Jakarta: Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreasta Meliala, menyebut penyesuaian budaya dalam program Makan Bergizi Gratis tak bisa dihindarkan. Pemangku kepentingan mesti mempertimbangkan pangan lokal yang tersedia.

"Pendekatan ini harus mempertimbangkan kebiasaan dan preferensi makanan sehari-hari masyarakat setempat," kata Andreasta dalam webinar Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai! di siaran YouTube FMB9ID_IKP dikutip Selasa, 5 November 2024.

Ia mencontohkan masyarakat di daerah pantai bisa diberikan ikan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan bisa diberikan pola makan berbeda.
"Untuk itu, kita harus buat matriks yang jelas," ujar dia.

Andreasta menekankan agar progam ini berjalan efektif, dia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder. Hal ini bertujuan agar saat program dilaksanakan, sudah ada skema tepat sehingga dapat menemukan satu model yang bisa diterapkan di berbagai lokasi.

"Harus dibedah berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakatnya dan kapasitas sumber daya lokalnya untuk menyuplai bahan makanan sampai dengan kesiapan dapur," ujar Kabiro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM itu.

Ia menegaskan pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program tersebut. Menurutnya, uji coba sangat penting untuk melihat karakter suatu daerah.

"Kami lihat basisnya evidence atau bukti. Bukti-bukti ini sudah dihasilkan dan sudah dipraktikkan, dampaknya sudah terlihat," ujar dia.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Bisa Jadi Edukasi Pola Hidup Sehat Anak

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Program makan siang gratis yang dijanjikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, kini menjadi sorotan. Hal itu setelah munculnya isu pemangkasan anggaran untuk besaran harga per porsi makanannya.

Semula, anggaran untuk program makan siang gratis itu direncanakan Rp 15 ribu per porsi. Namun kini beredar kabar anggaran per porsi makanan bagi siswa itu dipotong menjadi Rp 7.500 per porsi.

Salah seorang pedagang warung makanan di Jalan MT Haryono Sindang, Kabupaten Indramayu, Ririn Selamet, menyebutkan, untuk harga makanan Rp 7.500 per porsi di warungnya, bisa mendapatkan nasi dan telur dadar. ‘’Tapi nasinya juga tidak satu porsi, agak kurang,’’ ujar Ririn kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Ririn menyebutkan, satu porsi nasi dijualnya seharga Rp 4.000 per porsi. Begitu pula telur dadar, juga dijual Rp 4.000 per porsi. Karena itu, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka nasinya akan berkurang sedikit dari porsi yang seharusnya. ‘’Ya itu, bisa dapat nasi dan telur dadar, tapi tidak pakai sayur,’’ kata Ririn.

Jikapun tidak menggunakan telur, lanjut Ririn, dengan harga Rp 7.500 per porsi, maka bisa dengan lauk tahu dan tempe. Dia menjual tahu dan tempe seharga Rp 1.000 per potong. ‘’Namun tetap tidak bisa pakai sayur,’’ tukas Ririn.

Seperti diketahui, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran Rp 7.500 tersebut cukup untuk makanan bergizi gratis di daerah tertentu. "Saya kira untuk daerah tertentu Rp 7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp 7.500 per porsi ini masih digodok. "Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih. Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.

"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.

Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.

"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran melakukan klarifikasi terkait isu dipangkasnya biaya per porsi untuk program makan bergizi gratis. Isu itu disebut hanya merupakan spekulasi, lantaran hingga saat ini belum ditentukan besaran biaya per porsi untuk program dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, isu terkait anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis sebesar Rp7.500 sangat jauh dari kebenaran. Menurut dia, hingga saat ini belum ada keputusan terkait besaran anggaran per porsi dalam program makan bergizi gratis.

"Jadi sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu. Kisarannya adalah Rp 71 triliun untuk 2025," kata dia saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Usai besaran anggaran untuk program makan bergizi gratis itu diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto langsung memberikan dua pesan. Pertama, makanan yang disediakan harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Kedua, anggaran Rp 71 triliun untuk 2025 itu harus dioptimlalkan dengan penerima manfaat yang luas.

Hasan mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahapan riset untuk menjalankan program Prabowo-Gibran. Riset yang dilakukan disebut disesuaikan dengan pesan presiden terpilih.

Menurut dia, pihaknya juga melibatkan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan gizi dalam makanan itu terpenuhi. Karena itu, belum ada kepastian harga satu porsi makanan yang akan disediakan dalam program tersebut.

"Jadi, enggak ada tuh main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makannya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kami sendiri belum keluar angka," ujar Hasan.

Hasan menambahkan, penentuan harga satu porsi itu tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah. Artinya, menu makan di setiap daerah bisa berbeda.

"Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa, dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kami racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," kata dia.

Angka Rp7.500 belakangan menjadi salah satu topik trending di X. Konteksnya adalah isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran untuk program makan siang yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diisukan akan dipangkas. Jatah anggaran untuk satu porsi makanan yang semula Rp 15 ribu dikabarkan akan dikurangi menjadi Rp 7.500 per porsi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, program dari Prabowo-Gibran masih belum dibahas oleh kementeriannya. Karena itu, ia tak mau banyak mengomentari terkait program makan siang gratis tersebut.

"Belum dibahas di Kemenkes ya, Mas," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Jumat (19/7/2024).

Ketika ditanya makanan bergizi yang direkomendasikan Kemenkes, Nadia justru memberikan Buku Saku Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Balita 6-59 Tahun bagi Kader Kesehatan. Buku saku itu disusun oleh Kemenkes dan diterbitkan pada Januari 2024. "Jadi menunya bisa merujuk ke sini (buku saku)," kata Nadia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis belakangan muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9.000 atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.