidak bayar pajak, harus dipastikan,” kata dia.

Ia menduga Hashim memperoleh data yang belum terverifikasi, sehingga belum bisa dipastikan kebenarannya. Maka perlu adanya verifikasi data agar tidak ada miss leading di pemerintahan baru nanti.

“Apalagi sampai masuk dalam data potensi penerimaan pajak. Ini bisa menimbulkan ketidakpastian dari para pengusaha dan mereka yang terlibat di industri kelapa sawit,’’ pungkasnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola sawit, sehingga sehingga lebih sederhana. Pada akhirnya, berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas kebun dan produksi sawit secara nasional yang terukur.

Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan harapan utama pelaku usaha adalah tata kelola dan industri sawit dari hulu hingga hilir."Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian," katanya kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik.

Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun pada tahun 2024 ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis proyeksi yang disampaikan pemerintah terkait nilai ekonomi sawit dapat tercapai.

"Kemungkinan tercapai karena hilirisasi industri sawit kita bisa dikatakan sangat bagus pada tahun ini," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Eddy juga menambahkan bahwa proyeksi untuk tahun depan menunjukkan harapan yang positif. "Untuk tahun depan, juga diproyeksikan bisa mencapai target," ujarnya.

Peningkatan proyeksi ini didorong oleh mandatory penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit (B40) yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempersiapkan penerapan B40, yang diperkirakan memerlukan stok minimal minyak kelapa sawit mentah sekitar 17,57 juta kiloliter.

Angka ini didapat dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 yang mencapai 38,04 juta kiloliter, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 5%.

Namun, Gapki mengingatkan adanya tantangan dalam industri sawit di dalam negeri, terutama penurunan produktivitas. "Tantangan utamanya adalah produktivitas yang cenderung turun dan produksi stagnan," ungkap Eddy.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit dalam mencapai proyeksi nilai keekonomian tersebut. Berdasarkan data nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kuartal II-2024, kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5%.

Agus menambahkan, kelapa sawit termasuk dalam industri agro yang menjadi salah satu dari 10 industri prioritas yang ditetapkan oleh Kemenperin. Produk hilirisasi dari turunan sawit kini telah mencapai 200 jenis, meningkat signifikan dari 48 jenis produk pada tahun 2011.

Pemerintah juga telah mengimplementasikan B30 sebagai salah satu produk hilirisasi kelapa sawit dan kini tengah mempersiapkan implementasi B40, dengan peluang untuk mengembangkan B100 di masa mendatang.