Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - CEO Millennium Challenge Corporation (MCC) Alice Albright berkunjung ke Indonesia untuk merayakan kemajuan dari peluncuran Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai 649 juta dolar AS (sekitar Rp 10,5 triliun). Hibah MCC ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur Indonesia, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.

“Kemitraan MCC dengan Indonesia sudah berlangsung hampir dua dekade, dan program kesepakatan terbaru ini meningkatkan total investasi kami di negara ini menjadi lebih dari 1 miliar dolar,” kata CEO Albright dalam siaran pers yang dirilis Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia, Selasa (30/7/2024).

Ia menambahkan melalui kolaborasi terbaru ini, masyarakat Indonesia dapat memperkuat dan memperluas bisnis mereka serta mengakses pasar-pasar baru dengan aman.

Selama kunjungannya, Albright bersama Duta Besar AS Terpilih untuk Indonesia Kamala Lakhdhir, merayakan penandatanganan perjanjian hibah dengan Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Hibah ini bertujuan memajukan opsi pembiayaan gabungan untuk sektor publik dan swasta guna menyediakan dan mempertahankan lebih banyak proyek infrastruktur publik.

Ia juga bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Indonesia Thomas Djiwandono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, guna memperdalam komitmen bersama untuk meningkatkan lingkungan keuangan dan pemberian pinjaman di Indonesia.

Albright juga melakukan perjalanan ke Provinsi Kepulauan Riau untuk mengunjungi Pelabuhan Kuala Riau, yang sedang dipertimbangkan untuk direhabilitasi sebagai bagian dari kemitraan MCC. Jika terpilih, program ini akan meningkatkan angkutan penumpang dan kargo dari Pelabuhan Kuala Riau ke pulau-pulau lain dan dekat Singapura.

Saat bertemu dengan pejabat pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat, Albright memperoleh wawasan tentang bagaimana pembaruan fasilitas pelabuhan akan meningkatkan pariwisata dan membuat transportasi lebih mudah bagi masyarakat.

Ia akan berdiskusi dengan para pemimpin perempuan Indonesia di pemerintahan dan dunia usaha mengenai inklusi keuangan dan kewirausahaan. Panel ini berfokus pada pentingnya perempuan dalam perekonomian Indonesia dan bagaimana digitalisasi dapat mendukung usaha kecil dan menengah milik perempuan.

Perjanjian Infrastruktur dan Pembiayaan Indonesia dari MCC diperkirakan akan diluncurkan pada 5 September tahun ini. Hibah sebesar 649 juta dolar AS, dikombinasikan dengan kontribusi tambahan sebesar 49 juta dolar AS dari Pemerintah Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan bagi infrastruktur transportasi dan logistik serta usaha kecil dan menengah, khususnya yang dimiliki oleh perempuan.

Hibah ini merupakan kelanjutan dari Program Threshold senilai 55 juta dolar AS pada tahun 2006 yang menerapkan strategi imunisasi nasional, membangun kapasitas pekerja layanan kesehatan, dan mengurangi korupsi. Hal ini dilanjutkan dengan Perjanjian MCC-Indonesia senilai 474 juta dolar AS yang berfokus pada peningkatan pengadaan publik, penerapan energi ramah lingkungan, dan nutrisi, yang berakhir pada tahun 2018.

Millennium Challenge Corporation merupakan lembaga pembangunan independen pemerintah AS yang berupaya mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang didirikan pada tahun 2004 ini memberikan hibah berbatas waktu yang memadukan investasi infrastruktur dengan reformasi kebijakan dan kelembagaan kepada negara-negara yang memenuhi standar ketat tata pemerintahan yang baik, memerangi korupsi, dan menghormati hak-hak demokrasi.