Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat 14 perusahaan dana pensiun serta delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk dalam pengawasan khusus sampai dengan 28 Oktober 2024.

Jumlah perusahaan dana pensiun yang berada dalam pengawasan khusus oleh OJK tidak berubah dari Januari 2024, tetap sebanyak 14 perusahaan.

Namun, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada dalam pengawasan khusus mengalami peningkatan sejak awal tahun. Pada Januari 2024, ada tujuh perusahaan asuransi dan reasuransi yang masuk pengawasan khusus, tetapi kini jumlahnya bertambah.

“OJK melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun, dan delapan perusahaan asuransi dan reasuransi dalam rangka penegakan dan perlindungan konsumen di sektor PPDP,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Selain itu, sampai dengan 28 Oktober 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 43 sanksi. Regulator juga terus melakukan pengawasan supervisory action sesuai ketentuan bagi asuransi untuk memiliki tenaga aktuaris.

“Di mana masih terdapat 29 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris atau mengajukan calon untuk melakukan penilaian dan kepatutan,” kata Ogi.

Dari sisi kinerja, OJK mencatat aset industri asuransi mencapai senilai Rp1.142 triliun per September 2024. Angka tersebut naik sebesar 2,46% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp1.115 triliun.

Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp922,48 triliun triliun atau naik 3,81% secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp245,42 triliun, atau naik 5,77% yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,73% yoy menjadi Rp135,64 triliun dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 9,7%% yoy menjadi Rp109,78 triliun.

Kinerja tersebut didukung oleh permodalan industri asuransi yang solid, di mana secara agregat industri asuransi jiwa dan asuransi umum melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 458,31%% dan 329,89%. Angka tersebut masih berada di atas threshold yang ditetapkan OJK yakni sebesar 120%.

Di sisi asuransi nonkomersial yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp220,02 triliun atau menurun sebesar 2,8% yoy.

Pada industri dana pensiun, Ogi mengungkap total aset dana pensiun per September 2024 tumbuh sebesar 10,10% yoy dengan nilai sebesar Rp1.500,06 triliun, meningkat dari posisi September 2023 sebesar Rp1.362,44 triliun.

Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 3,65% yoy dengan nilai mencapai Rp47,58 triliun pada September 2024, dengan posisi aset pada September 2023 Rp45,91 triliun.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT) membukukan kerugian di periode sembilan bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis di keterbukaan informasi bursa, Selasa (29/10), Asuransi Jasa Tania mencatat kerugian senilai Rp 6,66 miliar per September 2024. Sebagai perbandingan, perusahaan asuransi ini masih mencatat laba periode berjalan senilai Rp 201,65 juta per September 2023.

Padahal, ASJT masih membukukan kenaikan dari sisi pendapatan premi bruto. Per kuartal III 2024, ASJT mencatat kenaikan premi bruto 10,75% secara YoY menjadi Rp 164,35 miliar dibandingkan pendapatan premi bruto di periode sama tahun sebelumnya senilai Rp 148,41 miliar.

Meski pendapatan premi bruto tumbuh, namun beban premi reasuransi naik sebesar 32,64% menjadi Rp 65,38 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 49,29 miliar.

Dengan demikian pendapatan underwriting hanya naik tipis sebesar 0,94% secara year on year (YoY) menjadi Rp 87,63 miliar dari periode sama tahun lalu senilai Rp 86,81 miliar.

Ini juga membuat hasil underwriting ASJT turun 5% menjadi Rp 31,90 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 33,58 miliar.

Sementara itu, beban usaha ASJT meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 14,73% secara tahunan menjadi Rp 46,15 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 40,23 miliar. Kenaikan beban ini juga menjadi salah satu faktor susutnya kinerja ASJT.

Per 30 September 2024, total ekuitas mencapai Rp 318,21 miliar, turun dari posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp 324,37 miliar. Sementara total liabilitas perusahaan per 30 September 2024 juga menurun menjadi senilai Rp 187,04 miliar dari posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp 174,34 miliar.

Namun, perusahaan ini masih memiliki tingkat permodalan yang kuat. Ini terbukti dari Risk Based Capital (RBC) yang berada di level 659,30% pada kuartal III-2024. RBC tersebut jauh di atas threshold sebesar 120%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Maipark Indonesia melihat peluang industri asuransi dan reasuransi dapat bertumbuh di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlebih Kabinet Merah Putih menargetkan ekonomi sebanyak 8% supaya Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Direktur Utama Maipark Kocu Andre Hutagalung mengatakan secara umum optimisme pertumbuhan ekonomi akan menciptakan harapan pertumbuhan premi baru untuk asuransi.

