JAKARTA, investor.id – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re dipastikan tak menerima penyertaan modal negara (PMN) pada tahun 2025, menandai dua tahun beruntun gagal disuntik dana segar dari negara. Dengan kapasitas yang terbatas, perusahaan pelat merah ini terpaksa kembali menjalankan mode bertahan.

Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat menyampaikan, pemberian PMN kepada suatu BUMN tentu sangat bergantung pada prioritas pemerintah. PMN sebetulnya hampir diperoleh Indonesia Re, namun ada prioritas yang lebih utama untuk tahun 2025, sehingga suntikan modal negara kepada perusahaan harus kembali ditunda.

“Tapi kami akan terus mengajukan PMN di tahun-tahun berikutnya. Karena itu menjadi prasyarat untuk kita bisa bertumbuh. Itu yang pertama,” ungkap Delil saat ditemui di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali baru-baru ini.

Delil menerangkan, perusahaan reasuransi sejatinya menjalankan bisnis secara global. Tapi sayangnya dengan kondisi modal dan kapasitas yang terbatas, bisnis yang dijalankan Indonesia Re hanya berkutat menangkap risiko dalam negeri. Bahkan, risiko yang diserap dari dalam negeri pun masih banyak disebar keluar negeri.

Hal tersebut yang menjadi alasan Indonesia Re sekarang ini menjalankan ‘mode bertahan’. Dampak lebih jauh terkait kebijakan itu adalah defisit neraca pembayaran di sektor asuransi yang bisa makin gemuk.

“Kita enggak bisa merambah bisnis dari luar negeri, sehingga akhirnya portfolio kita kayak begini terus, terlalu terkonsentrasi dengan dalam negeri. Padahal reinsurance itu kan global business,” urai Delil.

Kapasitas yang terbatas itu pula yang membuat Indonesia Re tak bisa memacu bisnis baru. Delil mengatakan, premi yang dihimpun hanya mampu tumbuh single digit. Fokus yang dilakukan beralih, yaitu dengan mengoptimalkan hasil dari bisnis yang ada saja.

Sebagai gambaran, pendapatan premi perseroan hanya tumbuh 8,54% year on year hingga kuartal III-2024. Sebagai perbandingan, premi naik dari Rp 4,47 triliun menjadi Rp 4,85 triliun.

Delil menuturkan, mode bertahan yang sedang dijalankan saat ini telah dipahami oleh pemegang saham yaitu pemerintah. Sambil menunggu PMN atau modal segar lain yang bisa jadi datang, Indonesia Re tetap memastikan keberlangsungan dan bahkan meningkatkan kualitas bisnis.

“Shareholders kita, kementerian sudah memahami ini. Makanya di dua tahun terakhir ini, RKAP kita, anggaran kita selalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Karena kita bilang, kita nggak ada penguatan modal nih. Jadi RBC harus kita jaga,” ujar Delil.

Lampu Kuning Solvabilitas

Delil menerangkan, perusahaan telah memperbaiki portofolio bisnis menjadi lebih sehat, tercermin dari rasio risk-based capital (RBC) yang terjaga di atas level 120%, sesuai anjuran dari OJK. Jika menengok laporan keuangan, RBC perseroan hanya berada di sedikit di atas ambang batas yaitu 129,49% per September 2024.

“Kalau RBC turun di bawah 120%, kita langsung masuk ke pengawasan khusus. Klien kita juga mulai ragu-ragu, mulai tarik bisnis. Maka semakin tenggelam kita,” jelas Delil.

Untuk itu, ada sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia Re untuk memastikan RBC dijaga di atas 120%. Pertama, meningkatkan aset sekaligus menurunkan beban yang ditopang liabilitas.

“Nah, jadi kami juga berusaha di area ini menurunkan liability. Dengan menggunakan reasuransi, meretrosesikan lebih banyak gitu ya. Sehingga liability di dalam portofolio kita menjadi lebih sedikit,” kata dia, yang sekaligus mengonfirmasi bahwa premi net yang diterima Indonesia Re bisa jadi semakin terbatas.

Cara kedua, Indonesia Re berupaya untuk memperbaiki kualitas portofolio yang dimiliki. Dari upaya ini, diharapkan bisnis yang dikelola bisa semakin menguntungkan, yang pada gilirannya secara perlahan bisa mendongkrak perolehan laba dan memupuk ekuitas.

