Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan seketika seperti kisah Roro Jonggrang. Dalam pelaksanaannya mesti melewati proses dari perencanaan hingga pelaksanaan yang membutuhkan waktu.

"Pembangunan infrastruktur ini tidak bisa seketika. Tidak ada pembangunan Roro Jonggrang, pasti ada proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya ini membutuhkan waktu," kata AHY dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dengan begitu, AHY menilai infrastruktur akan benar-benar tepat sasaran, efisien dan dimanfaatkan oleh rakyat. Ia menyinggung sering kali ada infrastruktur yang dibangun dengan perencanaan kurang matang sehingga keberadaannya tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Seringkali ada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun atas dasar keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi termasuk karena kapasitas infrastruktur yang sudah ada itu tidak lagi bisa diperluas, padahal kebutuhannya lebih banyak dan oleh karena itu harus dibangun di tempat yang baru. Tetapi seringkali mungkin perencanaannya tidak terintegrasi dengan baik, kurang matang terutama dalam menjawab aspek konektivitas," tutur AHY.

"Oleh karena itu tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa menjawab sisi kapasitas, tetapi tidak bisa menjawab dari sisi utilitas dan keberlanjutan. Akibatnya biaya yang cukup mahal itu bisa dikatakan tidak optimal atau kurang berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

AHY mencontohkan proyek-proyek yang dipertanyakan optimalisasinya seperti Bandara Kertajati di Jawa Barat dan beberapa proyek lainnya. "Tadi disampaikan ada sejumlah bandara misalnya Kertajati, pelabuhan dan lokasi-lokasi lain yang seringkali kita pertanyakan optimalisasinya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut dalam pembangunan infrastruktur seringkali dihadapkan pada pilihan antara biaya, waktu dan kualitas. Tidak jarang biaya yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

"Seringkali kita ingin cepat dan murah, artinya kita harus berkompromi dengan waktu. Jika mau murah dan berkualitas, maka waktu pengerjaannya lebih lama dan jika ingin cepat dan berkualitas, pasti anggarannya lebih besar," bebernya.

Untuk mengatasi itu, AHY menyebut perlunya membangun pemikiran strategis yang kuat dan saling terhubung satu sama lain. Segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang dan berimbang agar tidak terjadi berbagai kebocoran.

"Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika bapak presiden menekankan jangan sampai ada kebocoran. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah untuk digunakan sebaik mungkin dan sekali lagi, kita pertanggungjawabkan kepada rakyat kita,"katanya.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir, Senin (4/11). Pertemuan ini membahas dukungan AS dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pembangunan diharapkan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

"Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan," sambungnya.

Pertemuan ini menandakan sinyal positif dan perhatian besar dari Amerika Serikat terhadap urgensi agenda pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi Indonesia. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen berharga mengingat dalam waktu dekat akan diperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Mudah-mudahan Indonesia dan Amerika Serikat bisa terus menjalin berbagai kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masing-masing negara," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS bangga mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di Nusantara. Selain itu juga investasi dalam penarikan modal komersial untuk proyek pelabuhan, pembangunan perkotaan, dan kendaraan listrik.

"Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Kamala.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 15 hari menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak malu untuk terus belajar dengan para ahli di bidang infrastruktur.

AHY mengungkapkan hal ini dalam sambutannya pada acara Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (6/11/2024).

"Saya sendiri selalu mengatakan, saya tidak akan malu, sungkan, ragu, atau malu, saya ingin belajar, saya ingin belajar cepat dari para tokoh, dari para ahli, dan pengamat di bidang infrastruktur selama ini," ungkap AHY.

Menurut AHY, tugasnya tidaklah ringan. Sebab, tantangan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan juga kompleks.

Oleh karena itu, dia menginginkan untuk mengenal para pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Karena, ini merupakan kerja bersama yang harus dikawal dengan baik ke depannya.

Adapun AHY resmi membuka pameran Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (6/11/2024).

Pameran ini dibuka AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti.

AHY mengutarakan, konstruksi merupakan ekor dari pembangunan infrastruktur.

"Dan pembangunan infrastruktur terjadi karena pembangunan ekonomi," ungkap AHY.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan Pemerintah bisa semakin membawa masyarakat Indonesia lebih sejahtera ke depannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi membuka pameran Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (6/11/2024).

Pameran ini dibuka AHY bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti.

AHY menguatarakan, konstruksi merupakan ekor dari pembangunan infrastruktur.

"Dan pembangunan infrastruktur terjadi karena pembangunan ekonomi," ungkap AHY dalam sambutannya pada acara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan Pemerintah bisa semakin membawa masyarakat Indonesia lebih sejahtera ke depannya.

Oleh karena itu, AHY menyambut sangat baik kegiatan KI 2024 yang merupakan acara tahunan.