"Ini berlaku untuk semua kelas asuransi karena asuransi memberikan perlindungan di hampir semua sektor ekonomi. Untuk reasuransi sendiri walaupun tidak selalu linear pasti akan berdampak positif," kata Kocu saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Namun demikian, Kocu mengatakan untuk asuransi pertumbuhan premi haruslah premi yang sehat. Dia menyebut sehat artinya cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban termasuk dalam pembentukan cadangan premi.

"Tugas kita bersama menjaga agar peluang yang dibawa oleh program ekonomi baru dapat membawa manfaat jangka panjang untuk semua," katanya.

Kocu mengungkapkan bahwa kemungkinan pasar reasuransi dalam negeri akan memberikan kelonggaran juga sangat tergantung pada pasokan kapasitas dari pasar global. Dia menyebut sebenarnya kapasitas reasuransi di indonesia memadai, tetapi apakah kemudian perusahaan menggunakannya sangat tergantung pada kebijakan masing-masing.

"Namun, saya yakin risiko-risiko yang bagus tidak akan kesulitan mendapatkan kapasitas," ungkapnya.

Terlebih menurut Kocu, untuk kapasitas reasuransi harus dimulai dari kualitas bisnis atau risikonya. Apabila bisnis atau risiko yang ditawarkan berkualitas baik maka otomatis kapasitas pasti akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengungkap bahwa masih minimnya kapasitas reasuransi untuk menyerap risiko perusahaan asuransi masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan ada beberapa upaya untuk menumbuhkan kapasitas reasuransi di Indonesia.

Pertama adalah peningkatan ekuitas untuk memastikan kapasitas bisa optimal, efisien, dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, ekuitas perusahaan reasuransi akan meningkat menjadi Rp500 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar pada 2026. Lalu pada 2028, ekuitas perusahaan reasuransi akan dibagi dalam dua kelompok yakni KPPE Rp1 triliun dan reasuransi syariah Rp400 miliar. Sementara KPPE 2 yakni Rp2 triliun dan reasuransi syariah yakni Rp1 triliun.

"Kemudian, mendorong penerapan pelaporan yang lebih baik dalam mengelola risiko dengan pelaporan yang lebih detail per risiko. Serta mendorong pemenuhan tenaga ahli untuk mendukung pengelolaan risiko yang baik," kata Iwan.

Selain ekuitas, OJK juga mendorong penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi paralel. PSAK 117 menyajikan laporan keuangan yang menekankan transparansi keuangan, konsistensi, dan pengelolaan risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri asuransi harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Berdasarkan data terbaru OJK, hingga Agustus 2024 masih terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum tersebut. Dari jumlah tersebut, terdapat 23 asuransi umum konvensional dan 2 asuransi umum syariah yang belum memenuhi modal minimum.

Untuk asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal minimum pada 2026 itu rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan sampai saat ini tidak ada permintaan dari asosiasi untuk meminta OJK memberikan relaksasi untuk menunda batas waktu itu.

"Kita enggak boleh cengeng, lah, kita enggak boleh lempar handuk putih di awal. Karena kita taat aturan. Saya selalu bilang kita taat aturan. Kita upayakan dulu, kita harus optimistis," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dalam POJK 23/2023 modal minimum yang harus dimiliki asuransi dan reasuransi pada 2028 ditambah. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Untuk KPPE 1, pada 2028 perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum sebesar Rp500 miliar, asuransi syariah Rp200 miliar, reasuransi Rp1 triliun, dan reasuransi syariah Rp400 miliar.

Sementara untuk KPPE 2, perusahaan asuransi harus memiliki modal minimum Rp1 triliun, asuransi syariah Rp500 miliar, reasuransi Rp2 triliun, dan reasuransi syariah Rp1 triliun.

Budi mengatakan solusi yang bisa dilakukan perusahaan asuransi untuk memenuhi modal minimum tersebut adalah dengan melakukan aksi merger dan akuisis. Meski begitu, dia memperkirakan sampai 2026 nanti dari 45 asuransi dan reasuransi yang belum memenuhi modal masih akan tersisa 5 sampai 6 perusahaan.

