JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan mobil MV3 Garuda untuk mendukung operasional menteri, pejabat negara, hingga kebutuhan kendaraan sipil untuk masyarakat Indonesia.

Menurut Abraham, ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Berikutnya sesuai arahan Bapak Presiden RI, kami sedang mempersiapkan MV3 Garuda untuk kendaraan dinas atau operasional para Menteri beserta jajaran," kata Abraham dalam keterangan yang diterima, Jumat (8/11/2024).

"Semuanya masih dalam proses koordinasi secara aktif dengan pemerintah, mohon doa restu dan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat agar semua berjalan lancar,” ujar dia.

Abraham menuturkan bahwa mobil Maung buatan PT Pindad juga tidak lepas dari peran dan dukungan Presiden Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

Kata dia, Prabowo selalu menyampaikan ide inovasi kendaraan taktis (rantis) dan kendaraan operasional kepada Pindad.

"Komunikasi aktif Bapak Prabowo dengan PT Pindad selama ini telah menghasilkan Maung MV1 yang terus dikembangkan hingga generasi ketiga," ungkapnya.

"Hal ini berbuah kesuksesan bahkan sampai digunakan menjadi kendaraan kepresidenan, yaitu MV3 Garuda Limousine. Ini tentu mendapat respons positif dari masyarakat," tambahnya.

Maka dari itu, tegas Abraham, PT Pindad berkomitmen membangun dan mendukung ekosistem industri otomotif dalam negeri melalui produk kendaraan buatannya.

Hal itu juga dalam rangka menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya diberitakan, para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih bakal memiliki kendaraan dinas baru.

Mereka akan "menunggangi" mobil dinas Maung buatan PT Pindad.

Pihak Istana telah mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memang memerintahkan agar semua anggota kabinetnya menggunakan mobil Maung produksi Pindad.

Perintah itu Prabowo sampaikan saat menggelar retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 25-27 Oktober 2024.

"Arahan Pak Prabowo waktu retret agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, maka kendaraan dinas yang para menteri gunakan akan sama seperti yang digunakan Prabowo.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Produsen peralatan pertahanan, PT Pindad, mulai memproduksi kendaraan taktis jenis Maung Garuda atau Maung Bandung untuk menyasar pengguna dari kalangan pejabat setingkat menteri hingga bupati.

Kabar itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri agenda Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta.

"Mulai kami produksi. Yang penting, semua semangatnya untuk pakai Maung," kata Prasetyo dikutip dari Antara, Minggu (3/11/2024).

Meski belum mengungkap berapa jumlah unit mobil dinas Maung yang diproduksi, Prasetyo menyebut tahap awal produksi kendaraan dengan mayoritas pasokan komponen produksi dalam negeri itu dipersiapkan untuk pejabat setingkat menteri.

Setelah memenuhi kebutuhan kendaraan operasional bagi 48 menteri, kata Prasetyo, produksi gelombang kedua Maung akan menyasar 59 pejabat wakil menteri serta pejabat setingkatnya.

"Tahap pertama pasti menteri. Wakil menteri baru setelah itu, kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," katanya.

Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah memberi contoh pemanfaatan kendaraan Maung sebagai mobil kepresidenan yang kini dimodifikasi sebagai MV3 Limousine berwarna putih.

"Kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Harus memberi contoh," katanya.

Kendaraan Maung produksi Pindad mencuri perhatian publik setelah Presiden Prabowo menjadikan kendaraan karya anak bangsa itu sebagai kendaraan kepresidenan usai agenda pelantikan pada Minggu (20/10/2024).

Bahan pembuatan Maung MV3 itu 70 persen berasal dari komponen dalam negeri, sedangkan 30 persen dari luar negeri.

Harga pengadaan Maung

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengatakan para menteri dan pejabat eselon I diwajibkan untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas mereka.

"Semuanya (menteri), eselon I bahkan (juga diwajibkan memakai Maung)," ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 30 Oktober 2024.

Mengutip Kompas.tv, harga mobil Maung buatan Pindad sekitar Rp 600 juta untuk versi militer. Sementara untuk versi sipil, tanpa perlengkapan militer seperti dudukan senjata, harga berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Sebagai informasi, negara wajib menyediakan kendaraan dinas untuk menteri dan wakil menteri beserta biaya pemeliharaan kendaraan.

Kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Adapun alokasi anggaran kendaraan dinas pejabat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Dalam PMK tersebut, pemerintah mematok biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon I dan Eselon II sebesar Rp 878,91 juta per unit.

Tonton:Prabowo Gantikan Mobil Menteri dan Pejabat Mobil Lokal

Sementara jika kendaraan dinas pejabat menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai, biaya pengadaannya sebesar Rp 966,80 juta per unit untuk Eselon I dan Eselon II sebesar Rp 746,11 juta per unit.

Biaya tersebut belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi daya.

Jika mengacu pada aturan tersebut, maka harga mobil Maung buatan Pindad yang sekitar Rp 400 juta hingga Rp 600 juta masih masuk dalam alokasi biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Hanya Menteri, Maung Bakal Jadi Mobil Dinas Gubernur dan Bupati"

Istana menegaskan mobil Maung buatan Pindad bakal menjadi mobil dinas para jajaran Kabinet Merah Putih. Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka-bukaan rencana pengadaan mobil Maung tersebut. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih merencanakan pengadaan untuk mobil Maung.

Hasan pun kembali menekankan memang ada arahan untuk para menteri dari Prabowo untuk menggunakan mobil Maung secara langsung.

"Memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Ya kan kita perencanaan dulu ya, nanti soal detailnya nanti. Sabar dulu," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menegaskan rencana penggunaan mobil Maung untuk para menteri tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Belum tentu dalam waktu dekat semua menteri akan diubah mobil dinasnya dengan Maung Pindad.

"Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti," beber Hasan Nasbi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara, kata Hasan, akan menjadi dua instansi utama yang mengurus pengadaan mobil Maung Pindad.

"Nanti ada Kementerian Sekretaris negara yang ngurus itu sama Kementerian Keuangan," sebut Hasan.

Kebanggaan Prabowo

Intinya, Hasan menekankan Prabowo ingin industri dalam negeri bisa berkembang pesat. Salah satunya dengan penggunaan mobil Maung oleh para pejabat negara.

Prabowo sendiri sejauh ini sudah mencontohkan penggunaan Maung sebagai mobil dinas. Orang nomor satu di Indonesia sangat bangga menggunakan Maung.

"Pak Prabowo kan menggunakan itu (Maung) sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama," ungkap Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menegaskan semua anggota kabinet, mulai dari menteri sampai kepala badan bakal menggunakan mobil Maung buatan Pindad.

"Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga," sebut Hasan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto di kesempatan berbeda mengatakan mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen. Dia mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, di hari yang sama.

Saksikan Live DetikPagi:

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) digadang-gadang bakal jadi mobil dinas menteri dan Eselon I Kabinet Merah Putih.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.

Dia bilang, para menteri dan pejabat eselon I diwajibkan untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas mereka.

"Semuanya (menteri), eselon I bahkan (juga diwajibkan memakai Maung)," ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mengutip Kompas.tv, harga mobil Maung buatan Pindad sekitar Rp 600 juta untuk versi militer.

Sementara untuk versi sipil, tanpa perlengkapan militer seperti dudukan senjata, harga berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Sebagai informasi, negara wajib menyediakan kendaraan dinas untuk menteri dan wakil menteri beserta biaya pemeliharaan kendaraan.

Kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Lantas, berapa biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) digadang-gadang bakal jadi mobil dinas menteri dan Eselon I Kabinet Merah Putih.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.

Dia bilang, para menteri dan pejabat eselon I diwajibkan untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas mereka.

"Semuanya (menteri), eselon I bahkan (juga diwajibkan memakai Maung)," ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mengutip Kompas.tv, harga mobil Maung buatan Pindad sekitar Rp 600 juta untuk versi militer.

Sementara untuk versi sipil, tanpa perlengkapan militer seperti dudukan senjata, harga berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Sebagai informasi, negara wajib menyediakan kendaraan dinas untuk menteri dan wakil menteri beserta biaya pemeliharaan kendaraan.

Kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Lantas, berapa biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)?

