Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian insentif kepada pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi dinilai tidak efektif.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan pandangannya bahwa terdapat indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah dalam upaya mengajukan anggaran.

"Pemberian insentif ini tidak efektif karena sering dijadikan alat permainan oleh oknum kepala daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari sanksi," ujar Trubus melalui sambungan telepon dengan tim Kontan, Senin (1/10).

Ia menambahkan bahwa insentif yang semestinya dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam menangani inflasi justru sering disalahgunakan. Pemerintah daerah kerap kali hanya berfokus pada memperoleh insentif tersebut tanpa benar-benar menyelesaikan permasalahan inflasi di wilayahnya.

Manipulasi Data dan Solusi

Trubus juga menyoroti bahwa praktik manipulasi data dilakukan agar pemerintah daerah tidak dipermasalahkan dalam proses pengajuan anggaran.

Akibatnya, kinerja pengendalian inflasi yang sebenarnya tidak terefleksikan dengan baik dalam laporan, dan upaya untuk menyelesaikan masalah inflasi menjadi kurang optimal.

Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar indikator inflasi tidak lagi dijadikan syarat utama bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif.

Dengan demikian, praktik manipulasi data yang sering terjadi dapat dihentikan, dan fokus pemerintah daerah dapat kembali diarahkan pada upaya nyata dalam menangani inflasi secara lebih substansial.

JAKARTA, KOMPAS.com - KTD (22), pemuda yang memanipulasi data Google Business Profile milik Polsek Setiabudi memanfaatkan eror atau “bug” untuk melancarkan aksinya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, "bug” pada Google Business Profile tersebut diperkirakan terjadi pada 11-12 Agustus 2024.

“Tersangka KTD yang telah memantau situasi ‘bug’ tersebut kemudian memanfaatkan situasi ‘bug’ dengan cara mengubah Google Business Profile pada data Polsek Setiabudi Jakarta Selatan,” ujar Ade dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Pada Google Business Profile Polsek Setiabudi, KTD mengubah titik alamat polsek menjadi di samping SDN 05 07 Cipete Utara. KTD juga menambahkan nomor telepon miliknya.

Semestinya, pihak yang dapat mengubah rute dan menambahkan informasi pada Google Business Profile adalah pemilik akun.

“Namun diduga sedang terjadi gangguan teknis atau ‘bug’ pada Google Business Profile, maka selain pemilik, dalam hal ini tersangka KTD, dapat mengubah serta menambahkan info di pemilik Google Business Profile yang sah,” ungkap Ade.

Dalam melancarkan aksinya, KTD tidak sendiri. Ia merupakan bagian dari komplotan spesialis pengubah data Google Business Profile milik instansi, bank, agen perjalanan, dan pinjaman online.

Usai mengubah data, KTD dan komplotannya akan melakukan penipuan ke korban yang menghubungi call center instansi yang tercantum di Google Business Profile, yang telah diubah menjadi nomor telepon pelaku.

“Sehingga korban yang mencari info terkait hal yang dibutuhkan, justru akan diarahkan untuk menghubungi pelaku dan komplotannya, sehingga korban mengalami kerugian materiel,” kata Ade.

Adapun KTD ditangkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Jalan Lebung Gajah, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (12/9/2024) pukul 20.00 WIB.

Kini KTD telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan.

Ia dijerat Pasal 46 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) jo Pasal 30 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 48 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) jo Pasal 32 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau Pasal 51 Ayat (1) jo 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.