"Tetapi kalau pada akhirnya di tahun 2028 ada misalnya 3 atau 4 asuransi yang memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi, mengembalikan izin usahanya ya silakan," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan persyaratan modal minimum bagi industri asuransi dan reasuransi ini menjadi pelecut bagi industri untuk berbenah semakin baik lagi. Hal itu menurutnya demi kebaikan dan keberlangsungan industri.

"Dampak positifnya kan banyak. Kalau kita punya industri asuransi umum itu sehat, pemegang saham berapapun dia diminta lagi pasti akan tambah. Karena return-nya mereka akan nikmati juga dalam bentuk dividen. Soalnya sekarang return-nya dalam bentuk dividen tidak mencukupi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi dikhawatirkan akan menjadi pasar oligopoli pada 2028 nanti usai ketentuan modal minimum perusahaan asuransi dan reasuransi naik bertahap hingga tahun tersebut.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai dampak positif dari ketentuan ekuitas tinggi tersebut adalah perusahaan asuransi akan memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih sehat. Sedangkan dampak negatifnya, menurutnya kemungkinan banyak perusahaan asuransi yang akan tutup atau terpaksa merger dengan perusahaan lain.

"Pasar oligopoli kemungkinan tidak bisa dihindari, oleh karena itu OJK harus dapat melindungi perusahaan kecil dan juga kepentingan konsumen," kata Abitani kepada Bisnis, pekan lalu.

Abitani menjelaskan kesulitan penambahan modal perusahaan asuransi dapat disebabkan banyak faktor, misalnya dari enggannya pemegang saham untuk menambah modal karena menganggap hasil proyeksi imbal hasil investasi atau ROI-nya kurang menguntungkan, atau memang tidak memiliki sumber daya yang besar.

Sementara itu, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan dampak positif ketentuan modal minimum yang naik tersebut adalah peningkatan stabilitas dan ketahanan finansial industri asuransi. Modal yang cukup menurutnya akan mampu memenuhi kewajiban jangka panjang terutama cadangan klaim.

Selain itu, menurutnya kredibilitas peruahaan juga akan naik karena memiliki manajeman risiko dan layanan berkualitas, sehingga pada akhirnya akan mendorong penetrasi industri karena produk semakin berkualitas.

"Sedangkan negatifnya, adalah terbentuknya pasar oligopoli, di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar dan potensi naiknya premi karena semakin sedikitnya pemain di pasar, daya tawar konsumen menjadi lebih lemah dan perusahaan yang tersisa bisa memiliki kendali lebih besar terhadap tarif premi untuk yang tidak diatur OJK," kata Wahyudin.

Wahyudin menegaskan bahwa risiko pasar oligopoli itu memang ada, terutama jika persyaratan modal minimum diterapkan tanpa melihat kondisi dan kapabilitas perusahaan yang beragam.

"Namun, ini bisa dicegah jika regulator seperti OJK memberlakukan kebijakan yang seimbang, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang ingin merger atau melakukan konsolidasi, serta menjaga keseimbangan kompetisi di pasar," kata Wahyudin.

Wahyudin menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat perusahaan asuransi kesulitan memenuhi persyaratan modal. Pertama adalah kesulitan akses permodalan. Menurutnya, perusahaan asuransi yang lebih kecil sering kali kesulitan mendapatkan tambahan modal, baik dari investor maupun melalui sumber pendanaan lain. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menurutnya juga menambah tantangan dalam mencari modal baru.

Faktor kedua menurut Wahyudin adalah struktur manajemen yang lemah. Dia menjelaskan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan modal minimum sering kali juga memiliki manajemen risiko yang kurang kuat, dan umumnya tidak memiliki struktur manajemen yang memadai untuk menjaga likuiditas yang diperlukan guna memenuhi kewajiban pencadangan.

"Ketiga, tekanan pasar. Kesulitan untuk bersaing dalam hal inovasi produk dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya sulit mempertahankan profitabilitas yang cukup untuk memenuhi persyaratan modal," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis aturan terbaru mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Aturan yang dimaksud adalah SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terbit sekaligus mulai berlaku pada 27 September 2024. Adapun SEOJK ini merupakan amanat POJK 23/2024 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Abstrak SEOJK 10/2024, dijelaskan bahwa tujuan pemisahan (spin off) unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, dalam SEOJK ini mengatur cara pemisahan unit syariah dalam 2 bentuk:

Bentuk 1, spin off dengan cara ini yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. Pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah baru itu—dengan izin OJK—kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan ke perusahaan yang dimaksud.

Bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Mengacu dua bentuk cara pemisahan dimaksud, SEOJK itu kemudian mengatur pokok-pokok tahapan pemisahan unit syariah yang terdiri dari:

Persiapan pemisahan unit syariah;

Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah;

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan

Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Deadline 27 November 2024

Di sisi lain, SEOJK 10/2024 memuat ketentuan peralihan yang mewajibkan perusahaan memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang telah mendapatkan surat persetujuan OJK kepada para pemegang polis, termasuk untuk RKPUS yang telah disampaikan sebelum SEOJK ini ditetapkan.

Kewajiban itu mesti dijalankan paling lambat dua bulan sejak tanggal SEOJK itu berlaku. Artinya, setiap perusahaan asuransi yang tengah spin off unit syariah punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengumumkan RKPUS kepada pemegang polis paling lambat pada 24 November 2024.

Sebelumnya, POJK 23/2023 mengatur perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin off UUS-nya paling lambat pada akhir 2026. Dalam perkembangannya sampai awal September 2024 atau sebelum SEOJK 10/2024 diterbitkan, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS.

Dari jumlah itu, sebanyak 29 UUS akan melanjutkan bisnis asuransi/reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan baru (bentuk 1). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 UUS perusahaan asuransi/reasuransi memutuskan untuk mengalihkan portofolio yang dimiliki ke perusahaan asuransi syariah (bentuk 2).

Dari RKPUS yang diterima OJK, berikut sebaran waktu spin off 29 UUS perusahaan asuransi/reasuransi:

Tahun 2024 sebanyak 3 unit syariah

Tahun 2025 sebanyak 18 unit syariah, dan

Tahun 2026 sebanyak 8 unit syariah

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis aturan terbaru mengenai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.

Aturan yang dimaksud adalah SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terbit sekaligus mulai berlaku pada 27 September 2024. Adapun SEOJK ini merupakan amanat POJK 23/2024 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Berdasarkan Abstrak SEOJK 10/2024, dijelaskan bahwa tujuan pemisahan (spin off) unit syariah dilakukan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi dan reasuransi, menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien, memperkuat investasi teknologi dan SDM, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, dalam SEOJK ini mengatur cara pemisahan unit syariah dalam 2 bentuk:

Bentuk 1, spin off dengan cara ini yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil Pemisahan Unit Syariah. Pendirian perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah baru itu—dengan izin OJK—kemudian diikuti pengalihan portofolio kepesertaan ke perusahaan yang dimaksud.

Bentuk 2, yaitu mengalihkan portofolio kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Mengacu dua bentuk cara pemisahan dimaksud, SEOJK itu kemudian mengatur pokok-pokok tahapan pemisahan unit syariah yang terdiri dari:

Persiapan pemisahan unit syariah;

Pendirian Badan Hukum Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah (khusus bentuk 1);

Pengalihan Portofolio Kepesertaan Unit Syariah kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah Baru Hasil Pemisahan Unit Syariah;

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar atas Penambahan Modal Disetor Sehubungan Pengalihan Portofolio Kepesertaan; dan

Penutupan Unit Syariah dan Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah

Deadline 27 November 2024

Di sisi lain, SEOJK 10/2024 memuat ketentuan peralihan yang mewajibkan perusahaan memberitahukan dan mengumumkan rencana kerja pemisahan unit syariah (RKPUS) yang telah mendapatkan surat persetujuan OJK kepada para pemegang polis, termasuk untuk RKPUS yang telah disampaikan sebelum SEOJK ini ditetapkan.

Kewajiban itu mesti dijalankan paling lambat dua bulan sejak tanggal SEOJK itu berlaku. Artinya, setiap perusahaan asuransi yang tengah spin off unit syariah punya kewajiban untuk memberitahukan dan mengumumkan RKPUS kepada pemegang polis paling lambat pada 24 November 2024.

Sebelumnya, POJK 23/2023 mengatur perusahaan asuransi/reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin off UUS-nya paling lambat pada akhir 2026. Dalam perkembangannya sampai awal September 2024 atau sebelum SEOJK 10/2024 diterbitkan, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS.