AHY mengharapkan acara tersebut bisa sukses seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun pameran tersebut berlangsung selama tiga hari yakni 6 November 2024 hingga 8 November 2024.

KI 2024 siap menjadi pusat kolaborasi pelaku industri konstruksi Indonesia dan akan membuka peluang bisnis baru di pasar yang terus berkembang.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyebut akan segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (05/11/2024) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

"Semua pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pasti butuh dua instrumen yang paling penting, yaitu tanah dan tata ruang," ujar Nusron dikutip dari keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, terdapat empat fokus bidang pembangunan infrastruktur. Pertama infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, yaitu pembangunan jalan tol dan pelabuhan.

"Ini kami harus petakan dulu. Tugas pertama (ATR/BPN) adalah segera mempersiapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur," terangnya.

Lanjut Nusron, umumnya ada dua sumber dalam pengadaan tanah, yakni tanah dari negara maupun tanah telantar.

Namun jika dalam proses pembangunan infrastruktur terdapat tanah masyarakat yang digunakan, maka akan dilakukan skema ganti untung.

Selain infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, Menteri ATR/Kepala BPN menyebut ada pula infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada tanah, swasembada energi, dan hilirisasi.

"Semua itu pasti butuh tanah karena itu kita dalam proses Pengadaan Tanah menopang empat program infrastruktur itu," tuturnya.

AHY dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa tanpa lahan yang jelas dan legal, pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan dengan baik.

"Jadi urusan tanahnya harus dikelola, bukan hanya untuk pembangunan fisik karena tanah itu adalah sebesar-besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Pembangunan infrastruktur yang makin pesat di Indonesia, menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja konstruksi kompeten, terampil dan bersertifikasi. Menurut data terbaru, Indonesia memerlukan sekitar 12 juta pekerja konstruksi, tetapi baru 720.000 di antaranya yang tercatat memiliki sertifikat pada 2023.

Kesenjangan besar itu menjadi tantangan serius bagi sektor konstruksi, terutama untuk menjaga kualitas dan dalam mewujudkan konsep konstruksi berkelanjutan, serta bersaing di tingkat nasional maupun global,

Merespons tantangan tersebut PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) melalui Mandor Pintar Institute (MPI) menghadirkan program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi lewat rangkaian pelatihan dan sertifikasi.

Produsen semen Merah Putih pun menggandeng Balai Jasa Konstruksi Wilayah III (BJKW-3), dan PT ICI Paints Indonesia yang juga mempunyai intensi serta inisiatif yang sama melalui program Mitra Dulux – di mana di dalamnya terdapat puluhan kontraktor, aplikator, dan tenaga pengecatan.

Head of Marketing PT. Cemindo Gemilang Tbk Nyiayu Chairunnikma mengungkapkan bahwa kolaborasi strategis itu bertujuan memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki keterampilan yang relevan dan sesuai standar.

“Kerja sama kami dengan BJKW3 sudah berlangsung cukup lama, tetapi kali ini merupakan suatu catatan baru bagi kami. Yang pertama, ini adalah uji sertifikasi dan pelatihan level 5-6 atau level teknisi – analisis. Untuk memastikan bahwa pekerja konstruksi, baik level teknisi hingga manajerial, juga memiliki keterampilan yang relevan dan kompetitif. Yang kedua, kami berkolaborasi dengan sesama brand material bangunan yaitu Dulux, yang memiliki visi dan intention sama dalam meningkatkan kualitas bangunan melalui mengembangkan kompetensi pekerja konstruksi,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Ayu bahwa MPI telah mensertifikasi 518 tenaga kerja konstruksi jenjang 1 sampai 3, dan untuk akhir tahun ini ditargetkan ada penambahan 150 tenaga kerja konstruksi di jenjang 4 hingga 6. Sedangkan untuk tahun depan, ditargetkan 1.200 tenaga kerja yang sudah tersertifikasi.

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Samuel E.D.P Tampubolon menyampaikan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor industri dalam mendukung kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi. Pasalnya, kata dia, tenaga kerja yang bersertifikasi adalah fondasi dari setiap proyek konstruksi yang aman dan berkualitas.

“Dengan sertifikasi, pekerja konstruksi dapat memenuhi standar yang ditetapkan, meningkatkan produktivitas, dan meminimalisir risiko kecelakaan di lapangan. Ini adalah kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kita di tingkat nasional maupun global,” ungkap Samuel.

Sebagai informasi, program kolaborasi itu fokus memberikan pelatihan komprehensif yang mencakup keterampilan teknis pada pondasi bangunan serta estetika yang saling melengkapi dalam menghasilkan konstruksi berkualitas, juga berkelanjutan.

