KOMPAS.com – Kebijakan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional mulai 100 persen hingga 400 persen yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2024 menuai kritik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai kebijakan ini memberatkan konsumen dan bisa berdampak negatif pada minat masyarakat untuk berwisata. Hal itu dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah meningkatkan jumlah wisatawan.

"Kenaikan itu jelas terlalu tinggi, dan bahkan bisa menjadi kebijakan yang kontra produktif,” kata Tulus Abadi kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

“Masyarakat menjadi malas untuk melakukan perjalanan wisata, apalagi tiket pesawat saat ini juga cenderung mahal," tambah dia.

Tulus juga menambahkan, pemerintah seharusnya memberi insentif untuk mendorong pariwisata, bukan justru menerapkan kebijakan yang membebani wisatawan.

“Kenaikan tarif yang cenderung ugal-ugalan adalah bentuk disinsentif,” kata Tulus.

Kebijakan baru ini juga tidak diiringi dengan jaminan peningkatan pelayanan atau fasilitas di lokasi wisata. Menurut YLKI peningkatan pelayanan merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi, terutama jika tarif naik secara signifikan.

"Tidak ada jaminan adanya peningkatan pelayanan di lokasi wisata dan kebijakan kenaikan tarif yang mencapai 100-400 persen sebaiknya dibatalkan saja," kata Tulus.

YLKI juga mengusulkan beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas taman nasional, terutama dalam hal infrastruktur dan kenyamanan pengunjung.

Menurut Tulus, pemerintah perlu memastikan keandalan infrastruktur, termasuk keamanan sarana bermain yang sudah terverifikasi, serta menjaga stabilitas harga makanan, minuman, dan oleh-oleh.

"Terlebih lagi, harga-harga makanan, minuman, dan oleh-oleh jangan sampai terlalu mahal, serta fasilitas seperti toilet dan musala yang bersih juga penting," kata dia.

Dengan adanya kritik ini, YLKI berharap agar pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan tarif taman nasional demi mendukung pertumbuhan pariwisata yang tetap ramah bagi wisatawan.

IDXChannel - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih berharap Pemerintah juga menyiapkan Kementerian khusus yang bergerak di sektor perlindungan konsumen.

Menurutnya, pembentukan kementerian tersebut sangat penting mengingat sampai saat ini masih banyak produk makanan dan minuman ilegal di pasaran yang lolos uji keamanan.

Dirinya berharap agar nantinya Kementerian Perlindungan Konsumen bisa memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar.

"Kami berharap ada Kementerian khusus perlindungan konsumen," kata Indah dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2024).

Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang mengawasi dan mengontrol, serta pembuat standar untuk produk-produk yang beredar.

"Tetapi baru sebatas mengontrol. Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) Yuli Supriati menyebut bahwa regulasi keamanan pangan di Indonesia masih terbilang rendah.

Berangkat dari hal ini, dirinya juga meminta Pemerintah untuk mengambil langkah edukasi dengan menerapkan aturan Nutri Grade seperti Singapura.

Yuli mengatakan Singapura memiliki regulasi Nutri Grade yang berguna untuk mengelompokkan makanan dan minuman sehat. Dengan regulasi tersebut, masyarakat bisa lebih peduli dengan asupan yang mereka konsumsi.

"Singapura dia punya regulasi Nutri Grade yang mengelompokkan makanan dan minuman sehat. Jadi masyarakat tahu mana makanan dan minuman yang harus dibatasi konsumsinya. Singapura juga melakukan penarikan impor makanan dan minuman yang terdeteksi ilegal. Saya mau ini juga ada di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Yuli menyatakan regulasi ini menjadi penting. Terlebih Pemerintahan baru memiliki program Makan Bergizi Gratis yang diharapkan bisa mengurangi kecenderungan anak untuk mengkonsumsi makanan malnutrisi.

"Harapan kepada pemerintah baru, mereka punya program makan Bergizi Gratis. Saya berharap mudah-mudahan dengan program ini bisa mengurangi kecenderungan anak untuk jajan di sekolah karena kita harus mengakui banyak anak diberi uang saku dan mereka jajan. Ini yang sangat kita waspadai apakah jajanannya sehat," kata Yuli.

(NIA DEVIYANA)

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi kesehatan masyarakat, Ngabila Salama, menanggapi kasus Sec Bowl, restoran makanan siap saji di Kuningan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terungkap mencuci alat masak di toilet. Restoran yang memiliki 60 jaringan di Jakarta dan luar ibu kota ini lantas viral.

