Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta mendukung profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu di luar tugas pertahanan sesuai aturan perundang undangan.

Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security SETARA Institute, Ikhsan Yosarie berpandangan bahwa reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik.

Pertama, menurut Ikhsan, TNI harus fokus melakukam reformasi. Kedua, presiden atau DPR serta politisi sipil wajib menjaga proses reformasi TNI tersebut agar berjalan sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Presiden, menteri dan pimpinan lembaga, semestinya mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu, memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Berkaitan dengan hal itu, menurut Ikhsan, perubahan struktur pada Sekretaris Kabinet (Seskab) sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy Indra Wijaya hanya akan memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan UU TNI serta mengingkari semangat reformasi TNI.

"Transisi kepemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda dengan kebijakan penempatan ini," katanya

Menurutnya, jika Revisi UU TNI dilakukan oleh pemerintah dan DPR hanya untuk mengakomodir pilihan Presiden Prabowo Subianto atas Seskab yang dia kehendaki, maka hal tersebut dinilai tidak tepat.

"Maka semakin sempurna penilaian banyak ahli mengenai autocratic legalism yang kini semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayor Teddy Indra Wijaya dinilai telah melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan berdasarkan UU TNI, Mayor Teddy hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah dirinya mengundurkan diri maupun pensiun dari dinas aktif keprajuritan TNI. Namun sayangnya, Mayor Teddy memilih untuk merangkap jabatan sebagai prajurit aktif dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih.

"Justifikasi perubahan struktur Seskab dari semula setingkat Menteri, kemudian jadi di bawah Mensesneg itu tidak serta merta membuat posisi tersebut masuk ke dalam posisi jabatan sipil yang dapat diduduki Prajurit TNI aktif," tuturnya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia menjelaskan jika posisi Seskab maupun Mensesneg kini tidak termasuk ke dalam jabatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, maka ketentuan yang berlaku seharusnya kembali ke ayat (1).

"Artinya, ketentuan yang berlaku itu kan seharusnya kembali ke ayat (1), yakni prajurit aktif menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," katanya.

Dia berpandangan menyamakan ketentuan yang berlaku, seperti terhadap Sekretaris Militer Presiden, sebagai justifikasi pembenaran Seskab diduduki prajurit aktif adalah hal yang keliru.

"Sebab secara eksplisit, posisi Sekretaris Militer Presiden masuk dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yakni jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa perlu melakukan pensiun dini," ujarnya.