Dari jumlah itu, sebanyak 29 UUS akan melanjutkan bisnis asuransi/reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan baru (bentuk 1). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 UUS perusahaan asuransi/reasuransi memutuskan untuk mengalihkan portofolio yang dimiliki ke perusahaan asuransi syariah (bentuk 2).

Dari RKPUS yang diterima OJK, berikut sebaran waktu spin off 29 UUS perusahaan asuransi/reasuransi:

Tahun 2024 sebanyak 3 unit syariah

Tahun 2025 sebanyak 18 unit syariah, dan

Tahun 2026 sebanyak 8 unit syariah

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re dipastikan tak menerima penyertaan modal negara (PMN) pada tahun 2025, menandai dua tahun beruntun gagal disuntik dana segar dari negara. Dengan kapasitas yang terbatas, perusahaan pelat merah ini terpaksa kembali menjalankan mode bertahan.

Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat menyampaikan, pemberian PMN kepada suatu BUMN tentu sangat bergantung pada prioritas pemerintah. PMN sebetulnya hampir diperoleh Indonesia Re, namun ada prioritas yang lebih utama untuk tahun 2025, sehingga suntikan modal negara kepada perusahaan harus kembali ditunda.

“Tapi kami akan terus mengajukan PMN di tahun-tahun berikutnya. Karena itu menjadi prasyarat untuk kita bisa bertumbuh. Itu yang pertama,” ungkap Delil saat ditemui di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali baru-baru ini.

Delil menerangkan, perusahaan reasuransi sejatinya menjalankan bisnis secara global. Tapi sayangnya dengan kondisi modal dan kapasitas yang terbatas, bisnis yang dijalankan Indonesia Re hanya berkutat menangkap risiko dalam negeri. Bahkan, risiko yang diserap dari dalam negeri pun masih banyak disebar keluar negeri.

Hal tersebut yang menjadi alasan Indonesia Re sekarang ini menjalankan ‘mode bertahan’. Dampak lebih jauh terkait kebijakan itu adalah defisit neraca pembayaran di sektor asuransi yang bisa makin gemuk.

“Kita enggak bisa merambah bisnis dari luar negeri, sehingga akhirnya portfolio kita kayak begini terus, terlalu terkonsentrasi dengan dalam negeri. Padahal reinsurance itu kan global business,” urai Delil.

Kapasitas yang terbatas itu pula yang membuat Indonesia Re tak bisa memacu bisnis baru. Delil mengatakan, premi yang dihimpun hanya mampu tumbuh single digit. Fokus yang dilakukan beralih, yaitu dengan mengoptimalkan hasil dari bisnis yang ada saja.

Sebagai gambaran, pendapatan premi perseroan hanya tumbuh 8,54% year on year hingga kuartal III-2024. Sebagai perbandingan, premi naik dari Rp 4,47 triliun menjadi Rp 4,85 triliun.

Delil menuturkan, mode bertahan yang sedang dijalankan saat ini telah dipahami oleh pemegang saham yaitu pemerintah. Sambil menunggu PMN atau modal segar lain yang bisa jadi datang, Indonesia Re tetap memastikan keberlangsungan dan bahkan meningkatkan kualitas bisnis.

“Shareholders kita, kementerian sudah memahami ini. Makanya di dua tahun terakhir ini, RKAP kita, anggaran kita selalu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Karena kita bilang, kita nggak ada penguatan modal nih. Jadi RBC harus kita jaga,” ujar Delil.

Lampu Kuning Solvabilitas

Delil menerangkan, perusahaan telah memperbaiki portofolio bisnis menjadi lebih sehat, tercermin dari rasio risk-based capital (RBC) yang terjaga di atas level 120%, sesuai anjuran dari OJK. Jika menengok laporan keuangan, RBC perseroan hanya berada di sedikit di atas ambang batas yaitu 129,49% per September 2024.

“Kalau RBC turun di bawah 120%, kita langsung masuk ke pengawasan khusus. Klien kita juga mulai ragu-ragu, mulai tarik bisnis. Maka semakin tenggelam kita,” jelas Delil.

Untuk itu, ada sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia Re untuk memastikan RBC dijaga di atas 120%. Pertama, meningkatkan aset sekaligus menurunkan beban yang ditopang liabilitas.

