Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara.

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.

"Nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan detail langkah apa yang akan dilakukan untuk menagih setoran dari para pengemplang tersebut.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.

Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Tim Satuan Tugas untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan komitmen pemerintah untuk mengejar para pengusaha nakal sawit yang tidak membayar pajak ke kas negara.

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan terus melakukan monitor terhadap pengusaha nakal tersebut agar dapat melaksanakan kewajibannya.

"Nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan detail langkah apa yang akan dilakukan untuk menagih setoran dari para pengemplang tersebut.

Seperti yang diketahui, belum lama ini, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa ada sekitar 300 pengusaha nakal yang tidak membayarkan pajaknya ke negara dengan nilai Rp 300 triliun.

Bahkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sudah siap menindak pada pengusaha tersebut.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memberikan penjelasan terkait tudingan setoran sekitar Rp 300 triliun yang belum dibayarkan oleh pengusaha.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kasus keterlanjuran adanya lahan perkebunan sawit di kawasan hutan. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Tim Satuan Tugas untuk mempercepat penanganan kasus tersebut.

Eddy menyebut, terkait ketentuan yang ada pada pasal 110 B, sampai saat ini anggota Gapki belum menerima surat pemberitahuan dan tagihan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Mungkin yang dianggap nakal padahal sebenarnya tidak seperti itu karena semua sudah masuk dalam pantauan Satgas Tata Kelola Sawit," kata Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Sementara terkait ketentuan masuk dalam Pasal 110 A, pihaknya sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK, dan diketahui hampir 90% lebih perusahaan sudah membayar.

"Saya tidak tahu yang masyarakat atau koperasi," katanya.

Di tengah tantangan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang ditunda hingga Desember 2025, Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor sawit untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Uni Eropa. Salah satu caranya dengan mencari pasar-pasar di negara lain yang potensial.

Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi menilai pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa.

"Berbeda dengan pasar Uni Eropa, India masih tergolong pasar tradisional yang belum mengadopsi platform keberlanjutan secara ketat. Hal ini membuat pasar India memiliki potensi sebagai diversifikasi tujuan ekspor sawit selain dari Uni Eropa," kata Edi dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Edi menegaskan posisi strategis India sebagai pasar utama sawit Indonesia. Ekspor sawit ke India mencapai 5,97 juta ton dengan nilai US$ 5 miliar pada 2023, meningkat signifikan dari 3,2 juta tonpada 2021.

Meski demikian, proyeksi 2024 menunjukkan penurunan ekspor sawit menjadi 5 juta ton akibat kebijakan tarif India yang meningkat tajam dari 5,5% menjadi 27,5% untuk crude oil dan 13,75% menjadi 35,75% untuk refinedoil. Tantangan lain muncul dari program pengembangan sawit domestik India yang ditargetkan meningkat dari 400.000 ton menjadi 4 juta ton dalam 7-8 tahun mendatang.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti juga menggarisbawahi urgensi diversifikasi pasar sawit Indonesia. Di samping peningkatan konsumsi dalam negeri melalui program B40, Indonesia dinilai perlu memperkuat penetrasi ke pasar-pasar potensial, salah satunya India.

Tantangan Ekspor Sawit ke India

Meski begitu, ekspansi ke pasar India disebut menghadapi dua tantangan utama. Pertama, sejak September 2024 India menerapkan kenaikan tarif impor untuk produk olahan sawit yang mencakup RBD palmolein dan crude palm oil.

Kedua, India telah meluncurkan program 'National Mission on Edible Oils - Oil Palm (NMEO-OP)' pada Agustus 2021 dengan nilai investasi ₹11.040 crores. Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit domestik melalui perluasan area tanam dari 3,54 lakh hektare (2019-2020) menjadi 16,7 lakh hektare (2029-2030).

Melalui program itu, India menargetkan pengurangan ketergantungan impor dari 58% menjadi 38% pada 2025-2026, meskipun permintaan diproyeksikan naik menjadi 29 juta ton.

