Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Skema pemberian ganjaran dan hukuman (punhisment and reward) untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi ternyata melahirkan persoalan baru. Pasalnya, kini disinyalir ada pemda yang berusaha untuk memanipulasi angka inflasi agar terkendali, demi mendapatkan reward dari pemerintah pusat.

Asal tahu saja, selama ini, pemda yang berhasil mengendalikan angka inflasi akan mendapatkan reward berupa insentif dari Pusat lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, pemberian reward kepada Pemda bukan sesuatu yang perlu dilakukan karena tak efektif.

Sebab, kata dia, malah akan melahirkan permainan oleh oknum-oknum kepala daerah di rapor kinerja angka inflasi.

Maklum saja, angka inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi laporan kinerja alias rapor kepala daerah. Di satu sisi, menjaga angka inflasi tetap bagus seharusnya bukan sesuatu yang istimewa bagi sebuah Pemda.

Trubus menawarkan solusi, tak perlu lagi ada syarat indikator inflasi yang menjadi indikator kinerja sebuah daerah.

Pasalnya, dengan modus manipulasi, menurut Trubus, angka inflasi yang ditampilkan adalah semu.

"Bukan realitas sebenarnya," tegasnya.

Angka yang direkayasa akhirnya tak menunjukkan situasi ekonomi yang realistis atau sungguh-sungguh terjadi di daerah.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberian insentif kepada pemerintah daerah terkait pengendalian inflasi dinilai tidak efektif.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan pandangannya bahwa terdapat indikasi manipulasi data yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah dalam upaya mengajukan anggaran.

"Pemberian insentif ini tidak efektif karena sering dijadikan alat permainan oleh oknum kepala daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari sanksi," ujar Trubus melalui sambungan telepon dengan tim Kontan, Senin (1/10).

Ia menambahkan bahwa insentif yang semestinya dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam menangani inflasi justru sering disalahgunakan. Pemerintah daerah kerap kali hanya berfokus pada memperoleh insentif tersebut tanpa benar-benar menyelesaikan permasalahan inflasi di wilayahnya.

Manipulasi Data dan Solusi

Trubus juga menyoroti bahwa praktik manipulasi data dilakukan agar pemerintah daerah tidak dipermasalahkan dalam proses pengajuan anggaran.

Akibatnya, kinerja pengendalian inflasi yang sebenarnya tidak terefleksikan dengan baik dalam laporan, dan upaya untuk menyelesaikan masalah inflasi menjadi kurang optimal.

Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar indikator inflasi tidak lagi dijadikan syarat utama bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan insentif.

Dengan demikian, praktik manipulasi data yang sering terjadi dapat dihentikan, dan fokus pemerintah daerah dapat kembali diarahkan pada upaya nyata dalam menangani inflasi secara lebih substansial.