JAKARTA, investor.id – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re dipastikan tak menerima penyertaan modal negara (PMN) pada tahun 2025, menandai dua tahun beruntun gagal disuntik dana segar dari negara. Dengan kapasitas yang terbatas, perusahaan pelat merah ini terpaksa kembali menjalankan mode bertahan.

Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat menyampaikan, pemberian PMN kepada suatu BUMN tentu sangat bergantung pada prioritas pemerintah. PMN sebetulnya hampir diperoleh Indonesia Re, namun ada prioritas yang lebih utama untuk tahun 2025, sehingga suntikan modal negara kepada perusahaan harus kembali ditunda.

“Tapi kami akan terus mengajukan PMN di tahun-tahun berikutnya. Karena itu menjadi prasyarat untuk kita bisa bertumbuh. Itu yang pertama,” ungkap Delil saat ditemui di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali baru-baru ini.

Delil menerangkan, perusahaan reasuransi sejatinya menjalankan bisnis secara global. Tapi sayangnya dengan kondisi modal dan kapasitas yang terbatas, bisnis yang dijalankan Indonesia Re hanya berkutat menangkap risiko dalam negeri. Bahkan, risiko yang diserap dari dalam negeri pun masih banyak disebar keluar negeri.

Hal tersebut yang menjadi alasan Indonesia Re sekarang ini menjalankan ‘mode bertahan’. Dampak lebih jauh terkait kebijakan itu adalah defisit neraca pembayaran di sektor asuransi yang bisa makin gemuk.

“Kita enggak bisa merambah bisnis dari luar negeri, sehingga akhirnya portfolio kita kayak begini terus, terlalu terkonsentrasi dengan dalam negeri. Padahal reinsurance itu kan global business,” urai Delil.

Kapasitas yang terbatas itu pula yang membuat Indonesia Re tak bisa memacu bisnis baru. Delil mengatakan, premi yang dihimpun hanya mampu tumbuh single digit. Fokus yang dilakukan beralih, yaitu dengan mengoptimalkan hasil dari bisnis yang ada saja.

Sebagai gambaran, pendapatan premi perseroan hanya tumbuh 8,54% year on year hingga kuartal III-2024. Sebagai perbandingan, premi naik dari Rp 4,47 triliun menjadi Rp 4,85 triliun.

Delil menuturkan, mode bertahan yang sedang dijalankan saat ini telah dipahami oleh pemegang saham yaitu pemerintah. Sambil menunggu PMN atau modal segar lain yang bisa jadi datang, Indonesia Re tetap memastikan keberlangsungan dan bahkan meningkatkan kualitas bisnis.

“Shareholders kita, kementerian sudah memahami ini. Makanya di dua tahun terakhir ini, RKAP kita, anggaran kita selalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Karena kita bilang, kita nggak ada penguatan modal nih. Jadi RBC harus kita jaga,” ujar Delil.

Lampu Kuning Solvabilitas

Delil menerangkan, perusahaan telah memperbaiki portofolio bisnis menjadi lebih sehat, tercermin dari rasio risk-based capital (RBC) yang terjaga di atas level 120%, sesuai anjuran dari OJK. Jika menengok laporan keuangan, RBC perseroan hanya berada di sedikit di atas ambang batas yaitu 129,49% per September 2024.

“Kalau RBC turun di bawah 120%, kita langsung masuk ke pengawasan khusus. Klien kita juga mulai ragu-ragu, mulai tarik bisnis. Maka semakin tenggelam kita,” jelas Delil.

Untuk itu, ada sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia Re untuk memastikan RBC dijaga di atas 120%. Pertama, meningkatkan aset sekaligus menurunkan beban yang ditopang liabilitas.

“Nah, jadi kami juga berusaha di area ini menurunkan liability. Dengan menggunakan reasuransi, meretrosesikan lebih banyak gitu ya. Sehingga liability di dalam portofolio kita menjadi lebih sedikit,” kata dia, yang sekaligus mengonfirmasi bahwa premi net yang diterima Indonesia Re bisa jadi semakin terbatas.

Cara kedua, Indonesia Re berupaya untuk memperbaiki kualitas portofolio yang dimiliki. Dari upaya ini, diharapkan bisnis yang dikelola bisa semakin menguntungkan, yang pada gilirannya secara perlahan bisa mendongkrak perolehan laba dan memupuk ekuitas.

“Ya, laba juga slowly climbing gitu ya. Memang susah, tapi ya kita manage itu, ya. Apapun opsi yang masuk akal untuk memperbaiki kapitalisasi, kita lakukan. Karena dengan kapital sekarang, kita bisa terus bertahan, bisnis kita akan segitu-gitu aja. Kalau gak ada penguatan kapital, kita juga enggak berani tunggu. Kita tiap tahun akan konservatif,” kata Delil.

“Nah, so far so good karena walaupun masih belum terlalu jauh (dari ambang 120%), tapi tren dari RBC kita terus meningkat,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kapasitas modal menjadi salah satu tantangan industri reasuransi di Indonesia saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Benny Waworuntu.

Dia mengatakan bisnis reasuransi masih dalam kondisi yang menantang. Sejumlah tantangan pun dihadapi oleh industri, di antaranya terkait dengan permodalan.

"Bagaimana bisnis reasuransi sekarang? Apakah masih tertekan? Terus terang memang masih, karena industri reasuransi dua hal yang penting. Permodalan kapasitasnya dan kapabilitas artinya skill-nya," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/07/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur batas ekuitas perusahaan asuransi dan reasuransi yang tertuang dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Beleid tersebut mengatur ekuitas minimal yang harus dipenuhi perusahaan reasuransi senilai Rp500 miliar pada tahap pertama tahun 2026.

Kemudian, tahap kedua pada 2028 menjadi Rp1 triliun untuk reasuransi Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan sebesar Rp2 triliun bagi perusahaan reasuransi KPPE 2.

Indonesia Re telah memenuhi ketentuan ekuitas tersebut. Berdasarkan laporan keuangan bukan konsolidasi per semester I/2024 total ekuitas Indonesia Re tercatat sebesar Rp2,72 triliun, meningkat dibandingkan dengan semester I/2023 yang senilai Rp2,6 triliun.

Benny mengatakan POJK 23/2023 tersebut dapat membantu permodalan perusahaan reasuransi di Indonesia. "Slowly but sure semua akan, dalam tanda petik, dipaksa untuk meningkatkan permodalan itu," tegasnya.

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, dalam lima tahun ke depan sebanyak 93% pelaku industri perasuransian optimistis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik.

Namun, 33% pelaku industri perasuransian mempunyai persepsi bahwa pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak sebaik pertumbuhan di luar negeri.

Benny menilai masalah yang dihadapi perusahaan reasuransi dalam negeri tak selesai dengan pemenuhan permodalan saja. Menurutnya faktor-faktor yang menjadi tantangan di industri ini komprehensif.

"Contoh ada masalah persaingan di dalamnya, ada masalah peraturan di dalamnya. Masalah dukungan pemerintah di dalamnya juga. Jadi, kita enggak bisa ngomong dengan mudah selesai," ujar dia.

Sepanjang 2023, industri perasuransian di Indonesia dilanda hardening market. Fenomena ini diyakini dapat memicu penurunan kinerja industri asuransi, sebab adanya peningkatan tarif premi yang dilakukan pemain asuransi.

"Mungkin betul kemarin kita ada hard market, apakah masih terjadi? Hard market pelan-pelan sudah mulai soft. Tapi kita enggak bisa bilang kalau sudah soft lebih gampang cari kapasitas, enggak juga," tegasnya.