Ngabila mengatakan, resto semacam Sec Bowl harus punya standar operasional dan prosedur atau SOP dan izin layak higienis atau layak sehat dari Dinas Kesehatan. Dia mengatakan, Sec Bowl bisa diperiksa jika tak memiliki izin tersebut. "Seharusnya punya sebagai syarat," kata dia, saat dihubungi Tempo pada, Jumat, 20 September 2024.

Perihal terbongkarnya kasus Sec Bowl ini, Ngabila meminta supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama turun lapangan memastikan restoran-restoran ini sudah memiliki izin bersih dan bebas dari penyakit. "Cek bagaimana SOP higienitas," tutur dia.

Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan itu, mengatakan ketiga dinas itu juga harus melihat kerja sama dan izin dari Dinas Kesehatan untuk sertifikat layak sehat atau layak higienis Sec Bowl.

Sementara untuk restoran, Ngabila mengatakan Sec Bowl harus memperbaiki SOP dan implementasi agar tetap higienis dalam hal penyimpanan bahan makanan dan proses pengolahan makanan. "Input maupun proses outputnya harus sesuai," ucap dia.

Standar itu yang harus dijalankan oleh Sec Bowl, kata Ngabila, pencucian bahan makanan, pengolahan atau masak bahan makanan, pencucian alat-alat makan dan dapur, serta pembuangan limbah. Menurut dia, jika itu tak dipatuhi dapat menyebabkan konsumen keracunan.

"Dapat terjadi keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan, yang ditularkan secarafecal oral.Biasanya yang tersering diare akibat Eschericia Coli atau E. Coli," ucap Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari, itu.

Kasus cuci alat masak di gerai Sec Bowl Kuningan ini mengundang banyak protes. Media sosial X dan Instagram ramai membahas resto siap saji itu. Founder Sec Bowl Rius Vernandes membenarkan kejadian ini. Dia menyatakan seorang pengemudi ojekonlineyang menggunakan toilet gerai Sec Bowl mengungkap kasus itu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menyayangkan pengalaman yang dialamidriverojol saat menggunakan toilet karyawan di outlet Sec Bowl Kuningan," kata Rius, melalui pernyataan di sepotong pamflet diunggah @rius.vernandes di Instagram, Rabu, 18 September 2024.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, menyesalkan masalah Sec Bowl—restoran makanan siap saji. "Kejadian tersebut mengecewakan dan mengkhawatirkan. Karena resto tersebut cenderung abai terhadap higienitas dan berpotensi merugikan konsumen," kata Tulus.

Menurut Tulus, supaya kasus serupa tidak terulang, Dinas Kesehatan maupun Dinas Pariwisata harus melakukan kontrol yang ketat. Kontrol itu bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan makanan yang dikonsumsi konsumen aman. Terutama, kata dia, membuat standar memasak yang baik. "Ya, harus ada proses bisnis yang dibuat oleh Dinkes, Disparekraf, dan manajemen untuk proses memasak yang baik," ucap dia.

Awal mula restoran spesialis ayam telur asin itu viral adalah dari media sosial TikTok. Pemengaruh atauinfluencerbernama Codeblu, yang terkenal karena video-videonya mengulas berbagai tempat makan, mengunggah video tentang Sec Bowl. Akun @codebluuuu memiliki 1,3 juta pengikut di TikTok.

Codeblu mengungkap melalui sebuah video bahwa salah satu tempat makanrice bowldi Kuningan diduga mencuci alat makan dan masaknya di toilet. Di video itu, ia tidak menyebutkan nama Sec Bowl atau restoran mana pun.

“Guebaru dapat intel darifollowersgue bahwa ada satu tempatrice bowldi Kuningan, Jakarta, yangnyucialat makan dan alat masak di toilet umum manusia. Lihat deh, ini,” katanya, sambil menampakkan foto alat-alat masak yang terlihat seperti penanak nasi dan wadah makanan di samping kloset kotor.

Founder Sec Bowl Rius Vernandes membenarkan kejadian ini. Dia menyatakan seorang pengemudi ojekonlineyang menggunakan toilet gerai Sec Bowl mengungkap kasus itu. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menyayangkan pengalaman yang dialamidriverojol saat menggunakan toilet karyawan dioutletSec Bowl Kuningan," kata Rius, melalui pernyataan di sepotong pamflet yang diunggah @rius.vernandes di Instagram, Rabu, 18 September 2024.