Di samping itu, peningkatan kualitas tenaga kerja diyakini tidak sekadar ditujukan memperkuat sisi struktur bagunan, tetapi turut memperbaiki estetika dan ramah lingkungan.

Lebih lanjut Ayu menuturkan, program ini diharapkan bisa memperluas kompetensi, pengetahuan kontraktor dan teknisi konstruksi pada penggunaan berbagai bahan konstruksi khususnya semen dan cat. Sehingga pengelolaan proyek konstruksi lebih terintegrasi untuk berbagai penggunaan bahan konstruksi dan kepastian kualitas keseluruhannya lebih terjamin baik. 

Terkait sertifikasi yang dilaksanakan tiga lembaga, sudah disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sehingga menjamin tenaga kerja makin siap menghadapi tantangan dalam proyek konstruksi modern yang semakin kompleks dan besar skalanya.

Country Commercial Head PT ICI Paints Indonesia Yudhy Aryanto turut menekankan pentingnya pelaksanaan aspek teknikal yang baik, estetika hingga keberlanjutan di sektor konstruksi. Hal ini yang melandasi keberadaan program Mitra Dulux, yakni untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada para profesional di industri, seperti tenaga cat (painter), kontraktor dan aplikator, melalui serangkaian pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. 

“Pemahaman dan keterampilan dalam teknik aplikasi Dulux Full System menjadi faktor kunci dalam menciptakan bangunan berkualitas tinggi yang memenuhi standar estetika dan fungsional, sehingga dapat menghasilkan tampilan akhir konstruksi yang bukan hanya estetis melalui beragam pilihan warna, tetapi juga terlindungi dari cuaca dan kerusakan, serta memiliki daya tahan lebih lama,” ujar Yudhy.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

(shc/kil)

KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) melakukan inovasi besar dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM).

Inovasi tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pengembangan AI dalam pembangunan. Presiden menyoroti hal ini dalam pembekalan calon Kabinet Merah Putih dengan tema "Future of Artificial Intelligence" di Hambalang, Kamis (17/10/2024).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerapkan AI sejak 2018.

AI tersebut digunakan untuk menentukan trase jalan tol secara otomatis, pertama kali diaplikasikan dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang, khususnya pada Seksi Pangkalan-Payakumbuh dan Seksi Payakumbuh-Sicincin.

Tak hanya itu, sejak awal 2020, Hutama Karya juga menerapkan teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR) untuk memetakan topografi secara digital pada proyek Rencana Jalan Tol Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau dan Bengkulu-Lubuk Linggau, khususnya pada Seksi Taba Penanjung-Lubuk Linggau.

“Saat ini, penggunaan AI dalam perencanaan JTTS terus berlanjut pada ruas-ruas baru yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya, seperti Ruas Dumai-Sp. Sigambal-Rantau Prapat, Rantau Prapat-Kisaran, dan Pelabuhan Panjang-Lematang,” ujar Adjib dalam siaran pers yang dikutip dari laman beritajakarta.id, Senin (28/10/2024).

Adjib menegaskan bahwa AI mampu menganalisis data geometrik jalan, topografi, tata guna lahan, dan biaya, untuk kemudian menghasilkan alternatif trase jalan tol terbaik.

Implementasi tersebut dilakukan sebelum dilakukan kajian kelayakan, di mana trase jalan belum terdefinisi secara rinci.

“Selain penentuan trase, Hutama Karya juga memanfaatkan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) LiDAR yang baru kami miliki dan implementasikan,” ucap Adjib.

Teknologi tersebut, lanjut dia, mampu memberikan efisiensi signifikan, mengurangi waktu hingga 88 persen dan biaya hingga 48 persen dibanding metode pemetaan konvensional menggunakan metode terestrial.

Adjib menambahkan bahwa fitur AI pada UAV dapat meningkatkan keamanan pengoperasian, seperti kemampuan take-off, terbang, hover, dan landing secara otomatis.

“UAV ini juga dapat membuat keputusan secara mandiri apabila menghadapi bahaya, seperti cuaca buruk, halangan di jalur terbang, atau masalah sistem elektronik,” imbuhnya.

Hutama Karya menginvestasikan Rp 20 miliar untuk implementasi dua teknologi AI tersebut.

Untuk memastikan keberhasilan, Hutama Karya juga menyiapkan program peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan oleh para ahli, meningkatkan fasilitas infrastruktur IT yang kompatibel dengan AI, serta melakukan sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal.

Langkah tersebut dilakukan agar teknologi AI menjadi bagian dari budaya perusahaan dan digunakan dalam semua tahapan perencanaan JTTS.

Pengembangan chatbot pintar

Selain dua teknologi AI yang telah diterapkan, Hutama Karya kini sedang mengembangkan chatbot pintar yang dirancang untuk mempermudah proses perencanaan teknis, seperti akses data survei investigasi tanah, hidrologi, lalu lintas, dan analisis teknis lainnya.