Strategi Ekspor Sawit ke India

Menghadapi dinamika pasar India yang kompleks, ada empat strategi kunci yang dinilai perlu diimplementasikan secara komprehensif. Pertama, Indonesia disebut perlu menyesuaikan strategi perdagangannya menghadapi kebijakan proteksionis India.

"Dengan kenaikan tarif yang signifikan mencapai 27,5% untuk crude oil dan 35,75% untuk refinedoil, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk mencari keseimbangan baru. Strategi ini harus mampu mengakomodasi kepentingan India dalam melindungi petani lokalnya, sambil tetap mempertahankan nilai strategis perdagangan bilateral," ucap Esther.

Kedua, revitalisasi dan inovasi industri domestik dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia. Modernisasi teknologi pengolahan dan penguatan program R&D disebut perlu diprioritaskan untuk menghasilkan produk berkualitas dengan harga kompetitif.

"Strategi cost-leadership yang tepat akan membantu industri sawit nasional menghadapi persaingan global sekaligus memperbaiki persepsi produk sawit Indonesia di pasar internasional," ucapnya.

Ketiga, pemahaman mendalam tentang pasar India dinilai perlu ditingkatkan melalui penelitian komprehensif dan dokumentasi strategis. Kurangnya analisis komparatif antara kedua negara selama ini disebut telah menghambat pengembangan kebijakan perdagangan yang efektif.

"Penelitian tentang pola konsumsi dan preferensi pasar India akan membantu mengidentifikasi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung proses negosiasi perdagangan," imbuhnya.

Keempat, pemerintah dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi berbagai hambatan non-tarif. Dukungan dalam proses registrasi produk dan penanganan isu-isu terkait standar teknis dan sanitasi disebut akan membantu akses yang lebih luas bagi produk sawit Indonesia di pasar India.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meluncurkan program "Sawit Goes to Pesantren" sebagai upaya edukasi bagi santri dan warga Nahdliyin mengenai manfaat serta kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Program ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dan Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Chandra Aprianto, menjelaskan sejumlah permasalahan dalam sektor kelapa sawit, mulai dari legalitas, tumpang tindih lahan, hingga kelembagaan petani yang lemah. Tantangan ini berdampak pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Ia menyampaikan keluhan dari berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, terkait kesulitan yang dihadapi para petani sawit rakyat.

"PSR menghadapi banyak tantangan, terutama terkait lahan yang tumpang tindih. Kami mendorong pemerintah dan asosiasi kelapa sawit untuk membahas masalah ini lebih lanjut," ujar Tri Chandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Sabtu (26/10).

Ia menegaskan bahwa LPPNU berkomitmen untuk mendukung program ini karena sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang berfokus pada ulama dan rakyat, di mana banyak warga Nahdliyin berprofesi sebagai petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansyah dari BPDPKS menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dibandingkan dengan minyak lainnya. "Minyak kelapa sawit lebih efisien. Untuk menghasilkan satu ton minyak sawit hanya diperlukan 0,3 hektare lahan, sementara minyak kedelai membutuhkan 4 hektare," kata Helmi.

Helmi juga menyebut adanya kampanye hitam terhadap kelapa sawit oleh pihak luar, dan menegaskan pentingnya edukasi mengenai kelapa sawit, termasuk melalui pesantren. Ia menjelaskan bahwa sawit memiliki berbagai kegunaan, seperti bahan baku untuk membatik, membuat sabun, hingga rompi anti peluru.

Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menyatakan dukungannya terhadap program ini dan mengapresiasi upaya BPDPKS dalam melawan kampanye negatif tentang kelapa sawit. Ia menekankan bahwa santri perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai manfaat kelapa sawit.

Heru juga menyoroti peran penting kelapa sawit dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi ekspor mencapai Rp 400 triliun per tahun. "Sawit adalah tulang punggung ekonomi kita. PSR harus difokuskan agar tepat sasaran, terutama dengan adanya isu B50 yang meningkatkan kebutuhan pasokan kelapa sawit," katanya.

Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa peran Nahdlatul Ulama, khususnya pesantren, sangat strategis dalam mengelola kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"NU mengurus sawit bukan untuk mencari keuntungan semata, tetapi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk warga Nahdliyin," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespon susunan gemuk kabinet Prabowo Subianto yang baru saja dibentuk.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menilai semakin banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja di industri sawit.

Dia pun khawatir banyaknya K/L yang terlibat akan membuat semakin banyak kebijakan tumpang tindih yang kurang ramah dengan kegiatan berusaha.

"Kalau masih yang terlibat banyak itu akan lambat (peningkatan produktivitas)," urai Eddy dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/10).

Untuk itu, Eddy berharap kedepan masih ada Badan Khusus yang mengurus masalah sawit. Menurutnya badan ini menjadi solusi kaitanya dengan tumpang tindih kebijakan yang selama ini menjadi hambatan industri sawit.

Kedepan, pihaknya juga berharap melalui badan baru ini Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bisa dikebut untuk mendongkrak produksi.

Dengan begitu, menurutnya ambisi Prabowo untuk swasembada energi dari bahan dasar sawit juga bisa dicapai.

"Kita masih berusaha memberikan masukan, walaupun susunan kabinet sudah di launching presiden tapi kita harap tetap ada badan khusus sawit," urai Eddy.

"Karena kondisi kita stagnan, produktifitas turun dan konsumsi terus naik termasuk untuk energi," tambah Eddy.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar sehingga wajar jika kabinet yang dipimpinnya adalah kabinet yang gemuk demi mengakomodasi banyak kelompok.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, 'huh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak'. Ya negara kita besar, Bung!" ujar Prabowo dalam acara BNI Daily Investor di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo lantas mencontohkan bahwa negara Timor Leste punya 28 orang menteri, padahal jumlah penduduknya hanya sekitar 1,3 juta orang, lebih kecil dari Kabupaten Bogor.

Menurut dia, hal itu disebabkan pemerintahan Timor Leste juga berbentuk koalisi yang terdiri dari berbagai kelompok.

Prabowo mengaku bisa saja sebuah negara dijalankan hanya dengan 20 atau 24 orang menteri apabila negara itu menganut sistem otoriter yang terdiri dari satu partai.

"Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B, ini Indonesia," ujar ketua umum Partai Gerindra itu.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap pemerintah mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto melakukan perbaikan dalam tata kelola sawit, sehingga sehingga lebih sederhana. Pada akhirnya, berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas kebun dan produksi sawit secara nasional yang terukur.

Sawit menjadi salah satu komoditas non-minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.Kementerian Perindustrian memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun tahun ini.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan harapan utama pelaku usaha adalah tata kelola dan industri sawit dari hulu hingga hilir."Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih antar kementerian," katanya kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Menurut Eddy, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia dari hulu sampai dengan hilir. "Sebaiknya ke depan bisa disederhanakan misal dengan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah presiden," jelasnya.

Sejatinya industri dan petani sawit mendesak dibentuknya Badan Sawit Nasional, nantinya dapat mengelola data sawit mulai dari produksi, konsumsi, penanaman, hingga perizinan lebih komprehensif dan memadai. Dengan begitu, target dan realisasi peningkatan produksi dapat terukur dengan baik.

Indonesia dianggap terlambat dalam membentuk lembaga independen pengelola sektor sawit. Pasalnya, Malaysia telah 24 tahun lebih dahulu membentuk lembaga itu melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

Sekadar informasi, wacana pembentukan Badan Sawit Nasional telah memasuki tahap kajian akademik di Universitas Indonesia dan ditargetkan rampung pada Juli 2024 lalu. Para petani sawit pun optimistis Badan Sawit Nasional bakal dibentuk di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun pada tahun 2024 ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis proyeksi yang disampaikan pemerintah terkait nilai ekonomi sawit dapat tercapai.

