Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dijadwalkan melakukan kunjungan ke China minggu ini untuk menghadiri pertemuan puncak regional. Ini akan menjadi kunjungan pertama jenderal tersebut ke Tiongkok sejak ia merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021.

Kabar ini disampaikan oleh media pemerintah pada hari Senin.

Myanmar, negara Asia Tenggara yang dikuasai junta, telah mengalami kekacauan sejak kudeta, termasuk di sepanjang perbatasannya dengan China.

Konflik bersenjata antara gerakan perlawanan dan milisi etnis minoritas telah berhasil merebut kendali atas wilayah-wilayah luas dari tangan pemerintahan militer.

Menurut laporan MRTV, Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak Subkawasan Mekong Raya dan Strategi Kerja Sama Ekonomi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) yang akan diadakan di Kunming pada tanggal 6-7 November. Pertemuan tersebut akan melibatkan negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam.

"Ia akan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan otoritas China dan berupaya meningkatkan hubungan bilateral, ekonomi, dan pembangunan di beberapa sektor," demikian dilaporkan.

China dikabarkan khawatir dengan situasi keamanan di Myanmar, terutama setelah pejuang anti-junta mencapai kemajuan signifikan sejak melancarkan serangan mendadak pada Oktober lalu.

Kondisi ini telah memaksa Tiongkok untuk menutup sebagian perbatasan dan menghentikan impor ke wilayah yang dikuasai pemberontak, menurut laporan Reuters.

Naypyidaw: Myanmar dikabarkan hendak mengirim perwakilan ke KTT ASEAN pekan ini untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir, menurut keterangan seorang sumber diplomatik kepada kantor berita AFP pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kabar ini muncul di saat junta Myanmar berjuang untuk meredakan perang saudara di negara tersebut.

Konflik Myanmar akan menjadi agenda utama saat para pemimpin ASEAN bertemu di Laos mulai 9 Oktober besok, meski lebih dari tiga tahun upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas krisis tersebut belum membuahkan hasil berarti.

ASEAN melarang para pemimpin junta Myanmar untuk hadir di KTT sejak kudeta pada Februari 2021. Para jenderal Myanmar menolak untuk hanya mengirim "perwakilan non-politik" untuk hadir di KTT ASEAN.
Namun Myanmar – salah satu dari 10 negara anggota ASEAN – telah mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri sebagai perwakilannya ke pertemuan tiga hari di Vientiane, seorang diplomat Asia Tenggara yang terlibat dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada AFP.

Beberapa minggu setelah melakukan kudeta, junta Myanmar menyetujui rencana “Lima Poin Konsensus” yang bertujuan memulihkan perdamaian. Tetapi junta cenderung mengabaikannya dan melakukan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan oposisi bersenjata.

"Artinya adalah bahwa dalam arti tertentu mereka menerima Lima Poin Konsensus," kata diplomat itu kepada AFP.

"Mereka mungkin berpikir bahwa lebih baik suara mereka didengar daripada terus berada di luar,” sambungnya.

Konflik Bersenjata di Myanmar

Pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak darurat ASEAN tentang krisis tersebut pada April 2021 di Jakarta. Tetapi ASEAN menolak untuk mengundangnya lagi ke pertemuan rutin sejak saat itu.

Aung Kyaw Moe, sekretaris tetap di kementerian luar negeri Myanmar, menghadiri pertemuan para menteri luar negeri pada 8 Oktober menjelang pertemuan puncak utama, menurut wartawan AFP.

Langkah tersebut dilakukan dua pekan setelah junta Myanmar mengeluarkan undangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada musuh-musuhnya untuk melakukan dialog yang bertujuan mengakhiri konflik, yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka.

Junta Myanmar telah terhuyung-huyung akibat kekalahan di medan perang dari kelompok bersenjata etnis minoritas dan "Pasukan Pertahanan Rakyat" pro-demokrasi yang bangkit untuk menentang kudeta.

Akhir pekan lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pembicaraan tentang konflik Myanmar yang melibatkan ASEAN, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah kelompok anti-junta militer.

Baca juga: Sekutu Dekat Aung San Suu Kyi Meninggal di Tahanan Junta Myanmar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Naypyidaw: Myanmar dikabarkan hendak mengirim perwakilan ke KTT ASEAN pekan ini untuk pertama kali dalam tiga tahun terakhir, menurut keterangan seorang sumber diplomatik kepada kantor berita AFP pada Selasa, 8 Oktober 2024. Kabar ini muncul di saat junta Myanmar berjuang untuk meredakan perang saudara di negara tersebut.

