JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Bakrie menilai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan salah satu upaya untuk menghindari middle income trap. Keterlibatan dengan BRICS juga merupakan pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anindya mengatakan hal tersebut seusai hadir dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Anindya, ada kesamaan dari negara-negara anggota BRICS yakni saling berupaya untuk menghindari middle income trap, yang mayoritas menjadi tantangan negara-negara berkembang. Anindya menambahkan, ada kesamaan semangat dari negara-negara BRICS, yakni berupaya membangun dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. "Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya.

Anindya menyadari bahwa sikap Indonesia sebelumnya yang sudah mengajukan keanggotaan ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia. Namun, tegas dia, Indonesia sejatinya adalah aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," terangnya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan bahwa meski wacana untuk bergabung dengan BRICS tengah mengemuka, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaannya di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.

Menurut Anindya, peran aktif Indonesia tersebut penting untuk mendulang investasi dan membuka pasar perdagangan internasional yang seluas-luasnya. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," tandasnya.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai salah satu upaya menghindari Middle Income Trap.

BRICS, yang merupakan kelompok lima negara berkembang berpengaruh, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang lainnya di hadapan dominasi Global South alias negara-negara maju di Barat.

Anindya menilai, RI dan negara anggota BRICS memiliki satu visi, yaitu menghindari middle income trap yang menjadi mayoritas terjadi pada kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.

"Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa menghindari middle income trap," kata Anindya, Minggu (3/11/2024).

Dia melanjutkan, semangat keanggotaan negara-negara BRICS adalah pembangunan dari negara berkembang untuk menuju menjadi negara maju.

"Brasil, Rusia, India, lalu South Africa, China. Nah, ini negara-negara yang besar, banyak juga yang di G20, negara juga yang ada di G20, tapi ini negara yang bisa dibilang aliansinya dari negara berkembang yang sudah menjadi negara maju," ujar Anindya.

Pada kesempatan yang sama, Anindya juga memberikan pandangannya terkait keinginan RI yang sebelumnya sudah mengajukan keanggotaan terlebih dahulu di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Banyak yang menilai, hal tersebut sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia.

"Banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara. Dia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana,"kata Anindya.

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral menjadi upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan yang kedua, pasar yang luas itu perdagangan," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Middle income trap adalah fenomena ekonomi yang terjadi ketika suatu negara mencapai pendapatan menengah, namun mengalami kesulitan untuk meningkat ke status pendapatan tinggi.

Banyak negara yang terjebak dalam kategori ini selama beberapa dekade, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup masyarakat. Artikel ini akan membahas penyebab middle income trap, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya.

Penyebab Middle Income Trap

Setelah memahami ap aitu middle income trap, berikut ini adalah penyebab terjadinya middle income trap di suatu negara:

1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam
Banyak negara dengan pendapatan menengah mengandalkan ekspor sumber daya alam. Ketika harga komoditas turun, perekonomian mereka pun terpengaruh secara signifikan. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan ini.

2. Kurangnya Inovasi dan Teknologi
Negara-negara ini sering kali tidak berinvestasi cukup dalam penelitian dan pengembangan. Tanpa inovasi, sulit bagi mereka untuk bersaing di pasar global yang semakin kompleks.

3. Kualitas Pendidikan yang Rendah
Pendidikan yang tidak memadai dapat menghambat perkembangan keterampilan tenaga kerja. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang terampil, yang sangat dibutuhkan untuk industri yang lebih maju.

4. Iklim Investasi yang Tidak Menarik
Ketidakstabilan politik dan ekonomi dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi. Kondisi ini menghambat pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan hambatan bagi perkembangan ekonomi.

Dampak Middle Income Trap

Adapun dampak yang mungkin saja terjadi akibat adanya middle income trap, diantaranya:

1. Stagnasi Ekonomi
Negara yang terjebak dalam middle income trap sering mengalami stagnasi ekonomi, di mana pertumbuhan PDB menjadi lambat dan tidak ada peningkatan signifikan dalam pendapatan per kapita.

