JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi menekan tingginya harga obat di Indonesia, yang mencapai hingga lima kali lipat dibandingkan harga obat di negara lain.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, ada strategi jangka pendek yang dapat diterapkan pemerintah dalam waktu dekat, dalam rangka mewujudkan harga obat yang terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Adib, secara jangka pendek yang dapat dilakukan untuk memangkas harga obat dengan cara memotong rantai distribusi obat. Artinya distribusi dari produsen atau pabrik obat hingga ke tangan user (tenaga kesehatan).

Pasalnya, salah satu masalah utama yang menyebabkan harga obat mahal di Indonesia adalah tata kelola distribusi yang belum baik.

"Jadi supaya dari produsen tidak terlalu panjang rantainya, karena kita tahu dalam proses distribusi ada pabrik besar farmasi, ada distributor, dan ada lain-lain, yang kemudian itu juga memperpanjang rantai ini," jelasnya kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Adib menilai, pemerintah perlu membuat pengaturan terkait rantai distribusi farmasi di Indonesia. Pemerintah harus dapat mendorong penyederhanaan rantai distribusi obat.

"Kita bisa buat dengan menggunakan shortcut ini adalah distribusi pada rantai yang ada, melalui distributor atau melalui pabrik user farmasi, dan yang terkait dengan masalah proses sales dan penjualan," tuturnya.

Adib memprediksi, penyederhanaan rantai distribusi obat ini dapat memangkas harga obat hingga 40-50% dari harga saat ini.

"Kalau itu bisa kita shortcut, kemudian bisa memotong mungkin sekitar 40 sampai 50% dari harga obat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo belakangan menyoroti harga obat di Indonesia yang kian mahal, bahkan mencapai lima kali lipat dari harga obat di luar negeri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai hal ini terjadi akibat 90% bahan baku pembuatan obat masih bergantung pada impor.

Ketua Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, secara umum, harga jual obat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, tergantung pada biaya bahan baku obat, biaya kemasan, biaya distribusi, biaya marketing dan promosi, hingga biaya keuntungan perusahan.

"Yang harus kita ketahui bahwa bahan baku obat yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih dari 90% bahan baku itu impor. Jadi kemampuan di dalam memproduksi obat ini kita sangat tergantung dari luar. Jadi bahan baku kita itu 90% impor," ungkap Adib, kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Adib lalu menguraikan, biaya bahan baku dalam suatu produk mencapai 20-25%, biaya kemasan mencapai 10%, dan sisanya digunakan untuk biaya marketing dan promosi, hingga keuntungannya perusahan.

Dijelaskan Adib, dari beberapa komponen pembentukan harga obat, biaya bahan baku dan biaya kemasan tidak akan lebih dari 35% dari harga obat. Namun, harga bahan baku tersebut sebagian besar impor. Padahal di dalam bea impor juga ada pajak yang dibebankan sehingga akan berimplikasi terhadap harga obat.

Selain itu, menurut Adib, harga obat di Indonesia yang mahal, disebabkan oleh penerapan tarif tinggi pada impor bahan farmasi yang diperlukan dalam proses produksi obat. Karena itu, agar harga obat tidak melonjak, pemerintah harus menghapuskan berbagai hambatan dalam proses perdagangan obat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memangkas hambatan tersebut misalnya, meningkatkan prosedur layanan pihak Bea Cukai untuk menghindari ketidakefisienan dalam mengimpor bahan baku obat. Kemudian, menyederhanakan prosedur ekspor dan impor yang terkendala birokrasi administrasi pajak dan infrastruktur perdagangan yang dinilai rumit.

Hal-hal tersebut memberikan dampak terhadap nilai yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan obat, sehingga menjadi lebih tinggi. Hal tersebut membuat IDI membandingkan dengan negara lain misalnya Malaysia.

"Maka ada kebijakan-kebijakan yang memerlukan peran negara di dalam melakukan hal itu, termasuk dalam regulasi biaya kebijakan non tarif, yang kemudian bisa menekan harga obat tadi yang kemudian dibeli oleh masyarakat," terang Adib.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo belakangan menyoroti harga obat di Indonesia yang kian mahal, bahkan mencapai lima kali lipat dari harga obat di luar negeri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai perlu ada upaya masif dalam mengendalikan harga obat dan memperkuat industri farmasi nasional saat ini.

Ketua Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, permasalahan tingginya harga obat di Indonesia terjadi akibat 90% bahan baku yang digunakan untuk pembuatan obat masih bergantung pada impor.

Karena itu, Adib menilai, permintaan harus mendukung industri farmasi mencapai kemandirian invention atau penemuan bahan aktif dan pengalaman empiris, serta kemandirian production atau kemampuan produksi bahan baku dan obat jadi oleh industri dalam negeri.

"Jadi harus ada dua hal utama kalau kita bicara di dalam pengelolaan obat, kita tidak hanya bicara terkait dengan hilirisasi saja, tetapi juga kita melihat bahwa dalam satu sistem kefarmasian ini harus ada upaya kemandirian dalam dua hal, yaitu invention dan production," ungkap Adib, kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Menurut Adib, dalam mencapai kemandirian invention, harus ada kebijakan komprehensif antara Kementerian atau Lembaga (K/L) yang bisa memastikan hasil riset dan penelitian dari lembaga penelitian maupun institusi pendidikan dapat disterilisasi dan dikomersialisasi.

"Artinya harus ada intervensi dari pemerintah mendorong anak-anak bangsa melalui institusi pendidikan, fakultas farmasi, fakultas kedokteran, fakultas kesehatan, yang kemudian mampu untuk membuat sebuah penelitian yang kemudian dilakukan proses sterilisasi dan komersialisasi oleh negara atau oleh pemerintah," katanya.

Kemudian, Adib menambahkan, dalam mencapai kemandirian production, pemerintah harus menyiapkan upaya jangka panjang dalam prosesnya produksi bahan baku obat dan obat jadi, yang dapat menghasilkan pengembalian invetasi (return on investment).

"Bicara short time, tentunya industri akan lebih menguntungkan daripada melakukan sebuah proses produksi dan mendorong untuk bahan baku, itu terlalu lama, makanya lebih pilih impor. Harus ada upaya negara untuk mendorong supaya kita bisa bicara long term. Bicara return of investment jangka panjang akan membawa kita dalam suatu upaya kemandirian," tuturnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News