Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, mengatakan dana desa sangat dimungkinkan dialokasikan untuk pendidikan. Dia mencontohkan pemanfaatan dana desa untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Dana desa dapat digunakan untuk PAUD, betul, bahkan didukung," kata Suharti kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.

Namun, kata dia, hal tersebut tidak masuk dalam hitungan anggaran pendidikan di APBN. Adapun anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20 persen.
"(Dana desa untuk PAUD) tidak masuk dalam hitungan 20 persen anggaran pendidikan," tegas dia.

Suharti menuturkan transfer alokasi anggaran pendidikan ke daerah merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik Fisik maupun Nonfisik. "Dan pemerintah pusat sangat mengapresiasi semua pihak untuk mendukung PAUD," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh, menyoroti alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan, namun Rp356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52 persen persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal itu disampiakan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Ia mempertanyakan kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" tanya Nuh dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 2 Juli, 2024.

Guru besar ITS ini mempertanyakan dengan tegas bila dana desa masuk ke kepala desa, lalu bagian pendidikan mana yang diurusi dengan dana desa tersebut? "Kita enggak bisa berargumen secara politik, tolong argumentasinya jujur dari hati nurani, karena ini urusan Amanah Undang-Undang Dasar, kita enggak perlu berkilah mencari argumen demi ini demi itu, sak janjane (sebenarnya) anggaran pendidikan untuk apa?" tegas Nuh.

Ia mempertanyakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendidikan tersebut mengalir ke mana, kepada siapa, dan riil penggunaannya untuk apa. "Tapi coba tanya hati nurani kita, untuk dana desa, berapa dan siapa yang melakukan, berapa dan siapa yang melaksanakan dan riilnya betul ga untuk itu. Karena kalau enggak, itu dosa loh, ini urusannya kan amanah," ujar Nuh.

Dia menyebut bila anggaran pendidikan digunakan tidak semestinya melalui alokasi Dana Desa, dapat berpotensi terjadi penyimpangan luar biasa. "Ini penyimpangan luar biasa kalau secara formal kita melegalkan sesuatu yang tidak benar dan andai pada kenyataannya digunakan secara tidak benar juga. Saya kira tobat, masa yang akan datang ini masa pertobatan mengelola pendidikan," seru Nuh.

Nuh menyarankan apabila ada kebutuhan lain di luar pendidikan yang membutuhkan anggaran dan menilai anggaran pendidikan terlalu mewah, baiknya disampaikan secara transparan. "Sampaikan saja, minta izin, agar nyaman, agar di pendidikan tidak terjadi komplikasi karena kekurangan sumber (pendanaan), sehingga akhirnya UKT (uang kuliah tunggal), sekolah rusak dan sebagainya tidak tertangani dengan baik," tegas Nuh.

Mohammad Nuh hadir menjadi salah satu mantan menteri pendidikan yang diundang Komisi X DPR RI dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan yang digelar Selasa, 2 Juli 2024. Selain Nuh, turut hadir juga Menristekdikti (2024-2019), Mohamad Nasir, dan Mendikbud periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, sedangkan Mendikbudristek periode 2014-2016, Anies Baswedan, urung hadir karena sedang di luar negeri.

Baca juga: Kemendikbudristek Tegaskan Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tidak Termasuk Dana Desa

(REN)

Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.
Guru besar ITS ini mempertanyakan dengan tegas, jika dana desa masuk ke kepala desa, lalu bagian pendidikan mana yang diurusi dengan dana desa tersebut? "Kita enggak bisa berargumen secara politik, tolong argumentasinya jujur dari hati Nurani, karena ini urusan Amanah Undang-Undang Dasar, kita enggak perlu berkilah mencari argumen demi ini demi itu, sak janjane (sebenarnya) anggaran pendidikan untuk apa?" tegas Nuh.

Ia pun kembali mendesak, dana desa yang bersumber dari anggaran pendidikan tersebut mengalir kemana, kepada siapa, dan riil penggunaannya untuk apa. "Tapi coba tanya hati nurani kita, untuk dana desa, berapa dan siapa yang melakukan, berapa dan siapa yang melaksanakan dan riilnya betul ga untuk itu. Karena kalau enggak, itu dosa loh, ini urusannya kan amanah," ujar Nuh.

Jika anggaran pendidikan digunakan dengan tidak semestinya melalui alokasi Dana Desa, maka dapat dikatakan ini dapat berpotensi terjadinya penyimpangan yang luar biasa. "Ini penyimpangan luar biasa kalau secara formal kita melegalkan sesuatu yang tidak benar, dan andai pada kenyataannya digunakan secara tidak benar juga. Saya kira tobat, masa yang akan datang ini masa pertobatan mengelola pendidikan," seru Nuh.

Nuh pun menyarankan, jika ada kebutuhan lain di luar pendidikan yang membutuhkan anggaran dan menilai anggaran pendidikan terlalu mewah, baiknya disampaikan secara transparan. "Sampaikan saja, minta izin, agar nyaman, agar di pendidikan tidak terjadi komplikasi karena kekurangan sumber (pendanaan), sehingga akhirnya UKT (uang kuliah tunggal), sekolah rusak dan sebagainya tidak tertangani dengan baik," tandas Nuh.

Mohammad Nuh hadir menjadi salah satu mantan menteri pendidikan yang diundang Komisi X dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan yang digelar Selasa, 2 Juli 2024. Selain Nuh, turut hadir juga Menristekdikti (2024-2019), Mohamad Nasir, dan Mendikbud periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, sedangkan Mendikbudristek (2014-2016 urung hadir karena sedang di luar negeri.

Baca juga: Mohammad Nuh di Komisi X, Bagikan Formula Rekrusif Dalam Pengelolaan Pendidikan

(CEU)