Menurit Rius, setelah menginvestigasi gerai tersebut, dia menemukan adanya staf di Sec Bowl Kuningan melanggar standar operasional prosedur perihal mencuci peralatan masak. "SOP kami jelas. Semua kegiatan mencuci harus dilakukan di dalamsinkyang tersedia," ujar Rius, sembari mengatakan staf itu telah diberhentikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi kesehatan masyarakat, Ngabila Salama, menanggapi kasus Sec Bowl, restoran makanan siap saji di Kuningan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terungkap mencuci alat masak di toilet. Restoran yang memiliki 60 jaringan di Jakarta dan luar ibu kota ini lantas viral.

Ngabila mengatakan, resto semacam Sec Bowl harus punya standar operasional dan prosedur atau SOP dan izin layak higienis atau layak sehat dari Dinas Kesehatan. Dia mengatakan, Sec Bowl bisa diperiksa jika tak memiliki izin tersebut. "Seharusnya punya sebagai syarat," kata dia, saat dihubungi Tempo pada, Jumat, 20 September 2024.

Perihal terbongkarnya kasus Sec Bowl ini, Ngabila meminta supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama turun lapangan memastikan restoran-restoran ini sudah memiliki izin bersih dan bebas dari penyakit. "Cek bagaimana SOP higienitas," tutur dia.

Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan itu, mengatakan ketiga dinas itu juga harus melihat kerja sama dan izin dari Dinas Kesehatan untuk sertifikat layak sehat atau layak higienis Sec Bowl.

Sementara untuk restoran, Ngabila mengatakan Sec Bowl harus memperbaiki SOP dan implementasi agar tetap higienis dalam hal penyimpanan bahan makanan dan proses pengolahan makanan. "Input maupun proses outputnya harus sesuai," ucap dia.

Standar itu yang harus dijalankan oleh Sec Bowl, kata Ngabila, pencucian bahan makanan, pengolahan atau masak bahan makanan, pencucian alat-alat makan dan dapur, serta pembuangan limbah. Menurut dia, jika itu tak dipatuhi dapat menyebabkan konsumen keracunan.

"Dapat terjadi keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan, yang ditularkan secarafecal oral.Biasanya yang tersering diare akibat Eschericia Coli atau E. Coli," ucap Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari, itu.

Kasus cuci alat masak di gerai Sec Bowl Kuningan ini mengundang banyak protes. Media sosial X dan Instagram ramai membahas resto siap saji itu. Founder Sec Bowl Rius Vernandes membenarkan kejadian ini. Dia menyatakan seorang pengemudi ojekonlineyang menggunakan toilet gerai Sec Bowl mengungkap kasus itu.

"Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menyayangkan pengalaman yang dialamidriverojol saat menggunakan toilet karyawan di outlet Sec Bowl Kuningan," kata Rius, melalui pernyataan di sepotong pamflet diunggah @rius.vernandes di Instagram, Rabu, 18 September 2024.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, menyesalkan masalah Sec Bowl—restoran makanan siap saji. "Kejadian tersebut mengecewakan dan mengkhawatirkan. Karena resto tersebut cenderung abai terhadap higienitas dan berpotensi merugikan konsumen," kata Tulus.

Menurut Tulus, supaya kasus serupa tidak terulang, Dinas Kesehatan maupun Dinas Pariwisata harus melakukan kontrol yang ketat. Kontrol itu bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan makanan yang dikonsumsi konsumen aman. Terutama, kata dia, membuat standar memasak yang baik. "Ya, harus ada proses bisnis yang dibuat oleh Dinkes, Disparekraf, dan manajemen untuk proses memasak yang baik," ucap dia.

Awal mula restoran spesialis ayam telur asin itu viral adalah dari media sosial TikTok. Pemengaruh atauinfluencerbernama Codeblu, yang terkenal karena video-videonya mengulas berbagai tempat makan, mengunggah video tentang Sec Bowl. Akun @codebluuuu memiliki 1,3 juta pengikut di TikTok.

Codeblu mengungkap melalui sebuah video bahwa salah satu tempat makanrice bowldi Kuningan diduga mencuci alat makan dan masaknya di toilet. Di video itu, ia tidak menyebutkan nama Sec Bowl atau restoran mana pun.

“Guebaru dapat intel darifollowersgue bahwa ada satu tempatrice bowldi Kuningan, Jakarta, yangnyucialat makan dan alat masak di toilet umum manusia. Lihat deh, ini,” katanya, sambil menampakkan foto alat-alat masak yang terlihat seperti penanak nasi dan wadah makanan di samping kloset kotor.