“Ya, laba juga slowly climbing gitu ya. Memang susah, tapi ya kita manage itu, ya. Apapun opsi yang masuk akal untuk memperbaiki kapitalisasi, kita lakukan. Karena dengan kapital sekarang, kita bisa terus bertahan, bisnis kita akan segitu-gitu aja. Kalau gak ada penguatan kapital, kita juga enggak berani tunggu. Kita tiap tahun akan konservatif,” kata Delil.

“Nah, so far so good karena walaupun masih belum terlalu jauh (dari ambang 120%), tapi tren dari RBC kita terus meningkat,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Di balik kontribusinya yang besar, BUMN menghadapi banyak tantangan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, kinerja BUMN Indonesia seringkali dianggap kurang optimal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada solusi untuk memperbaiki kinerja BUMN agar lebih efisien dan kompetitif?

PMN: Solusi atau Justru Hambatan?

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah salah satu cara pemerintah memperkuat permodalan BUMN. Pada 2023 misalnya, pemerintah memberikan PMN sebesar Rp41,3 triliun. Sebagian besar dipakai untuk proyek-proyek besar, seperti jalan tol Trans Sumatera yang dikerjakan Hutama Karya, serta proyek pembangkit listrik di daerah terpencil oleh PLN​.

Namun, meskipun jumlahnya besar, PMN seringkali dihadapkan pada masalah birokrasi. Bayangkan, BUMN harus melalui proses yang sangat panjang hanya untuk mendapatkan dana tersebut. Setelah mendapatkan modal, BUMN juga harus mengembalikan semua keuntungannya kepada negara dalam bentuk dividen.

Ini ibarat seseorang yang diberi modal untuk usaha, tetapi setiap kali untung, seluruh keuntungan harus diserahkan kembali tanpa bisa digunakan untuk memperbesar usaha tersebut. Hasilnya? BUMN kesulitan untuk berkembang dan berinovasi. Belum lagi dibayang-bayangi risiko hukum bagi pengurus perusahaan

Di Singapura dan Malaysia, hal ini diatasi dengan memisahkan keuangan negara dari keuangan perusahaan. BUMN di negara-negara tersebut tidak hanya fokus menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi entitas bisnis yang mandiri dan kompetitif.

Mereka bisa menggunakan keuntungan untuk investasi lebih lanjut tanpa harus kembali meminta dana dari negara. Ini memberi mereka fleksibilitas finansial yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berinovasi lebih cepat​.

Pentingnya Revisi UU BUMN

Salah satu solusi yang sering diusulkan untuk memperbaiki kinerja BUMN adalah dengan membentuk superholding. Superholding adalah sebuah perusahaan induk yang mengelola beberapa BUMN sekaligus, terutama yang bergerak di sektor-sektor komersial seperti perbankan, pariwisata, dan infrastruktur.

Model ini sudah diterapkan dengan sukses di Singapura melalui Temasek Holdings. Temasek mengelola berbagai BUMN di Singapura dan memastikan bahwa semua BUMN tersebut bekerja dengan efisien dan bersinergi satu sama lain (maximizing synergic value) serta memiliki kemampuan berinvestasi.

Dengan superholding, BUMN dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnis sesuai dengan core competence, sekaligus memaksimalkan nilai tambah sinergi serta memiliki ruang untuk inovasi dan investasi.

Sebagai contoh, holding perbankan yang diisi oleh bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dapat bersinergi dengan holding In Journey maupun holding pertambangan Mind ID untuk cross selling. Selain itu dapat membiayai proyek-proyek strategis pembangunan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi shareholder (negara). Sinergi antarperusahaan ini dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar, di mana sumber daya seperti keuangan dan teknologi bisa digunakan bersama-sama​.

Namun, tidak semua BUMN perlu dimasukkan dalam superholding. Beberapa BUMN yang beroperasi di sektor strategis dan memiliki fungsi PSO yang besar, seperti Pertamina dan PLN, sebaiknya tetap dikelola secara mandiri.

Kedua perusahaan ini memegang peran penting dalam menjaga ketahanan energi dan kelistrikan nasional. Mereka membutuhkan dukungan langsung dari negara, terutama dalam bentuk subsidi, kompensasi dan kebijakan khusus, karena tugas mereka melayani kepentingan publik sangat krusial​.

Pemerintah memang telah berupaya melakukan transformasi dan membentuk superholding ini. Salah satunya melalui RUU BUMN yang hingga kini disinyalir masih tertahan di meja salah satu Pimpinan DPR.

Ada tarik menarik kepentingan, karena kewenangan salah satu kementerian bisa saja “terlucuti”. Namun, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan seyogyanya kita melihat kepentingan yang lebih besar.