“Nah, jadi kami juga berusaha di area ini menurunkan liability. Dengan menggunakan reasuransi, meretrosesikan lebih banyak gitu ya. Sehingga liability di dalam portofolio kita menjadi lebih sedikit,” kata dia, yang sekaligus mengonfirmasi bahwa premi net yang diterima Indonesia Re bisa jadi semakin terbatas.

Cara kedua, Indonesia Re berupaya untuk memperbaiki kualitas portofolio yang dimiliki. Dari upaya ini, diharapkan bisnis yang dikelola bisa semakin menguntungkan, yang pada gilirannya secara perlahan bisa mendongkrak perolehan laba dan memupuk ekuitas.

“Ya, laba juga slowly climbing gitu ya. Memang susah, tapi ya kita manage itu, ya. Apapun opsi yang masuk akal untuk memperbaiki kapitalisasi, kita lakukan. Karena dengan kapital sekarang, kita bisa terus bertahan, bisnis kita akan segitu-gitu aja. Kalau gak ada penguatan kapital, kita juga enggak berani tunggu. Kita tiap tahun akan konservatif,” kata Delil.

“Nah, so far so good karena walaupun masih belum terlalu jauh (dari ambang 120%), tapi tren dari RBC kita terus meningkat,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan modal minimum perusahaan asuransi yang diamanatkan OJK pada akhirnya akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang tidak kuat permodalan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, pemerintah menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi tahap pertama paling lambat Desember 2026, yakni Rp250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp100 miliar untuk asuransi syariah.

Kemudian pada tahap kedua pada 2028, modal minimum tersebut dinaikkan menjadi Rp500 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp200 miliar bagi asuransi syariah yang masuk dalam Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1. Sementara untuk kelompok KPPE 2, modal minimal yang harus dipenuhi sebesar Rp1 triliun bagi asuransi konvensional dan Rp500 miliar bagi asuransi syariah.

Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan sebenarnya pihaknya menyadari bahwa peningkatan permodalan perusahaan asuransi tetap sangat penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan memberikan proteksi yang memadai bagi nasabah. Namun, menurtnya besaran modal bukanlah salah satu hal utama dalam menjalankan perusahaan asuransi yang baik.

"Jangan sampai nanti perusahaan asuransi yang sehat tetapi karena modalnya kecil akhirnya jadi terlempar ke luar, dan menjadi rusak sehingga terjadi PHK dan banyak karyawan jadi pengangguran. Selain modal, faktor utama lainnya adalah terciptanya ekosistem yang baik dan kondisi bisnis yang kondusif," kata Nico kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Nico menjelaskan, saat ini modal ACPI sebesar Rp400 miliar, atau telah memenuhi modal minimum pada 2026, tetapi belum cukup untuk ketentuan yang berlaku di 2028.

Nico mengatakan pihaknya yakin akan memenuhi ketentuan regulasi dengan dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemegang saham dan mitra bisnis ACPI.

"Kita tetap fokus untuk menggenjot produksi premi tentunya dengan berhati-hati lagi dalam menentukan cara perlindungan, premi asuransi, serta pengelolaan risiko yang harus dipertimbangkan dengan lebih spesifik lagi. Sehingga kita bisa tetap mendapatkan laba dengan margin yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan modal perusahaan," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re melaporkan perolehan laba bersih senilai Rp 56,51 miliar hingga kuartal III-2024. Laba bersih meningkat 49,61% secara tahunan (year on year/yoy).

Mengacu laporan keuangan perseroan, perolehan laba bersih itu didukung surplus hasil underwriting yang tumbuh tinggi, peningkatan hasil investasi, dan keberhasilan perusahaan menahan laju beban usaha.

Dari sisi top line, pendapatan premi Indonesia Re tumbuh 8,55% (yoy) hingga kuartal III-2024. Sebagai perbandingan, pendapatan premi naik dari Rp 4,47 triliun menjadi sebesar Rp 4,85 triliun.

Jika ditilik lebih lanjut, premi bruto memang naik 8,51% (yoy). Namun premi bersih yang diterima meningkat 37,47% (yoy) menjadi Rp 1,97 triliun. Tren pendapatan premi bersih itu masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan lonjakan total klaim bersih, dimana terjadi peningkatan 17,75% (yoy) menjadi Rp 16,57 triliun.