Founder Sec Bowl Rius Vernandes membenarkan kejadian ini. Dia menyatakan seorang pengemudi ojekonlineyang menggunakan toilet gerai Sec Bowl mengungkap kasus itu. "Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menyayangkan pengalaman yang dialamidriverojol saat menggunakan toilet karyawan dioutletSec Bowl Kuningan," kata Rius, melalui pernyataan di sepotong pamflet yang diunggah @rius.vernandes di Instagram, Rabu, 18 September 2024.

Menurit Rius, setelah menginvestigasi gerai tersebut, dia menemukan adanya staf di Sec Bowl Kuningan melanggar standar operasional prosedur perihal mencuci peralatan masak. "SOP kami jelas. Semua kegiatan mencuci harus dilakukan di dalamsinkyang tersedia," ujar Rius, sembari mengatakan staf itu telah diberhentikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sepakat soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen. Sejumlah lembaga non-pemerintah mengkritisi keputusan tersebut karena minuman berpemanis menyebabkan diabetes terutama pada anak.

Namun menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, kesepakatan Kemenkeu dan DPR itu tidak mengikat karena usulan tersebut hanya sebagai rekomendasi. Keputusan besaran cukai diserahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu rekomendasi saja. Tapi nanti tergantung pemerintah tahun depan,” katanya di Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sepakat soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen. Sejumlah lembaga non-pemerintah mengkritisi keputusan tersebut karena minuman berpemanis menyebabkan diabetes terutama pada anak.

Namun menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, kesepakatan Kemenkeu dan DPR itu tidak mengikat karena usulan tersebut hanya sebagai rekomendasi. Keputusan besaran cukai diserahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu rekomendasi saja. Tapi nanti tergantung pemerintah tahun depan,” katanya di Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif cukai 2,5 persen terlalu rendah. “Jika tarifnya terlalu rendah, itu namanya main-main saja. Jauh dari efektif,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 14 September 2024.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, usulan tersebut sejauh ini diterima sebagai rekomendasi, namun keputusannya diserahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu rekomendasi saja. Tapi nanti tergantung pemerintah tahun depan,” katanya.

Meski begitu, dia menyebut berbagai aspek akan dipertimbangkan dalam menentukan tarif cukai MBDK, tergantung kondisi pada tahun depan. “Itu nanti kita lihat, sangat tergantung kondisi tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, usulan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen diajukan oleh BAKN DPR. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan pada Selasa itu, Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan tarif itu bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi.

BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Di samping itu, juga untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau (CHT).

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar 2,5 persen pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen,” ujar Wahyu.

Selain cukai minuman berpemanis, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) minimal lima persen setiap tahun selama dua tahun ke depan.

Hal itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari CHT dan membatasi kenaikan CHT pada jenis sigaret kretek tangan (SKT) untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

Berikutnya: Bahayanya Minuman Berpemanis

• 1
• 2
• Selanjutnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan penerapan skema power wheeling pada akhirnya akan membebani konsumen. Dengan penerapan skema itu, akan ada risiko peningkatan tarif listrik.

“Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita. Karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen,” kata Tulus, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, skema power wheeling itu sangat berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.

“Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik,” katanya.

Jika pemerintah sulit menentukan tarif, lanjutnya, maka masyarakat sebagai konsumen listrik akan menelan tarif listrik yang mahal. “Jadi dalam jangka panjang, power wheeling berpotensi merugikan konsumen,” katanya.

Pada ujungnya, kata Tulus, power wheeling berisiko mewariskan masalah kepada rakyat yang bakal menerima tarif listrik mahal. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta. “Investasi jaringan listrik itu mahal,” katanya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pasal tersebut dihapus karena dapat mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara karena 90 persen penjualan listrik berasal dari pelanggan industri. Selain itu, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin.

JAKARTA - Jika menemukan produk-produk pangan yang sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi alias rusak, para konsumen sebaiknya tidak langsung memviralkannya di media sosial (medsos). Hal ini untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pelaku usaha karena menilai konsumen telah mencemarkan nama baik mereka.

?Kita sudah sampaikan kepada konsumen bagaimana cara mereka untuk mengadu,? ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ), Rio Priambodo kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan konsumen adalah secara internal, eksternal, dan paling tinggi bisa melalui pengadilan. Di tahan internal, katanya, ini biasanya konsumen harus mengklarifikasi terlebih dahulu atau mengadukan dulu kepada pelaku usahanya sebelum kepada pihak ketiga maupun ke medsos, sehingga apa yang dikeluhkan konsumen bisa teratasi.