Adapun alokasi anggaran kendaraan dinas pejabat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Dalam PMK tersebut, pemerintah mematok biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon I dan Eselon II sebesar Rp 878,91 juta per unit.

Sementara jika kendaraan dinas pejabat menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai, biaya pengadaannya sebesar Rp 966,80 juta per unit untuk Eselon I dan Eselon II sebesar Rp 746,11 juta per unit.

Biaya tersebut belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi daya.

Jika mengacu pada aturan tersebut, maka harga mobil Maung buatan Pindad yang sekitar Rp 400 juta hingga Rp 600 juta masih masuk dalam alokasi biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, saat ini PT Pindad sedang mengerjakan 4.600 unit mobil Maung pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hal itu diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad.

Erick menuturkan, pesanan 4.600 mobil Maung oleh Kemenhan tersebut adalah untuk kebutuhan dua tahun ke depan.

Meski begitu, jumlah pesanan itu berpotensi meningkat seiring adanya rencana penggunaan mobil Maung menjadi mobil dinas kementerian.

"Jadi ada tahapan. Enggak bisa harus cepat karena line produksinya harus ditata," ujar Erick.

Adapun rencana mobil Maung digunakan untuk para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengaku mendukung arahan Prabowo tersebut. Menurut dia, arahan itu merupakan hal yang positif yang menunjukkan komitmen Prabowo dalam mendukung produk dalam negeri.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," kata dia.

Pihaknya pun telah meminta Pindad untuk mempersiapkan kendaraan sesuai dengan kebutuhan.

Erick bilang, Pindad akan memetakan kembali antara kebutuhan dengan produksinya.

Hal ini bertujuan agar Pindad dapat memenuhi permintaan kebutuhan untuk kendaraan operasional para menteri ke depan.

"Alokasi produksinya di situ, apakah ada tambahan order kementerian kembali, nanti bisa tanya ke Dirut Pindad, agar line of production-nya ini diproyeksikan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, saat ini PT Pindad sedang mengerjakan 4.600 unit mobil Maung pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hal itu diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Mobil Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad.

Erick menuturkan, pesanan 4.600 mobil Maung oleh Kemenhan tersebut adalah untuk kebutuhan dua tahun ke depan.

Meski begitu, jumlah pesanan itu berpotensi meningkat seiring adanya rencana penggunaan mobil Maung menjadi mobil dinas kementerian.

"Jadi ada tahapan. Enggak bisa harus cepat karena line produksinya harus ditata," ujar Erick.

Adapun rencana mobil Maung digunakan untuk para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Erick mengaku mendukung arahan Prabowo tersebut. Menurut dia, arahan itu merupakan hal yang positif yang menunjukkan komitmen Prabowo dalam mendukung produk dalam negeri.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," kata dia.

Pihaknya pun telah meminta Pindad untuk mempersiapkan kendaraan sesuai dengan kebutuhan.

Erick bilang, Pindad akan memetakan kembali antara kebutuhan dengan produksinya.

Hal ini bertujuan agar Pindad dapat memenuhi permintaan kebutuhan untuk kendaraan operasional para menteri ke depan.

"Alokasi produksinya di situ, apakah ada tambahan order kementerian kembali, nanti bisa tanya ke Dirut Pindad, agar line of production-nya ini diproyeksikan," ucapnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka-bukaan rencana pengadaan mobil Maung pabrikan PT Pindad untuk para menteri. Dia mengatakan pemerintah saat ini mulai merencanakan pengadaan untuk mobil Maung.

Hasan pun kembali menekankan memang ada arahan untuk para menteri dari Prabowo untuk menggunakan mobil Maung secara langsung.

"Memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Ya kan kita perencanaan dulu ya, nanti soal detailnya nanti. Sabar dulu," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menegaskan rencana penggunaan mobil Maung untuk para menteri tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Belum tentu dalam waktu dekat semua menteri akan diubah mobil dinasnya dengan Maung Pindad.

"Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncakan dulu pasti," beber Hasan Nasbi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara, kata Hasan, akan menjadi dua instansi utama yang mengurus pengadaan mobil Maung Pindad.

"Nanti ada Kementerian Sekretaris negara yang ngurus itu sama Kementerian Keuangan," sebut Hasan.