Apabila superholding ini terbentuk, political exposure di BUMN dapat relatif berkurang dan bisa lebih fokus kepada revenue generation, inovasi, investasi yang pastinya semakin business approach friendly rather than political approach, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada.

Revisi undang-undang ini adalah kunci untuk memulai transformasi yang mendalam di tubuh BUMN. Dalam perspektif ekonomi politik, tertundanya RUU ini menunjukkan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam mempertahankan status quo. Ada pihak tertentu yang kehilangan sebagian kontrol jika RUU ini disahkan, terutama dalam hal pengelolaan laba dan permodalan BUMN.

RUU BUMN dirancang untuk memisahkan keuangan BUMN dari keuangan negara, memberi mereka keleluasaan lebih besar dalam mengelola laba untuk investasi dan pengembangan bisnis. Selain itu, RUU ini juga bertujuan untuk membatasi intervensi politik, yang selama ini memperlambat proses pengajuan PMN dan menempatkan BUMN dalam posisi yang rawan terhadap permainan politik. Oleh karena itu, pengesahan RUU BUMN menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya transformasi struktural BUMN di Indonesia.

Selain soal struktur BUMN, RUU ini juga membahas strategi peningkatan tata kelola dan meritokrasi dalam pengelolaan BUMN. Misalnya, boleh saja penunjukan direksi dan komisaris di BUMN ditujukan kepada pihak pihak mitra strategis, stakeholder , dan pihak yang dianggap loyal dan mampu bekerja sama dengan pemerintah. Namun, bukan berarti mengesampingkan kompetensi. BUMN wajib memetakan talent pool yang berbasis meritokrasi sehingga menghindari inefisiensi.

RUU BUMN ini akan menerapkan meritokrasi, di mana penunjukan pejabat didasarkan pada kemampuan dan pengalaman. BUMN juga dapat memiliki daya saing yang mampu bersaing di kancah global, tidak hanya jago kandang.

Meritokrasi akan membuka ruang bagi inovasi dan pengembangan yang lebih efektif serta mindset yang tepat dalam mengelola perusahaan milik negara. Selain itu, peningkatan transparansi juga menjadi kunci. Setiap penggunaan dana, baik dari PMN maupun hasil dari operating income, harus diaudit secara independen dan dilaporkan secara terbuka kepada publik. Strategi-strategi inilah yang akan menciptakan rasa percaya yang lebih besar dari masyarakat terhadap BUMN​.

Masa Depan BUMN Indonesia

Transformasi BUMN adalah langkah yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Dengan mengadopsi model superholding untuk BUMN komersial, mendorong privatisasi yang bijaksana, dan menerapkan meritokrasi serta transparansi yang lebih baik, BUMN Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, inovatif, dan efisien.

Kita harus mengalihkan fokus agar tidak terjebak hanya untuk meningkatkan kinerja BUMN, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

BUMN memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, tetapi tanpa transformasi yang mendalam, potensi ini tidak akan pernah tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, pemerintah, DPR, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa transformasi BUMN dilakukan dengan benar, dengan fokus pada transparansi, efisiensi, dan profesionalisme.

Hanya dengan cara ini, BUMN dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, sekaligus mampu berkontribusi lebih maksimal kepada pendapatan negara. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan bangsa.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan terus menganggarkan angkutan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar, terdepan-tertinggal (3T). Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ini telah menganggarkan angkutan perintis sebesar Rp 4,1 triliun. Sebanyak Rp 1,8 triliun dianggarkan untuk angkutan transportasi laut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan angkutan keperintisan juga diupayakan maksimal dalam rangka mendorong index logisticperformance menjadi lebih baik.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai senilai Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Dana PMN rencananya akan digunakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama di area-area yang terdapat backlog perumahan.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro menjelaskan, suntikan dana berupa PMN tunai diperlukan Perumnas agar mampu menjalankan penugasan pemerintah, dalam mengembangkan kawasan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perumnas juga berharap bisa berperan dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional.

Budi bilang, Perumnas memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau, yakni minimal 20% dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk perumahan bersubsidi.

Pengajuan PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depan adalah menyelesaikan proyek eksisting menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat," ucap Budi, Jumat (12/7).