?Jadi, diselesaikan dulu secara internal. Tidak perlu dipublikasi secara luas karena akan berpotensi digugat oleh pelaku usaha itu sangat tinggi,? tukasnya.

Dalam hal membuat pengaduan, konsumen juga harus menyampaikan bukti-bukti pendukung dan juga fakta-fakta yang ada. ?Jadi, kronologis suasana yang ada harus disampaikan secara jujur dan jelas apa adanya yang didukung bukti-bukti otentik lainnya seperti kwitansi atau bukti pembelian dan pembayaran dan sebagainya. Bahkan, kalau ada perjanjian itu juga bisa dilampirkan sehingga itu bisa mendukung pengaduan yang akan kita disampaikan kepada pelaku usaha,? tuturnya.

Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan pelaku usaha, Rio mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. ?Jadi, harapannya seperti itu,? ucapnya.

Adapun lembaga-lembaga yang dihadirkan negara melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa menjembatani keluhan-keluhan konsumen adalah YLKI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

?Nah, media sosial itu hanya menjadi alternatif terakhir dan jangan untuk dijadikan supaya si konsumen menjadi viral dan lain sebagainya,? katanya.

Dia meminta konsumen agar jeli dan bijak dalam menggunakan media sosial. Memang, lanjutnya, ada jargon no viral no justice atau tidak viral tidak ada keadilan.

?Tapi, sebaiknya konsumen harus menyampaikan pengaduannya dengan fakta terlebuh dahulu ke pelaku usahanya sehingga ada klarifikasi keseimbangan informasi,? ujarnya.

Ditegaskan, YLKI sudah beberapa kali mewanti-wanti konsumen agar ketika mengadukan masalahnya, sebaiknya mereka meengikuti alur-alur tersebut. ?Ini untuk menghindari adanya gugatan baik secara perdata maupun yang dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi pada konsumen,? tandasnya.

YLKI saja, menurutnya, dalam melakukan pendampingan terhadap konsumen sangat berhati-hati. Hal itu mengingat di zaman sekarang sangat rentan konsumen itu digugat balik. Karenanya, YLKI perlu melihat secara utuh bukti-bukti yang disampaikan konsumen.

?Ketika menerima pengaduan,YLKI tidak langsung menindaklanjuti. Tapi menganalisa dengan betul apa yang terjadi dan juga apakah pengaduan itu didukung fakta-fakta yang otentik, sehingga ini memperkuat posisi konsumen ketika kita melakukan advokasi dan kita kemudian meneruskan pengaduan,? tuturnya.

Lanjutnya, jangan sampai meneruskan pengaduan ternyata nanti konsumen yang salah informasi atau memang ada sesuatu yang tidak kuat, sehingga memperlemah kedudukan konsumen. Misalkan bukti-buktinya tidak ada dan hanya karena emosional saja, hanya menyampaikan luapan amarahnya saja, tapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. ?Nah, yang seperti ini yang tidak kita harapkan,? tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, rencana pemerintah yang akan mengubah skema subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek dengan menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan kebijakan yang tidak adil dan tidak logis.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi Abadi menjelaskan, selama ini pengguna aktif kereta telah berkontribusi untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Sehingga menurut dia, pengguna kereta seharusnya layak diberikan insentif dan subsidi.

“Saya kira ini wacana yang tidak adil dan bahkan kurang logis karena pengguna kereta itu sangat berhak diberikan insentif dan subsidi sekalipun pada mereka yang berstatus mampu. Sebab, mereka telah rela meninggalkan motornya untuk naik kereta dan itu harus diapresiasi karena ikut berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, dan lama lantas,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, kalaupun pemerintah menerapkan kebijakan itu dengan alasan karena tidak tepat sasaran, hal itu kontradiksi dengan pemberian subsidi BBM yan juga tak tepat sasaran.

“Itu subsidi BBM jumlahnya ratusan kali lipat kenapa dibiarkan? Artinya kan pemerintah juga mensubsidi pengguna mobil dan motor. Lah ini, subsidi pengguna angkutan massal KRL malah diutak-atik. Kan aneh, absurd, alias menggelikan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema subsidi public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek dengan menerapkan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rencana ini dituangkan dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi PSO kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 4,79 triliun untuk berbagai layanan kereta api.

Namun pada RAPBN tahun depan penyaluran subsidi PSO kereta api itu dilakukan dengan beberapa perbaikan, salah satunya dengan penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan, dengan penerapan tiket KRL berbasis NIK, pemerintah ingin subsidi PSO disalurkan lebih tepat sasaran.