"Kemungkinan tercapai karena hilirisasi industri sawit kita bisa dikatakan sangat bagus pada tahun ini," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Eddy juga menambahkan bahwa proyeksi untuk tahun depan menunjukkan harapan yang positif. "Untuk tahun depan, juga diproyeksikan bisa mencapai target," ujarnya.

Peningkatan proyeksi ini didorong oleh mandatory penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit (B40) yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempersiapkan penerapan B40, yang diperkirakan memerlukan stok minimal minyak kelapa sawit mentah sekitar 17,57 juta kiloliter.

Angka ini didapat dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 yang mencapai 38,04 juta kiloliter, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 5%.

Namun, Gapki mengingatkan adanya tantangan dalam industri sawit di dalam negeri, terutama penurunan produktivitas. "Tantangan utamanya adalah produktivitas yang cenderung turun dan produksi stagnan," ungkap Eddy.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit dalam mencapai proyeksi nilai keekonomian tersebut. Berdasarkan data nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kuartal II-2024, kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5%.

Agus menambahkan, kelapa sawit termasuk dalam industri agro yang menjadi salah satu dari 10 industri prioritas yang ditetapkan oleh Kemenperin. Produk hilirisasi dari turunan sawit kini telah mencapai 200 jenis, meningkat signifikan dari 48 jenis produk pada tahun 2011.

Pemerintah juga telah mengimplementasikan B30 sebagai salah satu produk hilirisasi kelapa sawit dan kini tengah mempersiapkan implementasi B40, dengan peluang untuk mengembangkan B100 di masa mendatang.

Penjarahan di kebun-kebun sawit masih terus terjadi, termasuk di Kalimantan Tengah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono pun menyampaikan penyebabnya.

Eddy mengatakan kasus penjarahan itu terjadi lantaran adanya kebijakan yang masih tumpang tindih. Misalnya, kebijakan terkait Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) yang melibatkan beberapa kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Penjarahan di Kalteng luar biasa, satu hari itu bisa puluhan ton yang keluar dari kebun, dan mereka terang-terangan menjarah dan APH (aparat penegak hukum) tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena masalah kebijakan yang tumpang tindih. Contoh, ini masalah FKPM 20%, FKPM 20% ini dari Kementerian ATR/BPN ada permennya sendiri, Permentan ada sendiri, dari KLHK ada juga. Akhirnya mana yang kita pegang," kata Eddy dalam Forum Diskusi, Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Kemudian, adanya aturan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138 tahun 2015 yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Dia bilang, dengan adanya peraturan tersebut membuat petani sawit proses perizinan untuk perkebunan sawit atau pengolahan CPO dapat dilakukan jika telah memiliki hak atas tanah (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP). Namun, sekarang harus mendapatkan izin HGU-nta terlebih dahulu.

"Di situ yang awalnya bisa operasional dan/atau HGU, sekarang tidak bisa, harus HGU nya keluar dulu baru bisa melakukan operasional," jelasnya.

Dia menjelaskan penjarahan yang terjadi di Kalimantan Tengah bukannya petani sawit tidak mengurus HGU. Hanya saja, hal itu terjadi lantaran adanya izin yang diterbitkan berupa Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan lainnya (KPPL) pada 2005 lalu.

"Artinya di situ adalah memang untuk kawasan budidaya. Tapi itu ada surat dari Dirjen Planologi yang ditarik Kaban waktu itu, dan berlaku surat itu. Akhirnya terjadi kekacauan, kementerian ATR tidak bisa mengeluarkan HGU itu karena dianggap masuk ke kawasan hutan. Nah inilah yang terjadi kekacauan-kekacauan seperti ini, mengakibatkan APH sendiri dengan putusan MK 138/2015 itu tidak berani berbuat sesuatu, malah justru itu dianggapnya kebun ilegal. Padahal itu sudah dari zaman sebelum 2005 dibangun," terangnya.

Dia pun menyebut petani saat ini membutuhkan kepastian untuk berusaha dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif dan tidak saling tumpah tindih.

Simak juga Video: Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]