Konflik Myanmar akan menjadi agenda utama saat para pemimpin ASEAN bertemu di Laos mulai 9 Oktober besok, meski lebih dari tiga tahun upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas krisis tersebut belum membuahkan hasil berarti.

ASEAN melarang para pemimpin junta Myanmar untuk hadir di KTT sejak kudeta pada Februari 2021. Para jenderal Myanmar menolak untuk hanya mengirim "perwakilan non-politik" untuk hadir di KTT ASEAN.
Namun Myanmar – salah satu dari 10 negara anggota ASEAN – telah mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri sebagai perwakilannya ke pertemuan tiga hari di Vientiane, seorang diplomat Asia Tenggara yang terlibat dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada AFP.

Beberapa minggu setelah melakukan kudeta, junta Myanmar menyetujui rencana “Lima Poin Konsensus” yang bertujuan memulihkan perdamaian. Tetapi junta cenderung mengabaikannya dan melakukan tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan oposisi bersenjata.

"Artinya adalah bahwa dalam arti tertentu mereka menerima Lima Poin Konsensus," kata diplomat itu kepada AFP.

"Mereka mungkin berpikir bahwa lebih baik suara mereka didengar daripada terus berada di luar,” sambungnya.

Konflik Bersenjata di Myanmar

Pimpinan junta Myanmar Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak darurat ASEAN tentang krisis tersebut pada April 2021 di Jakarta. Tetapi ASEAN menolak untuk mengundangnya lagi ke pertemuan rutin sejak saat itu.

Aung Kyaw Moe, sekretaris tetap di kementerian luar negeri Myanmar, menghadiri pertemuan para menteri luar negeri pada 8 Oktober menjelang pertemuan puncak utama, menurut wartawan AFP.

Langkah tersebut dilakukan dua pekan setelah junta Myanmar mengeluarkan undangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada musuh-musuhnya untuk melakukan dialog yang bertujuan mengakhiri konflik, yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka.

Junta Myanmar telah terhuyung-huyung akibat kekalahan di medan perang dari kelompok bersenjata etnis minoritas dan "Pasukan Pertahanan Rakyat" pro-demokrasi yang bangkit untuk menentang kudeta.

Akhir pekan lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pembicaraan tentang konflik Myanmar yang melibatkan ASEAN, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah kelompok anti-junta militer.

Baca juga: Sekutu Dekat Aung San Suu Kyi Meninggal di Tahanan Junta Myanmar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Naypyidaw: Kepala junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menyerukan permohonan bantuan dari negara-negara lain pada hari Sabtu, 14 September 2024, satu hari setelah Topan Yagi menerjang negara tersebut, menurut laporan kantor berita lokal yang dikutip surat kabar Global New Light of Myanmar.

Banjir mematikan melanda Myanmar pada hari Jumat setelah Topan Yagi melanda Tiongkok, Vietnam, Laos, dan Thailand.

Di Myanmar, junta mengatakan lebih dari 235.000 orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka.

Secara keseluruhan, sekitar 300 orang telah tewas sejak Topan Yagi menerjang daratan Asia akhir pekan lalu, membawa sejumlah besar hujan ke beberapa negara.

Dalam laporan berbahasa Inggris, surat kabar milik pemerintah New Light of Myanmar melaporkan bahwa Jenderal Min Aung Hlaing mengunjungi daerah terdampak dan "mendesak para pejabat untuk melanjutkan tindakan penyelamatan dan bantuan secepat mungkin dengan kekuatan penuh."

Instruksinya juga mencakup seruan kepada pejabat Myanmar untuk "menghubungi negara-negara asing untuk menerima bantuan penyelamatan dan pertolongan yang akan diberikan kepada para korban."

Truk-truk militer membawa perahu penyelamat kecil ke area terdampak banjir di sekitar ibu kota Naypyidaw, pada hari Sabtu, menurut wartawan AFP di tempat kejadian.

Media pemerintah mengatakan banjir di daerah sekitar ibu kota telah menyebabkan tanah longsor yang telah menghancurkan menara listrik, bangunan, jalan, jembatan, dan rumah-rumah.

Militer Myanmar sebelumnya telah memblokir atau menggagalkan bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Tahun lalu, militer menangguhkan otorisasi perjalanan bagi kelompok-kelompok bantuan yang mencoba menjangkau sekitar satu juta korban Siklon Mocha yang melanda bagian barat Myanmar.

Saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keputusan junta sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal." Lebih dari 2,7 juta orang telah mengungsi di Myanmar akibat konflik yang dipicu kudeta junta pada tahun 2021.

Baca juga: Jumlah Korban Tewas Akibat Topan Yagi di Vietnam Dekati 200

(WIL)