2. Ketidakadilan Sosial
Ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik menjadi terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

3. Migrasi Tenaga Kerja
Banyak individu yang mencari peluang lebih baik di negara lain, yang menyebabkan migrasi otak (brain drain). Hal ini mengurangi potensi tenaga kerja yang berkualitas di negara asal.

Middle income trap merupakan tantangan serius bagi banyak negara. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, negara-negara ini dapat menghindari jebakan ini dan beralih ke status pendapatan tinggi. Investasi dalam pendidikan, inovasi, dan diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya yakin Indonesia bisa segera lepas dari fenomena jebakan kelas menengah (middle income trap). Langkah jitu yang diperlukan untuk mencapai aspirasi itu adalah dengan melanjutkan program hilirisasi.

Dia menerangkan, program hilirisasi yang dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kini dilanjutkan oleh Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dipercaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% untuk Indonesia bisa lepas dari belenggu middle income trap.

“Pada kabinet Prabowo, kesinambungan hilirisasi akan berlanjut dan kita berharap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8%. Ini penting bagi Indonesia agar dapat keluar dari middle-income trap,” ujar Bambang di sela-sela acara diskusi bertajuk 'Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia: Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat' di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (25/10/2024).

Bambang mengatakan, dalam berbagai kesempatan, termasuk pada pidato perdana seusai dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober dan pada sidang perdana kabinet Merah Putih pada 23 Oktober, Prabowo selalu menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi mineral di Indonesia. Termasuk di dalamnya ada hilirisasi nikel yang diyakini Prabowo bisa memberikan nilai tambah.

“Jadi, yang kita bahas di sini adalah bagaimana hilirisasi itu dapat memberikan nilai tambah kepada perekonomian secara keseluruhan. Kemudian juga tentunya meningkatkan penerimaan negara. Saat ini salah satu isu yang terpenting adalah bagaimana penerimaan negara itu dari sektor mineral ini meningkat (termasuk nikel),” tandas Bambang.

Kebijakan hilirisasi nikel menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika merujuk data Kemenko Maritim dan Investasi sebelumnya, nilai ekspor bijih nikel dan turunannya pada 2013 hanya mencapai US$ 5,4 miliar. Kemudian, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor turunan nikel tahun 2022 mencapai US$ 35,6 miliar atau meningkat 6,6 kali lipat lebih tinggi.

Bambang pun mendorong pemerintah Prabowo-Gibran kedepannya untuk menata secara komprehensif kebijakan hilirisasi nikel ini, mulai dari hulu hingga hilirnya. Termasuk, kata dia, peluang-peluang investasi dari hilirisasi tersebut sehingga bisa menciptakan multiplier effect.

Perlu Dukungan Regulasi

Selain itu, kata Bambang, pemerintah perlu mempercepat penyusunan regulasi-regulasi teknis lanjutan dari ketentuan yang ada. Dia mencontohkan, perlu adanya aturan turunan dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 69/K/MB/01/MEM/B/2024 menetapkan 22 komoditas sebagai mineral strategis di Indonesia. Mineral-mineral tersebut di antaranya nikel dan timah.

“Juga memberikan regulasi-regulasi yang menstimulus situasi. Kita lihat ini kan kadang-kadang ada regulasi yang mungkin harus kita cocokkan lagi atau mungkin yang harus di-follow up lebih lanjut. Misalkan setelah ditetapkan adanya Kepmen 69 tentang penetapan 22 mineral strategis, lalu next-nya apa? Kan harus ada lanjutan bukan hanya ditetapkan. Ini harus berlanjut pada kebijakan pemerintah yang lain. Ini yang akan kita kawal nantinya,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengaku optimistis kebijakan hilirisasi nikel di era Prabowo bisa memberikan nilai tambah luar biasa. Pasalnya, komposisi tim ekonomi kabinet Prabowo-Gibran cukup kuat dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Apalagi, kata dia, ada beberapa kader partai Golkar termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menjadi menteri ESDM.

Selain itu, ada Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Terlebih lagi, lanjut Bambang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru meraih gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) setelah mempertahankan disertasi bertajuk 'Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia'. Menurut dia, disertasi Bahlil bakal berkontribusi besar untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 8%.