Chatbot ini mampu meningkatkan efisiensi waktu pencarian data hingga 83 persen karena berfungsi sebagai pusat data teknis interaktif yang memudahkan engineer dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat.

Adjib mengungkapkan bahwa chatbot tersebut digunakan untuk mengakses informasi terkait penyelidikan tanah, namun rencananya akan diperluas hingga mencakup data dari seluruh ruas jalan tol, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan.

"Ke depannya, chatbot ini juga akan terhubung dengan data survei hidrologi, lalu lintas, dan detail engineering design (DED), serta dapat digunakan untuk melihat historis kerusakan saat jalan tol beroperasi," jelasnya.

Hutama Karya juga sedang mengembangkan sistem manajemen aset jalan tol berbasis AI yang mampu mendeteksi dan menganalisis kerusakan secara otomatis.

Sistem tersebut dirancang untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menganalisis kerusakan pada infrastruktur jalan tol, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efisien.

Pengembangan implementasi AI di Hutama Karya akan dilakukan dalam tiga fase utama. Fase pertama adalah initiation pada 2024, diikuti oleh fase foundation pada 2025, dan terakhir fase transformation pada 2026.

"Keseluruhan transformasi teknologi ini diharapkan dapat mendukung dan mempercepat penyelesaian pembangunan JTTS melalui proses perencanaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien, sehingga meminimalkan potensi perubahan trase yang bisa memperlambat penyelesaian proyek," tutur Adjib.

Jakarta -

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek proyek air Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1. Ia didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya @gibran_rakabuming, Gibran mengatakan, proyek air DKI Jakarta ini diharapkan dapat selesai tepat waktu. Targetnya, JSDP Zona 1 ini bisa rampung pada 2026.

"Kita dorong agar Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 selesai tepat waktu pada tahun 2026," kata Gibran, dikutip dari unggahan tersebut, Kamis (24/10/2024).

Menurut Gibran, proyek ini penting untuk mencegah dampak langsung kepadatan permukiman, area bisnis, dan industri terhadap air, sanitasi, dan produksi limbah di Jakarta.

Ia menambahkan, JSDP nantinya akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk berbagai wilayah di DKI Jakarta, antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

"JSDP akan melayani kebutuhan sanitasi yang baik untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang terdiri dari 8 kecamatan," ujarnya.

Sebagai informasi, di awal masa jabatannya Gibran cukup rajin mengecek berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Setidaknya total telah ada empat proyek yang telah ia cek dalam empat hari pertama ia menjabat, termasuk yang terbaru ialah proyek JSDP ini.

Pertama, ada proyek MRT Jakarta Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota) yang disambanginya pada Senin (21/10) lalu. Kedua, ada pengerjaan jalur LRT Velodrome-Manggarai sepanjang 6,4 KM, pada Selasa (22/10). Ketiga, ada pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) Jakarta Timur, pada Selasa (22/10).

Simak Video: Gaya Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN (Ibu Kota Nusantara) perlu dilakukan penyesuaian.Sebelumnya pengamat memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab dikatakan AHY yang akan menjadi atensi pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur kedepan tidak hanya untuk IKN. Namun akan lebih mengarah untuk mendorong fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kualitas hidup masayrakat.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah," kata AHY.

"Kedepannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai Ibukota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mensukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," pungkas AHY.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siang hari ini, Rabu (23/10/2024). Kementerian PU menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengadakan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Nampak hadir pula mendampinginya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, utamanya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan ke depan, serta pembangunan yang telah dijalankan di 5-10 tahun ke belakang.

"Bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain, tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY juga mengungkapkan bocoran rencana kerja untuk 100 hari pertamanya sebagai Menko Infrastruktur. Ditargetkan, akan ada sejumlah proyek yang diresmikan. Sebab, ada beberapa proyek yang saat ini progresnya telah mencapai 90%.

"Ada beberapa on going projects yang sebetulnya 80, 85, 90%. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi, tuntas. Itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ungkapnya.

Begitu pula dengan tahun 2025 mendatang. Akan ada beberapa proyek yang diresmikan, mulai dari bendungan, jalan, hingga irigasi. AHY menekankan, hal ini juga bukan hanya sekedar peresmian seremonial tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan," ujar dia.

Di samping itu, secara paralel, pihaknya juga akan merencanakan dan menyempurnakan rancangan satu tahun ke depan. AHY memastikan, akan mengumumkan perencanaan itu ke publik di waktu yang tepat. Hal ini termasuk rencana pembangunan pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, hingga air minum.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi-misi Pak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain. Termasuk bagaimana mencegah bencana alam, bagaimana kita ingin meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman," kata AHY.

(shc/kil)

Jakarta -

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/kil)