"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (30/8/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi buka suara menanggapi vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap dua perusahaan farmasi yang terbukti bersalah dalam kasus obat sirop pemicu gagal ginjal akut.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu, tiap perusahaan farmasi yakni PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical wajib membayar ganti rugi hingga Rp 60 juta kepada keluarga korban obat sirop berbahaya tersebut.

Menurut Tulus, seharusnya ada sanksi administratif yang dikenakan kepada kedua perusahaan itu. “Harusnya ada sanksi administratif, yakni sanksi pencabutan izin operasi bagi perusahaan tersebut,” katanya ketika dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.

Lebih jauh, Tulus menilai dalam kasus ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan karena peredaran obat sirop itu telah menewaskan lebih dari 200 anak akibat gagal ginjal akut progresif afitikal pada 2022 lalu. Hal tersebut membuktikan pengawasan pascapasar oleh BPOM masih lemah.

“BPOM kecolongan dan berdampak fatal,” kata Tulus.

Oleh sebab itu, kata Tulus, perlu ada kajian ulang total dari tugas BPOM dalam hal pengawasan pascapasar. Bahkan, review total itu seharusnya juga mendorong BPOM mengawasi sejak sebelum produk masuk ke pasar (pengawasan prapasar).

Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 50 juta kepada keluarga dari anak yang meninggal dunia. Ada 24 nama orang tua korban yang tercatat sebagai penggugat dalam putusan itu.

Sedangkan ganti rugi sebesar Rp 60 juta wajib dibayarkan kedua perusahaan itu untuk anak yang telah sembuh atau menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis akibat gagal ginjal akut. Ganti rugi kepada keluarga korban harus dibayar kedua perusahaan itu dengan seketika dan sekaligus.

Jika perlu, pembayaran dilakukan secara natura atau dalam bentuk barang atau dibagi dengan uang dari hasil penjualan barang tersebut. Selain itu, PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical harus membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.210.000.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito sebelumnya pernah mengungkap produk Paracetamol yang diproduksi PT Afi Pharma tercemar senyawa perusak ginjal. Temuan itu didapat BPOM berdasarkan hasil uji sampling terhadap 102 daftar produk obat sirop yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Kesehatan.

Adapun bahan cemaran perusak ginjal yang dimaksud adalah Propilen Glikol melebihi ambang batas keamanan sehingga memicu pencemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada produk. Dia mengatakan BPOM telah menyelesaikan pengujian terhadap seluruh daftar produk obat sirop yang dilaporkan Kemenkes.

BPOM saat itu juga mencabut sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi dua industri farmasi yang memproduksi obat sirop yang mengandung bahan berhaya Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Sertifikat CPOB adalah dokumen bukti sah bahwa industri farmasi telah memenuhi persyaratan dalam membuat satu jenis obat.

Penny menjelaskan, pencabutan itu dilakukan sesuai BPOM bersama Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sehak Senin 24 Oktober 2022. Dua industri tersebut adalah PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Jalan Modern Industri, Cikande, Serang, Banten; dan PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara.

“Dua industri farmasi itu diduga menggunakan pelarut propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual pada Senin, 31 Oktober 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik keputusan pemerintah menghapus domestic market obligation (DMO) minyak goreng curah dan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Harga minyak goreng rakyat itu resmi naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.700.

“Ini namanya pemerintah menyerimpung masyarakat pengguna minyak goreng,” kata Tulus saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Agustus 2024.

Ketika pemerintah menghapus DMO minyak goreng curah, Tulus mengaku heran pada saat yang sama HET MinyaKita justru naik. Opsi kebijakan yang fair dan propublik, menurut dia, jika DMO minyak goreng curah, seharusnya pemerintah tak menaikkan HET MinyaKita.

Menurut Tulus, alih-alih memihak publik, dengan kebijakan ini pemerintah justru menguntungkan para pemilik modal. Mereka yang dimaksud Tulus yakni pemilik kebon sawit dan pabrik minyak sawit mentah (CPO). “Ini namanya pemerintah pro pemilik modal besar,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan atau MinyaKita.

Zulhas juga resmi menetapkan kenaikan HET MinyaKita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700. Dia mengklaim, kenaikan HET MinyaKita telah mempertimbangkan perkembangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat.

Dia juga mengklaim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan daya beli masyarakat. "Kami sudah melakukan kajian,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.