“Ya (optimistis), Partai Golkar sejak awal merupakan salah satu penyokong utama dalam kabinet Bapak Prabowo. Dan tentunya hadirnya tokoh-tokoh penting dari Partai Golkar di dalam Kabinet, tentu ini akan mengakselerasikan ide-ide gagasan hilirisasi dan tentunya ini kita akan menggunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia sebesar-besarnya,” pungkas Bambang.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Dalam pidato penyampaian RUU APBN TA 2025 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa APBN 2025 harus semakin memperkokoh lompatan kemajuan Indonesia agar dapat keluar dari middle income trap, dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja. APBN diharapkan mampu terus menjaga kinerja apik selama sepuluh tahun terakhir, yakni periode 2014-2024, dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian global sepuluh tahun terakhir selalu dihantui oleh berbagai risiko ketidakpastian, baik yang bersumber dari masih tingginya tingkat suku bunga, volatilitas pasar keuangan, eskalasi konflik geopolitik, peningkatan tensi perang dagang, dampak perubahan iklim, penuaan populasi, digitalisasi, maupun perkembangan kecerdasan buatan. Di tengah situasi tersebut, APBN selalu hadir sebagai instrumen yang dapat diandalkan sebagai shock absorber serta tumpuan asa untuk menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia dari berbagai guncangan akibat ketidakpastian perekonomian global. Alhasil, melalui APBN yang kredibel, akuntabel, sehat, dan berkelanjutan, perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir dapat terus terjaga.

APBN 2025 dirancang untuk mendukung transisi politik yang smooth dan efektif, mengakomodasi keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto. Kebijakan fiskal 2025 mengambil tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai landasan transformasi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, tentunya perlu ditopang dengan APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui collecting more, spending better, dan innovative financing secara prudent. Sebagai strategi jangka pendek dan melanjutkan strategi periode 2014 hingga 2024, pemerintah akan berfokus pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Di sektor pendidikan, APBN pada periode 2014-2024 digunakan untuk peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing guna merespons berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan serta memberi akses yang memadai dan merata terhadap berbagai informasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Anggaran pendidikan selama 10 tahun terakhir digunakan untuk mendukung kemajuan SDM Indonesia, baik melalui bantuan yang langsung diterima peserta didik, maupun dalam bentuk dukungan riset untuk inovasi. Beberapa capaian penting di bidang pendidikan antara lain, (1) Peningkatan jumlah sasaran Program Indonesia Pintar, dari semula hanya 11,0 juta siswa pada tahun 2014, menjadi 20,3 juta siswa pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 20,8 juta siswa pada tahun 2024; (2) Peningkatan jumlah sasaran KIP Kuliah, dari semula hanya 220 ribu mahasiswa pada tahun 2014, menjadi 1.002,9 ribu mahasiswa pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 1.069,3 mahasiswa pada tahun 2024; dan (3) Peningkatan Belanja Operasional Sekolah, dari semula hanya 39,6 juta penerima manfaat pada tahun 2014, menjadi 53,17 juta penerima manfaat pada tahun 2023, dan ditargetkan mencapai 53,24 juta pada tahun 2024.

Pada sektor kesehatan, anggaran kesehatan selama periode 2014-2024 tumbuh rata-rata sebesar 17,6 persen per tahun dari semula Rp59,7 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp187,5 triliun pada APBN tahun 2024, meningkat signifikan pada saat penanganan pandemi Covid-19. Peningkatan anggaran kesehatan sejalan dengan perbaikan indikator bidang kesehatan, antara lain: (1) prevalensi stunting yang turun signifikan dari 37,2 persen pada tahun 2013, menjadi 21,5 persen pada tahun 2023; (2) peningkatan akses layanan kesehatan yang diindikasikan melalui peningkatan jumlah RSU dari semula 1.855 unit pada tahun 2014, menjadi 2.636 unit pada tahun 2023. dan peningkatan jumlah Puskesmas dari semula 9.731 unit pada tahun 2014 menjadi 10.416 unit pada tahun 2023 serta; (3) peningkatan Angka Harapan Hidup Saat Lahir sebagai salah satu indikator IPM yang menunjukkan keberhasilan pembangunan SDM dari semula hanya 70,59 tahun pada tahun 2014, menjadi 74,39 tahun pada tahun 2023. Pemerintah terus berupaya memberikan layanan kesehatan berkualitas mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Program unggulan bidang kesehatan untuk penguatan well-being antara lain peningkatan efektifitas Program JKN, akselerasi penurunan stunting, dan peningkatan gizi anak-ibu hamil.