Budi menambahkan, secara keseluruhan dana PMN tahun 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit, yang terdiri dari perumahan terintegrasi transportasi umum, persedian klaster baru, dan persediaan kavling di Jabodetabek, Sumatra, dan pembangunan Rumah Susun Milenial Kemayoran

JAKARTA, investor.id – Sembilan fraksi di Komisi VI DPR RI mendukung usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2025 kepada 16 BUMN sebesar Rp 44,24 triliun termasuk diantaranya empat BUMN sektor transportasi sebesar Rp 6,27 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Penyertaan Modal Negara kini tak lagi mengandalkan utang luar negeri. Erick memastikan PMN yang diterima BUMN dalam beberapa tahun terakhir berasal dari setoran dividen BUMN kepada negara.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 sebesar Rp 3 triliun untuk melistriki 1.092 desa di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam mendorong target Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% maka dibutuhkan dukungan pendanaan lewat PMN.

“Investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T itu 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan di daerah non 3T,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7).

Darmawan menjelaskan, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan daerah non 3 T umumnya memakan biaya sekitar Rp 2 juta hingga RP 2,5 juta per pelanggan.

Sementara itu, investasi ketenagalistrikan pada wilayah 3T regional Jawa dan Bali mencapai Rp 18,5 juta per pelanggan. Investasi lebih besar dibutuhkan untuk wilayah 3T regional Sumatra-Kalimantan yakni sebesar Rp 38,7 juta per pelanggan dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp 35,3 juta per pelanggan.

Merujuk paparan PLN, kebutuhan anggaran PMN sebesar Rp 3 triliun akan dialokasikan untuk melistriki 75.017 pelanggan yang tersebar di 1.092 desa di seluruh Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN sebelumnya telah menyusun peta jalan pengembangan listrik desa dimana target RDB 100% diharapkan dapat tercapai pada 2024 ini. Sayangnya, PLN tidak mendapatkan alokasi PMN untuk kurun tahun 2023-2024.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 44,24 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan atas usulan PNM tahun anggaran (TA) 2025 dan monitoring atas PNM 2022–2024.

“Komisi VI PR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN,” kata dia dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Rabu (10/7).

Meski demikian, Sarmuji mengatakan Komisi VI minta menteri BUMN untuk memberi perhatian perhatian terhadap masukan dan catatan yang diberikan tiap Poksi Komisi VI terkait usulan PMN.

Dia memastikan Komisi VI akan memonitor dan meminta Menteri BUMN untuk memastikan agar PMN dipergunakan secara produktif, efektif, dan efisien bagi peningkatan kinerja korporasi BUMN.

Berikut ini PNM BUMN yang disetujui DPR.

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino menolak PMN untuk dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas.

Harris mengatakan bahwa sumbangan dividen BUMN kepada negara menjadi tolok ukur pemberian PMN. BUMN telah menyuntik dividen Rp 279,8 triliun dari periode 2020 sampai 2024.

Namun dia menilai catatan pencapaian dividen tersebut belum merefleksikan kinerja seluruh BUMN. Sebab dividen didominasikan beberapa perusahaan saja yakni perbankan, energi dan telekomunikasi.

"Tolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN yakni Danareksa dan Perumnas. Alasanya Danareksa bisa mendapatkan pembiayaan dari sumber lain. Sementara penolakan Perumnas karena konsep perencanaannya tidak jelas," katanya dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama BUMN, Rabu (10/7).

Sebaliknya, anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Baidhowi menyebut BUMN layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya. Penugasan yang diberikan BUMN juga banyak yang telah dikerjakan.

"Setuju PMN yang dilakukan BUMN untuk diproses sesuai perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan," tuturnya. Sependapat, Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Muhammad Sarmuji juga menyetujui PMN yang diberikan kepada BUMN dengan catatan tertulis.

Berikut detail yang disetujui PDIP dengan catatan:

• Hutama Karya Rp 13,68 triliun;
• Adhi Karya Rp 2,09 triliun;
• Wijaya Karya Rp 2 triliun;
• PT Pembangunan Perumahan Rp 1,63 triliun;
• PT PLN Rp 3 triliun untuk program listrik desa;
• IFG Rp 3 triliun untuk perkuatan permodalan Askrindo dan Jamkrindo;
• PT Pelni Rp 2,5 triliun untuk peremajaan armada kapal yang sudah tua;
• PT KAI Rp 1,8 triliun;
• PT Inka Rp 976 miliar;
• Perum Damri Rp 500 miliar untuk peremajaan 384 bis diesel angkutan perintis. Sedangkan bus listrik menurut PDIP bisa diperoleh dari sumber lain;
• PT Asabri Rp 3,61 triliun dengan catatan yang sangat kritis bahwa penyertaan modal negara untuk pembayaran manfaat bagi peserta. Paling penting PT Asabri wajib menyampaikan laporan investasi berikut hasilnya kepada Komisi VI;
• PT Biofarma Rp 2,21 triliun dengan catatan harus memastikan PMN hanya digunakan untuk produksi vaksin. Biofarma wajib menyampaikan laporan penggunaan dana PMN secara berkala kepada komisi VI;
• PT Len sebesar Rp 2 triliun
• PT Rajawali Nusantara atau ID Food Rp 1,62 triliun

PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2025 dengan alokasi sebanyak Rp 3 triliun. PMN ini diajukan untuk program listrik desa (lisdes) terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%.