Dengan demikian, hasil underwriting masih dibukukan surplus Rp 123,14 miliar atau meningkat 45,37% (yoy), jadi salah satu motor pendongkrak perolehan laba Indonesia Re hingga kuartal III-2024.

Motor penggerak lain adalah hasil investasi dengan perolehan sebesar Rp 215,33 miliar atau naik 11,13% (yoy). Sedangkan total beban usaha berhasil ditahan dan bahkan sedikit menurun 0,58% menjadi Rp 192,67 miliar.

Hasil ini menandai perbaikan portofolio keuangan yang dilakukan Indonesia Re dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan hasil yang berkelanjutan. Laba yang diperoleh turut mendukung peningkatan ekuitas perusahaan secara organik sebesar 4,60% (yoy) menjadi Rp 2,75 triliun.

Sementara total aset naik 15,43% (yoy) menjadi Rp 13,61 triliun dan liabilitas sebesar 10,47 triliun atau meningkat 20,17% (yoy). Perusahaan juga masih mampu menjaga posisi risk-based capital (RBC) di atas ambang batas yaitu 129,49% dari posisi sebelumnya 121,84%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re mengungkap tantangan yang dihadapi perseroan terkait permodalan, salah satunya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang belum dapat diberikan oleh pemerintah karena adanya prioritas lain.

Meskipun demikian, Direktur Teknik Operasi Indonesi Re Delil Khairat mengungkapkan bahwa Indonesia Re akan terus mengajukan PMN pada tahun-tahun mendatang karena hal tersebut menjadi prasyarat penting untuk pertumbuhan perusahaan.

"PMN itu kan tergantung pada prioritas pemerintah ya. Jadi, walaupun kami sudah hampir dapat, ternyata pemerintah mengatakan bahwa ada prioritas yang lebih utama di tahun itu, akhirnya di-pending lagi. Tapi kami akan terus mengajukan PMN di tahun-tahun berikutnya. Karena itu menjadi prasyarat untuk kita bisa bertumbuh," kata Delil ditemui disela-sela acara Indonesia Rendezvous 2024 beberapa waktu lalu.

Tidak hanya mengandalkan PMN, Indonesia Re juga tengah menjajaki sumber kapital lain dari investor strategis, termasuk investor dari luar negeri. Delil mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan beberapa potential strategic partner.

"Investor juga harus datang tidak hanya dengan modal, tetapi juga dengan keahlian, sehingga ada transfer knowledge dan skill ke Indonesia Re," kata Delil.

Selain itu, dalam rangka memperkuat modal dan menyeimbangkan neraca keuangan, Indonesia Re mengadopsi dua pendekatan yakni dengan meningkatkan aset dan menurunkan liabilitas. Menurut Delil, salah satu cara menurunkan liabilitas adalah dengan memanfaatkan reasuransi atau retrosesi lebih banyak, yang pada gilirannya akan mengurangi beban portofolio perusahaan.

"Kami juga berfokus pada memperbaiki kualitas portofolio. Dengan memperbaiki kondisi bisnis, kami berharap dapat meningkatkan loss ratio," kata Delil.

Dia menambahkan bahwa perusahaan saat ini berada dalam jalur yang positif dengan tren Risk-Based Capital (RBC) yang terus meningkat, saat ini di level 138%. Namun, Delil juga menekankan bahwa tanpa peningkatan ekuitas, perusahaan akan sulit berkembang.

"Dengan capital [ekuitas] sekarang, kami bisa terus bertahan. Tapi kan bisnis kami akan segitu-gitu aja, kami enggak bisa berturut-turut. Dan kami enggak bisa merambah bisnis dari luar negeri. Sehingga akhirnya portfolio kami seperti ini terus terlalu terkonsentrasi dengan dalam negeri. Padahal reinsurance itu kan global business," katanya.

Strategi Indonesia Re

Delil menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dengan potensi ekonomi yang besar dan penetrasi asuransi yang masih rendah, sehingga investor melihat peluang besar di pasar Indonesia. Selain itu, Indonesia Re saat ini sedang melakukan transformasi besar-besaran di tiga area yakni underwriting, business process, dan digitalisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan performa bisnis.

"Kami tidak hanya fokus pada kapitalisasi, tetapi juga peningkatan kapabilitas agar setara dengan pemain global. Transformasi ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi bisnis kami," ungkapnya.