Untuk strategi jangka menengah dan panjang, diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas). Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan.

Anggaran infrastruktur pada periode 2014-2024 mencapai Rp3.746 triliun atau rata-rata 374,6 triliun pertahun, dan tumbuh rata-rata 12,8 persen pertahun dari semula Rp157,4 triliun pada tahun 2014, menjadi Rp423,4 triliun pada APBN tahun 2024. Alokasi anggaran infrastuktur diarahkan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara), infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, infrastuktur pangan (bendungan, saluran irigasi), infrastruktur TIK (BTS, kapasitas satelit) serta infrastruktur layanan dasar (SPAM, perumahan, dan sanitasi). Di bidang infrastruktur konektivitas berupa jalan tol selama periode 2015-2023 telah terbangun jalan tol sepanjang 2.050 km atau rata-rata 228 km/tahun. Sebagai perbandingan, pada periode tahun 1978-2014, jalan tol yang terbangun hanya sepanjang 790 km atau rata rata 21,4 km/tahun. Adapun pada tahun 2024, pembangunan jalan tol ditargetkan sepanjang 650 km. Sementara itu, pembangunan jalan nasional pada periode 2015-2023 mencapai 5.823 km atau rata rata 582 km/tahun. Adapun pada tahun 2024 pembangunan jalan nasional ditargetkan mencapai 583 km.

Selanjutnya, beberapa capaian pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2020-2023 yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR, antara lain sebagai berikut: (1) Bantuan dan kemudahan perumahan swadaya sebanyak 696.422 unit; (2) Pembangunan rumah susun sebanyak 16.443 unit, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebanyak 101.044 unit; (3) Pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 5.560 liter/detik; (4) Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi prasarana sarana pendidikan, olahraga dan pasar sebanyak 3.876 unit; (5) Pembangunan sistem pengelolaan persampahan untuk 2.246.238 KK; (6) Jalan tol beroperasi 751 km; (7) Pembangunan jalan sepanjang 1.972 km.

Dalam rentang waktu tahun 2014-2024, APBN telah betul-betul bekerja keras menjaga kesinambungan fiskal, yakni tidak hanya menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran semata, namun juga membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Hal ini untuk mendukung target ambisius Indonesia sebagai high income country dan negara ekonomi terbesar kelima dunia pada tahun 2045, yang akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia. Akhir kata, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pernah berkata: “masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan.” Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dan dukungan yang kuat dari segenap komponen bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap cara Indonesia bisa keluar dari middle incometrap atau jebakan pendapatan menengah pada 2041.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dalam rata-rata 20 tahun ke depan.

Amalia berkata Bappenas telah mempunyai jalur pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 20 tahun ke depan, tercatat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045.

“Kalau kita mau keluar dari middle income trap sebelum Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, maka ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 6 - 7 persen rata-rata 20 tahun ke depan,” kata dia dalam seminar nasional bertajuk “Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%” yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Menyitir definisi dari Sekretariat Kabinet RI, middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

“Sehingga kalau kita tumbuh 6 persen saja – 1 persen lebih cepat daripada sekarang yaitu 5 persen – kita bisa keluar dari middle income trap di tahun 2041,” kata Amalia.

Kemudian, untuk mencapai pertumbuhan 6 persen dalam 20 tahun, maka dalam lima tahun pertama kisaran pertumbuhannya harus mencapai 5,6 hingga 6,1 persen. Hitungan itu menurut ancang-ancang pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam RPJPN.

