Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.

Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.

“Status pendapatan yang tinggi hanya dapat dicapai jika Anda memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan tujuannya bukan hanya mencapai angka 8%, namun berapa lama suatu negara dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level tersebut.

Harapannya dengan pertumbuhan yang stabil tinggi, akan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluar dari posisi middle income trap.

Dalam satu dekade terakhir atau sepanjang Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5%, kecuali pada saat pandemi Covid-19.

“Jadi dengan pertumbuhan 5% yang penuh gejolak ini, baik gejolak karena pandemi, karena geopolitik, atau dalam hal ini disrupsi yang datang baik dari bencana alam maupun situasi geopolitik atau teknologi digital, kita perlu meningkatkan tingkat pertumbuhan,” jelas Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani dan pemerintah menyadari perlunya memanfaatkan situasi ekonomi global untuk mengulang pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

Seperti halnya Korea Selatan yang berhasil keluar dari middle income trap karena mereka mampu mengkapitalisasi situasi global yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk kemudian mengkapitalisasi momentum tersebut.

“Indonesia memiliki momentum ini. Hilirisasi industri. Banyak negara bertransformasi menjadi energi hijau. Indonesia memiliki semua sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung EV [electric vehicle],” lanjutnya.

Bendahara Negara menyebutkan setidaknya persoalan insfrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Dua persoalan tersebut justu menjadi kunci untuk Indonesia menjadi negara maju.

Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% - 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.