Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta mendukung profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu di luar tugas pertahanan sesuai aturan perundang undangan.

Peneliti Reformasi Sektor Keamanan dan Human Security SETARA Institute, Ikhsan Yosarie berpandangan bahwa reformasi TNI harus berjalan dua arah atau timbal balik.

Pertama, menurut Ikhsan, TNI harus fokus melakukam reformasi. Kedua, presiden atau DPR serta politisi sipil wajib menjaga proses reformasi TNI tersebut agar berjalan sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Presiden, menteri dan pimpinan lembaga, semestinya mendukung dan memperkuat profesionalitas TNI dengan cara tidak memberikan jabatan tertentu, memberikan tugas dan kewenangan di luar tugas pertahanan dan tugas perbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Berkaitan dengan hal itu, menurut Ikhsan, perubahan struktur pada Sekretaris Kabinet (Seskab) sebagai justifikasi penempatan Mayor Teddy Indra Wijaya hanya akan memperlihatkan kebijakan yang tidak berbasis pada ketentuan UU TNI serta mengingkari semangat reformasi TNI.

"Transisi kepemimpinan nasional yang semestinya membawa asa reformasi TNI sebagai amanat reformasi 1998 untuk mewujudkan TNI yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan negara, ternoda dengan kebijakan penempatan ini," katanya

Menurutnya, jika Revisi UU TNI dilakukan oleh pemerintah dan DPR hanya untuk mengakomodir pilihan Presiden Prabowo Subianto atas Seskab yang dia kehendaki, maka hal tersebut dinilai tidak tepat.

"Maka semakin sempurna penilaian banyak ahli mengenai autocratic legalism yang kini semakin mendorong kemunduran demokrasi Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan presiden (Perpres) No.139/2024 soal Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Perpres ini mengatur tentang peleburan Sekretariat Kabinet (Seskab) di bawah Kementerian Sektretariat Negara (Setneg).

Adapun perubahan nomenklatur Setkab itu dilakukan untuk mengakodasi Mayor Teddy Indra Wijaya atau yang akrab disapa Mayor Teddy.

Dalam catatan Bisnis, Setkab selama ini dijabat oleh pejabat setinggi menteri. Status Sekretatis Kabinet adalah pejabat setara menteri. Hanya saja, kalau menurut politikus Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, karena Teddy tetap berdinas di milter, maka Setkab kemudian dilebur ke Setneg.

Hal itu sesuai dengan beleid yang diatur dalam Perpres No.55/2024. Munculnya Perpres No. 139 Tahun 2024 ini, persyaratan itu dibatalkan.

“(1)Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2O2O tentang Sekretariat Kabinet,” tulis Perpes No. 138 Tahun 2024, Pasal 2 ayat (1).

Nantinya pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab akan beralih di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).“(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara."

Adapun sebelumnya, Mayor Teddy dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet (Seskab).

Namun demikian, selepas dilantik, belum ada penjelasan dari Kostrad maupun TNI Angkatan Darat mengenai status penugasannya sebagai Wadan Yonif Dirgahayu setidaknya sejak 26 Februari 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Mayor Teddy Indra Wijaya dinilai telah melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan mengatakan berdasarkan UU TNI, Mayor Teddy hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah dirinya mengundurkan diri maupun pensiun dari dinas aktif keprajuritan TNI. Namun sayangnya, Mayor Teddy memilih untuk merangkap jabatan sebagai prajurit aktif dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih.

"Justifikasi perubahan struktur Seskab dari semula setingkat Menteri, kemudian jadi di bawah Mensesneg itu tidak serta merta membuat posisi tersebut masuk ke dalam posisi jabatan sipil yang dapat diduduki Prajurit TNI aktif," tuturnya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia menjelaskan jika posisi Seskab maupun Mensesneg kini tidak termasuk ke dalam jabatan sipil sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, maka ketentuan yang berlaku seharusnya kembali ke ayat (1).

"Artinya, ketentuan yang berlaku itu kan seharusnya kembali ke ayat (1), yakni prajurit aktif menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," katanya.

Dia berpandangan menyamakan ketentuan yang berlaku, seperti terhadap Sekretaris Militer Presiden, sebagai justifikasi pembenaran Seskab diduduki prajurit aktif adalah hal yang keliru.

"Sebab secara eksplisit, posisi Sekretaris Militer Presiden masuk dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI, yakni jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa perlu melakukan pensiun dini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Teddy Indra Wijaya atau yang akrab disebut Mayor Teddy ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) pada Kabinet Merah Putih. Lalu, bagaimana statusnya sebagai prajurit TNI?

Sebagaimana diketahui, pengumuman nama-nama menteri Kabinet Merah Putih dilaksanakan pada Minggu (20/10/2024) malam oleh Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DDPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan.

"[Nomor 53] Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet," ucap Prabowo.

Dilansir Antara pada Senin (21/10/2024), Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian Danang Suta memberikan informasi terkait status Mayor Teddy.

“Sampai saat ini masih aktif [sebagai prajurit TNI Angkatan Darat],” kata Kapen Kostrad pada Minggu malam.

Teddy diketahui selama 4 tahun terakhir bertugas sebagai ajudan Prabowo saat dia menjabat sebagai menteri pertahanan. Dia tercatat juga pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadan Yonif) Para Raider 328/Dirgahayu Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Linud 17/Kujang I Divisi Infanteri 1/Kostrad.

Namun, selepas dia diumumkan sebagai Seskab, sejauh ini belum ada penjelasan dari Kostrad maupun TNI Angkatan Darat mengenai status penugasannya sebagai Wadan Yonif Dirgahayu setidaknya sejak 26 Februari 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024.

Adapun, Teddy bersama jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang diumumkan hari ini oleh Prabowo dijadwalkan dilantik pada Senin pagi.

Tugas Teddy saat resmi menjabat sebagai Seskab antara lain memimpin Sekretariat Kabinet. Tugas utama Sekretariat Kabinet antara lain melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas dengan memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan.

Tak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga memberi dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.