Di dalam rencana pembangunan itu juga dijelaskan skenario pertumbuhan ekonomi 5 persen dan 7 persen. Misalnya, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan 7 persen, maka harus bisa tumbuh 5,6 hingga 6,6 persen dalam lima tahun pertama. Rata-rata pertumbuhan dengan skenario itu adalah 6,1 persen.

“Nah, pertanyaannya kan yang penting presiden terpilih bisa mengawal itu,” ujar Amalia.

Bank Dunia telah mengeluarkan Laporan Pembangunan Dunia 2024 atau World Development Report 2024 yang bertajuk The Middle-Income Trap pada Agustus lalu. Laporan tersebut memaparkan bahwa sejak tahun 1970-an, pendapatan per kapita di rata-rata negara berpenghasilan menengah tetap berada di bawah sepersepuluh pendapatan Amerika Serikat.

Sementara itu, meningkatnya masalah geopolitik, demografi, dan lingkungan masih akan mempersulit pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Ilona Esterina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia masih butuh waktu lama untuk keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah alias middle income trap.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkirakan, baru pada tahun 2041, Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

Namun untuk mencapai itu, pertumbuhan ekonomi harus terus meningkat.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebelum merayakan 100 tahun kemerdekaan. Namun untuk mencapai itu rata-rata minimal pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya harus tumbuh kisaran 6%-7%.

"Sekarang kan 5%, kalua saja 1% lebih cepat daripada sekarang, kita bisa keluar dari middle income trap di tahun 2041," kata Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Maka jika presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8% artinya itu akan lebih baik. Hal itu dapat mempercepat menuju Indonesia sebagai negara maju.

Amalia menyebutkan Bappenas memiliki dua skenario untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Skenario pertama, yaitu dari target pertumbuhan tersebut akan dicapai secara bertahap. Dimulai dari 5,7% tumbuh menjadi 6,5% kemudian 7,5% dan di akhir mencapai 8%. Dengan skenario pertama ini maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap tahunnya 6,9%.

Seknario kedua, kata Amalia, ini merupakan masukan dari Prabowo yang ingin melakukan percepatan di tahun ketiga dan keempat. Artinya akan ada pertumbuhan 8% di tahun percepatan.

"Skenario kedua ini karena ingin ada percepatan maka, tahun ketiga 8,3%, tahun keempat 8,0% lalu tahun kelima 7,8%. Sehingga rata-rata selama lima tahun itu beliau mengharapkan ada di sekitar 7,7%," jelasnya.

Meski begitu, menurut Amalia, dari Baappenas melihat skenario satu ataupun dua tidak ada masalah. Hal itu karena yang terpenting adalah begaimana mencari sumber pertumbuhan Konomi untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Kami juga merancang ada akselerasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka menengah dan yang jadi tugas kita bersama supaya pertumbuhan ekonomi ini sustain, juga mendorong potensi-potensi yang ada," ucapnya.

Tonton:Inilah Bukti Ekonomi Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya.

Mungkinkah target tersebut bisa tercapai?

Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini berpendapat, pemerintah mendatang dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila.

"Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).

Dia mengatakan, pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak bisa bekerja.

"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujarnya.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi.

Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurutnya, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.

Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar.

Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.

“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.

Pemerintah optimistis capai target

Sementara itu, pemerintah optimistis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Amalia Adininggar Widyasanti, pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3% pada tahun ketiga dan 7,8% pada tahun keempat sehingga reratanya di angka 7,7% selama lima tahun. Target itu akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang.

"Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia.

Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda, salah satunya dengan industrialisasi.

Ke depannya, pengembangan industri akan semakin terfokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya (agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif.

“Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," katanya.

JAKARTA, investor.id – Terdapat dua skenario yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 8%, sesuai target yang dicita-citakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Secara historis, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, yakni pada 1977, 1980, 1981, dan 1995. Artinya, target itu bukan mustahil dicapai, kendati perlu upaya keras.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, skenario pertama adalah mengejar pertumbuhan ekonomi yang naik perlahan namun konsisten tiap tahun. Sehingga pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi RI bisa mencapai 8%, pada akhir masa jabatan Prabowo.