Indonesia Re juga terus memperbaiki liability dengan memperketat kondisi term and condition treaty dan fakultatif. "Dengan memperbaiki kualitas bisnis, meningkatkan rate, dan memperketat syarat-syarat, kami berharap loss ratio bisa diturunkan dan laba akan meningkat secara bertahap," kata Delil.

Dia juga menambahkan bahwa perusahaan harus beroperasi dengan pendekatan konservatif, mengingat kondisi ekuitas yang belum optimal. Pasalnya apabila RBC turun di bawah 120%, perusahaan akan masuk ke pengawasan khusus.

"Itu berbahaya karena klien bisa mulai ragu dan menarik bisnis mereka," katanya.

Delil menyimpulkan bahwa Indonesia Re akan terus mengeksplorasi berbagai opsi peningkatan modal, baik melalui PMN, investasi strategis, maupun perbaikan internal.

"Kami berupaya memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kapitalisasi, sehingga kami bisa bersaing di pasar global dan mengembangkan portofolio internasional yang lebih beragam," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil riset yang dilakukan IFG Progress menunjukkan penerapan syarat modal minimum industri asuransi di berbagai negara memberikan dampak semakin kecilnya jumlah pemain di industri asuransi yang cukup signifikan. Saat jumlah pemain semakin sedikit, ada kekhawatiran terbentuk pasar oligopoli asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, mulai dari 2026 hingga 2028.

Merespons kekhawatiran itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan peningkatan ekuitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi ini dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas di dalam negeri dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisien.

"Kami menilai industri asuransi masih memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh karena penetrasi yang masih rendah, asalkan kita dapat memperbaiki ekosistem yang ada sehingga mendukung industri yang lebih sehat ke depan," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, kata dia, OJK terus berkomunikasi dengan industri dan asosiasi untuk mendorong pemenuhan ketentuan permodalan tersebut. Iwan mengatakan saat ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan ketentuan ini, termasuk melihat kembali pasar yang akan dituju dan pemenuhan ketentuan modal.

Tidak ketinggalan, OJK juga terus mendorong penerapan pengelolaan risiko yang baik dalam menetapkan premi dan cadangan premi yang memadai serta penerapan control cycle untuk memastikan validitas asumsi yang digunakan dalam penetapan premi dan cadangan premi.

"Dengan disiplin ini diharapkan ekosistem industri perasuransian menjadi lebih baik dan sehat sehingga dapat tumbuh berkesinambungan ke depan," pungkasnya.

Adapun riset IFG Progress menunjukkan implementasi penyesuaian syarat modal minimal asurnsi umum di Malaysia berimbas pada penurunan tajam jumlah pemain asuransi, yang mulanya sebelum 2009 jumlahnya lebih dari 40, menjadi 37 pada 2009, menyusut menjadi 21 pada 2022, dan tersisa tinggal 19 pada 2024.

Tren yang sama juga terjadi di Thailand, di mana pada 2011 terdapat 73 pemain, mengecil menjadi 58 perusahaan pada 2019, dan tersisa 49 perusahaan pada 2023. Sementara di Filipina, pada 2010 tercatat ada 86 perusahaan, kemudian tersisa menjadi 55 perusahaan pada 2022.

Adapun hingga Agustus 2024, OJK mencatat terdapat 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia belum memenuhi modal minimum pada 2026. Rinciannya adalah terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa, 23 asuransi umum, 3 asuransi jiwa syariah, 2 asuransi umum syariah, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan reasuransi syariah.

Sebelumnya, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Khoilul Rohman mengatakan meskipun peningkatan modal minimal industri asuransi memiliki dampak positif, aturan tersebut juga berisiko meninggalkan efek negatif.

Dampak positifnya adalah pada akhirnya nanti perusahaan asuransi maupun reasuransi yang tersisa adalah perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi dan dipastikan memiliki ketahanan pencadangan. Hal ini akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap industri ini dan diharapkan penetrasi asuransi semakin tinggi.

"Tapi di sisi lain sebagai nature perekonomian kalau player-nya tersegmentasi di 2,3,4 [pemain] tertentu akan ada struktur pasar oligopoli. Dan kita tahu semua, oligopoli konsekuensihya ada di pricing," kata Ibrahim saat ditemui di sela acara Media Gathering IFG Conference 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024).