Kebanggaan Prabowo

Intinya, Hasan menekankan Prabowo ingin industri dalam negeri bisa berkembang pesat. Salah satunya dengan penggunaan mobil Maung oleh para pejabat negara.

Prabowo sendiri sejauh ini sudah mencontohkan penggunaan Maung sebagai mobil dinas. Orang nomor satu di Indonesia sangat bangga menggunakan Maung.

"Pak Prabowo kan menggunakan itu (Maung) sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama," ungkap Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menegaskan semua anggota kabinet, mulai dari menteri sampai kepala badan bakal menggunakan mobil Maung buatan Pindad.

"Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga," sebut Hasan.

Lihat Video: AHY Cerita Alasan Prabowo Ingin Menteri Gunakan Mobil Maung Pindad

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Selasa(29/10).

Erick mengatakan dalam penerapannya nanti ada tahapan yang harus dilakukan karena menyangkut lini produksi di PT Pindad.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan wacana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu.

Menurut Erick, pihaknya harus melakukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya. Tetapi, ia mengaku siap mendukung wacana tersebut.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta, Selasa (29/10), melansir Antara.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick tak menyebut apakah sudah mendapat arahan langsung dari Prabowo terkait penggunaan mobil dinas menteri pakai produksi Pindad. Akan tetapi, ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penggunaan mobil "Maung" buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas bagi menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I kementerian mendapat respons positif dari Anggota DPR Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati (Sara).

Menurutnya, langkah ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada kabinet Merah Putih.

"Arahan Pak Prabowo untuk kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa," ungkapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024).

Ia menambahkan, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang mendukung produk dalam negeri.

Sara pun berharap, rencana penggunaan produk lokal juga digencarkan pada kementerian seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

"Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri, khususnya misalnya Mas Erick Thohir di BUMN dan juga perindustrian," harapnya.

Sara juga menekankan bahwa penggunaan produk lokal seharusnya tidak terbatas pada alat transportasi.

Penggunaan produk buatan anak bangsa, menurutnya, perlu dilakukan terhadap semua produk. Ini sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo.

"Ini kan karena kita melihat bukan hanya persoalan transportasi ya, tapi sebenarnya secara menyeluruh dan yang beliau sampaikan, Pak Prabowo sampaikan kan itu bukan hanya persoalan hanya transportasi saja, tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia berpihak kepada produk-produk lokal, produk-produk bangsa kita, mau itu nanti mudah-mudahan ada barang-barang lain," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa mulai minggu depan, kendaraan dinas Maung yang diproduksi PT Pindad akan digunakan oleh para menteri dan pejabat eselon I.

"Minggu depan saya akan pakai mobil Maung itu, mobil Pindad. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I dan menteri," kata Anggito di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (28/10/2024).

Namun, Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) kemudian mengklarifikasi pernyataan Anggito mengenai penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

Kemenkeu menyatakan, pernyataan tersebut bukan merupakan rencana resmi, melainkan contoh pemanfaatan produk dalam negeri.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka perencanaan, namun sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis Kemenkeu dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Senin malam.

Dengan demikian, pemerintah masih belum dapat memastikan penggunaan mobil buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas bagi menteri dan pejabat eselon I pada Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan saat mengklarifikasi pernyataan Wamenkeu, Anggito Abimanyu soal mobil Maung bikinan PT Pindad yang akan jadi kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I.

Dalam keterangan persnya, Kemenkeu menyatakan kalimat yang disampaikan Anggito di Sekolah Vokasi UGM pada Senin (28/10) pagi tadi bukan dimaksudkan sebagai sebuah perencanaan, melainkan sebatas contoh.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin malam.

Sebelumnya, Anggito dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM 2024, mengatakan jika para pejabat kementerian dan eselon I pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memakai mobil Maung dari PT Pindad sebagai kendaraan dinas.

Anggito mengatakan kendaraan Maung ini akan menggantikan kendaraan impor, macam Toyota Alphard yang sekarang ini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," kata dia yang juga pernah dikenal sebagai akademisi UGM tersebut.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan tingkat komponen dalam negeri Maung produksi Pindad kini sudah mencakup sebagian besar dari kendaraan tersebut.

"TKDN [tingkat komponen dalam negeri] Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.