“Jadi, skenario pertama 8%-nya di ujung. Tahun pertama (2025) 5,7%, tahun kedua (2026) 6,4%, tahun ketiga (2027) 7,0%, tahun keempat (2028) 7,5%, dan terakhir (2029) 8,0%,” ujar Amalia di Jakarta, pada Rabu (16/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Adapun skenario kedua secara khusus didesain seperti keinginan Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi melesat 8%. Namun tak langsung terjadi pada 2025, melainkan pada tahun ketiga atau pada 2027 yang sebesar 8,3% dan tahun keempat pada 2028 sebesar 8%.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2029 atau tahun kelima dicanangkan bisa sebesar 7,8%. Dengan demikian, rata-rata selama lima tahun kepemimpinan Prabowo diharapkan ekonomi dapat tumbuh sebesar 7,7%.

“Presiden (terpilih) punya visi mau ekonomi tumbuh 8%. Ini boleh, kami punya skenario,” ujar Amalia.

Dia menerangkan, Indonesia memang memerlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 6% bila ingin keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle-income trap. Visi Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, tentu target RI keluar dari middle-income trap kemungkinan bisa tercapai lebih cepat.

“Kalau ingin 8% di lima tahun pertama (menjabat), sah-sah saja. Bahkan lebih baik karena bisa mempercepat. Tugas kami di Bappenas adalah untuk mengeksekusi itu,” ujar Amalia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap sebelum merayakan 100 tahun kemerdekaan.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa Indonesia dapat lepas dari jebakan tersebut dengan mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7 persen dalam 20 tahun ke depan.

"Sehingga kalau kita tumbuh 6 persen saja, (atau) 1 persen lebih cepat daripada yang sekarang, sekarang 5 persen. Satu persen lebih cepat daripada sekarang. Kita bisa keluar dari middle income trap di tahun 2041," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8 Persen, Rabu (16/10/2024).

Amalia mengatakan, pihaknya telah menyusun rencana target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Ia memerinci, bila Indonesia ingin mencetak pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen dalam 20 tahun, maka dalam lima tahun pertama, kisaran pertumbuhannya harus mencapai 5,6 hingga 6,1 persen.

Namun, presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen.

Untuk itu, Bappenas telah menyiapkan dua skenario guna mencapai target tersebut.

Skenario pertama adalah mencapai pertumbuhan ekonomi secara bertahap dari 5,7 persen, 6,4 persen, 7 persen, 7,5 persen, hingga mencapai 8 persen di akhir periode.

"Ini kami tawarkan waktu itu ke tim transisi (pemerintahan)," imbuhnya.

Sementara itu, skenario kedua menargetkan percepatan pertumbuhan pada tahun ketiga dan keempat, dengan harapan mencapai 8,3 persen, 8 persen, dan di tahun keempat 7,8 persen.

Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun pemerintahan diharapkan mencapai 7,7 persen.

"Buat kami yang penting adalah bagaimana mencari sumber pertumbuhan ekonomi untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonominya 8 persen," tutup Amalia.

Jakarta -

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah). Menurutnya, berdasarkan World Bank pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.465.

"Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6% terpenuhi," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (14/10/2024).

Dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, pada Rabu (10/9), Sunarso menjelaskan hasil kajian BRI faktor. Ia mengatakan yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.

Ia pun merinci pembentukan human capital perlu didorong oleh tiga faktor. Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan.

"Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan," ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat sebab hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

"Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting," kata Sunarso.

Lebih lanjut, Sunarso menilai dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja. Hal ini termasuk unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan," pungkasnya.

(akd/akd)

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengungkapkan kunci agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

?Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,? kata Sunarso.

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 4.465 dolar AS (sumber: World Bank).

Terkait hal tersebut, Sunarso mengungkapkan, dalam kajian BRI faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan.

?Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,? ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi.Dia mengatakan, cara terbaik untuk menyejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

?Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,? kata Sunarso.

Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

?Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,? ujar Sunarso.