“Ini untuk mendukung target rasio desa listrik 100% pada 2027,” kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7). “Target PMN 2025 ini akan dirasakan oleh 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.”

Program ini juga akan dijalankan dengan jumlah pelanggan mencapai 85.017, kapasitas photovoltaic (PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 19.877 kwp, serta jaringan tegangan menengah 20 ribu volt, jaringan tegangan rendah sejumlah 1692 kms, dan gardu distribusi 54.930 kva.

Darmawan mengatakan, pada 2023 dan 2024 PLN tidak mendapatkan PMN dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan program lisdes terselenggara menggunakan anggaran PLN, berjumlah Rp 4,75 triliun pada 2023 dan Rp 1,47 triliun pada 2024.

“Jika 2025 tanpa PMN maka kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan commercial loan dengan tambahan beban bunga Rp 1,55 triliun dan tambahan subsidi kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun,” ujarnya.

Darmawan mengatakan pelaksanaan program lisdes ini memiliki multiplier effect atau efek pengganda seperti tersedianya lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, kesehatan, industri, kelautan, serta meningkatkan agrikultur.

Dia menyebut lisdes ini juga berdampak baik bagi pendapatan asli daerah, tambahan pajak, pertumbuhan domestik regional bruto termasuk juga menurunkan kriminalitas, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

“Kami siap untuk menjalankan amanah Komisi VI DPR RI untuk menghadirkan listrik di seluruh pelosok tanah air serta menjalankan sila kelima Pancasila dimana kami tidak bisa membiarkan ada keluarga yang masih hidup dalam kegelapan,” ucapnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajukan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk tahun 2025, guna melistriki 1.092 desa di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam mendorong target Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% maka dibutuhkan dukungan pendanaan lewat PMN.

“Investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T itu 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan di daerah non 3T,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7).

Darmawan menjelaskan, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan daerah non 3 T umumnya memakan biaya sekitar Rp 2 juta hingga RP 2,5 juta per pelanggan.

Sementara itu, investasi ketenagalistrikan pada wilayah 3T regional Jawa dan Bali mencapai Rp 18,5 juta per pelanggan. Investasi lebih besar dibutuhkan untuk wilayah 3T regional Sumatera-Kalimantan yakni sebesar Rp 38,7 juta per pelanggan dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp 35,3 juta per pelanggan.

Merujuk paparan PLN, kebutuhan anggaran PMN sebesar Rp 3 triliun akan dialokasikan untuk melistriki 75.017 pelanggan yang tersebar di 1.092 desa di seluruh Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN sebelumnya telah menyusun peta jalan pengembangan listrik desa dimana target RDB 100% diharapkan dapat tercapai pada 2024 ini. Sayangnya, PLN tidak mendapatkan alokasi PMN untuk kurun tahun 2023-2024.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengajukan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,8 triliun untuk tahun depan. Dana segar tersebut dibutuhkan untuk pengadaan 24 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) baru dari dalam negeri.

KAI berencana mendatangkan total 37 kereta baru hingga 2027 dengan rincian 24 rangkaian KRL dari dalam negeri, 11 rangkaian dari Cina, dan dua rangkaian hasil retrofit. Total anggaran yang dibutuhkan untuk aksi korporasi tersebut mencapai Rp 9,18 triliun.

"Urgensi kebutuhan pengadaan kereta listrik ini,karena usianya yang sudah sangat tua atau di atas 30 tahun. Sementara pertumbuhan volume penumpang sangat cepat. Oleh karena itu, potensi overload akan sangat tinggi, saat jam-jam sibuk," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Salusra menyebut manfaat pengadaan KRL tersebut cukup tinggi atau sesuai dengan rasio manfaat biaya hingga 4,8 poin. Dengan kata lain, nilai manfaat dari PMN tersebut ke masyarakat hampir lima kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

Selain itu, pengembalian investasi pada perekonomian masyarakat dari pengadaan kereta tersebut juga mencapai 23,5%. Angka tersebut lebih besar dari rata-rata pengembalian investasi secara ekonomi sebesar 10%.

Sebelumnya, KAI telah mengajukan PMN senilai Rp 2 triliun untuk tahun anggaran 2024 demi keperluan yang sama. Namun seluruh PMN tersebut digunakan untuk peremajaan armada rangkaian kereta KCI hingga 2027.

Alhasil, total PMN yang diajukan KAI untuk kebutuhan peremajaan armada rangkaian kereta mencapai Rp 3,8 triliun. Sulasra mengatakan kebutuhan dana lainnya akan bersumber dari pinjaman perbankan.

Kereta Impor Masuk RI

Sebelumnya, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia Anne Purba menjelaskan, seluruh kereta impor tersebut akan tiba di Indonesiapada paruh pertama 2025. Waktu pengiriman juga dinilai penting, karena akan ada 19 rangkaian kereta yang tidak dioperasikan KCI pada tahun ini seiring masa pakainya yang telah habis.

"Krisis kebutuhan rangkaian terjadi dari paruh kedua tahun ini, sampai paruh pertama tahun depan. Jadi, rangkaian kereta yang berhenti dioperasikan harus sudah dipulihkan dengan rangkaian kereta baru sebelum paruh pertama tahun depan," kata Anne di Gedung DPR, Senin (1/7).

Anne mencatat, seluruh kereta impor tersebut berasal dari perusahaan yang sama yakni CRRC Sifang Co. Menurutnya, KCI memilih mengimpor dari satu perusahaan demi mempercepat waktu pengerjaan kereta karena tidak perlu membuat desain baru

Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menilai pengadaan kereta anyar tersebut sudah sesuai dengan proyeksi kebutuhan pengguna Commuter Line Jabodetabek 2024-2025 yang mencapai 1 juta pengguna per hari. Asdo mencatat rata-rata penumpang harian pada 2023 sebanyak 850.00 pengguna.

Total pengguna Commuter Line Jabodetabek mencapai 290,89 juta sepanjang 2023. Angka ini naik 38% secara dari capaian 2022 sejumlah 239,25 juta orang. Asdo memprediksi pengguna Commuter Line Jabodetabek akan naik 16,98 juta orang atau 4% per tahun.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Tbk (PTPP) mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2025 senilai Rp 1,56 triliun.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dua PSN.

Yaitu, Kawasan Industri Grand Rebana Tahap 1 dengan alokasi PMN sebesar Rp 1 triliun dan Tol Yogyakarta Bawean Rp 563 miliar.

Novel meyakini, kelanjutan pembangunan PSN menggunakan suntikan PMN akan memberikan dampak positif ke PTPP, yaitu perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha.

“Dua area tersebut akan menciptakan lapangan kerja yang baru, menciptakan peluang investasi asing, dan membangun kekuatan industri, baik industri halal maupun industri 4.0,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Senin (8/7).

Kawasan Industri Grand Rebana tengah ada dalam proses master planning sepanjang tahun 2024. Di tahun 2025, proyek ini akan mulai dibangun dengan pendanaan PMN.

Sementara, progres konstruksi Tol Yogyakarta Bawean per Mei 2024 sudah sebesar 18,09%. Panjang ruas jalan seksi 2 tol ini adalah 15,2 kilometer dan akan dioperasikan mulai tahun 2027.

Asal tahu saja, PTPP mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 9,5 triliun hingga 28 Juni 2024. Rinciannya adalah dari sektor Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebanyak 54,41% serta sektor Gedung 39,57%.

Beberapa proyek dengan nilai tertinggi masih didominasi oleh proyek-proyek IKN & proyek strategis nasional (PSN). Di antaranya ada Gedung PUPR Wing 2 dengan nilai kontrak Rp 815 miliar, Jalan Seksi 6C-1 SP 3 Rp 746 miliar, Jalan West Residence Rp 732 miliar, dan Tol Serang Panimbang Seksi 3 Rp 622 miliar.

Hingga bulan Juni 2024, PTPP telah menyelesaikan beberapa proyek di sektor Gedung dan Infrastruktur, seperti Jaringan Irigasi Sempor, Peredam Gelombang Merak, dan Pembangunan Makassar CGAS.

Sementara, jumlah proyek on-going PTPP sampai dengan Juni 2024 sebanyak 105 proyek. Ini didominasi pengerjaan di Pulau Jawa yang sebanyak 52 proyek dan Kalimantan sebanyak 24 proyek.